Metro Jabodetabek

BOGOR – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor mencatat, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Corona Virus (Covid-19) meninggal dunia bertambah dua 17 orang hingga Minggu (5/4) pukul 14.00 WIB.

Secara keseluruhan, PDP di Kota Hujan terus mengalami peningkatan. Saat ini dari 77 daftar PDP, 12 orang selesai diawasi, 48 orang dalam pengawasan dan 17 orang meninggal dunia.

Namun, belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya 17 orang ini karena positif terpapar Covid-19 atau diakibatkan faktor/penyakit lain.

“17 Orang yang meninggal dalam Status PDP, Saat ini masih menunggu hasil lab swab dari
Litbangkes Kementrian Kesehatan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Nowo Retno.

Sementara jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Dinkes Kota Bogor mencatat terdapat 763 orang. Dari jumlah itu, 364 di antaranya selesai dipantau dan 399 lainnya masih dalam pemantauan.

Sementara kasus positif Covid-19 mencapai 41 orang dengan 34 orang masih dalam penanganan dan 7 orang lainnya dinyatakan meninggal dunia.

“Jumlah pasien positif tetap 41 orang dibanding hari kemarin,” kata Retno.(*/Iw)

BEKASI – Kasus Covid-19 di Kota Bekasi menunjukan tren kenaikan yang drastis. Jumlah orang terpapar korona ini terus menanjak. Hingga 4 April 2020, seperti tercatat di covid.bekasikota.go.id, kasusnya merata di 12 kecamatan di Kota Bekasi.

Total kasus covid-19 di Kota Bekasi tercatat, positif sebanyak 71 orang, PDP sebanyak 214 orang, dan ODP sebanyaka 369.

Dua kecamatan tercatat di Kota Bekasi tertinggi kasus positifnya, yaitu di Bekasi Timur yakni Bekasi Selatan. Di Kecamatan Bekasi Timur, jumlah kasus positif sebanyak 32 orang, PDP 37 orang, dan ODP 10. Di Bekasi Selatan, jumlah positif sebanyak 29 orang, PDP ada 27 orang dan ODP tercatat 10.

Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan, seorang positif Korona meninggal dunia adalah Camat Bekasi Utara Lukman Nulhakim. Keluarga Lukman juga kini diisolasi.

Lukman meninggal dunia Sabtu (4/4/2020) dini hari atau pukul 01.00 WIB. Jenazah Lukman dikuburkan dengan prosedur penanganan COVID-19.

Sementara di pikobar.jabarprov.go.id, hingga Minggu 5 April 2020, Kota Bekasi masih menduduki peringkat pertama jumlah orang positif di Jabar. Namun, data yang tercatat di pikobar yang diolah Pemprov Jawa Barat itu, orang positif tercatat sebanyak 37 orang. Sedangkan PDP 78 oranbg dan ODP 151 orang.(*/Eln)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan Pemkab Bogor tidak akan menyediakan lahan atau tempat pemakaman umum (TPU) yaang khusus bagi warga yang meninggal dunia karena terpapar wabah virus corona (covid 19).

“Kami tidak akan menyediakan TPU yang khusus bagi warga yang meninggal dunia karena terpapar wabah virus corona, hal itu karena virus corona bakal mati setelah orang yang terkonfirmasi positif wabah corona juga mati,” kata Ade kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020).

Wanita berusia 51 tahun ini menambahkan alasan lainnya ialah warga bakal panik apabila Pemkab Bogor menyediakan TPU yang khusus bagi warga yang meninggal dunia karena terpapar wabah virus corona.

“Kalau kita menyediakan TPU yang khusus bagi warga yang meninggal dunia karena terpapar wabah virus corona malah akan timbul salah pengertian hingga warga bakal menduga – duga bakal ada sesuatu yang tidak diinginkan jika warga yang meninggal dunia tersebut akan menularkan wabah tersebut kepada warga lainnya yang masih hidup,” tambahnya.

Ade menuturkan warga yang meninggal dunia karena terpapar wabah virus corona sudah ditanggani oleh rumah sakit hingga pelaksanaan pemakamannya, hingga ia meminta jangan ada warga Bumi Tegar Beriman yang menolak lingkungannya untuk menjadi tempat dimakamkannya korban wabah virus corona.

“Saya himbau masyarakat Kabupaten Bogor yang terkenal soleh dan beriman untuk tidak menolak korban meninggal dunia akivat terpapar wabah virus corona, karena jasad mayitnya itu sudah ditanggani sesuai standar operasi hingga tidak bakal lagi menularkan wabah virus corona, kita juga harus nemposisikan diri kita sebagai keluarga mereka hingga wajib bagi kita menjaga perasaan keluarga korban,” tutur Ade.

