Metro Jabodetabek

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin membuka forum tingkat tinggi antar pemimpin daerah yakni Borderline Economic Summit (BES) 2019, di Royal Tulip Gunung Geulis, Sukaraja, Kabupaten Bogor, Kamis (12/12/2019).BES 2019 mengangkat tema “Sinergi Percepatan Pembangunan di Daerah Perbatasan”.

Acara ini dijadwalkan dihadiri 11 bupati/ wali kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Di antaranya wali kota Bogor, wali kota Depok, wali kota Tangerang Selatan, wali kota Bekasi, bupati Bekasi, bupati Tangerang, bupati Cianjur, bupati Sukabumi, bupati Purwakarta, bupati Karawang dan bupati Lebak.

Para pemangku kebijakan juga turut diundang, baik di level provinsi maupun nasional. Di antaranya Kepala Bappenas, menteri-menteri terkait, gubernur Jawa Barat, gubernur DKI Jakarta dan gubernur Banten, anggota DPR dan instansi vertikal yang berkaitan. Namun, tidak semua hadir langsung namun telah diwakilkan.

Bupati Bogor Ade Yasin memaparkan delapan isu strategis yang masuk dalam pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan sekitar Bogor Raya. Pertama adalah pembangunan jalan poros tengah timur (Kab. Cianjur dan Kab. Karawang).

Kemudian, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul LRT (Kota Bogor). Selanjutnya, pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) pada simpul kereta api (Kab. Lebak, Kab. Tangerang, dan Kota Depok). Keempat, pembangunan jalan khusus tambang (Kab. Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan).

Selain itu, Twin Geopark Pongkor-Ciletuh (Kab. Sukabumi). Keenam, penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) kali Bekasi dan persampahan (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, dan Kota Depok). Lalu, penghubung tol Cimanggis-Cibitung dan Japek II (Kota Bekasi, Kab. Bekasi, Kab. Karawang). Terakhir adalah pengendalian banjir di kawasan hulu (Kota Bogor dan Kota Depok).

“Delapan isu strategis yang dirumuskan oleh perwakilan 12 kepala daerah cenderung terkait dengan infrastruktur yang menjadi dasar percepatan pembangunan ekonomi. Penyediaan infrastruktur ini mau-tidak mau harus melibatkan Pemerintah Pusat,” kata Ade Yasin.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengatakan BES 2019 sendiri merupakan forum yang bertujuan untuk mengakselerasi pembangunan kawasan perbatasan 12 kabupaten/kota yang melingkupi Bogor Raya.

Uu pun mengapresiasi forum yang digagas oleh 12 Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan kawasan perbatasan.
“Kami mengapresiasi dan menghormati, serta mendukung berbagai ide yang disampaikan Ibu Bupati (Bogor). Gagasan atau idenya sangat cemerlang,” kata Uu.

Menurut Uu, inovasi dan kolaborasi amat penting diterapkan dalam peningkatan dan percepatan pembangunan di kawasan perbatasan. Apalagi, Provinsi Jawa Barat memiliki sejumlah potensi, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA).

“(Pemda) Provinsi Jawa Barat sangat mendukung dan mendorong atau kalau perlu dipercepat apa yang diharapkan kita semua dalam memperjuangkan daerah perbatasan. Beberapa program (usulan di BES) ada yang sudah termasuk dalam program kami, seperti jalur Puncak II, jalan tambang, tentang sampah, banjir, dan lainnya. Itu semua memang ada dalam program kami. Artinya, ini gayung bersambut,” ungkapnya. (Fuz)

BOGOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyebut ada keterbatasan dana dalam mengatasi pencemaran Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor. Pemprov pun meminta warga untuk bersabar.

“Tetapi masyarakat mohon bersabar. Karena anggaran, atau dalam rangka mengeluarkan anggaran di pemerintahan ini kan tidak seperti membalikkan telapak tangan,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, di Royal Tulip Gunung Geulis Resort and Golf, Sukaraja, Kabupaten Bogor,(12/12/2019)

Ruzhanul mengatakan, Pemprov Jabar tidak akan mengabaikan Sungai Cileungsi yang tercemar. Dia menegaskan, Pemprov Jabar tidak hanya memikirkan Sungai Citarum saja dalam hal mengatasi pencemaran lingkungan.

