Nusantara

BANDUNG – Potensi zakat di Jawa Barat (Jabar) diperkirakan mencapai Rp 40 triliun. Melihat potensi tersebut, Gubernur Jabar

Ahmad Heryawan (Aher) mengusulkan agar potensi zakat menjadi solusi untuk mengatasi seluruh asuransi kesehatan masyarakat.

Mulai 1 Januari 2014, katanya, pemerintah akan melaksanakan Asuransi Kesehatan Nasional (AKN). Artinya, sekitar 116 juta
atau kurang-lebih 40 persen warga Indonesia bakal dijamin kesehatannya melalui asuransi.

“Tapi tersisa 60 persen penduduk yang belum ter-cover. Tentu ini masih banyak dan pemerintah harus mengupayakan mereka juga
terjamin kesehatannya, khususnya ketika sakit. Tentu berbahaya bila kita membiarkannya. Zakat, jadi solusinya,” tegasnya
saat menjadi panelis Silaturahim Nasional (Silatnas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Ia Mengatakan, zakat menjadi solusi tepat untuk menjangkau warga yang belum masuk AKN. Potensi zakat yang besar bisa
menolong sebagian besar masyarakat. Khususnya warga tidak mampu agar kesehatannya bisa segera terlindungi asuransi.

Ia menambahkan, zakat yang dikelola secara baik dapat dialokasikan untuk membayar premi asuransi warga yang belum terjangkau
asuransi tersebut. Zakat juga seharusnya lebih fokus dialokasikan ke sektor produktif. Misalnya, untuk membuka akses
seluas-luasnya kepada warga. Khususnya, usia sekolah agar bisa memperoleh pendidikan.

“Khusus di Jawa Barat, kami sekarang sedang mengupayakan agar seluruh warga minimal berpendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas). Dengan pendidikan minimal ini, insya Allah, kita akan memiliki SDM yang lebih unggul,” paparnya.(fad)

KARAWANG – Angka pengangguran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih tinggi. Data yang tercatat di instansi terkait,

sekitar 116 ribu warga Karawang usia produktif dalam kondisi menganggur.

Padahal, selain jadi daerah lumbung padi, Karawang juga daerah industri. Plt Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna,
mengatakan, angka pengangguran itu masih cukup tinggi. Sehingga, pada 2014 mendatang perlu ada proyeksi, guna meminimalisasi
pengangguran.

Sebab, menurutnya, bila pengangguran ini tak segera teratasi, akan menjadi kendala bagi pembangunan di Karawang.

“Apalagi, mereka yang menganggur itu usia produktif,” papar Teddy.(fad)

LAMONGAN – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa

Timur di Pondok Pesantren Sunan Drajad, Lamongan, dalam kegiatan Konferwil PW GP Ansor Jawa Timur.

“Pak Prabowo diundang oleh pimpinan wilayah GP Ansor Jawa Timur untuk memberikan materi dan masukan mengenai visi kerakyatan
dan kebangsaan di Pondok Pesantren Sunan Drajad,” jelas Koordinator Media Center Prabowo Subianto, Budi Purnomo
Karjodihardjo di Jakarta.

Menurut Budi, calon presiden RI Partai Gerindra itu diminta untuk menyampaikan materi tentang “perlunya nasionalisme dalam
membangun bangsa sebagai perwujudan perjuangan NU dan peran GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan penjaga NKRI dan keutuhan
bangsa”.

Panitia Konferwil GP Ansor Jawa Timur telah mengundang para Pengurus PBNU dan PW NU Jatim, kyai-kyai Pondok Pesantren
seluruh Jawa Timur dan peserta Konferwil seluruh PC dan PAC Ansor se-Jatim serta sejumlah organisasi kepemudaan Jatim.

Sebelumnya dilaporkan, Prabowo berkunjung ke PBNU bersama Ketua Umum Gerindra Suhardi, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Sekjen
Ahmad Muzani, dan beberapa fungsionaris partai itu. Sementara dari jajaran PBNU yang menerima, antara lain Ketua Umum KH
Said Aqil Siroj, Sekjen Marsudi Syuhud, dan salah satu ketua yakni Prof Muhammad Maksum Mahfudz.

