Nusantara

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan menerbitkan fatwa haram untuk warga mudik ditengah pandemik Covid-19 atau Corona. Itu menyusul adanya temuan kasus pasien positif pada sejumlah daerah di Jabar setelah kontak dengan pemudik dari DKI Jakarta.

Karena itu, Ridwan Kamil kembali mengimbau agar warga Jabar yang berada di sekitaran Ibu Kota agar tidak melakukan mudik.

“Kami mengapresiasi rencana fatwa MUI yang akan memberikan fatwa haram bagi yang mereka mudik di tengah pandemik covid,” ujar Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).

Menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil- fatwa haram untuk pemudik di tengah pandemi Covid-19 ini sangat krusial. Pihaknya menemukan satu kasus di Ciamis, di mana seorang lansia terjangkit virus Corona setelah didatangi anaknya dari Jakarta.

“Kemudian dua sisanya mereka yang mudik dari Jakarta datang ke kota Bandung sehingga tes juga dua duanya adalah positi,” imbuh dia.

Berkaca dari kasus tersebut, menurut Emil, mengindikasikan potensi penyebaran Covid-19 di Jabar akan luar biasa mengkhawatirkan.

Khususnya apabila tidak dapat mengendalikan arus mudik di tengah pandemik.

“Nah saya sampaikan mereka yang tidak mudik dari seputaran Jakarta akan ditanggung hajat hidupnya oleh pemerintah DKI Jakarta untuk KTP Jakarta. Dan untuk perantau Jakarta akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial,” tandasnya. (*/Hend)

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelontorkan anggaran Rp3-5triliun untuk membantu keluarga rawan miskin baru terdampak virus corona (Covid-19). Tiap keluarga nantinya mendapat bantuan senilai Rp500 ribu per bulan.

Bantuan Rp500 ribu yang rencananya diberikan selama dua bulan dan maksimal empat bulan ini satu per tiganya berupa tunai dan sisanya dalam bentuk bahan pangan.

Karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, meminta bupati/wali kota di Jabar untuk mendata warganya yang berhak mendapatkan bantuan.

Lewat Surat Pemberitahuan Nomor 400/1763/BAPP yang ditandatangani pada 31 Maret 2020, Setiawan meminta bupati/wali kota melakukan pemadanan data by name by address Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 kepada Dinas Sosial masing-masing.

“Data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 ini akan disampaikan kepada pengelola DKTS 2020 Kabupaten/Kota secara online (dalam jaringan),” ucap Setiawan di Kota Bandung, Kamis (2/4/2020).

Kedua, lanjut Setiawan, bupati/wali kota diminta menyampaikan prelist data non-DKTS by name by NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak Covid-19 dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian, baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

“Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu, pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua, (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Tiga, di bidang pariwisata. Empat, di bidang transportasi. Lalu lima, pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil,” tutur Setiawan.

“Kriteria terakhir (keenam), yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung,” tambahnya.

Arahan ketiga Setiawan kepada para bupati/wali kota dalam surat tersebut, yakni menyampaikan hasil dua arahan sebelumnya sebagai usulan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Usulan tersebut disampaikan paling lambat Senin, 6 April 2020, juga secara online,” ucap Setiawan.Ia memastikan, pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak Covid- 19 dilakukan secara tepat dengan merujuk hasil pemadanan data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 dan prelist data non-DKTS by name by NIK RTM terdampak Covid-19.

“Hal ini dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global (COVID-19) di Jabar kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020,” kata Setiawan.

“Karena sesuai arahan gubernur, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan PKH yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari APBN (pemerintah pusat),” ujarnya.

Baca Juga : Pemprov Jabar Akan Periksa Kesehatan Pemudik dari Zona Merah Corona

Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar memantau dengan ketat pemadanan data tersebut agar bantuan sosial pangan bisa tepat sasaran, merata, dan tidak ada warga yang menerima bantuan ganda.

