Metro Jabodetabek

BOGOR – Mengawali kegiatan 2020, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor kini memiliki Mobil Perlindungan Ibu dan Anak (Molin).

Mobil hibah Kementerian PPPA RI ini diserahterimakan di Jakarta dan kini sudah berada di Balaikota Bogor.

“Untuk mendapatkan Molin ini tidak mudah, dari 2017 saya sudah melakukan pengajuan Molin. Alhamdulillah di 2020 Kota Bogor masuk 70 kabupaten/kota yang mendapatkan hibah Molin,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Bogor, Artiana Anggraeni usai rapat dengan Sekda Kota Bogor di Paseban Surawisesa, Balai Kota Bogor.

Anna sapaan akrabnya mengatakan, adanya Molin ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas P2TP2A Kota Bogor, mengingat fungsi Molin ini sangat penting.

Selain untuk menjemput dan mengamankan korban kekerasan, konselor pun bisa langsung menangani korban di dalam mobil.

Pasalnya di Molin terdapat laptop, layar, dan kursinya dapat beralih fungsi menjadi kasur.

“Di Molin juga ada sirine yang berfungsi sebagai ambulance di situasi tertentu. Untuk sekarang Molin belum turun ke lokasi, karena kami masih buat jadwal mobile ke Puskesmas, Posyandu dan lokasi lainnya,” ujarnya.

Hal lain yang juga dibahas, lanjutnya, terkait tidak adanya anggaran khusus bagi relawan dan ahli di P2TP2A Kota Bogor saat melakukan penanganan kasus. Meski begitu ia mengakui semua relawan dan tenaga ahli bekerja dengan semangat.

Hal ini terbukti sepanjang 2019 P2TP2A Kota Bogor sudah menangani 111 kasus baik kekerasan anak dan perempuan. Tak ayal P2TP2A Kota Bogor pun meraih penghargaan dari Gubernur Kategori P2TP2A termaju.

“Penghargaan ini didapat karena para relawan dan tenaga ahli di P2TP2A ini bekerja dengan ikhlas, tulus yang Insya Allah jadi tabungan pahala kelak di akhirat,” paparnya.

Di tempat yang sama, Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat mengatakan, P2TP2A Kota Bogor mengemban tugas luar biasa. Yakni mengangkat martabat anak-anak dan perempuan dari kekerasan. Ia pun berharap masyarakat bisa lebih tahu kehadiran P2TP2A Kota Bogor agar segala tindak kekerasan bisa dilaporkan.

“Ini yang perlu kita sosialisasikan. Tapi satu yang pasti ibu-ibu dan bapak-bapak di P2TP2A sudah berbuat dengan tulus dan ikhlas, semoga jadi amal ibadah untuk kita semua,” ungkapnya. (*/He )

BOGOR – Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Bogor menjadi salah satu prioritas program Pancakarsa namun sangat disayangkan diduga masih banyak yang menyelewengkan program tersebut seperti ambrolnya kontruksi pengerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) dua lantai di SDN Lumpang 02 Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga sarat Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan indikasi lainnya tidak sesuai dengan RAB.

Pasalnya, pembangunan SDN tersebut yang masih dalam tahap pengerjaan dikerjakan oleh CV Rizky Pratama Mandiri sebagai pemenang tender di Kantor Unit Layanan Pelelangan (ULP) setempat, kini telah ambrol.

Saat dihubungi lewat WA Kadisdik Entis Sutisna , mantan camat Ciampea ini mengatakan,”Alhamdulilah tidak ada korban jiwa,tidak ada kerugian negara karena belum melakukan pembayaran juga akan diblacklist dan pemutusan kontrak kerja pada kontraktor CV Rizky Pratama Mandiri.

Dan juga masih dalam tahap rencana untuk memanggil pihak pihak yang terlibat dalam proyek tersebut dalam waktu dekat ini ,” tutur Entis

Di gedung DPRD Kabupaten Bogor Anggota DPRD Komisi IV Ruhiat Sujana menegqaskan ,”Dengan adanya kejadian runtuhnya pembangunan SDN 02 Lumpang Kecamatan Parungpangjang Kabupaten Bogor ,berarti hasil dilapangan banyak pekerjaan yang tidak beres dan ini menjadi catatan khusus,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan,” Disdik harus berani mengambil sikap tegas kepada pihak yang mengerjakan proyek yang tidak beres dalam pekerjaannya dan di blacklist, namun juga Disdik harus ikut bertanggung jawab atas ketidak becusan pekerjaan tersebut, sebab sangat jelas salah kelola dan salah pengawasan dan hal ini harus dievaluasi secara menyeluruh.

