Metro Jabodetabek

CIBINONG – Meriah dan juga penuh keakraban dalam acara pelantikan Pengurus PWI Kabupaten Bogor Periode 2018 – 2021 yang di hadiri Bupati Bogor Ibu Hj.Nurhayanti , Bupati terpilih Ibu Hj. Ade Yasin , wakil Bupati terpilih Iwan setiawan serta SKPD Kab.Bogor Jajaran Ketua PWI Pusat,Atal Sembiring Depari sebagai ketua umum PWI Pusat dan Ketua PWI Jawa Barat juga jajaran Wartawan yang ada di Wilayah Kabupaten Bogor .

H.Subagyo yang terpilih sebagai Ketua PWI Kabupaten Bogor dalam sambutannya memaparkan bahwa PWI di Kabupaten Bogor sebagai wadah yang menaungi profesi wartawan serta melakukan tugas Dan fungsinya dalam melakukan kegiatan pelatihan pelatihan untuk membentuk wartawan yang profesional juga menjungjung tinggi etika jurnalis .

” Hampir 75% wartawan yang di melakukan tugas di wilayah kabupaten Bogor telah mengikuti Ujian Kompetensi Wartawan,” ungkap H.Subagiyo di depan tamu undangan.

Bupati Kabupaten Bogor,Hj. Nurhayanti yang hadir dalam acara pelantikan pengurus PWI Kabupaten Bogor dalam sambutannya mengatakan bahwa Pers sangat berperan dalam meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Bogor.

”Peran wartawan yang selalu memberikan pemberitaan yang positif dan kritik yang membangun sangat penting sebagai masukan yang begitu baik oleh karena itu mari kita bersinergi untuk membangun kabupaten Bogor,”paparnya.

Sementara itu Bupati Bogor terpilih Ade Yasin dalam kata sambutannya mengucapkan ,” terima kasih kepada Bupati Nurhayanti yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik selama 4 ,5 tahun yang telah membina hubungan yang baik dengan insan pers.
Dia menambahkan ”Nanti masa kepemimpinan saya, Pemerintah Kabupaten Bogor siap dan terbuka untuk di kritisi dalam pengawasan pembangunan, Oleh karna itu kami mohon kepada PWI jadikan saya rekan dalam pemberitaan agar menjadi kontrol dan saya ingin selalu dikritisi,Insyaallah kedepan saya akan mengadakan copi morning untuk diskusi dengan Wartawan untuk bersinergi ,”tandasnya .(DP Alam)

BOGOR – Begitu pentingnya untuk menuju pemilu yang lebih baik .Posko Pengaduan Pemilu 2019 yang berlokasi di Perum Bumi Cibinong Indah, Sukahati, Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (24/12/2018).

Peresmian ini pihak Posko Pengaduan Pemilu yang dibangun atas kerjasama antara DEEP dan Visi Nusantara Maju tak luput dari banyaknya kiriman karangan bunga.

Selain itu, Bupati Bogor terpilih Ade Yasin tampak hadir dalam acara peresmian ini.

Posko ini diluncurkan oleh Democracy and Election Empowerment Pertnerahip (DEEP) bekerjasama dengan Lembaga Studi Visi Nusantara (LS-VINUS).
Direktur DEEP, Yusfitriadi mengatakan bahwa posko tersebut dibuka untuk warga yang menemukan dan ingin memgadukan pelanggaran dalam Pemilu untuk nantinya diproses lebih lanjut.

“Ada pelanggaran dalam pemilu silahkan adukan ke sini. Kita akan analisis lalu kita lanjutkan disampaikan ke pihak lain,” kata Yusfitriadi.(*/DP Alam)

BOGOR – Dalam rangka akhir tahun memang sudah terbiasa di Kabupaten Bogor setiap instansi Pemerintah jalan – jalan . Seperti yang dialami rombongan karyawan RSUD Ciawi yang turut menjadi korban selamat dalam bencana tsunami Banten menurut data sementara berjumlah 14 orang.

Kasubag Humas RSUD Ciawi, Heri Juhaeri mengatakan bahwa semua korban ini merupakan karyawan sekaligus anggota keluarganya yang sedang berlibur di Banten.

