Metro Jabodetabek

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor kucurkan anggaran yang mencapai Rp 10 miliar lebih untuk penanganan bencana di wilayah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Ade Yasin, mengatakan bahwa jumlah dana penanganan bencana dari APBD Kabupaten Bogor ini bisa ditambahkan apabila masih kurang.

“Kita sediakan di atas sepuluh (Rp 10 M) untuk bencana dan kalau kurang nanti kita bisa dianggarkan kembali di perubahan. Itu APBD semua,” kata Ade saat ditemui awak media di Cibinong, Selasa (19/2/2019).

Ade menjelaskan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk penanganan termasuk pencegahan.

Ia juga mengatakan bahwa dana tersebut dalam waktu dekat akan dicairkan.

“Nilainya cukup besar, kan ada terpisah ada memang persiapan yan tidak di BPBD semua. Tapi kalau di BPBD terutama kaitannya dengan operasioal dan sebagaina. Tapi kalau ada hal-hal tak terduga ada rengkolan khusus. Dalam waktu dekat mudah-mudahan bisa kita cairkan untuk bantuan-bantuan tersebut karena di Bogor ini daerah yang rawan bencana dan kita harus siap siaga,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan penyebaran air bersih belum merata bagi warga DKI. Anies menyebut warga menengah ke bawah butuh biaya lebih banyak untuk mengakses air bersih.

“Biaya hidup lebih mahal jadi orang miskin di Jakarta daripada orang makmur. Rp120-150 ribu perbulan bagi kita yang menggunakan air PAM. Tapi bagi orang miskin 20 ribu perhari,” katanya di kantor Badan Pemeriksa Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Anies menyayangkan banyak yang menyebut masalah utama di Jakarta yang disebut hanya berpusat pada macet dan banjir. Menurutnya persoalan air jarang disoroti.

“Ini dirasakan oleh warga kota yang menengah ke bawah. Mereka tidak aktif di Facebook, di Twitter , di Instagram. Mereka suaranya nggak kedengaran dalam percakapan,” jelas Anies.(*/Nia)

BOGOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ilham Permana mengatakan,” masalah yang terus saja terjadi pada Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar harus segera ditertibkan dan dikembalikan fungsi semula dan mendesak Pemkab Bogor jangan kalah dengan oknum yang perusak program Panca Karsa .

Lanjut Ilham , bila tidak segera di bongkar PKL yang susah memakan jalan dan angkutan tidak bisa lagi lewat tersebut akan menjadi contoh yang lain dan presiden buruk untuk Bupati yang baru di lantik .

Ilham sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor geram melihat kondisi tersebut terus berlarut-larut dan harus segera diselesaikan . Dengan begitu ia menjelaskan, pihaknya meminta kepada Pemkab Bogor melalui Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP), segera melakukan pembongkaran terhadap lapak PKL bodong tersebut untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya dan sudah diatur oleh DLLAJ .

Sambungnya “Ini sudah waktunya aturan ditegakkan dengan tegas dan benar,” kata Ilham saat dihubungi wartawan melalui WhatsApp Messenger (WA) pribadinya Senin (18/2/19).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak boleh kalah dengan oknum tersebut. Sehingga pihaknya segera perintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bogor.

“Untuk membongkar PKL bodong yang berdiri di jalan milik Pemerintah itu,” tegas saat ditemui Wartawan belum lama ini.

Hasil pantauan dilapangan di lokasi terlihat jelas jalan tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk masyarakat kerena sudah beralih fungsinya menjadi tempat PKL bodong. Ditambah ada dugaan terjadinya masalah tersebut selama bertahun-tahun. Lantaran adanya dugaan main mata sejumlah oknum. Sehingga keberadaan jalan yang ditutup dan dijadikan lapak tersebut dibiarkan begitu saja.

Salah satu PKL menerangkan saat ditanya “ Saya bayar sama pengelolanya Rp 8 juta dan bulananya 300 ribu. Habis gimana lagi, kalau tidak bayar kita ga boleh jualan,” tutur salah satu PKL kepada Wartawan di lokasi belum lama ini.(Fuz)

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin menghadiri Grand Opening Hotel Bayak yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Cipayung Kecamatan Megamendung, bertempat di Halaman Hotel Bayak Cilember Cisarua pada Senin (18/2).