“Tetapi ada tahapan yang harus dilakukan dengan sistem e-planning dan e-budgeting yang tidak bisa dihindari. Artinya masyarakat sabar dulu, kalau memang pemerintah Jabar menangani permasalahan itu,” sambungnya.

Ada banyak pelaku industri yang melakukan pencemaran ke Sungai cileungsi. Mengenai hal itu, Ruzhanul mengatakan, tindaklanjut ke perusahaan yang melakukan pencemaran itu dilakukan secara bertahap.

“Ya bertahap. Kan sekarang ada cara khusus yang sudah dilakukan untuk penanganan Sungai Citarum. Cara yang dipakai di Citarum, dipakai untuk di Cileungsi untuk menormalisasi. Kenapa tidak?” kata Uu.

Sebelumnya, warga mengeluhkan Sungai Cileungsi, Kabupaten Bogor, yang tercemar. Sebab, warna airnya hitam dan menimbulkan bau menyengat. Warga pun meminta pemerintah untuk segera mengatasi pencemaran di Sungai Cileungsi.

“Menyengat baunya, sampai masuk ke rumah saya. Baunya bisa bikin pusing,” kata warga sekitar, Join, ketika ditemui di sekitar perbatasan Desa Wanaherang-Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Selasa (29/10/2019).(*/Jun)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengaku telah melakukan antisipasi dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2019/2020.

Dia pastikan harga kebutuhan pokok akan stabil dan stok pangan tercukupi.

Anies menyampaikan, pagi ini, Rabu (11/12/2019) dirinya telah menggelar rapat bersama unsur eksternal diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Polda Metro Jaya serta unsur internal seperti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan, dan SKPD terkait.

“Dalam rapat itu alhamdulilah menyimpulkan bahwa pasokan pangan untuk akhir tahun di Jakarta Insyas Allah aman dan stok kita itu cukup untuk mengamankan seluruhnya sampai beberapa bulan ke depan,” kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat hari ini.

Orang nomor satu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta ini mengklaim kebutuhan selama setahun juga sudah sesuai prediksi sehingga akhir tahun ini kebutuhan akan aman.

Saat disinggung beberapa kebutuhan pokok seperti cabai dan daging yang kerap naik menjelang Nataru, dia pastikan semua harga pangan tidak akan ada kenaikan.

“Jadi kesimpulan tadi adalah pasokan aman, kebutuhan juga terproyeksi dengan baik, insyaAllah harga terkendali tahun ini,” pungkasnya. (*/Joh)

BOGOR -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor melatih 494 orang menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa berbasis online di Hotel Taman Teratai, Kecamatan Cisarua. Sejumlah orang tersebut terdiri dari 416 staf desa, 39 orang staf kecamatan, dan 39 pendamping desa. Pelatihan dilaksanakan selama tujuh hari dan dibagi menjadi lima angkatan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Ade Jaya Munadi mengatakan, pelatihan ini bertujuan agar peserta yang berasal dari unsur desa, kecamatan dan pendamping desa memahami dan dapat melakukan proses pengolahan dan pencairan dana bagian desa dengan menggunakan aplikasi berbasis online.

Selama pelatihan mereka akan dibekali materi bimbingan teknis aplikasi, kebijakan tanda tangan elektronik, dan kebijakan dana desa tahun anggaran 2020.

“Aplikasi ini adalah tuntutan dan permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang harus dipenuhi agar dana yang besar dapat dukelola secara tertib, cepat, dan transparan,” terang Ade.