Diwawancarai terpisah, Kusnadi Kabid pelayanan kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menjelaskan semenjak virus corona mewabah, penangganan pasien yang meninggal dunia di rumah sakit disamaratakan dengan pasien yang terkonfirmasi positif wabah virus corona.

“Standarnya penangganan pasien yang meninggal dunia di rumah sakit sudah disama ratakan untuk mencegah adanya penularan wabah virus corona, tinggal rumah sakit yang menjelaskan kronologis kematiannya. Yang saya tekankan, virus corona akan hidup di sel yang hidup hingga jika orangnya sudah meninggal dunia virus corona pun mati,”terangnya. (*/T Abd)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan seruan kepada warga di ibu kota agar menggunakan masker untuk mencegah penularan virus corona (Covid-19).

Seruan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2020 yang diterima di Jakarta, Sabtu, menyatakan peningkatan kasus Covid-19 di DKI memerlukan langkah bersama untuk mengurangi potensi penularan.

Kemudian seruan tersebut juga merupakan respons atas mulai terjadinya kekurangan persediaan masker medis untuk tenaga medis di ibu kota. Seruan yang ditandatangani pada 3 April 2020 itu menekankan beberapa poin sebagai upaya memutus mata rantai penularan.

Pertama, selalu menggunakan masker ketika berada atau berkegiatan di luar rumah, tanpa kecuali. Kedua, menggunakan masker jenis kain minimal dua lapis yang dapat dicuci. Selanjutnya secara rutin mencuci masker kain yang digunakan dan harus dikerjakan setiap hari.

Ketiga, tidak membeli atau menggunakan masker medis serta menyadari bahwa masker tersebut diprioritaskan bagi tenaga kesehatan. Keempat, dalam seruan tersebut disampaikan bahwa masyarakat dapat membeli atau membuat sendiri masker kain dua lapis sesuai kebutuhan masing-masing.

Kelima, tetap mengutamakan berada di rumah, menjaga jarak aman, sering mencuci tangan dengan sabun dan melaksanakan etika batuk dan bersin secara benar. Keenam, bagi warga yang ingin membantu sesama warga maka disarankan mengadakan atau memproduksi serta membagikan masker kain.

Seruan ketujuh, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) tersebut menyerukan supaya pengurus wilayah yaitu RT/RW, kader PKK dan lainnya mengingatkan warga agar selalu menggunakan masker apabila keluar rumah.(*/Tub)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin beserta seluruh satuan gugus covid 19 Kabupaten Bogor melakukan pencegahan eksodus warga yang berasal dari luar Kabupaten Bogor dengan melakukan aksi simpatik serentak dan sosialisasikan Rukun Warga siaga ke pengendara.
Aksi ini digelar di empat lokasi yang tepat menjadi titik masuknya ke Kabupaten Bogor, yakni pos polisi Gadog Ciawi, Puncak Pass Cisarua, Cigombong dan fly over cibinong.

“Sosialisasi stay at home atau tetap tinggal dirumahnya masing – masing kepada para pengguna jalan di titik – titik perbatasan dan dilakukan kepada pengendara berplat nomor buka F ini bertujuan agar mereka mempertimbangkan kembali perjalanannya menuju Kabupaten Bogor” ucap Bupati Bogor Ade Yasin kepada wartawan, Sabtu (4/4/2020)

Politisi PPP ini juga menindaklanjuti instruksi Presiden yang disampaikan melalui Gubernur Jawa Barat, bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona, seluruh kabupaten atau kota khususnya di Jawa Barat agar memberdayakan potensi masyarakat dalam bentuk RW Siaga. Ade Yasin memerintahkan melalui 40 camat, dan ditargetkan terbentuk 3759 RW siaga corona di Kabupaten Bogor.

“Tugas RW siaga ini diantaranya melakukan sosialisasi, edukasi dan pembatasan pergerakan keluar masuk warga, termasuk memonitor tamu seperti pemilik vila yang bukan warga sekitar dan orang-orang yang tidak berkepentingan di wilayah masing-masing” sambungnya.

Ade pun menginstruksikan untuk menggiatkan kembali sistem keamanan keliling (Siskamling) wajib lapor 1 x 24 jam dengan tetap memberlakukan pshycal distancing atau jarak minimal 1 meter. Selain itu, Ade juga meminta untuk memasang spanduk RW Siaga di setiap gerbang kampung.

“Dengan terbentuknya gugus tugas covid19 di tingkat RW maka Kabupaten Bogor bisa dikatakan siaga penuh mengawasi resiko penyebaran wabah virus corona, karena RW siaga ini berfungsi sebagai alat deteksi dini penularan wabah” tutur Ade.

Terkait keberadaan wisatawan mancanegara dan imigran, Ia melanjutkan bahwa ada yang sudah kembali ke negara asalnya masing – masing sementara imigran yang masih tinggal di Kawasan Puncak statusnya Orang Dalam Pemantauan (ODP).

