Nusantara

SERANG  –  Bila saja Rano Karno jadi mundur tidak akan bisa menjadi A-1 namun saat ini semua untuk menjadi orang nomor dsatu di Banten terbuka lebar .

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kasus berbeda yakni dugaan suap pada sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Banten.

Dan saat ini sudah ditahan oleh KPK di penjara Rutan Pondok Bambu .

Wakil Gubernur Rano Karno, berpeluang naik tahta menggeser Ratu Atut Chosiyah dari kursi Gubernur Banten hingga 2017.

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, mengaku siap menggantikan posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten bila mekanismenya memang menghendaki hal itu.

“Tentunya harus melalui mekanisme. Mekanisme juga yang harus mengatakan siap apabila harus menggantikan,” kata Rano Karno kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna pengesahan Perda APBD 2014 di Gedung DPRD Banten, kemarin.

Pemeran Si Doel Anak Sekolahan ini mengatakan bahwa secara khusus partainya tidak mendorong dirinya untuk maju menggantikan Ratu Atut Chosiyah.

“DPP hanya menyarankan agar saya mengikuti mekanisme yang berlaku,” tutur politisi PDIP ini.

Selanjutnya Rano menegaskan bahwa kehadirannya dalam rapat paripurna untuk menggantikan Gubernur Banten karena Ratu Atut Chosiyah sedang sakit.

“Ibu Atut sedang sakit. Yang pasti ada di rumah, kalau rumah mana, saya tidak tahu,” tukasnya. Makanya saya menggantikan,” tuntasnya.(Dul)

PURWAKARTA – Korban banjir bandang di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Puwakarta Jawa Barat membutuhkan bantuan. Bantuan itu, di antaranya alat berat dan alat-alat untuk membersihkan material tanah. Sedangkan, bantuan sembako dan pakaian sudah diterima para korban.

Kepala Desa Pasir Angin, Komarudin Syam, menjelaskan, sehari pascabanjir bandang, warga mulai membersihkan rumah mereka. Sebab, perumahan di tiga kampung itu, sebagian tertutup material lumpur. Serta, banyak pepohonan yang tumbang.

“Makanya, kami membutuhkan bantuan peralatan untuk membersihkan material tersebut,” jelas Komarudin.

Komarudin menyebutkan, banjir bandang ini disebabkan longsor di Gunung Burangrang. Sehingga, material lumpur yang campur dengan air, turun dan tumpah ruah di dua sungai, yaitu, Sungai Cisaat dan Cisomang. Air dan material lumpur itu, lalu menghantam enam jembatan sampai putus serta meluap ke perkampungan.

Akibatnya, tiga kampung terisolasi. Puluhan kepala keluarga, tertahan tak bisa kemana-mana. Sebab, jembatan sebagai akses penghubung ke kampung luar terputus. Sehingga, mobilitas warga terganggu.(art)

CIANJUR   – Bencana longsor terjadi di Cianjur Rabu (17/12). Sebuah rumah milik Okih 57, yang berlokasi di Kampung Pos RT 01/0I Desa Cijedil Kecamatan Cugenang roboh dan terbawa longsor.

Keberadaan rumah yang tepat di bantaran Kali Cianjur, lalu dibersihkan Kapolres Cianjur bersama anggota.

Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Dedi Kusuma Bakti, tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai Rp20 Juta.
Orang nomor satu di jajaran kepolisian Cianjur ini menghimbau, agar warga yang rumahnya berada di pinggir sungai, supaya mengungsi kerumah saudara yang lebih aman.

Hal ini karena kondisi tanah di lokasi kejadian masih belum stail dan  dihawatirkan terjadi longsor susulan.

AKBP Dedy Kusuma Bakti menuturkan, siaga rawan bencana alam ditingkatkan, karena letak geograpis wilayah Cianjur, 80 persen merupakan pegunungan yang konstruksi tanahnya sangat rawan akan bencana.

“Ini tujuan kemanusiaan dalam memberikan bantuan bagi korban bencana,” jelasnya.

Bakti Sosial relokasi korban tanah longsor di Kampung Pos RT 01/01. Desa Cijedil Cugenang ini melibatkan Polsek terdekat.