Ade menambahkan, era desa sekarang berubah, membangun itu harus dari desa. Kini uang yang dikelola oleh desa sangat besar maka harus mengutamakan prinsip akuntabel dan transparansi. Kalau tidak dikelola dengan tertib dan bertanggung jawab jangan harap bisa edektif dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

“Oleh karena itu, bimtek ini adalah bagaimana peserta dilatih menggunakan aplikasi penyaluran dana bagian desa secara online, aplikasi ini akan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, mudah-mudahan aplikasi ini bisa diterapkan pada tahun 2020,” paparnya.(Fuz)

BOGOR – Ajuan bantuan bibit yang dilayangkan Kelompok Tani (Poktan) Layungsari, Desa Antajaya, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor direalisasikan Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor.

Melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat, Distanhorbun menyerahkan bantuan langsung kepada Ketua Poktan Layungsari, H Jukardi. Bantuan tersebut diantaranya berupa 500 pohon bibit Durian berkualitas tinggi seperti Durian dengan tiga jenis varitas 100 bibit, Durian Musangking
350 pohon dan 50 pohon varitas Pelangi.

Selain bibit, ada juga bantuan berupa Pupuk 500 kg. “Bantuan yang diberikan kepada Poktan Layungsari. Sesuai aturan, bantuan tersebut diberikan kepada anggota poktan secara cuma-cuma, tidak berbayar atau gratis. Kalau bibit bantuan diperjualbelikan, tidak diperbolehkan, itu aturan dan ketentuannya. Kalau ada yang menjual, saya akan tindak tegas, kalau perlu saya stop bantuannya,” tutur Kepala UPT Distanhorbun wilayah Tanjungsari, Tatang Mulyadi kepada awak media.

Ditambahkannya, jika ada anggota poktan memberi uang kepada yang ikut menjaga dan mengurus bibit dengan ikhlas, itu urusan lain. Karena, selama 6 tahun bertugas di Cariu sebagai Kepala UPT, sangat memahami betul kondisi para petani di wilayah tugasnya.

Sementara itu, para petani yang tergabung dalam Poktan Layungsari mengaku sangat bersyukur dengan direalisasikannya bantuan ini. “Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada UPT Pertanian Cariu yang ikut memfasilitasi sampai bantuan terwujud. Apalagi bantuan itu diberikan bersama pupuknya dan tidak dikenakan bayaran atau gratis,” kata Ketua Poktan Layungsari Jukardi kepada awak media di Kantor UPT Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Cariu, Rabu (10/12/2019).

Lanjut Jukardi, semua bantuan akan diberikan kepada anggota Poktan Layungsari secara cuma-cuma. Tidak ada yang dibayar seperti kabar yang beredar di masyarakat kalau bantuan itu diperjualbelikan. “Saya tidak menjual bibit duren bantuan pemerintah. Semua diberikan kepada anggota poktan secara cuma-cuma atau gratis,” tandas Jukardi. (Omen)

DESA PASIRGAOK TERIMA RP425 JUTA BENAHI SANITASI LINGKUNGAN

BOGOR – Puluhan kota dan kabupaten di Indonesia telah memulai perbaikan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal ini dilakukan melalui pembangunan infrastruktur yang dikemas dengan nama Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR Melalui Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman Direktorat Jenderal Cipta Karya bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB).

Sanimas Islamic Development Bank (IsDB) diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan akibat kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS) dan sanitasi yang buruk, dengan menyediakan infrastruktur sanitasi layak.

Program Sanimas IsDB sejak 2014 hingga 2019 telah dikembangkan di 13 provinsi, 58 kabupaten dan kota, dan 1.800 titik lokasi kegiatan. Program ini tersebar di Kalimantan Barat, Banten, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta.

Salah satunya Desa di Jawa Barat yang menerima program Sanimas adalah Desa Pasirgaok, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, tepatnya di Rt.02/Rw.05. dengan anggaran Rp.425 juta.” Saya ucapkan terima kasih kepada Pemerintah melalui Kementrian PUPR yang sudah merealisasikan program sanitasi di desa saya, karena program sanitasi ini memang sangat di butuhkan warga agar warga memiliki tempat pembuangan kotoran yang sekaligus di olah dan tidak sembarangan lagi,” terang Saripudin selaku Kepala Desa Pasirgaok. (Igon)

BOGOR – Dinas Pergagangan dan Perindustrian (Disperindagin) Kabupaten Bogor terus melakukan berbagai upaya peningkatan kuota eksport produk Industri Kelas Menengah (IKM).

