DIDUGA ADA KEBOCORAN KEUANGAN, PD PASAR TOHAGA PUNGUT RESTRIBUSI PAKAI LIST

CIBINONG - Sebanyak 27 pasar yang diakui oleh PD Pasar Tohaga sebagai pengelola ,banyak yang kosong dan tidak diisi oleh pedagang seperti kios untuk pedagang daging di Pasar Leuwiliang. Kondisi bangunan pasar yang becek dan sudah tidak layak membuat kios tersebut sulit di untuk para pedagang untuk mengais rejeki.

“Dengan kondisi bangunan yang sudah ada tapi banyak pemilik kios disewakan karena berbagai hal sebab pedagang kurang tertarik menempatinya karena sepi. Ini memang menjadi permasalahan dianggap kurang perhatian dari Pd Pasar Tohaga dan hanya mengambil restribusi selama ini,” kata Sunandar tokoh pemuda Bogor Barat (20/12).

Selain menjadi penyedia jasa perdagangan, Pasar Tohaga juga ditugasi menjadi salah satu BUMD untuk mengelola pasar dan pedagang yang ada di Kabupaten Bogor .

Humas Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI),A Hesa Liu , menilai Pd Pasar Tohaga masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan pasar di Kabupaten Bogor untuk memungut retribusi saja tidak memakai karcis dan hanya memakai list dalam ini diduga pungutan seperti ini pasti ada kebocoran sebab tidak jelas pelaporan keuangannya.

Sambungnya “Pedagang sering dikesampingkan dalam pengelolaan pasar. Pd Pasar Tohaga tidak berinovasi dan mengganggap menjalankan tugas dan sebatas kepanjangan tangan Pemerintah daerah Kabupaten Bogor , padahal pemilik kontribusi paling besar di pasar adalah pedagang,” tegasnya.

Ketua Komisi DPRD Kabupten Bogor, Yuyud W, mendukung agar Pd Pasar Tohaga bisa lebih baik untuk pengelolaan, baik pasar ,kios dan para pedagang bila tidak ,ini suatu kegagalan dari pihak direksi juga pengawas Pd Pasar Tohaga , sebab pasar tradisional bisa berjalan dengan baik terhadap pasar modern bila semua terencana dengan matang,"tandasnya.

Tambahnya," memang Pd Pasar Tohaga harus dievaluasi dan dibenahi sebab BUMD yang mengelola pasar di Kabupaten Bogor ini akan lebih baik bila yang mengerti tentang Pasar , karena banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan dan akhirnya menjadikan BUMD salah satu yang mendukung keuangan Pemerintah Daerah ," tandasnya .(DP Alam)