Nusantara

MALANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menargetkan agar produksi sampah di wilayahnya dapat berkurang. Hal ini terutama pada tempat-tempat wisata unggulan di Kota Malang. Kota Malang dilaporkan memproduksi sampah sebanyak 500 ton per hari. Jumlah ini berasal dari 900-an ribu warganya yang tersebar di lima kecamatan.

Karena data tersebut, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, mengaku sangat mengapresiasi keberadaan Pusat Daur Ulang (PDU).

PDU yang baru saja diresmikan di Sukun ini diharapkan dapat menjadi tempat edukasi warga setempat. Masyarakat menjadi tahu bagaimana memilah sampah yang dihasilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sisi lain, kata dia, Kota Malang juga memiliki target meraih Piala Adipura kembali pada 2019. “Syukur-syukur dapat (piala) Kencana. Ini tidak bisa bekerja sendiri, kita bersama pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama.

Oleh karenanya, peran kita semua sangat penting,” kata pria yang disapa Bung Edi ini saat meresmikan PDU di Sukun, Kota Malang, Kamis (4/4).

Bung Edi juga berharap, fasilitas hasil kerja sama dengan pemerintah pusat ini dapat terawat baik ke depannya. Kemudian juga mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Malang. Sebab, kebersihan dan keindahan di lokasi-lokasi wisata akan memengaruhi kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.

Menurut Bung Edi, Kota Malang mendapatkan kunjungan wisatawan sebanyak 7,2 juta per tahunnya. “Pasti akan bermanfat dan memiliki nilai tambah, apalagi kalau kota kita bersih dan indah. Kita juga sedang bahas tahun ini untuk merucutkan Malang heritage di Kajoetangan yang sangat melegenda itu,” pungkasnya.(*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengajukan tujuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke pemerintah pusat. Saat ini ketujuh KEK tersebut sedang direvisi oleh lintas kementerian.

Ketujuh kawasan tersebut yakni KEK Cikidang (Sukabumi), KEK Pangandaran, KEK Jatigede (Sumedang), KEK Walini (Bandung Barat), KEK Patimban (Subang), KEK Cirebon, dan KEK Kertajati (Majalengka).

Namun dari tujuh yang diusulkan, untuk saat ini baru KEK Cikidang dan Pangandaran yang paling prospektif. Sedangkan yang paling terdepan progresnya, yakni KEK Cikidang. Sehingga Emil, sapaan akrab Gubernur, memprioritaskan KEK Cikidang agar segera disetujui pemerintah pusat.

“Saya janjikan tahun ini Jabar punya KEK. Yang pertama mungkin KEK Cikidang (Sukabumi) dulu karena sudah ada dua industri di situ, pariwisata dan pendidikan tinggi. Dan untuk Pangandaran ada sektor pariwisata dan kemaritiman,” ujar Kamil usai forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 di Kota Bandung,(2/4/2019).

Menurut Kamil, salah satu syarat berdirinya KEK adalah tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor seperti tapi harus ada sektor lain. Sebagai contoh, Pemprov saat ini sedang mengajukan KEK Pangandaran dengan porsi pengembangan pariwisata, sektor industri teknologi kemaritiman, dan sektor lain.

“Kalau Pangandaran kan kemaritiman. Maka 80 persennya pariwisata dan sisanya industri teknologi kemaritiman. Ini kalau jadi, mungkin ada pertanian atau tambahan lainnya,” ungkapnya.

Meski begitu, kata Kamil, pariwisata akan menjadi lokomotif pengembangan tujuh KEK tersebut. “Visinya sudah jelas dari sisi ekonomi lokomotifnya adalah pariwisata. Mudah-mudahan gol dulu yang Pangandaran atau Sukabumi (Cikidang), nanti mengakselerasi yang lain,” kata Kamil.

Dengan kehadiran KEK ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Jabar dapat melesat lebih cepat dari yang direncanakan. “Kalau ini terjadi saya yakin pertumbuhan ekonomi yang sekarang 5,6 persen bisa jauh lebih cepat. Karena investasi datang, membelanjakan modal kemudian membutuhkan lapangan kerja yang luar biasa,” tambah Kamil.

Kamil berharap, usulan KEK tersebut berjalan lancar seiring dengan upaya Pemprov Jabar bekerja sama dengan pemkab/pemkot untuk mengikis tantangan utama yakni ketimpangan dan kemiskinan.