Pada kesempatan itu Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PBNU yang dinilainya berani bersikap tegas menyikapi KTT WTO di
Bali beberapa waktu lalu.(HAR)

“NU satu-satunya ormas yang mengambil sikap begitu tegas, daripada merugikan petani dan nelayan lebih baik Indonesia keluar
dari WTO. Alhamdulillah hasil WTO tak merugikan kita,” imbuh Prabowo.

Menurut dia, sikap PBNU tersebut merupakan sikap yang penting dan pantas dicontoh serta menjadi inspirasi bagi warga bangsa
dalam membela kepentingan rakyat dan bangsa.

“Kami hormat dan hargai keberanian NU membela kepentingan rakyat kecil, petani, nelayan,” papar mantan Danjen Kopassus itu.

Persoalan lain yang dibahas dengan PBNU, menurut Prabowo, adalah keinginan Gerindra mendirikan lembaga tabung haji jika
dipercaya sebagai pemimpin bangsa ini ke depan.

“Dengan lembaga tabung haji, rakyat kita bisa menabung sejak usia muda, sehingga tidak perlu menjual aset untuk pergi haji,”
imbuhnya.(har)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah berhasil mengembangkan kawasan konservasi perairan, yang

dikelola secara berkelanjutan.

Konservasi tersebut luasnya mencapai 16,06 juta hektar serta penambahan kawasan konservasi seluas 661,4 ribu hektar

“Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya
menjadi amanah bagi kita semua untuk kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam menyelesaikan target-target
pembangunan pada RPJM 2010-2014,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Sutardjo.

Dia menjelaskan, jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil kecil terluar yang telah dikelola sebanyak 60 pulau.
Sedangkan dalam bidang pengawasan, prosentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya
KP dapat ditekan hingga 41 persen.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) tahun 2013, KKP
memperoleh nilai A atau sangat memuaskan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Bahkan prestasi ini menjadikan KKP satu satunya pembina sektor yang memperoleh penghargaan Akuntabilitas sangat baik.

“Penilaian ini melengkapi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2012 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) pertengahan Juli 2013 lalu,” imbuhnya.

Menurutnya, dukungan lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Seperti pembangunan infrastruktur
dan konektivitas melalui penyediaan lahan bagi infrastruktur.

“Kerja sama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta perubahan mindset masyarakat untuk mendukung
pembangunan infrastruktur dan konektivitas,” paparnya.(ART)

SIDOARJO  –  Nasib korban lumpur tergantung Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, saat ini warga  masih menunggu putusan permohonan uji materi  Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013.

Korban lumpur mengajukan uji materi karena pembayaran ganti rugi tidak dimasukkan dalam APBN 2013.

“Jika putusan MK memenangkan tuntutan warga, maka sisa pembayaran ganti rugi akan di take over oleh pemerintah,” kata Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin, Kemarin..

Politikus PKB tersebut mengaku, putusan MK menentukan nasib korban lumpur.

Jika uji materi itu dimenangkan warga, maka pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan dana untuk pelunasan sisa pembayaran ganti rugi.

Namun, jika putusan MK menolak tuntutan korban lumpur maka harapan untuk mendapat dana talangan dari pemerintah cukup sulit. “Tidak mungkin dana talangan pelunasan ganti rugi korban lumpur dianggarkan dalam APBN 2013 karena sudah disahkan,” terang Nur Achmad.

Kalaupun dana talangan dikabulkan, pemerintah bisa memasukkan dalam perubahan APBN 2014. Jika masih tidak disetujui, korban lumpur hanya bisa berharap kepada presiden yang baru nanti.

Sisa pelunasan ganti rugi  ditaksir kurang sekitar Rp900 miliar tersebut belum jelas kepastiannya. Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

MLJ sudah berulangkali berjanji segera melunasi pembayaran ganti rugi.

Kenyataanya, sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan, saat ini sudah tidak ada transfer uang masuk ke rekening bank korban lumpur.(*Bag)

SERANG  –  Bila saja Rano Karno jadi mundur tidak akan bisa menjadi A-1 namun saat ini semua untuk menjadi orang nomor dsatu di Banten terbuka lebar .

Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua kasus berbeda yakni dugaan suap pada sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) Banten.

Dan saat ini sudah ditahan oleh KPK di penjara Rutan Pondok Bambu .

Wakil Gubernur Rano Karno, berpeluang naik tahta menggeser Ratu Atut Chosiyah dari kursi Gubernur Banten hingga 2017.

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, mengaku siap menggantikan posisi Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten bila mekanismenya memang menghendaki hal itu.

“Tentunya harus melalui mekanisme. Mekanisme juga yang harus mengatakan siap apabila harus menggantikan,” kata Rano Karno kepada wartawan usai mengikuti rapat paripurna pengesahan Perda APBD 2014 di Gedung DPRD Banten, kemarin.

Pemeran Si Doel Anak Sekolahan ini mengatakan bahwa secara khusus partainya tidak mendorong dirinya untuk maju menggantikan Ratu Atut Chosiyah.

“DPP hanya menyarankan agar saya mengikuti mekanisme yang berlaku,” tutur politisi PDIP ini.

Selanjutnya Rano menegaskan bahwa kehadirannya dalam rapat paripurna untuk menggantikan Gubernur Banten karena Ratu Atut Chosiyah sedang sakit.

“Ibu Atut sedang sakit. Yang pasti ada di rumah, kalau rumah mana, saya tidak tahu,” tukasnya. Makanya saya menggantikan,” tuntasnya.(Dul)

PURWAKARTA – Korban banjir bandang di Desa Pasir Angin, Kecamatan Darangdan, Puwakarta Jawa Barat membutuhkan bantuan. Bantuan itu, di antaranya alat berat dan alat-alat untuk membersihkan material tanah. Sedangkan, bantuan sembako dan pakaian sudah diterima para korban.

Kepala Desa Pasir Angin, Komarudin Syam, menjelaskan, sehari pascabanjir bandang, warga mulai membersihkan rumah mereka. Sebab, perumahan di tiga kampung itu, sebagian tertutup material lumpur. Serta, banyak pepohonan yang tumbang.

“Makanya, kami membutuhkan bantuan peralatan untuk membersihkan material tersebut,” jelas Komarudin.

Komarudin menyebutkan, banjir bandang ini disebabkan longsor di Gunung Burangrang. Sehingga, material lumpur yang campur dengan air, turun dan tumpah ruah di dua sungai, yaitu, Sungai Cisaat dan Cisomang. Air dan material lumpur itu, lalu menghantam enam jembatan sampai putus serta meluap ke perkampungan.

Akibatnya, tiga kampung terisolasi. Puluhan kepala keluarga, tertahan tak bisa kemana-mana. Sebab, jembatan sebagai akses penghubung ke kampung luar terputus. Sehingga, mobilitas warga terganggu.(art)

CIANJUR   – Bencana longsor terjadi di Cianjur Rabu (17/12). Sebuah rumah milik Okih 57, yang berlokasi di Kampung Pos RT 01/0I Desa Cijedil Kecamatan Cugenang roboh dan terbawa longsor.

Keberadaan rumah yang tepat di bantaran Kali Cianjur, lalu dibersihkan Kapolres Cianjur bersama anggota.

Menurut Kapolres Cianjur, AKBP Dedi Kusuma Bakti, tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai Rp20 Juta.
Orang nomor satu di jajaran kepolisian Cianjur ini menghimbau, agar warga yang rumahnya berada di pinggir sungai, supaya mengungsi kerumah saudara yang lebih aman.

Hal ini karena kondisi tanah di lokasi kejadian masih belum stail dan  dihawatirkan terjadi longsor susulan.

AKBP Dedy Kusuma Bakti menuturkan, siaga rawan bencana alam ditingkatkan, karena letak geograpis wilayah Cianjur, 80 persen merupakan pegunungan yang konstruksi tanahnya sangat rawan akan bencana.

“Ini tujuan kemanusiaan dalam memberikan bantuan bagi korban bencana,” jelasnya.