“Data sementara dari tim yang dikirim ke sana, korban ada 14 orang. Salah satunya perawat poly bedah umum, Tri Hendra (52) dan keluarga,” kata Heri , Minggu (23/12/2018).

Ke-14 korban ini kata dia, merupakan korban yang dirawat di RSUD Pandeglang.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memberikan data pasti kondisi para korban saat ini.

“Ini yang dirawat di RSUD Pandeglang. Menurut informasi sementara (keluarga karyawan RSUD Ciawi) tidak ada korban jiwa,” bebernya.

Berikut data sementara korban karyawan RSUD Ciawi dan keluarganya.

1. Trie hendra 52 tahun
Alamat kp. Citeko
2. Iim rima sugiarti 50 tahun
Alamat kp citeko
3. Kherli nurfalah 27 tahun
Alamat kp. Pasir muncang
4. Herdiansyah 27 tahun
Alamat kp. Pasir muncang
5. Dita renjani 23 tahun
Alamat kp. Citeko
6. Tri cinta lestari 14 tahun
Alamat kp. Citeko
7. Feri 55 tahun
Alamat kp. Citeko
8. An. Nuraita Gava putri 2 tahun
Alamat kp. Pasir muncang
9. Alfi 33 tahun
Alamat kp. Citeko
10. Fajar 36 tahun
Alamat kp. Citeko
11. An. Yoda 14 tahun
Alamat kp. Citeko
12. Ny retno 46 tahun (triage hitam)
Alamat kp. Citeko
13. Ny. Grace 60 tahun (triage hitam)
Alamat kp. Citeko
14. An. Robi 11 tahun
Alamat Kp. Citeko

BOGOR – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Bogor untuk menutup Jalan Regional Ring Road atau R3 sampai biaya ganti rugi dibayarkan.

Penutupan ini dilaksanakan terhitung mulai pukul 00.00 WIB Sabtu dini hari. Proses penutupan jalan menggunakan ‘water barriers’ dipimpin langsung oleh Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto yang dimulai dari pukul 23.45 WIB, Jumat, 21 Desember 2018 malam.

“Malam ini kami koordinasikan untuk menutup jalan R3 dan menginformasikan kepada warga untuk menggunakan jalur aman seperti di Parung Banteng,” kata Bima, Sabtu, (22/12/2018).

Bima mengatakan, penutupan jalan R3 ini dilakukan sebagai langkah untuk mentaati putusan pengadilan. Menurut Bima, sehari sebelumnya pihaknya telah berkoordinasi dengan pemilik lahan, terkait kesepakatan menutup jalan R3 sebagai langkah mentaati putusan pengadilan. Dikatakannya proses untuk membayar ganti rugi lahan yang menjadi sengketa dari Jalan R3 ini akan secepatnya diselesaikan bulan Januari 2019 mendatang.

“Proses penyelesaian lahan ini akan berjalan dengan cepat, sudah ada alokasi anggaran APBD untuk dicairkan awal Januari,” katanya.

Saat ini lanjutnya, tim appraisal sudah berjalan, seminggu ini diupayakan selesai, sehingga Januari anggaran ganti rugi dibayarkan.
“Tidak ada kendala, putusan pengadilan harus dihormati,” kata Bima.

Sementara itu, untuk kenyamanan warga yang menggunakan jalan,, Pemkot juga menyiagakan petugas Dishub dan Satpol PP di lokasi untuk membantu merekayasa lalu lintas.

“Kami siagakan personel untuk melakukan rekayasa lalu lintas untuk warga yang melintas, sosialisasi juga sudah dilakukan kepada warga,” kata Kepala Dishub Kota Bogor, Rakhmawati.

Awal tahun lalu jalan tersebut pernah ditutup oleh pemilik lahan karena belum adanya kejelasan ganti rugi. Hingga dilakukan mediasi dan kembali dibuka dengan beberapa kesepakatan.
Sampai akhirnya terbit putusan Pengadilan Negeri Bogor dengan nomor registrasi Pengadilan Bogor No 64/Pdt.G/2018 PN.BGR tanggal 19 September 2018.

Pemilih lahan seluas 1.987 meter atas nama Hj Siti Khodijah telah melayangkan somasi kepada Pemerintah Kota Bogor yang tidak kunjung membayarkan ganti rugi lahan.