Menteri Pariwisata Arief Yahya, berjanji akan mengawal langsung pembangunan KEK di Jawa Barat dengan pariwisata sebagai lokomotifnya. Menurutnya, Jawa Barat memiliki potensi wisata luar biasa. “Saya janji akan kawal sendiri. Saya sangat ingin Jawa Barat mempunyai Kawasan Ekonomi Khusus. Karena saya sangat yakin provinsi pariwisata itu sebenarnya Jawa Barat,” sebut Arief. (*/Hend)

SURABAYA – Gempa bumi di Sumenep, Madura, yang terjadi pada Selasa (2/4/2019) ternyata getarannya juga dirasakan hingga Banyuwangi dan Denpasar.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan guncangan gempa dirasakan di Pulau Sapudi dalam skala intensitas III-IV MMI, Situbondo dalam skala intensitas II-III MMI, Banyuwangi, Denpasar dan Singaraja II MMI.

Belum diketahui perihal korban jiwa serta kerusakan yang diakibatkan, namun BMKG juga menyatakan gempa di Sumenep tidak berpotensi tsunami.

Sebelumnya BMKG menjelaskan gempa berada di koordinat 7.22 Lintang Selatan (LS) dan 114.56 Bujur Timur (BT) berada di 83 kilometer arah tenggara Kota Sumenep dengan kedalaman 5 kilometer.

Gempa diperkirakan terjadi akibat aktivitas sesar aktif dan merupakan jenis gempa bumi dangkal. Hasil analisis menunjukkan gempa bumi dibangkitkan oleh deformasi batuan dengan mekanisme pergerakan sesar naik. (*/Gio)

BANDUNG – Saat ini bencana banjir sudah merata disetiap wilayah dan daerah disebabkan tidak tertata nya resapan air yang dihulu .
Warga yang tinggal di Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, berbondong-bondong menyelamatkan diri dari terjangan banjir di wilayahnya.

Bahkan para warga juga membantu menyelamatkan puluhan siswa-siswi sekolah dasar yang dikepung terjangan banjir. Situasi ini terlihat dari sebuah video yang beredar di media sosial Twitter yang diunggah Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Video yang berdurasi 24 detik itu memperlihatkan para warga membantun para siswa melewati pagar sekolah yang tingginya sekitar 200-250 sentimeter.

Sebelumnya, banjir bandang menerjang warga yang tinggal di Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujung Berung.

Petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tengah menutup akses air yang masuk ke sekitar SDN Aji Tunggal yang berada di Jl Sukup Baru RT 07/06.

Petugas telah menurunkan 1 unit Rescue dan 1 unit Komando serta 1 unit motoris. Petugas juga sedang melakukan assessmen terkait penanganan banjir di lokasi.(*/Hend)

SERANG – Visi misi Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andhika Hazrumy salah satunya membuat reformasi birokrasi menjadi mudah dan berbasis teknologi. Salah satu implementasi reformasi birokrasi adalah penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Di beberapa bidang sudah dilaksanakan secara elektronik, seperti Sistem Informasi Manajemen Pengangggaran, dan Pelaporan (Simral), perijinan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sistem absensi, sistem pengukuran kinerja pemerintah, dan lain-lain.

Tahun 2019 ini, Pemprov Banten merambah aplikasi baru, yaitu adminsitrasi perkantoran dan pengaduan masyarakat.

“Ini babak baru Pemprov Banten dalam implementasi reformasi birokrasi,” kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Banten, Komari,(31/3/2019).

Komari mengatakan, setelah disosialiasikan setiap OPD harus segera mengimplementasikan. Komari menjelaskan, penyelenggaraan administrasi perkantoran terutama di lembaga atau instansi pemerintahan yang biasanya dilakukan secara konvensional, harus sudah masuk babak baru yang disebut SPBE.

“Teknologi informasi sudah merupakan suatu kebutuhan yang mutlak sehingga perlu diterapkan, antara lain tata naskah dinas elektronik dan pengaduan masyarakat secara elektronik. Manfaat tata naskah dinas elektronik ini antara lain penghematan sumber daya seperti tenaga, kertas, waktu dan biaya serta sekaligus efisiensi penghematan anggaran,” jelasnya.

Betapa tidak, dengan cara konvensiona, sebut saja untuk mengirim surat, diperlukan berlembar-lembar surat yang mesti dicetak atau print-out. Selain itu, untuk mengirim surat-surat itu juga dibutuhkan tenaga caraka (staf pengantar surat) sementara jumlah caraka yang ada sangat terbatas. Lokasi antar satu kantor dengan kantor lainnya pun jaraknya tersebar.