“Jadi memang betul-betul yang menerima bantuan ini adalah pekerja yang sesuai kriteria dan data dibuat secara objektif oleh masing-masing kepala daerah,” ucap Setiawan.(*/Hend)

YOGYAKARTA – Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah, dan DIY kembali mengalami erupsi. Erupsi ini terjadi pada pukul 15.10 WIB di seismogram dengan amplitudo 78 mm dengan durasi 345 detik. Sedangkan tinggi kolom erupsi, dengan ketinggian 3.000 meter dari puncak.

“Pada pukul 15.10 WIB, terjadi erupsi dan tercatat di seismogram dengan amplitude 78 MM dengan durasi 345 detik,” jelas Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologo (BPPTKG) Yogyakarta, Hanik Humaida dalam keterangan persnya, Kamis (2/4/2020).

Tinggi kolom erupsi kurang lebih 3.000 meter dari puncak Merapi. Sedangkan arah angin saat terjadi erupsi ke arah timur. “Sepertinya tidak disertai awan panas, kami akan cek dulu,” terangnya.

Seperti beberapa erupsi sebelumnya, tidak ada tanda-tanda yang jelas. Namun aktivitas seismic relative agak tinggi sejak erupsi 27 Maret lalu. Material yang diluncurkan juga didominasi oleh gas.

Hingga kini status Gunung merapi masih waspada atau level II. masih ada potensi ancaman bahaya berupa luncuran awan panas dari runtuhnya kubah lava dan jatuhan material vulkanik dari letusan eksplosif. Untuk itu, warga diminta untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak.

Selain itu, masyarakat agar mengantisipasi bahaya abu vulkanik dari kejadian awan panas maupun letusan eksplosif. Masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai bahaya lahar dingin terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi.(*/D Tom)

SURABAYA – Lebih dari setengah wilayah Provinsi Jawa Timur terkonfirmasi masuk zona merah daerah terjangkit corona virus disease atau covid-19. Dengan total pasien positif mencapai 103 orang, Jawa Timur masuk 5 besar provinsi terbesar penderita virus corona.

Berdasarkan data di infocovid19.jatimprov.go.id terdapat tambahan 10 orang pasien positif corona. Tidak hanya itu, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 20 di antaranya masuk zona merah corona.

Satu daerah merah baru yakni Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana diungkapkan Pemprov Jatim, di Nganjuk terkonfirmasi ada 4 pasien positif corona hingga Rabu 1 April.

“Jadi tambahan 1 lagi zona merah atau wilayah terjangkit di Nganjuk. Ada 4 pasien (positif corona) di Nganjuk,” tutur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat merilis data pasien, di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu petang kemarin.

Ia mengatakan, 4 pasien positif corona terbaru dari Nganjuk ini di antara 10 pasien baru dari daerah lain, yakni Kota Surabaya dengan tambahan 3 orang; lalu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang masing-masing 1 pasien.

Dia menjelaskan, meski ada penambahan pasien positif corona menjadi 103 orang, ada secercah harapan dengan sembuhnya 22 pasien di Jawa Timur.

“Alhamdulillah dari 8 pasien Magetan yang dirawat di Madiun (RSUD dr Soedono), 5 orang sudah sembuh. Sehingga dinyatakan negatif atau sudah sembuh total menjadi 22 orang,” ucap Khofifah.Berikut ini rincian 20 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang terjangkit virus corona:

1. Kota Surabaya dengan 44 pasien.

2. Kabupaten Sidoarjo 11 pasien.

3. Kabupaten Magetan 9 pasien.

4. Kabupaten Situbondo 6 pasien.

5. Kota Malang 5 pasien.

6. Kabupaten Malang 5 pasien.

7. Kabupaten Nganjuk 4 pasien.

8. Kabupaten Lumajang 3 pasien.

9. Kabupaten Gresik 3 pasien.

10. Kabupaten Kediri 2 pasien.

11. Kabupaten Jember 2 pasien.

12. Kabupaten Banyuwangi 1 pasien.

13. Kabupaten Pamekasan 1 pasien.

14. Kabupaten Jombang 1 pasien.

15. Kabupaten Blitar 1 pasien.

16. Kota Blitar 1 pasien.

17. Kota Kediri 1 pasien.

18. Kota Batu 1 pasien.

19. Kabupaten Madiun 1 pasien.

20. Kabupaten Tulungagung 1 pasien.

(*/Gio)

SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Hamami menyumbangkan empat bulan gajinya untuk penanganan COVID-19 di Kota Sukabumi, Jawa Barat.