Hingga terbit putusan Pengadilan Negeri Bogor No 64/Pdt.G/2018 PN.BGR tanggal 19 September 2018 bahwa Pemkot Bogor harus mengganti kerugian atas tanah tersebut sampai tanggal 14 Desember 2018.
Dan jika tidak membayarkan, PN Bogor memberikan saksi kepada Pemkot Bogor untuk mengembalikan lahan tersebut kepada pemilik. Dan langkah yang ditempuh adalah menutup akses jalan sampai ganti rugi dibayarkan.

Jalan R3 merupakan jalur alternatif yang dibangun Pemkot Bogor sejak 2014 bertujuan untuk mengurai kemacetan di jalur utama pusat kota seperti Jalan Pajajaran.
Masyarakat yang dari wilayah Bogor Utara apabila mau ke arah Puncak, dapat melintasi jalur ini yang tembus ke Katulampa dan Tajur.(*/DP Alam)

BOGOR – Kawasan wisata jalur puncak masih menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan akhir pekan dan juga untuk menuju Kota Cipanas dan Cianjur sudah tentu harus melewati jalur puncak .

Hal ini terbukti dengan tingginya jumlah kendaraan yang melintas di tol Ciawi sejak Sabtu (22/12/2018) subuh.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Hasby Ristama mengatakan, jumlah kendaraan yang exit dan entrance di Gerbang tol (GT) Ciawi pada hari Sabtu pukul 03.00 hingga 06.00 Wib tercatat ada 5.587 kendaraan.

Dimana kendaraan yang Exit ada 4.152 kendaraan dan Entrance ada 1.435 kendaraan.
Sementara untuk pukul 06.00 WIB hingga pukul 09.00 Wib, sudah melintas 11.099 kendaraan. Jumlah kendaraan ini tercatat untuk yang Exit ada 8.122 kendaraan dan Entrance ada 2.977 kendaraan.

“Jumlah total kendaraan yang Exit ada 12.274 dan total Entrance ada 4.412 kendaraan. Artinya baik keluar maupun masuk, hingga saat ini sudah ada 16.688 kendaraan,” kata AKP Hasby.

Meningkatnya volume kendaraan, karena pada hari ini Sabtu tanggal 22 Desember 2018 ini bertepatan dengan libur panjang anak sekolah.

“Ini menjadi waktu bagi warga untuk berwisata. Dengan meningkatnya volume kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak sehingga terjadinya kepadatan sepanjang 3 Km lebih di exit tol Ciawi,” ujar AKP Hasby.

Menurut Kasat Lantas, sejak Jumat (21/12/2018) hingga Sabtu ini, jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Puncak sudah mencapai 65.180 kendaraan.
Untuk mengurangi kepadatan tersebut satuan lalu lintas Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah lebih cepat dari jadwal biasanya yakni dilaksanakan pada jam 06.30 WIB.

Terdapat beberapa simpul kepadatan di wilayah kawasan jalur Bogor Puncak Cianjur diantaranya simpang Pasir Muncang, simpang Pasir Angin, simpang Mega Mendung, simpang Taman Wisata Matahari, simpang Taman Safari, dan simpang Warung Kaleng.

“Polres Bogor menerjunkan 200 personil di sepanjang jalur Bogor Puncak Cianjur dan jalur Bogor Ciawi Sukabumi. 200 personil gabungan dari satuan lalu lintas Polres Bogor, satuan Sabhara Polres Bogor dan gabungan Polsek Ciawi, Megamendung dan Cisarua ini mengatur jalur agar warga mendapat kenyamanan saat berlalulintas,” paparnya.

AKP Hasby menghimbauan kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan dari Bogor menuju Cianjur, untuk menggunakan jalur alternatif melalui jalur Jonggol Cileungsi dan Cibubur dengan jarak 86 Km.
Dan bagi masyarakat agar mematuhi aturan lalu lintas dan melihat update perkembangan arus lalu lintas melalui sosial media @TMCPolresBogor.(*/DP Alam)

CIBINONG – Sebanyak 27 pasar yang diakui oleh PD Pasar Tohaga sebagai pengelola ,banyak yang kosong dan tidak diisi oleh pedagang seperti kios untuk pedagang daging di Pasar Leuwiliang. Kondisi bangunan pasar yang becek dan sudah tidak layak membuat kios tersebut sulit di untuk para pedagang untuk mengais rejeki.

