JAKARTA – Rencana pembentukan Bulog Perikanan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu dikaji secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi industri perikanan nasional.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, mengingatkan agar kehadiran lembaga penyangga tersebut tidak justru melemahkan pelaku industri pengolahan ikan lokal yang selama ini telah berkembang.
“Kami meminta wacana pembentukan Bulog Perikanan dikaji secara mendalam, terutama menyangkut mekanisme penyerapan hasil tangkapan, penetapan harga, dan distribusi ikan. Jangan sampai intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga justru mengganggu keberlangsungan usaha pedagang ikan tradisional, pengepul lokal, serta industri pengolahan swasta,” ujar Hindun, Kamis, 19 November 2026.
Legislator PKB asal Jawa Tengah ini menjelaskan, karakteristik hasil perikanan berbeda dengan beras yang varietasnya relatif lebih seragam. Ikan memiliki ribuan spesies dengan ukuran, tingkat kesegaran, dan harga pasar yang beragam.
Selain itu, ikan merupakan komoditas yang mudah rusak sehingga membutuhkan sistem penyimpanan dan distribusi yang memadai.
“Penetapan standar harga pembelian pemerintah bukan perkara mudah. Belum lagi risiko penurunan mutu hingga pembusukan ikan jika pengelolaan stok, fasilitas penyimpanan berpendingin (cold storage), dan distribusinya tidak optimal,” jelasnya.
Hindun juga meminta pemerintah mempertimbangkan optimalisasi lembaga yang sudah ada, termasuk BUMN PT Perikanan Indonesia, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga baru maupun koperasi nelayan lokal.
“Jangan sampai pembentukan Bulog Perikanan justru menimbulkan inefisiensi birokrasi dan pemborosan anggaran. Yang terpenting, kebijakan ini harus memperkuat posisi nelayan sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha dan industri pengolahan ikan lokal,” pungkasnya.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beralasan, pembentukan Bulog Perikanan ini diperlukan untuk memastikan hasil tangkapan nelayan terserap dengan harga dasar yang ditetapkan pemerintah. Wacana ini terkait mekanisme pasar bebas yang selama ini membuat harga ikan masih dipengaruhi tengkulak.(*/Nia)