Sambungnya lagi,” uang APBD itu uang amanah rakyat dan digunaklan dengan sebaik baiknya, karena itu komisi IV akan segera memanggil Disdik untuk meminta laporan atas realisasi program 2019.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat ini meminta Bupati agar mengevaluasi kinerja Disdik yang dianggap tidak sejalan dengan program yang dicanangkan Pemkab Bogor.(Du)

BOGOR – Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Bogor menjadi salah satu prioritas program Pancakarsa namun sangat disayangkan diduga masih banyak yang menyelewengkan program tersebut seperti ambrolnya kontruksi pengerjaan Ruang Kelas Baru (RKB) dua lantai di SDN Lumpang 02 Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, diduga sarat Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dan indikasi lainnya tidak sesuai dengan RAB.

Pasalnya, pembangunan SDN tersebut yang masih dalam tahap pengerjaan dikerjakan oleh CV Rizky Pratama Mandiri sebagai pemenang tender di Kantor Unit Layanan Pelelangan (ULP) setempat, kini telah ambrol.

Hal itu seperti disampaikan, Anggota DPRD Komisi IV Ruhiat Sujana ,”Dengan adanya kejadian runtuhnya pembangunan SDN 02 Lumpang Kecamatan Parungpangjang Kabupaten Bogor ,berarti hasil dilapangan banyak pekerjaan yang tidak beres dan ini menjadi catatan khusus,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan,” Disdik harus berani mengambil sikap tegas kepada pihak yang mengerjakan proyek yang tidak beres dalam pekerjaannya dan di blacklist, namun juga Disdik harus ikut bertanggung jawab atas ketidak becusan pekerjaan tersebut, sebab sangat jelas salah kelola dan salah pengawasan dan hal ini harus dievaluasi secara menyeluruh.

Sambungnya lagi,” uang APBD itu uang amanah rakyat dan digunaklan dengan sebaik baiknya, karena itu komisi IV akan segera memanggil Disdik untuk meminta laporan atas realisasi program 2019.

Anggota DPRD dari Partai Demokrat ini meminta Bupati agar mengevaluasi kinerja Disdik yang dianggap tidak sejalan dengan program yang dicanangkan Pemkab Bogor.(Du)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin meminta ASN di Pemkab Bogor agar tidak membawa benda mencurigakan dalam kantong kresek hitam. Lalu, apa benda mencurigakan itu?

“Tas kerja isinya. Jadi pura-pura bawa belanjaan. Ternyata isinya tas kerja supaya nggak balik lagi pas istirahat,” kata Ade dalam pidatonya saat melantik dan pengambilan sumpah 577 ASN di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (27/1/2020).

Pesan itu ditujukan bagi ASN yang awalnya hanya seorang CPNS kemudian menjadi PNS. Dia khawatir adanya penurunan tingkat kedisiplinan mereka saat resmi menjadi abdi negara.

“Perlu integritas. Jangan mabal. Tenaga segar harusnya bisa diajak berpacu mencapai visi dan misi Kabupaten Bogor dan jangan memilah-milah pekerjaan,” tegas Ade.

Dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah 577 CPNS menjadi PNS ini, terdiri dari 451 pelamar umum dan 126 eks tenaga honorer K2.

“Jangan memperlambat pekerjaan, hanya karena birokrasi. Kan itu bisa dipangkas. Jadi pekerjaan harus dilakukan dengan cepat, jangan ditunda-tunda,” tandasnya.(*/Jun)

BOGOR – Permasalahan pembebasan lahan jadi kendala utama penyelesaian pembangunan Bendung Ciawi (Cipayung) dan Bendung Sukamahi di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, yang digagas Presiden Joko Widodo kala masih jadi Gubernur DKI Jakarta.

Hingga akhir 2019 lalu, dari total kebutuhan lahan untuk Bendung Ciawi 78,35 hektare terdiri dari 935 bidang tanah, selesay dibebaskan dan dibayar seluas 66,10 hektare dari 862 bidang atau 91,19 persen.

Sementara pada Bendung Sukamahi pada periode yang sama, dari kebutuhan lahan 46,93 hektare terdiri dari 640 bidang, baru selesai dibayar sebanyak 578 bidang dengan luas 39,04 hektare atau terealisasi 90,31 persen.