“Untuk imigran yang masih tinggal di Kawasan Puncak, satuan gugus covid 19 dan Kantor Imigrasi Bogor sudah melakukan pengawasan, para imigran ini kami minta tetap tinggal di rumah dan status mereka sama halnya seperti pemilik vila yang bukan orang sekitar yaitu ODP,”ungkapnya. (*/T Abd)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyiapkan anggaran Rp377 miliar untuk penanganan Coronan Virus (Covid-19). Dari jumlah anggaran itu, Rp38,37 miliar di antaranya dialokasikan untuk insentif tenaga kesehatan terhitung sejak Maret hingga Juni 2020.

Insentif itu diberikan bagi insan kesehatan, yakni Rp10 diberikan untuk dokter spesialis, Rp7,5 juta bagi dokter umum, Rp5 juta bagi perawat dan tenaga medis lainnya Rp3,5 juta.

“Akan diserahkan kepada semua tenaga kesehatan yang berada dalam lingkup dinas kesehatan, meliputi RSUD hingga puskesmas,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Didi Kurnia, Jumat (3/4/2020).

Selain insentif, Pemkab Bogor juga menyiapkan Rp17,5 miliar untuk alat dan tenaga kesehatan di rumah sakit darurat Wisma Diklat Kementerian Dalam Negeri, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor.

“Wisma itu kapasitasnya 168 tempat tidur. Nanti dinkes yang merinci kebutuhan tenaga kesehatan dan dokternya. Terpenting anggarannya sudah ada dan disepakati bersama oleh DPRD,” jelas Didi.

Dalam penanganan Covid-19, Pemkab Bogor tidak hanya mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan. Tapi juga di luar bidang kesehatan, seperti penambahan belanja tidak terduga, serta anggaran beberapa SKPD di luar dinas kesehatan.

Didi menjelaskan, dari anggaran Rp377 miliar itu, bidang kesehatan dijatah Rp196 miliar dan non-kesehatan Rp181 miliar. Kata dia, di luar bidang kesehatan, dinas sosial mendapat alokasi paling mencapai Rp152 miliar.

“Untuk proyeksi kebutuhan pemberian sembako kepada 291.487 KK yang belum mendapat sembako dari pemerintah pusat dikalikan Rp300 ribu per bulan untuk tiga bulan,” jelas Didi.

Sementara Ketua DPRD, Rudy Susmanto meminta semua stakeholder yang terkait dalam penanganan Covid-19 bekerja secara simultan dan tidak saling menunggu.

“Anggarannya sudah jelas. Jadi seharusnya kerjanya bisa lebih cepat. Sudah dirinci juga anggaran dan semuanya sudah siap. Tidak ada masalah lagi,” tandasnya.(*/T Abd)

BOGOR – Dinas Kesehatan Kota Bogor kembali mengumumkan, dua pasien dalam pengawasan (PDP) virus corona (Covid-19) meninggal dunia. Dengan begitu, jumlah PDP yang meninggal menjadi 15 orang.

“Ke-15 PDP meninggal dunia masih menunggu hasil swab dari Litbangkes Kemenkes,” kata Sekertaris Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (3/4/2020).

Ttal PDP hingga saat ini di Kota Bogor berjumlah 66 oran, dengan 10 kasus di antaranya sudah selesai atau dinyatakan sembuh, dan yang masih dalam pengawasan 25 orang.

Sri menambahkan, jumlah pasien positif corona bertambah 4 orang menjadi 32 kasus. Dari jumlah itu 25 orang masih pengawasan dan 7 orang meninggal dunia.

“Untuk positif 4 orang itu yang dari ODP dan sudah keluar hasil swabnya,” tambah Sri.Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 720 orang, di mana 304 kasus di antaranya sudah dinyatakan selesai atau sembuh.

“Sisanya 416 orang masih dalam pemantauan,” ungkapnya.(*/Iw)

BOGOR – Dengan bermacam – macam permasalah yang harus ditangani belum selesai Bencana alam yang harus ditanggulangi datang musibah Coronavirus yang menjadi pandemi diseluruh wilayah Indonesia dan Dunia .

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor berpotensi menurun karena terdampak penyebaran wabah virus corona. Menyikapi hal tersebut, DPRD Kabupaten Bogor pun meminta Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) melakukan kajian hingga PAD tidak menurun drastis.

“Bappenda Kabupaten Bogor saya minta melakukan kajian potensi penurunan PAD lalu potensi pendapatan dari hal lainnya hingga angka PAD tidak menurun drastis, kami tunggu hasil kajian ini secepatnya,” kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Jumat (3/4/2020).

Ditemui terpisah, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia menuturkan saat ini puluhan hotel dan restauran tutup akibat penyebaran wabah virus corona.