Selain Uni Emirat Arab (UEA) dan Russia, Disperindagin Kabupaten Bogor juga ingin mengekspor produk unggulannya ke negara asia atau eropa lainnya, caranya pada tahun 2020 mendatang akan ada lagi program kerja misi dagang.

“Kami akan adakan misi dagang lagi, bisa pengusaha asingnya yang datang ke Kabupaten Bogor atau kita yang datang ke negara pengusaha tersebut seperti awal bulan November lalu kami pergi ke Kota Orion, Russia,” ucap Nuadi Kepala Disperindagin Kabupaten Bogor kepada wartawan saat menghadiri Festival Buah dan Bunga Nusantara,(30/11/2019)

Mantan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigran (Dinsosnakertrans) ini menerangkan kepada pengusaha IKM jajarannya akan melakukan berbagai program pembinaan agar produk yanh mereka hasilkan bisa layak ekspiort.

“Kami akan bantu pengusaha IKM agar produk yang mereka hasilkan layak eksport seperti harus sesuai standar internasional, mempunyai merk sendiri, memiliki label halal kalau itu produk makanan atau dalam bentuk lainnya,” terangnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai dosen di Universitas Djuanda menjelaskan dalam program kerja misi dagang, Pemkab Bogor hanya memperkenalkan antara pengusaha Indobesia dengan pengusaha negara lainnya.

“Kami bersama Kedutaan Besar setempat itu hanya memperkenalkan dan mendampingi, sementara antara pengusaha Kabupaten Bogor dengan pengusaha negara luar mereka menandatangani kerjasama busines to busines atau B to B,” jelas Nuradi.

Ia melanjutkan untuk produk IKM yang sudah dieksport itu ada ikan hias, organic coconut chips, organic coconut kectar atau produk olahan hasil pertanian, peternakan atau perikanan lainnya.

“Produk unggulan IKM kita itu selain ikan hias juga ada olahan makanan ataupun minuman. Selain itu produk kesehatan seperti sabun herbal itu juga ada yang dieksport,” lanjutnya. (*/Dung)

BOGOR – Komunitas pecinta alam The Green yang bermarkas di Kecamatan Rumpin kembali melakukan penanaman ratusan bibit pohon di sepanjang jalan kawasan Ponpes Adzikra, Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur.

Kegiatan yang dilakukan memperingati Hari AIDS serta Hari Bumi ini mengusung tema “Jaga Diri Jaga Alam Untuk Masa Depan”. Pembina komunitas The Green Sopur Sopansyah mengatakan, dalam kegiatan ini ada 250 bibit pohon yang ditanam dinyara jenis pohon duren, mangga, jambu jamaika, belimbing, petai dan pohon ketapang kencana. “Tidak ada kegiatan seremonial, yang pasti kami melakukan penanaman pohon secara nyata. Nanti juga akan kami lakukan perawatan secara bertahap,” ucap Sopur Sopansyah, Minggu (1/12/2019).

Sebelum giat penanaman dimulai, diadakan acara penyerahan tanaman pohon kepada sejumlah pihak yang turut serta dalam kegiatan ini, diantaranya Ade Kurniawan SKM, pelaksana Bidang Pencegahan Penanggulangan Penyakit Menular (P3M) Dinkes Kab. Bogor, Mujiyono SE MM dari Kesbangpol, Kapten (Inf) Rahmat Danramil 2113 Rumpin serta beberapa pihak lainnya.

Mujiyono dari Kesbangpol Kab. Bogor mengaku sangat mengapresiasi kegiatan tersebut. Dirinya menyatakan, giat semacam ini harus dilestarikan dan dikembangkan.

“Kegiatan ini mencerminkan adanya kepedulian dan terciptanya hubungan horizontal manusia terhadap alam dan lingkungan. Manusia dengan alam saling membutuhkan, maka harus tercipta simbiosis mutualisma,” kata Mujiyono.