Hal itu pun dibenarkan Kepada Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Ni Made Sumiarsih. Menurutnya, pembebasan lahan ini mengganjal proses pembangunan konstruksi.

Setali tiga uang dengan di Bendungan Sukamahi. Namun, dia memastikan untuk pembebasan lahan di dua bendung ini telah mencapai 90 persen.

“Seperti masih ada sengketa kepemilikan di Desa Sukakarya dan dalam proses konsinyasi di PN Cibinong. Kita juga koordinasi dengan BPN dan untuk tanah pengganti serta permonohan ruislag kaitan wakaf masjid dan TPQ,” kata Ni Made.

Progres pekerjaan konstruksi yang terhambat akibat masalahan lahan juga dirasakan oleh Pimpinan Proyek Bendung Ciawi dari PT. Brantas Abipraya, Wima Regianto Putra.

“Kalau lahan yang bisa dikonstruksi sudah dibebaskan, baru bisa kita kerjakan, kalau belum bebas ya tidak bisa. Makanya progres kita sempat minim namun kemudian melejit. Karena lahan sudah bisa dibebaskan baru langsung konstruksi kita kerjaka,” kata Wima.

Dia juga menyinggung soal kejar target pembangunan yang dicanangkan Kementerian PUPR pada akhir 2020.

“Sedang kita bahas metode percepatannya. Karena kalau material untuk tubuh bendungan tidak bisa sembarangan. Ada proses bagaimana dengan material yang ada, tidak melepas kaidah teknis, tapi bisa kerja cepat juga,” tandasnya.(*/Jun)

BOGOR – Permasalahan Prasarana Sarana Utilitas di Kabupaten Bogor masih dianggap belum jelas sebab itu Komisi III DPRD Kabupaten Bogor akan memangggil Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Tujuannya, meminta jumlah data lahan prasarana sarana utilitas (PSU) di Bumi Tegar Beriman.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara mengatakan, lahan PSU ini nantinya selain bisa dibangun untuk lapangan olahraga, tempat ibadah, hingga akses jalan. Menurutnya, keterkaitan untuk penyediaan lahan makam yang terbilang kurang ideal dengan jumlah penduduk.

“Komisi III akan membantu mentertibkan data lahan PSU yang sudah atau belum diserahkan oleh developer perumahan, nanti akan kita sinkronkan dengan data aset di DPKAD (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah),” kata Sastra, akhir pekan lalu.

Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, saat ini lahan makam masih terbilang kurang ideal karena sejumlah developer perumahan yang belum menyerahkan lahan PSU-nya.

“Aduan masyarakat yang tinggal di salah satu perumahan di Desa Susukan, Kecamatan Bojonggede mereka harus membeli tanah wakaf untuk penguburan keluarganya. Padahal penyediaan lahan makam itu bagian kewajiban developer perumahan tempat mereka tinggal,” tambahnya.

Dalam kesempatan pemanggilan DPKPP ini, jajarannya juga mendorong pihak developer perumahan untuk segera menyerahkan kewajibannya dalam menyerahkan lahan PSU.

“Penyerahan lahan PSU itu idealnya sebelum dikeluarkan izin usaha perumahannya, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Bogor dalam rencana pembangunan Jalan Lingkar Gunung Sindur, dimana beberapa developer menyerahkan lahan PSUnya untuk membangun jalan sepanjang 7,1 Km dengan lebar jalan 30 meter,” ungkap pria keturunan Aceh-Bogor ini.

Dia melanjutkan, berdasarkan informasi yang didapat dari 800an developer perumahan itu baru sekitar 20% yang menyerahkan lahan PSU-nya kepada Pemkab Bogor.

“Data yang kami terima, baru 20an persen developer perumahan yang belum menyerahkan lahan PSU-nya. Ini pekerjaan rumah DPKPPP dan DPKAD agar kedepan tidak ada lagi pihak yang menyerobot, mengaku belum dibayar dan membawa persoalan ini ke ranah hukum,” tuntasnya. (*/He)

BOGOR – PT Marga Sarana Jabar (MSJ) selaku pemilik ruas jalan tol Bogor Ring Road (BORR) segera melakukan penyesuaian tarif pada Juni 2020. Penyesuaian dilakukan karena sudah hampir dua tahun tak pernah ada kenaikan tarif tol BORR.

