JAKARTA – Gempa berkekuatan 5.6 skalarichter mengguncang Pasaman, Sumatera Barat. Kamis (28/2) pagi.
Informasi dari BMKG, gempa berada di 38 KM Timur Laut dengan kedalaman 10 KM. Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi tsunami. Diminta untuk masyarakat agar selalu waspada dan jangan termakan berita hoaks.
Gempa turut dirasakan di kota-kota sekitarnya seperti, Solok Selatan, Padang, Painan, Padang Panjang, Muaro Siberut, Mukomuko, Bukittinggi, Payakumbuh 50 Kota, dan Kepahiang. (*/Wid)
SUKABUMI – Begitu mudahnya orang asing di negri ini mendapatkan KTP karena para oknum tidak memikirkan efek yang akan timbul nanti .
Sebanyak 111 warga negara asing (WNA) di Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat memiliki KTP WNA atau Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Hal itu dinilai tak menyalahi aturan karena sesuai UU Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan pasal 63 ayat (1).
Dari catatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, sebanyak 40 WNA tinggal di Kabupaten Sukabumi, 16 orang di Kota Sukabumi dan 55 orang di Kabupaten Cianjur.
Rinciannya, WNA asal Tiongkok sebanyak 28 orang, Korea Selatan 16 orang, Australia 7 orang, Pakistan 6 orang, Singapura 5 orang, Yaman 5 orang, Arab Saudi 5 orang dan Kuwait 2 orang.
Sisanya WNA berasal dari Tunisia, Bangladesh, Kanada, Brazil, Kamerun, Belanda, India, Britania Raya, Malaysia, Amerika Serikat, Turki, Taiwan, dan lain negara lainnya.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Nurudin menjelaskan para WNA memiliki KTP WNA itu memang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Mereka (WNA) mendapatkan Kitap memiliki sejumlah kondisi. Seperti ikut suami atau istri, melakukan pekerjaan, karena menanam modal atau aktivitas lainnya yang legal, atau ada anak yang ikut dengan orang tuanya,” paparnya, (26/2/2019).
Dijelaskannya, dalam aturan itu disebutkan WNA yang memiliki izin tinggal tetap, wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin. Instansi Disdukcapil di daerah menerbitkan KK dan KTP.
“Dokumen kependudukan untuk WNA ini berbeda dengan WNI. Dalam kolom kewarganegaraan disebutkan warga dari negara mana WNA tersebut berasal. Mereka tidak berhak ikut dalam pemilu,” tegasnya. Berdasarkan aturan, kata Nurudin, WNA maksimal bisa tinggal paling lama lima tahun dan bisa diperpanjang.
Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi Teknis, Agung Dugaswara menuturkan, terkait WNA yang mendapatkan KTP elektronik, dasar hukumnya jelas. Akan tetapi, syarat terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu salah satunya harus berstatus sebagai WNI sebagaimana tertera dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 198. “Namun WNA tidak memiliki hak pilih,” tandasnya. (*/Yan)
BANDUNG – Pemprov Jawa Barat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membahas rencana pembangunan ruas tol Pasirkoja-Surapati Bandung atau North South Link (NS Link).
Rapat yang dihadiri Sekda Jabar, Iwa Karniwa mewakili Gubernur Jabar Ridwan Kamil ini, membahas rencana tol yang masuk ke dalam revisi rencana tata ruang dan tata wilayah (RTRW) Jawa Barat. Rapat diselenggarakan di RR Dirjen Bina Marga, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).
Iwa mengatakan, perwujudan tol yang disebut NS Link ini, perlu dibahas dengan Kementerian PUPR sebagai bahan evaluasi bersama. “Karena tol ini, tiga pihak ya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Provinsi Jabar, dan Pemerintah Kota Bandung sebagai penerima manfaatnya,” katanya
Iwa memastikan, dalam revisi RTRW Jabar, pembangunan tol dalam kota ini akan diintegrasikan dengan pembangunan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya.
Tol yang diinisiasi oleh PT Citra Marga Nusapala Persada (CMNP) melalui BUMD, PT Jasa Sarana tersebut sudah diakomodir pihaknya dalam revisi Peraturan Daerah RTRW Jabar.
Menurutnya ruas yang merupakan sambungan dari Tol Soreang-Pasirkoja (Soroja) tersebut akan didorong oleh Pemprov Jabar guna mengantisipasi pertumbuhan jumlah kendaraan yang mencapai 12% setiap tahun khususnya di Kota Bandung. “Tol ini memudahkan pergerakan orang dan barang khususnya dari Selatan,” ucapnya.