“Tidak hanya kami (Wali dan Wali Kota Sukabumi) yang menyumbangkan gajinya untuk penanganan COVID-19, tetapi sejumlah rekan-rekan dari aparatur pun sudah bersepakat untuk ikut membantu dengan memberikan sebagian tunjangannya sebagai dukungan penuh dalam penanggulangan virus mematikan ini,” kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Sukabumi, Rabu (1/4/2020).

Dana yang terkumpul itu nantinya dikoordinir langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi Dida Sembada. Tentunya bantuan tersebut demi percepatan dan membantu penanganan COVID-19 agar segera berlalu, apalagi Kota Sukabumi saat ini sedang berulang tahun ke-106.

Dengan berderai air mata, orang nomor satu di Kota Sukabumi ini terus menerus berdoa agar bencana kesehatan ini bisa berakhir dan berharap seluruh elemen masyarakat tetap bersatu untuk membuat langkah terbaik demi Kota Sukabumi tercinta ini.

Menurutnya, jajaran di Pemkot Sukabumi khususnya yang tengah berjuang melawan dan menanggulangi COVID-19 sangat mencintai warganya dibanding dirinya sendiri. Maka dari, pihaknya akan terus bekerja, berbuat sampai titik darah penghabisan demi Kota Sukabumi.

“Kita harus terus bersinergi dalam melawan COVID-19 ini jangan saling menyalahkan, tapi bergotong royong, saling membantu agar tidak ada lagi warga yang terinfeksi virus mematikan ini,” tambahnya.

Fahmi mengatakan upaya memutus mata rantai terus dilakukan, tapi pihaknya berulang kali agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun atau membilasnya dengan hand sanitizer.(*/Yan)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta, telah mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar sebagai bagian upaya menanggulangi masalah sosial yang mendera masyarakat selama tanggap covid-19. Anggaran sebesar itu, disiapkan untuk membantu masyarakat kurang mampu selama tiga bulan kedepan.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, pihaknya menyadari jika perekonomian masyarakat di wilayahnya mengalami kelesuan pasca mewabahnya virus corona ini. Apalagi, bagi masyarakat yang rawan miskin dan tak punya penghasilan tetap.

“Saat ini, kami masih menginventarisasi data penerima bantuan tersebut,” ujar Anne, Kamis (2/4/2020).

Anne pun dari awal sudah mengkhawatirkan akan timbulnya efek domino mengenai wabah corona ini. Yakni, timbulnya masalah sosial yang menyangkut perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemkab menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial tersebut.

Anne menjelaskan, terkait teknis penyaluran bantuan untuk masalah sosial ini, yakni tidak berupa bantuan sembako. Melainkan, bantuannya berbentuk uang tunai yang akan dikirim langsung ke masing-masing penerima.

“Untuk teknis distribusinya, setiap kepala keluarga penerima mendapat bantuan Rp 300 ribu per bulannya. Bantuan ini, akan diberikan selama tiga bulan terhitung mulai April ini. Kemungkinan di pekan ketiga nanti bantuan tersebut bisa didistribusikan,” jelas Anne.

Terkait bentuk bantuannya, pihaknya memiliki alasan kenapa tidak berupa bahan kebutuhan pokok. Karena, dirinya ingin supaya roda perekonomian masyarakat bisa tetap berputar meski di situasi tanggap corona seperti ini.