Direktur PT MSJ, Hendro Atmodjo menyebutkan, tarif tol BORR dari Sentul Barat, Kabupaten Bogor (seksi IA) hingga simpang Yasmin, Kota Bogor (seksi IIB) sepanjang 13,45 kilometer akan mengalami kenaikan. Sebab, dalam kurun 2018-2020 pihaknya tak pernah menaikan tarif tol atau menyesuaikan dengan laju inflasi daerah.

“Perlu diketahui oleh masyarakat pada Juni 2020, bersamaan dengan peresmian pembangunan tol BORR seksi IIIA (Simpang Yasmin – Simpang Semplak), tarif tol dari Sentul Barat ke Yasmin akan dinaikan,” paparnya, Kamis (23/1/2020).

Namun Hendro belum bisa memastikan berapa persen kenaikan tarif tersebut. Saat ini masih dalam tahap kajian atau kalkulasi terkait inflasi di Bogor. “Kenaikan tarif bergantung dari kementerian apakah 5%, 7%, dan sebagainya,” tandasnya. (Baca juga; Jalan Tol Japek II Selatan Ditargetkan Beroperasi Lebaran 2020)

Dalam kesempatan yang sama Direktur Teknik dan Operasi PT MSJ, Florysco Partogi Siahaan menambahkan, kenaikan tarif ini nanti menjadi dua sistem pembayaran. Dari Sentul Barat hingga Yasmin dan dari Yasmin hingga Semplak. (Baca juga; Tarif Tol Cijago Depok Naik Tiap Golongan)

“Jadi nanti pengendara yang masuk dari Sentul Barat dan keluar di pintu tol Yasmin, hanya melakukan pembayaran satu kali yakni di gerbang tol Sentul Barat, begitupun sebaliknya. Sedangkan, jika ada yang masuk dari Sentul Barat menuju gerbang tol Semplak melakukan dua kali pembayaran, karena melewati gerbang tol Yasmin,” paparnya.

Sekadar diketahui, tarif tol BORR saat ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri No. 380/KPTS/M/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besaran tarif tol Tol BORR Seksi I dan II (Sentul Selatan-Simpang Yasmin), untuk kendaraan kecil golongan I dikenakan tarif Rp10.000, dan Rp15.000 untuk truk golongan II dan III. Sementara untuk truk golongan IV dan V dikenakan tarif Rp20.000.

Sebelumnya, Chief Manager PT Pembangunan Perumahan Tbk Yusuf Luqman menjelaskan untuk fisik atau konstruksi tol elevated BORR IIIA ini progresnya sudah 80% per Januari 2020 ini. Dia menjelaskan, yang menghambat pekerjaan karena pihak ketiga atau pemilik lahan belum juga melepas tanahnya itu berada di lokasi pembantu on-off ramp atau pintu keluar masuk tol.

“Sebetulnya beberapa hambatan pekerjaan yang terjadi sebagian besar akibat pihak ketiga (pemilik lahan) bukan dari kita (selaku pelaksana proyek). Keterlambatannya di pekerjaan errection girder dan fasilitas pelengkap di beberapa titik. Kami bersama MSJ tetap berusaha, agar secepatnya permasalahan pembebasan lahan ini selesai dalam waktu dekat,” paparnya.(*/Du)

BOGOR – Medan yang berat dan kendaraan biasa tidak bisa menembus daerah yang terisolir dan berat maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibawa komando Letjen TNI Doni Monardo mengirimkan dua truk handal GAZ Sadko ke Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Dua kendaraan tangguh ini digunakan untuk pengiriman logistik bantuan ke titik bencana terisolasi.

Kendaraan mini Jeep ini diakui mampu menembus medan berat. Truk dengan spesifikasi offroad ini dengan mudah menerjang medan berlumpur, berkemiringan maupun bergenangan.

Dua truk itu berjenis Gorkovsky Avtomobilny Zavod (GAZ) Sadko Ural 6 x 6 dan Sadko Next 4 x 4. Truk berseri Sadko Ural 6 x 6 mampu mengangkut beban hingga 6 ton atau berkapasitas 30 orang. Truk ini juga dapat mengarungi genangan air dengan kedalaman hingga 1,7 meter.

Salah satu anggota Korem 061 Surya Kancana (SK) Bogor mengatakan, seri lainnya Sadko Next 4 x 4 dengan spesifikasi lebih ringan yaitu berdaya angkut 2,5 ton atau berkapasitas 30 orang.