Dalam rapat, Iwa didampingi Asisten Daerah bidang Ekonomi dan Pembangunan Jabar, Eddy Nasution; Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Deddi Taufik; dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Jabar, Taufiq Budi Santoso.
Selain pembahasan rencana tol NS-Links dalam revisi RTRW Jawa Barat 2009-2029 turut dibahas lengembangan sistem jaringan transportasi meliputi pembangunan jalan bebas hambatan lainnya seperti; Pengembangan Tol dalam Kota Soreang-Pasirkoja; Tol Soreang-Ciwidey; Tol Lingkar Utara Bandung Raya; Padalarang-Nanjung-Cipatik-Soreang-Banjaran-Arjasari-Majalaya-Cicalengka-Nagreg; Padalarang-Cimareme dan pembangunan/pengembangan jalan tol lainnya yang ditetapkan pemerintah.(*/Hend)
TULANGBAWANG – Korban banjir di kawasan Menggala Kota, Gedung Meneng, Rawajitu, Rawapitu dan Dente Telada Kabupaten Tulangbawang belum mendapat penanganan penanggulangan bencana dari pemerintah setempat. Sebab, ratusan rumah di kawasan tersebut terendam banjir akibat hujan deras sejak Sabtu (23/2/2019).
“Pemkab hingga sekarang belum memberlakukan penanganan penanggulangan bencana di lokasi banjir,” ungkap Yusman (39) warga Menggala Kota, di Tulangbawang, (24/2/2019).
Menurut dia, pemerintah kabupaten setempat hingga sekarang belum terlihat ada penanganan. Padahal, warga sangat membutuhkan bantuan untuk evakuasi.
“Jangankan meninjau, perhatian sebagai bentuk peduli juga tak terlihat, buktinya hingga sekarang tim dari BPBD tidak turun, atau mendirikan posko, atau siapkan perahu karet, padahal mestinya BPBD harus siaga karena sewaktu-waktu jika air naik mereka bisa membantu untuk evakuasi, ” ujarnya.
Sementara warga Lingkungan Bugis, Husni (41) menilai kepedulian Pemerintah Kabupaten terhadap para warga yang menjadi korban banjir belum terlihat sampai sekarang.
“Sampai sekarang bantuan pemerintah tidak nampak, kami bukan butuh bantuan untuk makan, yang kami butuhkan kesiagaan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), karena jika ada tim penanggulangan yang siap siaga kami merasa aman, itu yang kami inginkan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Tulangbawang diharap segera aktif turun langsung ke lokasi banjir untuk memantau kondisi banjir di Menggala Kota.
“Dengan begitu warga tidak lagi merasa was-was, atau takut, jadi walaupun banjir kami tetap bisa beraktivitas seperti biasa,” tandasnya.(*/Kris)
PURWAKARTA – Kabupaten Purwakarta menjadi salah satu kabupaten di Jawa Barat yang mendapatkan bantuan bus wisata dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Wakil Bupati Purwakarta H. Aming turut mencoba bus yang bentuknya mirip dengan Bus Bandros yang ada di Kota Bandung. Di Purwakarta bus tersebut diberi nama Bus Wisata Kidang Pananjung.
Aming menyebutkan Bus Kidang Pananjung ini fungsi dan bentuknya sama dengan di Kota Bandung, untuk berkeliling Kota Purwakarta dengan menggunakan Bus yang telah ditetapkan trayeknya.
“Bus ini akan berkeliling Kota Purwakarta, terutama melewati icon – icon daerah,” jelas Wakil Bupati Purwakarta H. Aming, Senin (25/2/2019).
Selain itu Aming pun akan sedikit merubah Bus dan menambah fasilitas bus tersebut, diantaranya adalah handle pegangan tangan yang belum tersedia diatap bus. Selain itu, Bus difasilitasi oleh guide yang akan menjelaskan icon pariwisata di Purwakarta.
“Nanti ada guide yang akan memberikan informasi ketika wisatawan yang naik bus ini, kalaupun ubahan mungkin kita tambah handle pegangan karena saya lihat belum ada,” ujar Aming.
Aming berharap hadirnya bus wisata ini bisa meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Sedianya ada dua unit, akan tetapi untuk tahap pertama Pemkab Purwakarta baru mendapatkan 1 unit.
