KETUA DPRD ILHAM PERMANA DESAK PEMKAB BOGOR BONGKAR PKL LIAR

BOGOR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor Ilham Permana mengatakan," masalah yang terus saja terjadi pada Jalan Raya Ruas lingkar Pasar Citeureup atau Pu (Fisabilillah) yang dijadikan lapak ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) liar harus segera ditertibkan dan dikembalikan fungsi semula dan mendesak Pemkab Bogor jangan kalah dengan oknum yang perusak program Panca Karsa .

Lanjut Ilham , bila tidak segera di bongkar PKL yang susah memakan jalan dan angkutan tidak bisa lagi lewat tersebut akan menjadi contoh yang lain dan presiden buruk untuk Bupati yang baru di lantik .

Ilham sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor geram melihat kondisi tersebut terus berlarut-larut dan harus segera diselesaikan . Dengan begitu ia menjelaskan, pihaknya meminta kepada Pemkab Bogor melalui Satuan Polisi Pamomg Praja (Satpol PP), segera melakukan pembongkaran terhadap lapak PKL bodong tersebut untuk mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya dan sudah diatur oleh DLLAJ .

Sambungnya "Ini sudah waktunya aturan ditegakkan dengan tegas dan benar," kata Ilham saat dihubungi wartawan melalui WhatsApp Messenger (WA) pribadinya Senin (18/2/19).

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak boleh kalah dengan oknum tersebut. Sehingga pihaknya segera perintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Bogor.

"Untuk membongkar PKL bodong yang berdiri di jalan milik Pemerintah itu," tegas saat ditemui Wartawan belum lama ini.

Hasil pantauan dilapangan di lokasi terlihat jelas jalan tersebut tidak lagi bisa digunakan untuk masyarakat kerena sudah beralih fungsinya menjadi tempat PKL bodong. Ditambah ada dugaan terjadinya masalah tersebut selama bertahun-tahun. Lantaran adanya dugaan main mata sejumlah oknum. Sehingga keberadaan jalan yang ditutup dan dijadikan lapak tersebut dibiarkan begitu saja.

Salah satu PKL menerangkan saat ditanya “ Saya bayar sama pengelolanya Rp 8 juta dan bulananya 300 ribu. Habis gimana lagi, kalau tidak bayar kita ga boleh jualan,” tutur salah satu PKL kepada Wartawan di lokasi belum lama ini.(Fuz)