“Dengan aplikasi diharapkan semua itu bisa diatasi sehingga lebih efisien, efektif dan murah,” kata Komari.

Komari juga menjelaskan tentang aplikasi pengaduan masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten sudah mengembangan aplikasi e-Pormas yang kemudian akan diintegrasikan dengan alikasi yang sudah dikembangkan pemerintah pusat, yaitu Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Lapor. SP4N Lapor merupakan sistem pengelolaan pengaduan yang terintegrasi dan berjenjang pada setiap penyelenggara pelayanan publik dalam kerangka sistem informasi pelayanan public.

“Sistem ini dibentuk untuk mendorong “no wrong door policy” yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun & jenis apapun disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik yang tepat dan berwenang,” tandasnya. (*/Dul)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil mencanangkan gerakan 100 Embung Juara untuk menjamin ketersediaan air bersih di Jawa Barat.

Gerakan ini meliputi normalisasi, peningkatan kapasitas, serta pengamanan mata air 100 situ yang ada di enam wilayah sungai Jawa Barat. “Kami mencanangkan mulai sekarang yang namanya air di Jawa Barat sebisa mungkin multifungsi. Jadi air tidak hanya untuk fungsi dasar tapi ada fungsi lainnya sesuai kewajarannya,” ujar Emil, sapaan akrab Gubernur dalam peringatan Hari Air Sedunia tingkat Jawa Barat di Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, (29/3/2019).

Dikatakan, dengan gerakan 100 Embung Juara ini, kebutuhan air di Jabar diupayakan bisa terpenuhi. Tidak saja bagi masyarakat untuk kepentingan mandi cuci kakus, tapi juga kepentingan industri, pariwisata, perikanan, dan kebudayaan.

“Ada bidang air yang bisa jadi sumber ekonomi, kemudian mana bidang air yang bisa jadi sumber tempat terjadinya sebuah peristiwa kebudayaan,” ujar Emil.

Emil juga mendorong pemerintah kota/kabupaten memaksimalkan fungsi waduk dan pantai yang sudah ada di daerah masing-masing, misalnya untuk olahraga air (water sport) dan gelar budaya.

“Kita juga sudah mencanangkan bahwa ekonomi Jawa Barat yang paling luar biasa adalah pariwisata. Karena keindahannya, Jawa Barat sangat punya potensi menjadi provinsi pariwisata terbaik. Di tahun 2019 kami sedang menyiapkan revitalisasi, agar visi multifungsi tadi menjadi kenyataan,” jelas mantan Politisi Gerindra ini.

Emil menyebutkan, sejumlah bidang air yang akan tersentuh revitalisasi dan penataan oleh Pemprov Jabar di antaranya, Waduk Darma di Kabupaten Kuningan, Situ Ciburuy (Kabupaten Bandung Barat), Situ Rawa Kalong (Kota Depok), Kalimalang (Kota Bekasi), dan Break Water di Kabupaten Pangandaran.

Di sektor waduk, kata Emil, Pemprov Jabar mendukung program strategis pemerintah pusat yang akan menghadirkan tujuh bendungan di Jawa Barat. Setelah Bendungan Jatigede di Kabupaten Sumedang selesai, memnurutnya pemerintah pusat merencanakan membangun Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor, Bendungan Sukamahi (Kabupaten Bogor), Bendungan Sadawarna (Subang dan Sumedang), Bendungan Kuningan (Kuningan), Bendungan Cipanas (Sumedang), Bendungan Leuwikeris (Ciamis dan Tasikmalaya), dan Bendungan Matenggeng di Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Puncak peringatan Hari Air Sedunia ke-27 tingkat Pemprov Jabar ini, bertemakan Leaving No One Behind. Maknanya, semua harus mendapatkan akses air bersih. Gubernur menyatakan komitmennya untuk berupaya menghadirkan jaminan air bersih sebagai hak setiap warga Jabar.