Keistimewaan lain dari kendaraan ini dapat meluncur pada kemiringan 31 derajat dan mengarungi genangan air hingga kedalaman 1,2 meter.

Menurutnya, operasional kendaraan ini, kini dibawah kendali Korem 061 SK Bogor. Truk ini digunakan dalam operasi penanganan darurat, khususnya pengangkutan logistik bantuan di wilayah Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor pascabencana banjir bandang dan longsor beberapa waktu lalu.

“Operasional kendaraan ini di bawah kendali Korem Bogor. Ini kendaraan tangguh di medan berlumpur dan dimedan apapun bisa meluncur,” ungkapnya. (*/He)

BOGOR – Komisi III DPRD Kabupaten Bogor menuding adanya kejanggalan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hasil inspeksi mendadak (Sidak) ke Cibinong City Mall.

Ketua Komisi III, Sastra Winara mengatakan, pihaknya telah menerima BAP sebanyak dua lembar dari instansi terkait atas hasil mall yang berada di muka Jalan Raya Tegar Beriman.

“Setelah kami tunggu-tunggu, baru tadi kami terima hasil BAP tapi ada kejanggalan. Dalam BAP tersebut tidak ada nomor, tanggal dan tahun dalam laporan kedinasan secara tersurat,” ujar Sastra kepada Jurnal Metro.com, Rabu (22/1).

Politisi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini menambahkan, BAP tersebut terkesan tidak menghargai lembaga eksekutif di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor.

“Dalam BAP yang hanya ada keterangan sesuai dengan perijinan yang diberikan Pemkab Bogor itu tidak ada kop surat kedinasan. DPRD ini lembaga tapi BAP yang diberikan dinas seperti ini, kami tidak dihargai,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, pihaknya meminta kepada instansi terkait untuk menghadirkan pimpinan dan memperbaharui BAP Sidak CCM itu.

“Kami akan kembali panggil pekan depan untuk meminta hasil BAP sebenarnya dan Kepala UPT Tata Bangunan hadir. Nanti kita akan cocokan secara bersama-sama hasil BAP tersebut di lokasi CCM,” tegasnya.

BOGOR – Proses pencarian Ridho Fahri Habibie (15), santri Pondok Pesantren (Ponpes) Hamalatul Qur’an Al Falakiyah Bogor yang hilang selama tiga hari di Sungai Cisindang Barang, Loji, Kota Bogor, akhirnya membuahkan hasil. Tim Search And Rescue (SAR) gabungan menemukan korban dalam kondisi sudah tak bernyawa di aliran Sungai Cisadane, Tangerang, Rabu (22/01) petang.

Informasi dihimpun menyebutkan, korban ditemukan tepatnya di belakang Restoran Istana Nelayan, Kota Tangerang, atau sekitar 30 kilometer dari awal lokasi kejadian korban hilang.

“Korban kita temukan sore tadi sekitar pukul 16.45 WIB. Selanjutnya dievakuasi menuju RSUD Kabupaten Tangerang,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta Hendra Sudirman, selaku SAR Mission Coordinator (SMC) pada Operasi SAR tersebut, Rabu (22/01/2020).

Sebelum ditemukan, pada pencarian hari ketiga ini, Tim SAR Gabungan dibagi menjadi tiga SRU. SRU pertama melakukan pencarian visual dari Jembatan Cangkurawok hingga Ranca Bungur sejauh 2 kilometer. “SRU kedua melakukan pencarian dengan penyisiran menggunakan rafting boat dari Ranca Bungur hingga Jembatan Grendong sejauh 20 kilometer,” ujarnya.

Kemudian SRU ketiga melakukan pencarian dengan penyisiran menggunakan perahu karet dari Jembatan Grendong hingga Pintu Air 10 sejauh 45 kilometer.

“Dengan ditemukannya korban, maka Operasi SAR resmi ditutup dan seluruh unsur kembali kekesatuannya masing-masing,” ucapnya.

Sebelumnya, pada Minggu (19/01/2020), sekira pukul 16.30 WIB, korban bermain bersama empat rekannya di kali tersebut. Mereka saling menggendong satu sama lainnya. Santri yang merupakan anak didik dari Pesantren Al Falakiyah ini tiba-tiba terlepas dan terjatuh dari gendongan temannya, kemudian karena aliran kali cukup deras, korban akhirnya terseret arus kali dan hilang.(*/Du)