Dalam sambutannya Ade Yasin mengatakan pembangunan pariwisata Kabupaten Bogor ditargetkan menjadi Kabupaten Bogor sebagai destinasi pariwisata unggulan Nasional yang berdaya saing, baik berupa daya tarik wisata alam daya tarik wisata buatan maupun wisata budaya serta sarana akomodasi hotel merupakan bagian yang sangat penting dari pertumbuhan kawasan wisata.

“selain melalui optimalisasi daya tarik dan destinasi pariwisata yang khas serta meningkatkan infraatruktur pariwisata yang berwawasan lingkungan, Pemerintah Kabupaten Bogor juga mendorong pertumbuhan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat,”ujarnya.

Bupati Bogor Ade Yasin menilai keberadaan Hotel Bayak sebagai Bumdes Cipayung dapat menjadi pelaksanaan kegiatan percontohan atau ‘pilot project’ bagi desa-desa lain di wilayah kerjanya.

“Ya bagus ini menjadi pilot project bagi desa lain. Saya menyambut baik pak kepala desa Cipayung dan Bumdesnya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat,” kata Ade Yasin.

Bahkan Ade Yasin akan mendorong agar Hotel Bayak ke depan dapat melakukan kerja sama dengan berbagia pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor.

Misalnya dengan pengusaha kopi khas Puncak Bogor dan sandal hotel yang produksinya berada di Ciomas Kabupaten Bogor.

Dia pun akan membantu mengenalkan atau ‘mempromosikan’ keberadaan Hotel Bayak melalui websites dan instagram pribadinya.

“Saya rasa ini akan menjadi lebih efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cipayung Cacuh Budiawan menuturkan dengan modal Rp 2,5 miliar yang dibayarkan secara bertahap, BUMDes Cipayung mengambil alih pengelolaan Hotel Bayak di Cilember, Cisarua selama lima tahun kedepan. Dia optimis BUMDes Cipayung mengalami Break Event Point (BEP) atau balik modal pada awal tahun kedua.

“Program BUMDes ini program pemerintah yang kami jalankan dan berkat dukungan beberapa kementerian dan pemerintah daerah kami optimis di tahun pertama target pendapatan mencapai Rp 2,4 miliar atau ditahun kedua dan seterusnya kami hanya mengambil keuntungan dari modal yang kami tanamkan yaitu Rp 2,5 miliar,” tuturnya

Dia menerangkan BUMDes bidang perhotelan ini merupakan yang pertama di Indonesia dan agar membedakan Hotel Bayak dengan hotel lainnya, hotel ini lebih berasa Bogornya.

“Sesuai arahan Bupati Bogor Ade Yasin, makanan maupun minuman yang kami sajikan itu asli produk Bogor. Karena punya nilai jual sendiri akhir pekan lalu sebelum dilaunching pada hari ini tingkat okuvansinya mencapai lebih dari 95 persen atau kamar yang tersisa hanya 2 unit saja,” terangnya.(*/Ade)

JAKARTA – Transportasi massal harusnya memberi kemudahan dan murah namun ini menjadi beban di masyarakat untuk pemakainya .
Menjelang beroperasi akhir Februari ini, kereta cepat Lintas Rel Terpadu (LRT) Kelapa Gading-Velodrome terancam tidak laku. Ini menyusul penetapan tarif sebesar Rp12 ribu oleh pemerintah.

Beberapa warga pengguna transportasi di Jakarta menilai tarif LRT masih terlalu mahal bila dibandingkan dengan jarak tempuhnya. Mereka meminta tarif diturunkan.

“Kalau Rp12 ribu lebih baik naik ojek online. Saya kira untuk rute Kelapa Gading-Velodrome tarif sebesar itu terlalu mahal,” tukas Yani, warga, Minggu (17/2).

Hal yang sama juga dilontarkan Andi, warga lainnya. Menurutnya dengan hanya berjarak 5,8 kilometer jelas tarif sebesar Rp12 ribu itu sangatlah mahal.