Sementara Komandan Koramil 2113/Gunung Sindur menyatakan apresiasi dan dukungannya terhadap kegiatan yang diselenggarakan komunitas peduli lingkungan The Green dengan kegiatan penanaman pohon di Ponpes Azzikra Desa Cibadung Kecamatan Gunungsindur.

“Sebagai unsur kewilayahan, tentu saya memberi apresiasi dan dukungan terhadap kegiatan peduli lingkungan ini. Apalagi menanam pohon merupakan bagian dari program TNI agar lingkungan tetap terjaga asri, terhindar dari bahaya bencana longsor dan polusi udara,” pungkas Kapten Rahmat. (Fuz)

BOGOR – Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Timur merupakan suatu kebutuhan. Hal itu ditegaskan Presidium Bogor Timur, Alhafis. Pernyataan ini juga sekaligus menjawab statmen salah seorang warga yang mengaku masyarakat Bogor Timur di salah satu media pada 30 November 2019.

Jajaran Presidium Bogor Timur sendiri merasa perlu untuk mengklarifikasi pernyataan masyarakat tersebut.

“Kaitan dengan tuduhan yang dialamatkan kepada para Pengurus Presidium DOB Bogor Timur kami presidium berkewajiban menjawab tuduhan itu bahwa tuduhan itu tidak mendasar karena mungkin yang bersangkutan tidak faham dan tidak mengikuti perkembangan sejak berdirinya Presidium DOB Bogor timur itu berangkat berdasarkan Aspirasi masyarakat Bogor Timur dengan mengikuti langkah kerja yang prosedural terarah dan terukur dengan memenuhi standarisasi ketentuan ketentuan yang berlaku berdasarkan UU no 23 tahun 2014 dalam melaksanakan proses pengajuan kepada pemerintah yang berwenang dengan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat Bogor Timur,” kara Alhafis, Ketua Presidium Bogor Timur kepada awak media.

Lebih lanjut, ia menjabarkan kaitan soal Moratorium itu ranahnya presiden. Namun begitu, pihaknga tetapi terus berjuang karena pamekaran Botim adalah aspirasi dan merupakan kebutuhan masyarakat Bogor Timur.

“Kelayakan Botim untuk dimekarkan salah satu indikator yang paling utama adalah PAD Botim yang besar, jumlah penduduk yang hampir kurang lebih 1,3 juta jiwa. Selain itu, usulan DOB Botim sudah mengacu pada UU 23 & PP 78. Usulan didasarkan pula pada SKMD dari 75 Desa yang ada di Bogor Timur dan hasil 4 kajian akademis (Kajian Potensi daerah, Kajian kemampuan daerah, Kajian Calon ibukota, Kajian Batas Wilayah-red) yang menyatakan sangat layak,” beber Alhafis.

Bahkan, lanjutnya, saat ini administrasi usulan sudah disesuaikan dengan RPP seperti yang diminta Pemerintah Pusat. “Final di Pemerintah Kabupaten dibuktikan dengan Persetujuan Bersama BUPATI & DPRD dengan surat Nomor : 188.34/03/PB-DPRD/2019 & Nomor : 188.34/1/PB-ADPEM/VII/2019.  Hari ini di Pemprov JABAR usulan CDOB yg sdh sesuai dgn RPP adalah CDOB Bogor Timur dan Indramayu Barat,” jelasnya.

Guna menghindari misskomunikasi terkait upaya yang dilakukan Presidium Bogor Timur, Alhafis menegaskan, pihaknya siap terbuka kepada siapa pun dan duduk bersama untuk berdialog. “Sangat lumrah dalam perbedaan pandangan mungkin tidak mengetahui secara detail keberadaan DOB Botim yang yang digarap oleh Presidium karena bisa saja tidak mengikuti langkah program kerja Presidium. Kami Presidium bersedia untuk berdialog dengan seluruh elemen masyarakat Bogor Timur dalam rangka mensosialisasikan soal DOB Botim,” paparnya.