“Di acara puncak peringatan Hari Air Sedunia tahun 2019, kami berkomitmen menjadikan air minum, air bersih, dan sanitasi sebagai hak dasar rakyat. Bahasa Inggrisnya ‘Leaving No One Behind’, jadi tidak boleh satu warga pun, baik di Kuningan dan di Jawa Barat tertinggal terhadap akses air,” katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air Jabar, Lina Amin mengingatkan, air sebagai hak dasar tiap warga merupakan syarat mutlak pembangunan berkelanjutan. Peringatan Hari Air Sedunia di Kabupaten Kuningan diharapkan dapat menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan swasta untuk peduli air sebagai penopang kehidupan manusia dan kelestarian lingkungan.(*/Hend)

PANGANDARAN – Perairan lepas pantai Pangandaran diketahui sebagai salah satu jalur migrasi tuna. Sayangnya, nelayan Pangandaran belum menguasai cara berburu atau penangkapan ikan tersebut.

Untuk mengoptimalkan potensi perikanan ini, Pemkab Pangandaran akan mengundang sejumlah nelayan penangkap tuna dari pantai selatan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata menyampaikan karakter nelayan Pangandaran ialah ‘one day fishing’ atau pergi-pulang melaut di hari yang sama. Sebab itu, menurut Jeje, area tangkapan nelayan Pangandaran cenderung di perairan dekat pantai.

“Di sini (kawasan pantai) kita lihat sudah overfishing, mereka perlu didorong ke tengah (laut),” ujar Jeje usai menghadiri kegiatan koperasi nelayan di Pangandaran, Jawa Barat,(29/3/2019).

Saat ini, kata Jeje, pihaknya tengah negosiasi dengan 20 kapal nelayan penangkap tuna asal Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut Jeje, mereka akan mulai beroperasi dalam dua minggu ke depan.

“Mereka nelayan pancing tuna. Mereka tahu ini (Pangandaran) daerah migrasi tuna. Mereka akan menangkap di sini, jual di sini, nelayan Pangandaran melihat,” tutur Jeje.

Dengan mendatangkan para nelayan tuna ke Pangandaran, Jeje berharap nelayan Pangandaran bisa berlatih dan menduplikasi. Keuntungan lain, menurut Jeje, hasil tangkapan tuna akan dijual di Pangandaran dan menjadi pemasukan daerah melalui retribusi.

Jeje melaporkan, pada 2018, total transaksi perikanan yang tercatat di tempat-tempat pelelangan ikan resmi mencapai Rp 70 miliar. Jeje optimistis, pendapatan asli daerah dari sektor perikanan akan meningkat.
(*/End)

INDRAMAYU – Jalan merupakan urat nadi dari perekonomian di masyarakat namun yang terjadi pajak yang diambil dari masyarakat tidak difungsikan sebagai mestinya .

Rasa khawatir masyarakat terhadap rusaknya jalan dan jembatan di Blok Nambo, Desa Situraja, Gantar, Indramayu, Jawa Barat terbukti. Rabu (27/3/2019) truk colt diesel tengah melaju mengangkut terperosok di jembatan Blok Nambo yang rapuh.

Posisi truk warna kuning yang sarat muatan itu ban depannya terangkat karena ban belakang sebelah kanan terperosok di atas jembatan Blok Nambo.

Seorang warga mengemukakan, kondisi jalan dan jembatan di Blok Nambo yang berada pada ruas jalan kabupaten menghubungkan wilayah Kecamatan Haurgeulis – Kecamatan Gantar sudah lama rusak.

Masyarakat sudah berkali-kali mengusulkan perbaikan. Namun rupanya usulan kurang direspon, sehingga kerusakan jalan dan jembatan semakin bertambah hari makin parah.

Kerusakan jalan dan jembatan itu sudah lama mencemaskan masyarakat. Mengingat lalu-lintas kendaraan yang melintasi ruas jalan kabupaten menghubungkan wilayah Kecamatan Haurgeulis – Kecamatan Gantar melalui Blok Nambo setiap saat selalu padat. “Siang malam, pagi sore kendaraan tak henti-hentinya melintasi jalan Blok Nambo,” katanya.

Warga berharap jajaran Dinas PUPR Indramayu mengecek ke lapangan, memastikan kerusakan jalan dan jembatan khususnya Blok Nambo. Masyarakat mengharapkan setelah kerusakan jalan dan jembatan Blok Nambo diketahui, segera dibuatkan anggaran perbaikan. (*/End)

SURABAYA – Jajaran Polda Jatim berhasil menggagalkan penyelundupan Komodo ke luar negeri. Dari hasil penyidikan yang dilalukan, petugas berhasil menemukan empat ekor Komodo di sebuah rumah yang ada di Surabaya.