“Tentu mahal lah tarif senilai itu. Karena setelah sampai di stasiun tujuan kami masih harus melanjutkan dengan angkutan lainnya. Seperti bus kecil misalnya. Padahal, bila naik ojek online, dengan tarif lebih murah bisa langsung sampai ke tempat yang dituju,” ucap Andi.

Menanggapi hal ini, Direktur Utama PT LRT Jakarta, Allan Tandiono, mengaku tidak resah bersaing dengan ojek online. Alasannya, walau jarak LRT Jakarta belum panjang, tetapi fasilitas yang ditawarkan sangat nyaman.

Allan mengaku telah berdiskusi dengan beberapa pengendara ojek online. Dan mendapat kesimpulan bahwa LRT Jakarta memiliki segmen yang berbeda.

“Jadi mereka laku untuk jarak pendek ya, kalau jarak jauh banyak yang komplain. Bayangan saja nanti dari Kelapa Gading ke Dukuh Atas dengan kombinasi LRT dan Transjakarta harusnya laku,” tutur Allan.

Sekadar diketahui, proyek LRT Jakarta terbentang sepanjang 5,8 kilometer dari Velodrome, Jaktim, hingga Kelapa Gading, Jakut. Proyek tersebut awalnya ditargetkan selesai sebelum perhelatan Asian Games 2018 yang digelar 18 Agustus. Namun, rencana tersebut diundur awal 2019. Hingga saat ini, pengerjaan enam stasiun LRT telah mencapai 94 persen hingga 97 persen.

Delapan rangkaian kereta LRT telah mendapatkan sertifikasi layak operasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). PT LRT Jakarta menargetkan waktu kedatangan antar kereta atau headway LRT Jakarta mencapai lima menit pada jam sibuk dan 15 menit pada waktu reguler. (*/Nia)

BOGOR – Peristiwa tak terduga terjadi saat Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno menggelar nonton debat capres bersama warga Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu (17/2/2019) malam.

Layar yang digunakan untuk menyaksikan debat beberapa kali mati didiga akibat sinyal yang kurang baik.

Pantauan dilapangan, Sandiaga Uno menggunakan alat pengeras suara menyapa warga dan menawarkan untuk dangdutan.

“Debat atau dangdut ? Dangdut atau debat ?,” kata Sandi yang kemudian direspon warga yang kebanyakan memilih dangdutan.

Namun rupanya dangdutan yang tak jadi dilakukan setelah layar yang menampilkan debat kembali menyala.
“Balik lagi nih, nyala lagi,” kata Sandi kemudian melanjutkan kembali nonton debat.

Sandi mengaku bahwa walau pun ia tak menonton acara debat itu secara utuh, ia akan menonton siaran ulang di lain waktu.

“Saya streaming di sini kayaknya signalnya kurang baik, nanti kita ngikutin. Alhamdulillah menurut saya hampir 1 jam debat ini bisa mengupas masalah-masalah inti,” kata Sandi.

Ia mengatakan bahwa di dalam debat tersebut diungkapkan cukup jelas bahwa pemerintah harus mandiri dalam soal pangan.
Kemudian kesejahteraan petani dengan meningkatkan produksi dan tidak bergantung pada impor.

Selain itu, ia mengaku melihat Prabowo mengapresiasi Pak Jokowi dalam acara debat tersebut yang ia nilai cukup menarik.
“Yang menarik dari Prabowo, dua kali mengapresiasi Pak Jokowo dan ini memang kebesaran hati Pak Prabowo,” paparnya.(*/Fuz)

BOGOR – Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor, Jumat (15/2/2019) malam, menyebabkan Tembok Pembatas Tebing (TPT) setinggi lima meter ambruk karena tanah longsor dan menimpa sebuah rumah.

Empat orang penghuni rumah dilaporkan meninggal dunia, sementara lima lainnya luka-luka.

Longsor yang terjadi hampir tengah malam tersebut, membuat penghuni rumah di Kampung Ciapus Permeha, RT 02/05, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor yang tertimbun tak sempat melarikan diri.

Menurut warga setempat, saat terjadi longsor sembilan penghuni rumah milik Nurhayanti (60) sedang terlelap.