Sementara itu, Dewan Penasihat Presidium saat dihubungi melalui seluler Beben Suhendar menjawab dengan singkat melalui pesan whatsapps-nya, menegaskan jika hal seperti itu tidak perlu ditanggapi. (Omen)

BOGOR – Alun alun Kota Jonggol di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, dipercantik. Pembiayaan bersumber dari APBD Kabupaten Bogor sebesar Rp 579 juta lebih. Lahan itu akan dijadikan Public Spaces atau ruang terbuka untuk kegiatan warga dan masyarakat sekitar. Sehingga, memenuhi unsur smart living demi terwujudnya lingkungan hidup yang sehat dan layak huni.

Kendati demikian, pembanghnan ini masih saja menuai pro kontra. Ada yang mempertanyakan biaya yang sangat sedikit, sehingga hasilnya tidak akan maksimal seperti yang diharapkan.

Padahal, pengajuan untuk pembangunan dan penataan Kota Jonggol dan sekitarnya membutuhkan dana sekitar Rp50 miliar lebih. Sesuai estimasi yang mengacu kepada design Kota Jonggol dengan melakukan pelebaran alun-alun dan pemindahan beberapa kantor pemerintah. Untuk alun-alun sendiri, diajukan Rp15 miliar.

Pada lokasi tersebut, sedikitnya 6 bangunan pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat demi lancarnya pelayanan. Keenam bangunan itu, Kantor Camat Jonggol, Markas Koramil, Markas Polsek, Gedung UPT Pajak, SDN 02 Jonggol dan Bank BRI.

Pengajuan anggaran tertuang dalam Surat yang dikirim Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) PK Jonggol Nomor 06/PK-KNPI/JGL/IV/2018 tanggal 3 April 2018 tentang Pengajuan Pembangunan Alun-alun Kota Jonggol Kabupaten Bogor kepada Gubernur Jawa Barat. Surat tersebut ditandatangani Ketua PK KNPI Jonggol, Herry Hardiyana , S.Kel serta Sekretaris Boby Iskandar, SH.I dan diketahui Camat Jonggol H. Beben Suhendar, S.H, M.M.

Gayung bersambut, pengajuan penataan alun-alun mendapat persetujuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Hal itu terlihat dalam Buku III Peraturan Gubernur tentang APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Pemprov Jabar menganggarkan Rp 15 miliar untuk Penataan Alun-alun Kabupaten Bogor, yang tidak lain adalah Alun-alun Kota Jonggol.

“Itu estimasi anggaran yang diajukan ke Pemprov Jabar. Anggaran penataan alun-alun disetujui. Tapi, setelah anggaran keluar jadi menciut jauh. Saya selaku warga Jonggol mempertanyakan anggaran tersebut,” kata mantan Camat Jonggol Beben Suhendar yang saat ini menjadi Anggota DPRD Kabupaten Bogor, di Jonggol, Sabtu (30/11/2019).

Lanjut dia, dengan anggaran sebesar itu tidak akan berbuah hasil maksimal. Justru akan menjadi beban sosial bagi masyarakat Jonggol karena dapat menimbulkan kemacetan yang lebih parah dari sekarang.

“Untuk menata Alun-alun Kota Jonggol, anggaran yang diturunkan Pemkab Bogor tidak rasional. Anggaran sebesar itu hanya akan menjadi beban sosial masyarakat sekitar karena dapat menimbulkan kemacetan yang lebih parah,” tandas Beben.

Sebelumnya, salah satu warga Jonggol, Ganda Saputra dalam pertemuan dengan Kapolsek Jonggol di Mapolsek beberapa waktu silam memprotes keras kemacetan yang terjadi di seputaran Alun-alun Kota Jonggol. Ia menuding kemacetan disebabkan penataan alun-alun yang tidak benar.

“Saya minta kepada pemerintah untuk menata alun-alun agar kemacetan tidak terjadi. Kalau perlu, lakukan pelebaran jalan dengan membebaskan lahan disekitarnya,” tegas Ganda kala itu. (Omen)