Anne mencontohkan, dengan uang tunai dari bantuan pemerintah ini nanti si penerima bisa belanja di warung terdekat rumahnya. Sehingga, masih ada perputaran uang di lingkungan mereka. Berbeda jika bantuannya berupa sembako yang manfaatnya hanya akan dirasakan si penerima itu sendiri.

“Jadi, uang di kita tidak keluar Purwakarta. Minimalnya kan, para pedagang kecil masih ada yang beli. Kan lumayan tuh setiap bulan selama tiga bulan kedepan ada perputaran uang Rp 6 miliar,” imbuh dia.

Anne menuturkan, sebenarnya anggaran yang disediakan Pemkab Purwakarta ini belum bisa menutupi seluruh penerima. Karena, dari data yang ada, jumlah KK yang berhak menerima bantuan tersebut sekitar 33 ribu KK. Dengan rincian, 9.000 KK miskin diluar penerima PKH dan BPNT, serta 24 ribu KK kategori rawan miskin. Data ini pun belum termasuk pedagang kecil dan buruh harian.

“Tapi, anggaran kami terbatas, jadi hanya bisa menanggulangi 20 ribu KK saja. Sisanya, kami berharap bantuan dari Pemprov Jabar,” kata dia.

Untuk itu, sambung Anne, sampai saat ini pihaknya bersama Pemprov Jabar masih melakukan validasi data penerima bantuan tersebut. Supaya, tak terjadi tumpang tindih penerima atau ada penerima yang doble mendapat bantuan.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga Purwakarta yang tidak memiliki penghasilan,”tandasnya. (*/As)

BANDUNG – Sebanyak 9.285 rumah di wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terendam banjir, pada Selasa (31/3/2020). Selain itu, sekira 15.639 KK atau 56.251 jiwa terdampak banjir dan memaksa sedikitnya 76 KK/315 jiwa yang terdiri dari 24 balita dan 28 lansia mengungsi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Agus Wibowo mengatakan, berdasarkan laporan BPDB Bandung, Kecamatan Dayuehkolot menjadi wilayah paling parah terdampak banjir. Sebanyak 5.688 KK atau 19.696 jiwa yang tersebar di 3 desa yakni Desa Dayeuhkolot, Desa Citeureup, dan Kelurahan Pasawahan terdampak banjir sejak Senin (30/3).

“Banjir di Dayeuhkolot juga merendam sebanyak 4.092 rumah, 8 tempat ibadah dan 2 sekolah, dengan rata-rata tinggi muka air sekitar 10-280 sentimeter (cm). Banjir tersebut memaksa 33 KK/111 jiwa mengungsi,” kata Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2020).

Ia melanjutkan, di Kecamatan Baleendah terdapat 5.515 KK atau 20.518 jiwa yang tinggal di Kelurahan Andir dan Baleendah terdampak banjir. Sebanyak 4.439 rumah, 26 sekolah, dan 38 tempat ibadah terendam banjir dengan rata-rata ketinggian air 20-290 cm di wilayah tersebut.

Selanjutnya di Kecamatan Bojongsoang ada 965 KK atau 2812 jiwa terendam banjir. Sebanyak 45 rumah di Desa Bojongsoang, Desa Bojongsari, dan Desa Tegaluar terendam dengan rata-rata ketinggian air 40-190 cm.

“Banjir di wilayah itu juga menyebabkan 1 warga meninggal dunia karena terpeleset saat hendak mengungsi,” kata Agus.

Banjir selanjutnya merendam dua Desa yakni Desa Tarajusari dan Desa Tanjungsari di Kecamatan Banjaran dengan rata-rata TMA 30-120 cm. Banjir di wilayah itu membuat 59 KK terdampak.Kemudian yang terakhir, banjir merendam di Desa Sumber Sari, Kecamatan Ciparay dengan rata-rata TMA 30-80 cm. Sebanyak 230 KK atau 690 jiwa terdampak banjir tersebut.