“Saat itu masih hujan deras. Warga langsung mengevakuasi,” jelas warga.

Dari informasi yang didapat, 4 orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia adalah Nurhayati (60), Imelda Yanti (13), Dea Aprilia (8) dan M.Wildan (3). Sementara lima lainnya yang selamat dan dilarikan ke RS Umi adalah Santi Fitri Dewi (27), Asep Saepuloh (35), Hariyanti (33), Dani (35) dan bayi sembilan bulan bernama Septi. (*/DP Alam)

DEPOK – Dinilai membuat kotor jalan lingkungan dan tidak ada izin kegiatan galian tanah untuk pengurukan di lingkungan Jalan Raya RRI, Kampung Serab, Sukmajaya, terpaksa distop jajaran Satpol PP Depok.

“Aktivitas atau kegiatan pengurukan dan penggalian tanah di Kampung Serab, Sukmajaya tidak ada izin terpaksa distop terlebih adanya keluhan warga sekitar kaitan badan jalan yang becek dan licin akibat ceceran tanah saat hujan,” kata Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny didampingi Kepala Seksi Transmas Tibum setempat R.Agus Muhammad. (15/2).

Kegiatan tersebut sudah melanggar Perda Kota Depok No 16 tahun 2012 tentang pembinaan dan pengawasan ketertiban umum, tertulis dipasal 13 bahwa, setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian dan pengurukan tanah yang tidak sesuai dengan ijin rekomendasi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat membahayakan orang lain dan lingkungan disekitar lokasi penggalian atau pengurukan.

Menurut dia, sebelum dilengkapi atau ada izin semua aktivitas pengalian dan pengurukan tanah dilarang atau dihentikan sebelun kelengkapan izin disiapkan atau keluar.

Tidak hanya menyetop kegiatan tapi pihaknya juga terpaksa menyita kunci dari kendaraan yang dipakai oleh pihak galian, untuk mengangkat tanah. (*/Idr)

BOGOR – Beredar sebuah foto yang menyebut bahwa mobil yang ditempeli stiker Prabowo-Sandiaga Uni dilarang masuk di Kebun Raya Bogor viral di media sosial.

Foto tersebut diunggah oleh sebuah akun twitter.

Dalam foto tersebut dituliskan “Mobil yg ada stiker Prabowo / 02 Tidak diperbolehkan masuk Kebun raya Bogor”.

Dalam foto tersebut terlihat juga dua orang wanita berpose di belakang sebuah mobil berstiker.

Sementara itu Plt Kepala Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya (KRB), Hendrian menyebutkan bahwa kejadian tersebut hanyalah salah paham.

Hendrian mengatakan, bahwa peristiwa yang terjadi pada Selasa (12/1/2019) siang itu karena adanya kesalahpahaman antara pihak petugas di lapangan dengan pengujung tersebut.

“Itu lebih kepada kesalahpahaman ya, bukan insiden. Jadi, kemarin sore ada pengunjung yang ingin masuk ke sini dan dikendaraanya itu ada stiker salah satu pasangan capres-cawapres, dan menurut laporan temen-temen yang bertugas di lapangan, saat itu ada beberapa orang yang minta izin menanyakan dulu, jadi, sifatnya hanya memastikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu,” jelasnya, (13/1/2019).

Hendrian menyampaikan bahwa fungsi Kebun Raya Bogor adalah sebagai pusat konservasi, penelitian, dan pendidikan lingkungan.

Atas dasar itu, pihaknya berupaya menjaga agar kawasan Kebun Raya bebas dari unsur politis dan netral.

“Terkait kejadian kemaren, saya mewakili kawan-kawan di lapangan menyampaikan maaf terkait ketidaknyamanan, kita berusaha agar Kebun Raya bebas dari non-politis dan netral, ini akan terus kita sosialisasikan kepada masyarakat, kita jaga bersama lah,” kilahnya .(*/DP Alam)

BOGOR – Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Lingkar Pasar Citeureup, PU (Fisabilillah) yang berdiri diatas badan jalan, menuai reaksi Bupati Bogor, Ade Yasin dan Pjs Sekretaris Daerah, Burhanudin.