“Ada 25 orang dari kepolisian, 8 dari TNI 8 dan 30 masyarakat,” ucap Kapolres.(*Yan)

YOGYAKARTA – Barang haram ini sudah menjalar ditengah masyarakat hal ini sangat memperihatinkan ,kasus narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat mengejutkan .

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, terdapat 69.700 pemakai narkoba.

Berdasarkan penelitian BNN, jumlah pengguna narkoba di DIY menempati ranking lima dari 33 provinsi di Indonesia, dengan penggun narkoba terbanyak.

Di DIY dengan prevelensi 2,8 persen dari jumlah penduduk di DIY, sebanyak 3,5 juta jiwa.

Dengan kata lain, sebanyak 2,8 persen penduduk DIY merupakan pemakai narkoba.

Ketua BNNP DIY Budi Harso mengakui, jumlah pemakai narkoba di DIY sangat banyak. Sedangkan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangat sedikit.

“Penggunanya mencapai 69.700 orang, tapi tempat rehabilitasinya hanya 11 lokasi,” paparnya,kemarin (17/11).

Menurut dia, dalam setahun dari 11 lokasi rehabilitasi maksimal hanya bisa menangani 300 orang. “Setahun hanya 300 pemakai yang ditangani, padahal jumlah pemakai di DIY sebanyak 69.700 orang,” ungkapnya.

Hal ini yang membuat BNNP menilai kondisi DIY sangat memprihatinkan. Apalagi, Yogyakarta sudah menjadi daerah tujuan narkoba, yakni melalui Bandara Adisutjipto.

“Dua bulan berturut-turut, di (Bandara) Adisutjipto berhasil diamankan paket narkoba dalam ukuran besar,” tukasnya.(*A Rus)

YOGYAKARTA – Perjanjian kerjasama pinjam pakai bus TransJogja dari Pemkot Yogyakarta ke Pemda DIY habis masa berlakunya tepat Selasa (17/12) ini.

Pemda DIY sendiri berencana mengembalikan 20 armada bus tersebut ke Pemkot Yogyakarta. Namun hingga kini Pemkot Yogyakarta belum memutuskan akan menggunakan bus tersebut untuk apa.

“Kejelasan pemanfaatannya tergantung DPRD, dan belum ada keputusan sampai hari ini,” jelas Kepala Bidang Inventarisasi Barang Daerah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta, Andi Sasongko.

Pihaknya sudah berkirim surat ke DPRD setempat terkait hal itu 12 Desember lalu. Namun hingga saat ini DPRD setempat belum memberikan keputusan.

Hal senada diungkapkan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Menurut dia, pihaknya belum bisa memutuskan akan dimanfaatkan untuk apa 20 bus Trans Jogja tersebut. “Kalau dikembalikan kita terima, untuk apanya tergantung dewan,” jelasnya.

Sementara itu menurut Andi, meski Pemda DIY akan mengembalikan 20 bus tersebut namun pihak Pemkot tidak mau menerima jika bus tersebut dalam kondisi rusak. “Sesuai perjanjian, bus yang dikembalikan itu harus layak jalan,” paparnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya menolak jika 20 bus yang akan dikembalikan tersebut dalam kondisi tak layak jalan. Hingga saat ini kata dia, pihaknya juga belum tahu kondisi bus tersebut.

Pemkot Yogyakarta sendiri kata dia, akan berkirim surat ke Pemda DIY terkait habisnya masa perjanjian pinjam pakai 20 armada bus tersebut. “Kita akan segera kirim suratnya, menunggu ditandatangani Walikota,” imbuhnya.

Setelah surat tersebut dikirim, pihaknya baru akan melakukan pengecekan terhadap kondisi bus tersebut. 20 bus Trans Jogja milik Pemkot Yogyakarta itu merupakan hibah dari Kementrian Perhubungan.(cok)

KUDUS – Apakah memang kurang sosialisasi pada warga atau warga sendiri yang tidak mengetahui penyebab begitu banyaknya dana BLSM tidak diambil dikantor pos .

Dana bantuan langsung sementara tunai (BLSM) jatah rumah tangga sasaran (RTS) sejumlah ratusan juta rupiah di Kabupaten Kudus dan Jepara, Jawa Tengah (Jateng) hangus dan dikembalikan lagi ke kas negara.

Penyebabnya dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut tak kunjung diambil para RTS penerima hingga batas waktu yang ditetapkan.

Di Kabupaten Kudus, sebenarnya ada 36.332 RTS penerima.