Selain merendam ribuan rumah, banjir di Kabupaten Bandung tersebut juga sejumlah ruas jalan raya terendam. Jalan yang terendam di antaranya Jalan Raya Banjaran-Dayeuhkolot dengan ketinggian air 10-80 cm, Jalan Raya Ciparay-Dayeuhkolot dengan ketinggian air 10-90 cm, Jalan Andir-Ketapang dengan ketinggian air 10-280 cm, Jalan Raya Depan Metro dengan ketinggian air 50-100 cm, Jalan Raya Bojongsoang dengan ketinggian air 20-50 cm, Jalan Raya Cikares dengan ketinggian air 30-60 cm, Jalan Raya Dayeuhkolot dengan ketinggian air 10-80 cm.

Selain itu, Agus melanjutkan, banjir menyebabkan tanggul penahan sungai Cisunggalah di Desa Panyadap, Kecamatan Solokanjeruk jebol dan menyebabkan sedikitnya 8 rumah rusak sedang (RS) dan 2 rumah rusak berat (RB) dan lainnya terendam banjir dengan rata-rata TMA 10-150 sentimeter.

Hingga saat ini, BPBD Kabupaten Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Basarnas dan pihak Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang dan Baleendah serta relawan untuk melakukan asessmen lanjutan dan evakuasi para warga.(*/Hend)

CIANJUR – Puluhan kendaraan bernopol luar kota dilarang masuk ke wilayah Cianjur, Jawa Barat, setelah dilakukan isolasi lokal dan penyekatan di sejumlah perbatasan menuju atau keluar Cianjur.

Bahkan puluhan kendaraan warga lokal diarahkan Satgas Gabungan TNI/Polri dan petugas dari dinas terkait di Pemkab Cianjur untuk kembali ke rumahnya masing-masing selama isolasi lokal dilakukan untuk pencegahan COVID-19.

“Untuk hari pertama belum optimal, namun tercatat di perbatasan Bogor-Cianjur, tepatnya di kawasan Puncak Pass, kami mengarahkan kendaraan dari luar kota untuk pulang dan warga lokal kembali ke rumah,” kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman pada wartawan Selasa (31/3/2020).

Ia menjelaskan hal yang sama diberlakukan di sejumlah perbatasan lainnya seperti di perbatasan Bandung Barat-Cianjur, Jonggol-Cianjur dan perbatasan Sukabumi-Cianjur, pengendara dari luar kota dilarang masuk dan warga yang hendak keluar diminta pulang ke rumah.

“Ini kami lakukan bersama Forkopimda Cianjur, sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19 karena hingga saat ini status Cianjur masih wilayah hijau COVID-19, sehingga kami tidak ingin ada yang membawa virus tersebut ke Cianjur,” katanya.

Meskipun masih tahap awal, pihaknya akan lebih memperketat upaya pencegahan dengan tidak mengizinkan warga keluar atau masuk Cianjur dengan bebas karena dapat membawa virus berbahaya setelah melakukan kegiatan di luar daerah.

Isolasi lokal dengan menyisir kendaraan yang hendak keluar dan masuk Cianjur tepatnya di perbatasan itu diberlakukan terhadap kendaraan umum termasuk bus antar kota.

Pihaknya bersama petugas menurunkan 50 orang perantau asal Cianjur yang hendak pulang kampung ke sejumlah kecamatan di Cianjur. Mereka diturunkan dan menjalani pemeriksaan kesehatan serta dilakukan pendataan.

“Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka diharuskan melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Data mereka akan dikirim ke desanya masing-masing, selanjutnya akan diawasi pihak desa dan RT setempat,” katanya.

Ia menambahkan, warga yang pulang kampung dan melanggar perjanjian akan dikenai sanksi jika tidak melakukan isolasi di rumah selama 14 hari karena mereka yang terdata akan diawasi aparat desa dan ketua RT berkoordinasi dengan warga sekitar.(*/Yan)

SERANG – Pemkot Serang masih menunggu instruksi Pemprov Banten dan pemerintah pusat terkait penerapan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayahnya. Kebijakan lockdown dinilai merupakan keputusan yang harus diambil bersama banyak pihak, terlebih Kota Serang yang menjadi Ibu Kota Provinsi Banten.