“Dengan kondisi bangunan yang sudah ada tapi banyak pemilik kios disewakan karena berbagai hal sebab pedagang kurang tertarik menempatinya karena sepi. Ini memang menjadi permasalahan dianggap kurang perhatian dari Pd Pasar Tohaga dan hanya mengambil restribusi selama ini,” kata Sunandar tokoh pemuda Bogor Barat (20/12).

Selain menjadi penyedia jasa perdagangan, Pasar Tohaga juga ditugasi menjadi salah satu BUMD untuk mengelola pasar dan pedagang yang ada di Kabupaten Bogor .

Humas Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI),A Hesa Liu , menilai Pd Pasar Tohaga masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Bogor untuk memungut retribusi saja tidak memakai karcis dan hanya memakai list dalam ini diduga pungutan seperti ini pasti ada kebocoran sebab tidak jelas pelaporan keuangannya.

Sambungnya “Pedagang sering dikesampingkan dalam pengelolaan pasar. Pd Pasar Tohaga tidak berinovasi dan mengganggap menjalankan tugas dan sebatas kepanjangan tangan Pemerintah daerah Kabupaten Bogor , padahal pemilik kontribusi paling besar di pasar adalah pedagang,” tegasnya.

Ketua Komisi DPRD Kabupten Bogor, Yuyud W, mendukung agar Pd Pasar Tohaga bisa lebih baik untuk pengelolaan, baik pasar ,kios dan para pedagang bila tidak ,ini suatu kegagalan dari pihak direksi juga pengawas Pd Pasar Tohaga , sebab pasar tradisional bisa berjalan dengan baik terhadap pasar modern bila semua terencana dengan matang,”tandasnya.

Tambahnya,” memang Pd Pasar Tohaga harus dievaluasi dan dibenahi sebab BUMD yang mengelola pasar di Kabupaten Bogor ini akan lebih baik bila yang mengerti tentang Pasar , karena banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan dan akhirnya menjadikan BUMD salah satu yang mendukung keuangan Pemerintah Daerah ,” tandasnya .(DP Alam)

BOGOR – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memimpin peletakan batu pertama (ground breaking) Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Jumat (21/12/2018).

TPPAS Lulut-Nambo merupakan TPPAS yang diklaim berskala besar pertama di Indonesia dengan kapasitas pengolahan sampah yang mencapai 1.650 ton/hari hingga maksimum 1.800 ton/hari. Kehadirannya akan dimanfaatkan untuk mengolah dan memproses sampah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan.

TPPAS Lulut-Nambo akan menerapkan teknologi mutakhir bernama Mechanical Biological Treatment (MBT) yang ramah lingkungan dalam pengolahan dan pemrosesan sampah hingga menjadi sumber energi. Penggunaan teknologi mutakhir tersebut juga bertujuan untuk memperpanjang usia TPPAS tersebut.”Alhamdulillah, hari ini, setelah negosiasi dan kesepakatan akhir, kita bisa ground breaking pengelolaan sampah yang canggih berskala besar. Ini pertama di Indonesia dengan teknologi MTB,” kata Gubernur dalam ground breaking TPPAS Lulut-Nambo.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu menuturkan, ground breaking merupakan tindak lanjut perjanjian kerja sama yang telah dilakukan Pemprov Jabar dengan PT Jabar Bersih Lestari (PT JBL) untuk penyediaan infrastruktur TPPAS Lulut-Nambo pada 21 Juni 2017 lalu dengan nilai investasi sebesar USD46 juta.

PT JBL sendiri merupakan badan usaha yang dibentuk oleh konsorsium perusahaan pemenang lelang pekerjaan penyediaan infrastruktur TPPAS Lulut-Nambo dari Pemprov Jabar bersama-sama dengan PT Jasa Sarana selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jabar.

Berdasarkan perjanjian kerja sama, pelaksanaan pembangunan membutuhkan waktu paling lambat 18 bulan. Berdasarkan hal tersebut, PT. JBL menargetkan, TPPAS Lulut-Nambo dapat beroperasi paling Juli 2020 mendatang.