Namun hingga pertengahan Desember 2013 ini yang merupakan batas akhir pengambilan, masih ada 108 RTS yang tidak mengambil jatahnya.

Tiap kali pencairan BLSM, tiap RTS menerima Rp300 ribu. Praktis, jika ditotal, dana BLSM di Kudus yang hangus dan kembali ke kas daerah sebesar Rp32,4 juta.

“RTS yang tidak mengambil haknya saat pencairan tahap I dan II sama,” kata Kepala Kantor Pos Cabang Kudus, Rusdi Hendra Sanjaya, (17/12).

Berdasar penelusuran, kata Rusdi para RTS yang tidak mengambil haknya mayoritas bukan warga yang sudah pindah alamat atau tidak dikenal. Namun justru karena RTS tersebut sengaja tidak mencairkan haknya.

Rusdi sendiri menduga keengganan para RTS tersebut mencairkan jatahnya karena malu atau sungkan dengan tetangga kanan kirinya yang secara kasat mata lebih miskin darinya.

“Kemungkinan besar seperti itu. Karena RTS yang enggan mencairkan haknya ini memang riil ada dan bertempat tinggal di Kudus,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten Jepara jatah BLSM yang tidak dicairkan tercatat milik 1187 RTS. Jika ditotal nilai BLSM yang hangus dan terpaksa kembali lagi ke kas negara sebanyak Rp356,1 juta.

“Penerima BLSM di Jepara sebanyak 85.595 RTS. Jadi kalau dihitung jumlah RTS yang tidak mengambil haknya hanya 0,7 persen saja. Sebab 99,3 persen  sudah diambil pemiliknya,” jelas Kantor Pos Cabang Jepara, Triyono.

Berdasarkan data, RTS yang tidak mengambil jatah BLSM tersebut disebabkan berbagai alasan. Mulai dari yang bersangkutan sudah meninggal dunia, kerja di luar daerah atau sengaja tidak mau mengambil karena merasa tidak pantas menerimanya.

”Ini karena faktor pendataan yang tidak tepat sasaran. Jadi yang bersangkutan tidak mau mengambil karena merasa tidak layak menerima,” pungkasnya.(Sind/A Rus)

SERANG  – Masyarakat Transparansi (Mata) Banten berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti dalam penetapan Atut Chosiyah, Gubernur Banten sebagai tersangka  dua kasus sekaligus.

Mata Banten juga berharap KPK segera mengajukan penonaktifan Atut Chosiyah dari jabatannya sebagai Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Oman Abdurahman, juru bicara Mata Banten, mengatakan penyidik KPK bisa mengajukan permohonan penonaktifan Ratu Atut kepada Mendagri.
Penonaktifan Ratu Atut Chosiyah dari jabatan Gubernur Banten dimaksudkan untuk mempermudah KPK melakukan pemeriksaan.

“Penonaktifan untuk memudahkan KPK  menjalankan penyidikan. Kami juga meminta KPK untuk segera menahan Ratu Atut,” jelas Oman Abdurohman, kepada wartawan, (17/12).

Oman menjelaskan, Ratu Atut sempat mangkir dari panggilan KPK dengan alasan menerima tamu, karena Banten menjadi tempat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 7 Provinsi.

Dengan pengalaman ini bisa jadi Ratu Atut akan menggunakan alasan serupa, jika KPK tidak segera memohon untuk penonaktifan Atut dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

“Maka penonaktifan itu menjadi keharusan bagi KPK. Selain itu, tidak etis jika Banten masih dipimpin oleh Gubernur yang statusnya sebagai tersangka,” pungkasnya.(Dul)

PURWAKARTA – Hujan lebat sepanjang Ahad malam (15/12), menyebabkan air dua sungai di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, meluap.

Akibatnya, dua jembatan di desa tersebut terputus.

Kepala Desa Pasir Angin, Komarudin Syam, mengatakan, kejadian air sungai meluap itu sekitar pukul 22.00 WIB. Dengan kata lain, air sungai meluap pascahujan deras yang turun di wilayah ini.