Wali Kota Serang Syafrudin mengeklaim Pemkot Serang bisa saja menerapkan kebijakan lockdown di wilayahnya. Namun, penerapan lockdown disebutnya akan menimbulkan banyak risiko sehingga perlu persiapan dan koordinasi bersama banyak pihak.
“Kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, karena ini kebijakan pemerintah pusat. Mungkin sekarang bisa dilakukan (lockdown), tapi dengan banyak risiko, jadi kita masih menunggu instruksi dari gubernur,” kata Syafrudin, Selasa (31/3/2020).
Syafrudin mengatakan, kebijakan lockdown belum dilakukan karena masih rendahnya angka kejadian Covid-19 di Kota Serang yang mencatatkan angka 82 pasien ODP, lima PDP, dan belum ada pasien positif. Meski begitu, dia menyangkal, jika disebut kebijakan lockdown baru dilakukan setelah ada yang positif Covid-19 atau meninggal.

Syafrudin mengaku siap jika memang harus menerapkan lockdown di wilayahnya. “Kalau sudah ada instruksi, nanti semua sama-sama tanggung jawab. Kita belum bisa lockdown karena Pemprov Banten saja yang sudah menetapkan KLB belum menyatakan lockdown,” katanya.

Meski belum bisa menerapkan lockdown, menurut dia, Pemkot Serang sudah melakukan upaya pencegahan penyebaran wabah Covid-19. Langkah-langkah, seperti penyemprotan disinfektan di fasilitas-fasilitas publik dan pembatasan kegiatan yang dihadiri oleh kerumunan warga sudah dilakukan.

Sementara itu, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, penerapan lockdown merupakan kebijakan yang tidak mudah. Ia mengaku juga telah mendapatkan banyak pertanyaan dari warga Banten terkait kebijakan lockdown, terlebih karena Jakarta sudah mulai menerapkan meskipun masih simulasi.

Menurut dia, kebijakan lockdown ini perlu persiapan yang matang dan menyebut penerapannya tidak semudah menutup pintu. Hal ini karena warga Banten yang meliputi delapan kabupaten/kota selalu terhubung dengan daerah lain dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Banten -Jakarta itu daerah yang sudah menjadi kawasan yang terintegrasi sehingga kita susah untuk memantau pergerakan. Termasuk kulturnya, tradisinya, dan kebiasaannya. Kami sedang mencari formulasi, format bagaimana berhadapan dengan tuntutan dan permintaan masyarakat,” kata Wahidin.

Wahidin mengatakan, Pemprov Banten masih menunggu sejauh mana Jakarta menerapkan lockdown. Ia juga masih mengkaji pertimbangan sosial, politik, dan ekonomi.(*/Dul)

BANDUNG – Dalam penyebaran covid 19 di Jabar, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut ada klaster baru yang berada di Kota Sukabumi.

Hal itu terungkap, setelah dilakukan kajian yang bersifat sementara berdasarkan hasil rapid test yang sudah dilakukan pekan lalu.
Untuk diketahui, pemeriksaan dengan sistem rapid test itu dilakukan tersebar kepada sekitar 22 ribu warga di Jawa Barat secara door to door dan drive thru. Hasilnya, ada 300 orang yang dinyatakan positif terpapar virus corona.

“Paling besar Sukabumi, disusul Bekasi dan Depok,” kata Emil sapaan Ridwan Kamil, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (30/3/2020).
Pihaknya akan akan melakukan tes kembali kepada mereka dengan pola real time polymerase chain reaction (RT-PCR) atau swab test.

“Mereka akan dites kedua menggunakan PCR atau SWAB. Jadi, belum bisa dijadikan laporan ke pemerintah pusat,” terangnya.
Sementara itu, Emil juga mengakui bahwa terjadi Lonjakan ODP karena banyak yang mudik dari daerah epicentrum. Ia meminta mereka yang masuk kategori tersebut untuk melakukan karantina mandiri.(*/Hend)