Kedua langsung bereaksi saat mendengar adanya pelanggaran tersebut. Tak hanya menjadi titik kemacetan, para pedagang yang diduga dibekingi oknum ini juga menimbulkan kesemrawutan tata kota.

Hal ini tentunya tak sesuai dengan program Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan.

Dugaan kuat soalnya ada beking dibelakang pelanggaran ini, mengemuka setelah sejumlah pihak terkait seakan tutup mata terhadap kehadiran pelanggaran yang kasat mata tersebut.

Dimulai dari Camat Citeureup yang terkesan lempar tanggungjawab, lalu Kepala UPT Jalan dan Jembatan wilayah Cileungsi yang enggan berkomentar serta dalih Satpol PP Kabupaten Bogor yang belum mau bergerak cepat meski sudah diperintahkan Pjs Sekda dan Bupati langsung hingga Dinas Perhubungan (Dishub) yang diklaim sang oknum sudah memberikan Surat Keputusan (SK) terkait pengelolaan parkir dilahan tersebut.

“Pemerintah Daerah tak boleh dan tak bisa kalah oleh oknum tersebut. Saya akan langsung perintahkan Satpol PP untul segera melakukan pembongkaran,” kata Pjs Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin saat ditanya wartawan terkait adanya pelanggaran tersebut.

Setali tiga uang, Bupati Bogor, Ade Yasin juga berjanji akan segera menindak tegas si oknum. Bahkan, Bupati sendiri menyebut, jika oknum yang berada dibalik keberadaan PKL di Jalan Lingkar Pasar Citeureup, PU (Fisabilillah) itu memang kerap menjual-jual nama otoritas Pemkab Bogor.

“Wah ga bisa begitu. Emang itu (oknum-red) suka menjual-jual nama saya,” singkatnya saat dikonfirmasi langsung di Pendopo Bupati.

Diketahui, setidaknya ada ratusan PKL yang kini berjualan di atas badan jalan Ruas Lingkar Pasar Citeureup, PU (Fisabilillah) tersebut. Para PKL ini mengaku membayar iuran agar bisa berjualan di lokasi tersebut kepada oknum yang menjadi pengelola lokasi itu.

Ironisnya, saat dimintai keterangan, pengelola lapak-lapak tersebut, Nurlela mengaku sudah mengatongi SK dari Pemkab Bogor. Namun, ‘surat sakti’ atas nama sebuah PT Baraya tersebut bukan untuk pendirian lapak-lapak PKL, melainkan lokasi parkir di Pasar Citeureup.

“Saya punya surat SK dari Dishub untuk mengelola lahan parkir disini (Pasar Citeureup-red). Dan saya tak mau berbicara dengan anda (wartawan-red) saya hanya mau berbicara dengan kawan anda,” singkatnya saat dikonfirmasi wartawan via sambungan telepon.

Nurlela juga mengklaim jika SK yang dipegangnya merupakan bukti sahih sebagai landasan badan hukum dalam pengelolaan PKL-PKL tersebut. Selain itu, meski tak mengelak pelanggaran berdiri diatas badan jalan, dirinya menganggap jika lapak-lapak itu tidak melanggar aturan sebab berdiri masih dalam radius pasar.

“Legal saya sudah lengkap. Bahkan, mulai dari Camat Herdi hingga sekarang sudah tahu, begitu juga Pol PP zamannya pak Dace. Bupati Ade Yasin juga tahu kalau itu (pengelolaan parkir Pasar Citeureup-red) sudah dilegalkan. Bukti pajak ke Pemda ada, pajak lingkungan juga ada. SK itu berlaku 10 tahun, jika tak diperpanjang maka dibongkar,” paparnya lagi.

Lebih lanjut, ia memaparkan, lahan tersebut jauh sebelum di awuningsasi memang sudah merupakan tempat berjualan para PKL yang sebelumnya dikelola oleh organisasi kepemudaan.

“Sebelumnya juga bahkan memang lokasi PKL Bahkan sebelum seperti sekarang, saya juga harus keluar modal untuk melebarkan jalan hingga 2 meter untuk membangun lokasi itu,” akunya.(Fuz)