“Sampai saat ini, jembatan belum diperbaiki. Akibatnya, aktivitas warga terganggu,” jelasnya.(adi)

SOLO – Para buruh kontrak menagancam tak akan bekerja pada penggantian tahun dan akan mengakibatkan daerah akan menjadi gelap gulita bila tuntutan tidak diakomodir .
Pegawai kontrak PT Dian Sakti Anhari (DSA) yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 mendesak Dahlan Iskan mundur dari jabatan Menteri BUMN karena dianggap lalai memperjuangkan haknya.

Massa berunjuk rasa di depan kantor PLN dengan memblokade separuh Jalan Slamet Riyadi Solo.

Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 10.00 Wib,(16/12) diikuti sekira 1.200 pegawai alih daya (outsourching) PLN dari 14 rayon di area eks Karisidenan Surakarta. Unjuk rasa kali ini merupakan bagian dari aksi serentak secara nasional, yang bertujuan mendesak Menteri BUMN melaksanakan rekomendasi panitia kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI.

Terdapat 12 rekomendasi, diantaranya menghapus sistem kerja outsourcing, pemberian hak-hak normatif pegawai, dan pengangkatan pegawai tetap dari sebelumnya kontrak. Saat berorasi, para buruh menduduki bidang jalan Slamet Riyadi sisi utara di depan kantor PLN APJ Surakarta.

“Panja sudah menerbitkan rekomendasi pada 22 Oktober silam untuk mengakhiri konflik ini. Tapi, Dahlan Iskan pada 22 November hanya membuat surat ke direksi terkait kebijakan mengangkat pegawai tetap. Ini bukan solusi, karena direksi tak mungkin berani melakukan itu,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Advokasi DPD SBSI 1992 Jawa Tengah, Suharno, (16/12).

Kurangnya perhatian terhadap nasib buruh ditambah pemaknaan privatisasi perusahaan negara, menurutnya, bakal merugikan perusahaan di bawah BUMN dan masyarakat pada umumnya.

DPR RI didesak menggunakan hak interpelasinya kepada Dahlan Iskan guna mengorek alasan sang menteri menolak rekomendasi Panja. SBSI mencurigai terjadi kebijakan transaksional di tubuh BUMN, yang mengakibatkan para buruh merana.

“Ada apa sesungguhnya? Mengapa Dahlan Iskan menolak melaksanakan rekomendasi Panja. Utamanya terkait desakan kami agar diangkat menjadi pegawai tetap,” tambahnya.

Para buruh sempat merebahkan tubuhnya di badan jalan sebagai bentuk protes. Arus lalu lintas di jalur utama Kota Bengawan itu pun menjadi tersendat.

Wakil Komisariat Pekerja PLN SBSI 1992, Budi Santoso, mengatakan, para buruh butuh tahu penyebab dibalik alotnya Menteri BUMN menjalankan rekomenasi Panja. Jika tak kunjung jelas, para buruh kontrak di PT PLN sepakat mogok kerja di momentum pergantian tahun.

“Biar se-Indonesia gelap gulita. Kami tidak akan bekerja di akhir tahun nanti,”tandasnya.(Sind/A Rus)

BANDUNG – Hujan yang terus -menerus mengakibatkan sungai Citarum menjadi meluap dan menggenangi daerah yang sudah menjadi langganannya .

Banjir kembali menerjang Kabupaten Bandung. Lokasi banjir terparah ada di kawasan Dayeuhkolot dan Baleendah yang merupakan daerah langganan banjir akibat luapan Sungai Citarum.

“Rumah yang terendam di daerah Dayeuhkolot ada sekira 1.700 rumah,”jelas Koordinator Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Bandung, Dadang Wahidin,(16/12).

Untuk di Baleendah, sejauh ini ia belum menerima data rinciannya.

Tapi diperkirakan jumlahnya juga cukup banyak.

“Untuk Baleendah total ada 3 ribuan,” jelasnya.

Akibat banjir itu, ratusan warga harus mengungsi. Total ada 464 KK yang mengungsi ke sejumlah tempat pengungsian di sekitar lokasi, di antaranya di Koramil, Kantor Kecamatan Dayeuhkolot, dan Masjid PLN.

Sementara soal volume banjir, rata-rata ketinggiannya antara 40 centimeter hingga 2 meter. Hujan disebabkan curah hujan di Kabupaten Bandung yang cukup deras.

Kemarin, hujan terjadi hampir di semua kecamatan di Kabupaten Bandung. Hujan terjadi siang hingga malam. Air Sungai Citarum pun meluap.(Asp)