Bakti Sosial relokasi korban tanah longsor di Kampung Pos RT 01/01. Desa Cijedil Cugenang ini melibatkan Polsek terdekat.

“Ada 25 orang dari kepolisian, 8 dari TNI 8 dan 30 masyarakat,” ucap Kapolres.(*Yan)

YOGYAKARTA – Barang haram ini sudah menjalar ditengah masyarakat hal ini sangat memperihatinkan ,kasus narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat mengejutkan .

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, terdapat 69.700 pemakai narkoba.

Berdasarkan penelitian BNN, jumlah pengguna narkoba di DIY menempati ranking lima dari 33 provinsi di Indonesia, dengan penggun narkoba terbanyak.

Di DIY dengan prevelensi 2,8 persen dari jumlah penduduk di DIY, sebanyak 3,5 juta jiwa.

Dengan kata lain, sebanyak 2,8 persen penduduk DIY merupakan pemakai narkoba.

Ketua BNNP DIY Budi Harso mengakui, jumlah pemakai narkoba di DIY sangat banyak. Sedangkan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangat sedikit.

“Penggunanya mencapai 69.700 orang, tapi tempat rehabilitasinya hanya 11 lokasi,” paparnya,kemarin (17/11).

Menurut dia, dalam setahun dari 11 lokasi rehabilitasi maksimal hanya bisa menangani 300 orang. “Setahun hanya 300 pemakai yang ditangani, padahal jumlah pemakai di DIY sebanyak 69.700 orang,” ungkapnya.

Hal ini yang membuat BNNP menilai kondisi DIY sangat memprihatinkan. Apalagi, Yogyakarta sudah menjadi daerah tujuan narkoba, yakni melalui Bandara Adisutjipto.

“Dua bulan berturut-turut, di (Bandara) Adisutjipto berhasil diamankan paket narkoba dalam ukuran besar,” tukasnya.(*A Rus)

YOGYAKARTA – Perjanjian kerjasama pinjam pakai bus TransJogja dari Pemkot Yogyakarta ke Pemda DIY habis masa berlakunya tepat Selasa (17/12) ini.

Pemda DIY sendiri berencana mengembalikan 20 armada bus tersebut ke Pemkot Yogyakarta. Namun hingga kini Pemkot Yogyakarta belum memutuskan akan menggunakan bus tersebut untuk apa.

“Kejelasan pemanfaatannya tergantung DPRD, dan belum ada keputusan sampai hari ini,” jelas Kepala Bidang Inventarisasi Barang Daerah Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah (DBGAD) Kota Yogyakarta, Andi Sasongko.

Pihaknya sudah berkirim surat ke DPRD setempat terkait hal itu 12 Desember lalu. Namun hingga saat ini DPRD setempat belum memberikan keputusan.

Hal senada diungkapkan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti. Menurut dia, pihaknya belum bisa memutuskan akan dimanfaatkan untuk apa 20 bus Trans Jogja tersebut. “Kalau dikembalikan kita terima, untuk apanya tergantung dewan,” jelasnya.

Sementara itu menurut Andi, meski Pemda DIY akan mengembalikan 20 bus tersebut namun pihak Pemkot tidak mau menerima jika bus tersebut dalam kondisi rusak. “Sesuai perjanjian, bus yang dikembalikan itu harus layak jalan,” paparnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya menolak jika 20 bus yang akan dikembalikan tersebut dalam kondisi tak layak jalan. Hingga saat ini kata dia, pihaknya juga belum tahu kondisi bus tersebut.

Pemkot Yogyakarta sendiri kata dia, akan berkirim surat ke Pemda DIY terkait habisnya masa perjanjian pinjam pakai 20 armada bus tersebut. “Kita akan segera kirim suratnya, menunggu ditandatangani Walikota,” imbuhnya.

Setelah surat tersebut dikirim, pihaknya baru akan melakukan pengecekan terhadap kondisi bus tersebut. 20 bus Trans Jogja milik Pemkot Yogyakarta itu merupakan hibah dari Kementrian Perhubungan.(cok)