“Hari ini, kita memulai sebuah proses yang dalam hitungan 18 bulan akan selesai sehingga fasilitas ini bisa digunakan di Juli 2020. TPPAS regional ini merupakan proyek pertama dan akan menjadi pelopor dalam pengolahan sampah secara modern dalam skala besar di Indonesia,” ujar Emil.

Emil menjelaskan, sebagai mitra Pemprov Jabar, PT JBL akan menerima jasa pengolahan sampah dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan untuk mengolah sampah tersebut menjadi bahan bakar turunan batu bara atau refuse derived fuel (RDF). RDF menjadi bahan bakar alternatif pengganti batu bara untuk pabrik semen, yaitu PT Indocement Tunggal Perkasa (PT ITP).

Menurutnya, pengolahan sampah di TPPAS Lulut-Nambo akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Bagi Pemprov Jabar, pelayanan pengolahan dan pemrosesan sampah yang dihasilkan masyarakat di empat kabupaten/kota tersebut dapat terselenggara dengan baik. “Mudah-mudahan ini jadi contoh perfect bagi (penanggulangan) problem sampah di Indonesia,” harap dia.

Selain itu, akan terjadi penghematan biaya investasi landfill dan pengelolaan landfill yang baru dikarenakan sampah yang masuk di TPPAS Lulut-Nambo akan diolah terlebih dahulu, sehingga umur TPPAS akan lebih panjang.

Terakhir, tercapainya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Sementara PT JBL akan mendapatkan keuntungan berupa pembayaran atas jasa pengolahan sampah (tipping fee) dari Pemprov Jabar dan pendapatan atas penjualan RDF dari PT ITP dengan harga yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan kelayakan proyek.

Adapun bagi PT ITP, akan memperoleh bahan bakar alternatif (green fuel) yang sesuai dengan tujuan pengembangan visi dan misi perusahaan sebagai green industries serta memperoleh harga bahan bakar alternatif (RDF) yang kompetitif dibandingkan batu bara.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jabar Nana Nasuha Djuhri mengatakan, kehadiran TPPAS Lulut-Nambo merupakan wujud perhatian Pemprov Jabar dalam membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah secara regional.

“Lahan di Desa Nambo, Kecamatan Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor ini, awalnya ditujukan untuk menangani sampah wilayah Kabupaten Bogor. Namun, seiring kebutuhan pengolaan sampah wilayah Bogor hingga Depok, maka lokasi ini dikembangkan jadi bersifat regional,” terangnya.

TPPAS Lulut-Nambo, lanjut Nana, berdiri di atas lahan seluas 55 hektare yang terdiri dari 15 hektare lahan milik Pemkab Bogor dan sekitar 40 hektare merupakan kawasan hutan negara di bawah pengelolaan Perum Perhutani.

Direktur Utama PT JBL Doyun Yu menambahkan, pengolahan sampah di TPPAS Lulut-Nambo menggunakan teknologi MBT yang dirancang untuk menghasilkan RDF dan kompos. Dia pun berharap, proyek pengelolaan sampah regional ini dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. “Mudahan- mudahan segala sesuatunya berjalan sesuai target yang ditetapkan,”pungkasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menggodok peraturan gubernur (pergub) tentang larangan penggunaan kantong plastik atau keresek. Nantinya, kantong plastik akan diganti dengan kantong ramah lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungkan Hidup (LH) DKI Jakarta Isnawa Adji mengatakan, aturan yang melarang pengggunaan kresek ini sebetulnya sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2013. Pada pasal 125 disebutkan pusat perbelanjaan mewajibkan untuk menyediakan kantong ramah lingkungan kepada para pengunjungnya.

“Jadi sebetulnya uang denda paksa itu sudah ada di perda bukan di pergub yang akan kita keluarkan. Sudah ada di perda Nomor 3 Tahun 2013 pasal 125,” kata Isnawa di Sunter, Jakarta Utara, (20/12/2018).

Namun, lanjut dia, untuk memperkuat payung hukum tersebut dibuatkan draf pergub. Isnawa berharap, peraturan tersebut ditandatangani oleh Gubernur Anies Baswedan dalam waktu dekat.

Dalam peraturan tersebut, Pemprov DKI akan menerapkan denda bagi siapapun yang melanggar. Tak tangung-tangung nominal denda mencapai Rp5 juta hingga Rp25 juta. Subjek yang bisa dikenakan denda pun tak pandang bulu, mulai pengusaha yang masih memproduksi plastik, pengelola tempat perbelanjaan, pedagang, hingga pengguna.