Rencananya, satwa dilindungi tersebut akan diperdagangkan ke luar negeri. Tujuannya, untuk menambah koleksi kebun binatang negara tersebut.

Kepala Bidang Wilayah II Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Timur Widodo mengatakan, selain hewan tersebut dikirim untuk menambah koleksi kebun binatang, sebagian juga untuk memenuhi permintaan laboratorium.

“Satwa-satwa ini biasanya dijual ke zoo (kebun binatang) di luar negeri karena harganya sangat fantastis. Dan untuk obat-obatan juga karena nilainya sangat fantastis,” tutur Widodo saat berada di Mapolda Jatim, Rabu (27/3/2019).

Dijelaskan Widodo, saat ini negara lain sangat membutuhkan kandungan enzim yang dimiliki Komodo serta beberapa bagian organ satwa lain untuk membuat obat-obatan.

“Karena kita tahu, Komodo memiliki bakteri yang luar biasa. Ini diperlukan untuk membuat obat-obatan bagi negara lain,” lanjutnya.

Komodo memang diketahui memiliki senjata utama yang terletak pada air liur yang mengandung racun. Racun tersebut berasal dari kelenjar yang terletak di tengkorak kepala Komodo. Racun tersebut berupa racun penurun tekanan darah yang dapat menyebabkan pendarahan besar dengan mencegah pembekuan darah sehingga membuat korbannya syok.

Oleh karena itu, pihaknya sangat mengapresiasi aparat penegak hukum yang terus berupaya mengagalkan upaya penyelundupan Komodo serta satwa liar yang dilindungi ke negara lain.

Ia juga meminta masyarakat agar turut berperan aktif mengawasi lalu lintas hewan-hewan asli Nusantara. Agar kekayaan fauna negeri ini terus lestari dan terjaga.

“Laporkan kepada aparat kepolisian jika mendapati ada masyarakat yang memiliki koleksi hewan-hewan dilindungi,” tandasnya.

Polda Jatim menyita empat ekor Komodo selundupan asal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Komodo Komodo tersebut ditemukan dalam kondisi hidup di sebuah rumah milik RSL (tersangka) yang ada di Surabaya.(*/Gio)

INDRAMAYU – Harga gabah di Kabupaten Indramayu merosot tajam di masa panen musim hujan kali ini. Turunnya harga disebabkan melimpahnya stok di pasar.

Petani pun harus menanggung rugi akibat rendahnya harga.

Pantauan di lapangan, Selasa 26 Maret 2019, harga gabah kering panen hanya Rp 3.700- Rp 3.800 per kilogramnya. Harga itu dinilai sangat rendah apalagi beberapa minggu ke belakang harga sempat bertahan di Rp 4.800. Pada musim hujan ini harga memang kerap naik turun. Petani pun mengaku kebingungan dengan rendahnya harga.

Salah seorang petani, Rosidin (60) mengaku sudah beberapa hari ini harga gabah dinilai rendah. Dirinya pun mengaku cemas pada panen perdana Maret ini. Sebab dia mengaku harus menanggung rugi yang cukup banyak. “Waduh harga gabah lagi rendah. Saya juga bingung,” kata dia. Untuk sekali musim tanam, ia harus mengeluarkan modal Rp 7 juta per hektarenya. Sayangnya hasil panen ini diperkirakan tidak akan lebih dari Rp 5 juta saja. “Saya rugi sekitar Rp 2 juta,” ujarnya.

Kerugian itu makin dirasakan berat olehnya. Terlebih lahan garapannya merupakan sewaan dari orang lain. Setiap tahunnya ia harus membayar Rp 14 juta per hektarenya. Dana tersebut baginya cukup besar karena merupakan hasil pendapatan dari panen-panen sebelumnya. “Mau dibagaimanakan lagi, sudah pasti rugi,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, Takmid mengakui saat ini harga gabah memang tengah anjlok. “Anjlok tapi masih sedikit di atas harga pembelian pemerintah,” ujar dia. Namun kata dia, pemerintah daerah terus berupaya dan berkomitmen membantu para petani. Salah satu upayanya yakni dengan menyalurkan bantuan mesin pengering gabah bagi petani.

Di tengah musim hujan seperti ini, petani kesulitan menjemur gabah. Di Indramayu sendiri sudah ada lima mesin pengering dengan masing-masing kapasitas 10 ton sekali pakai. “Tahun ini kami kembali mendapatkan bantuan mesin pengering 3 buah,” ungkap dia.(*/Eln)