“Sedikitnya 50 hotel dan puluhan restauran tutup sementara akibat sepinya kunjungan wisatawan, ini akibat penyebaran wabah virus corona hingga pasti akan menurunkan angka PAD di tahun 2020 ini,” tutur Didi.

Dia menambahkan, Bappenda akan mencari potensi tambahan pajak dari sektor lainnya yang tidak terlalu terdampak penyebaran wabah virus corona.

“Kami akan cari solusi agar penurun PAD tidak terlalu drastis dengan memaksimalkan pendapatan pajak dari sektor non hotel dan restaurant, mudah-mudahan penyebaran wabah virus corona ini bisa tuntas dalam waktu dekat,” tandasnya.(*/Iw)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan, warga sebaiknya melaksanakan imbauan stay at home. Masih banyaknya masyarakat yang enggan berdiam diri di rumah itu mengakibatkan jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), dan yang terkonfirmasi positif Covid-19 meningkat.

Menurutnya, data terbaru menunjukkan jumlah ODP sebanyak 307 orang, PDP ada 151 orang, dan positif Covid-19 ada 14 orang. Dari total itu, dua orang dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal dunia.

“Masyarakat masih banyak yang berlalu lalang dan tidak melaksanakan himbauan stay at home hingga jumlah orang yang positif, PDP dan ODP wabah virus coroa terus bertambah, kalau masih seperti ini kita kesulitan dalam penangganannya,” kata Ade, Kamis (2/4/2020).

Guna menekan angka tersebut, dia meminta masyarakat sadar dan lebih peduli. Termasuk, membuat Rukun Warga (RW) Siaga Corona hingga jika ada tamu itu diharapkan melapor kepada pengurus RT dan RW setempat.

“Jika ada tamu menginap itu tolong dipantau. Dalam situasi seperti ini tamu itu masuk dalam kategori ODP). Mereka diwajibkan melapor hingga jika pun ada penyebaran wabah virus corona itu bisa kedeteksi dengan cepat.

Pembentukan RW Siaga Corona ini harus dipimpin oleh masing-masing Kepala Desa atau Lurah,”sebutnya. (*/T Abd)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelontorkan anggaran Rp200 miliar untuk penanganan wabah virus corona (covid-19). Jumlah tersebut berdasarkan hasil rapat pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang dihadiri badan anggaran (Banggar) DPRD dengan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) Kabupaten Bogor.

“Penangganan wabah virus corona ini harus dilakukan serius dan jangan setengah – setengah hingga karena angka Rp 80 miliar itu sangat tidak cukup maka kita tingkatkan menjadi Rp 200 miliar,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto kepada wartawan, Rabu kemarin (2/4).

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan selain untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter, perawat dan petugas kesehatan, anggaran Rp 200 miliar itu untuk membangun rumah sakit darurat virus corona.

“Khusus untuk membangun atau mengubah Gedung BPSDM Kemendagri di Kecamatan Kemang menjadi rumah sakit darurat virus corona itu prakiraan dananya Rp 22, 4 miliar lalu sisanya dianggarkan untuk membeli APD, obat, vitamin , alat test virus corona dan lainnya. Jadi anggaran Rp 200 miliar ini kita ubah menjadi Belanja Tak Terduga (BTT),” ucapnya.

Karena ruang isolasi di beberapa rumah sakit sudah penuh, selain Gedung BPSDM Kemendagri, wakil rakyat jyga mengusulkan Gedung Pelindo di Kawasan Puncak untuk dijadikan juga menjadi rumah sakit darurat virus corona.

“Mari Kabupaten Bogor menghubungi Menteri BUMN Erick Tohir agar Gedung Pelindo di Kawasan Puncak dijadikan rumah sakit darurat virus corona, nanti anggarannya kita siapkan lagi. Selain itu kita juga butuh relawan dan ini kita bisa memberdayakan masyarakat,” tutur Rudy.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Didi Kurnia menjelaskan TAPD selain menginventarisir bidang kesehatan, kebutuhan akan bidang non kesehatan juga juga dihitung.

“Kebutuhan di bidang kesehatan dan non kesehatan seperti kebutuhan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu minimal sebanyak 341 ribu jiwa, ketersediaan cadangan pangan selama beberapa waktu untuk menyiapkan darurat sipil juga kami hitung atau inventarisir,” jelas Didi.

Mantan Kepala Inspektorat ini melanjutkan jajarannya akan mengurangi belanja semaksimal mungkin hingga kebutuhan penangganan wabah virus corona bisa dicukupi dengan APBD Tahun 2020.

“Memang anggaran Rp 80 miliar itu tidak mencukupi hingga TAPD dan Banggar DPRD Kabupaten Bogor meningkatkan jumlahnya, kenaikan anggaran ini bukan hanta karena jumlah masyarakat terdampak lebih banyak tetapi karena juga ada kenaikan harga APD dan lainnya,”tandasnya. (*/Yo)