Denda akan mulai berlaku bersamaan dengan penerbitan peraturan gubernur larangan penggunaan kantong plastik.

“Kita akan optimalkan sekali lagi dengan pergub. Selain masalah denda yang penting sekarang masalah plastik itu sudah jadi problem global,” ujar dia.

Peraturan tersebut dibuat lantaran selama ini plastik menjadi penyumbang sampah yang cukup besar di Jakarta. Menurut perhitungan Dinas LH, volume sampah plastik mencapai 14 persen dari jumlah sampah harian di Ibu Kota, yakni sebesar 7.000-8.000 ton per hari.

Menurut dia, dengan mengurangi sampah plastik di Jakarta bisa memperbaiki lingkungan, baik di darat maupun laut.

“Penggunaan kantong plastik keresek itu tidak larut di dalam tanah, kantong plastik itu secara kesehatan bisa memicu kanker,” tandasnya.(*/Nia)

BOGOR – Angkutan antar kota antar Provinsi harus dalam keadaan laik jalan sebab itu lima hari jelang Natal, petugas gabungan dari Polresta Bogor Kota, Jasa Rahardja dan Dinas Perhubungan Kota Bogor melakukan pengecekan sarana dan prasarana angkutan Bus antar Provinsi di Terminal Baranangsiang, Jalan Padjajaran, Kota Bogor, Kamis (20/12/18).

Pengecekan kelayakan bus AKAP ini, guna memastikan, armada yang akan membawa penumpang baik menjelang perayaan Natal maupun Tahun Baru, semua dalam kondisi layak jalan.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Ulung Sampurna Jaya mengatakan, pengecekan oleh petugas gabungan, sebagai langkah antisipasi adanya kejadian kecelakaan bus di Jalan Raya seperti yang terjadi ditahun sebelumnya.

“Kalau busnya layak, sopirnya bebas narkoba, maka akan selamat penumpang sampai tujuan. Kami sidak ke terminal, guna meminimalisir angka kecelakaan,” kata Kombes Ulung kepada wartawan.

Hasil pengecekan, menurut orang nomor satu di jajaran kepolisian Kota Bogor ini menuturkan, tim gabungan menemukan banyak bus yang tidak laik jalan.

“Misalnya kami temukan rem tangan kurang berfungsi, rem kaki juga kurang bagus, ban yang gundul dan sistem kendaraan tidak berfungsi dengan baik. Intinya dengan adanya kegiatan ini kendaraan dan sopir bisa berbenah diri. Untuk itu kita berkoordinasi dengan Dishub dan Jasar Raharja jika ada kendaraan yang tidak layak kita suruh ganti dan perbaiki,”tandas Kapolresta. (*/DP Alam)

BOGOR – Disetiap daerah sudah dimulai pemusnahan e-KTP yang rusak agar jangan digunakan dan disimpangkan untuk hal yang negatif.
Kementerian Dalam Negeri RI memusnahkan KTP Elektronik yang sudah invalid atau rusak.

Pemusnahan dokumen negara yang sudah tak terpakai agar tidak tercecer ini berlangsung di gudang Kemendagri di Jalan Raya Parung, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,(19/12/2018).

Hadir dalam acara ini anggota Bareskrim Polri, Kapolsek Kemang, dan unsur Muspida Kabupaten Bogor dan Muspika Kecamatan.

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Fakrulloh mengatakan, pemusnahan e-KTP ini bertujuan untuk mencegah agar tidak terulang lagi kejadian yang berlangsung di Jakarta.

“Jadi kalau masih ada KTP elektronik yang tercecer berarti sepenuhnya ini adalah problem-problem yang terjadi karena kelalaian di tempat,”kata Zuldan kepada wartawan.

Ia mengatakan, ada 1.378.146 keping e-ktp yang disimpan di gudang ini dan kemudian dibakar.
KTP elektronik yang tak terpakai ini awalnya hanya digunting. Namun dengan adanya beberapa kasus e-KTP yang tercecer di beberapa tempat, maka diputuskan dibakar.

“Kami bakar biar tidak lagi terulang kasus-kasus e-KTP tercecer,”tandasnya.(P Alam)