Adapun trayek yang akan dilalui adalah dimulai dari Alun – alun Purwakarta -Jalur kota Pasjum, – Kemuning – Kebon Kolot, Tajug Gede Cilodong balik lagi arah BTN – Situ Buleud dan kembali lagi ke Alun – alun. Bus beroperasi mulai pukul 07.00 hingga pukul 17.00 sore, start awalnya dari alun – alun Purwakarta. (*/Dang)
SUKABUMI – Kejadian puting beliung di Cibadak, Sukabumi pada Jumat siang (22/2/2019), berdampak kepada operasional SPBU Pertamina di Jl Raya Kadupugar.
SPBU tersebut mengalami kerusakan pada area sekitar kanopi sebagai imbas angin puting beliung, sehingga demi keamanan masyarakat dan sesuai standar keselamatan HSSE untuk sementara SPBU tersebut tidak beroperasi.
Namun demikian, Pertamina memastikan kejadian tersebut tidak mempengaruhi pendistribusian dan ketersediaan BBM bagi masyarakat di wilayah Cibadak, Sukabumi. Sebagai alternatif, masyarakat bisa mendapatkan layanan BBM dari 2 (dua) SPBU lain di wilayah Cibadak yakni SPBU 34.433.02 dan SPBU 34.433.07 yang keduanya berada di Jl Raya Cibadak.
“Kami memastikan stok BBM di wilayah Cibadak aman. Saat ini, 2 dari 3 SPBU di kawasan tersebut beroperasi normal. Sementara, satu SPBU mengalami kerusakan sehingga operasionalnya dihentikan sementara,” jelas Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR III Dewi Sri Utami.
Dewi menambahkan, perbaikan kanopi SPBU 34.433.01 di Jl Raya Kadupugar, yang rusak menjadi prioritas dan akan dilakukan setelah cuaca membaik. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai layanan dan produk Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Call Center 135.(*/Yan)
PALEMBANG – Balai Pengelola Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) bersama PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III Palembang, Perum Damri, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J) dan Dinas Perhubungan Sumsel melaunching integrasi LRT dengan moda transportasi lainnya yakni Bus Damri, dan Trans Musi di Stasiun LRT DJKA.
Integrasi ini merupakan wujud peningkatan pelayanan dengan memberikan kemudahan bertransportasi dengan harapan masyarakat akan mulai beralih menggunakan transportasi umum.
Manager Humas PT KAI Divre III Palembang, Aida Suryanti mengatakan, tarif tiket integrasi ini lebih murah dari transportasi lain, konektivitasnya pun cukup merata. Terdapat tiga katagori tarif pada tiket integrasi ini yakni umum, mahasiswa, dan pelajar. Untuk tarif integrasi LRT-Damri, tarifnya terbagi berdasarkan 3 kategori penumpang.
“Bagi penumpang umum tarifnya sebesar Rp10 ribu. Sementara untuk mahasiswa dan pelajar tarifnya sebesar Rp7 ribu, lalu tarif LRT-Trans Musi untuk kategori umum dan mahasiswa dipatok sebesar Rp7 ribu. Sementara untuk pelajar hanya sebesar Rp5 ribu,” kata Aida saat dibincangi dengan awak media ,(22/02/2019)
Jika penumpang menggunakan Damri-LRT-Trans Musi, Aida mengungkapkan besaran tarif yang harus dibayar untuk penumpang umum dan mahasiswa sebesar Rp12.000. Sementara untuk pelajar, tarifnya hanya sebesar Rp10.000.
“Perbedaan ini merupakan ajakan untuk gunakan transportasi umum khususnya untuk kalangan mahasiswa dan pelajar dengan tarif yang paling murah, hal ini bertujuan supaya generasi milenial membudayakan naik transportasi umum,” sambung Aida.
Integrasi antar moda ini selain dipatok dengan harga yang terjangkau, juga memberikan pelayanan yang maksimal dengan pola operasi Damri akan berhenti di Stasiun DJKA setiap 10 menit dan untuk Trans Musi akan berhenti disetiap Stasiun LRT.
“Sedangkan untuk KA LRT tiket integrasi berlaku untuk rute Stasiun LRT DJKA sampai Stasiun Asrama Haji dan sebaliknya. Cara mendapatkan tiketnya pun sangat mudah karena dilayani di Loket pembelian di setiap Stasiun LRT, Halte Transmusi, dan loket Damri. Pemberlakuan tiket integrasi antar moda ini akan terus dievaluasi agar pelaksanaan nya menjadi lebih baik sebagai upaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bertransportasi,” tandas.(*/Gint)
KUNINGAN – Bupati Kuningan Acep Purnama diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat. Pemeriksan dilakukan terkait video viral pidato Acep yang mengutuk Kepala Desa jika tak memilih Capres petahana, Joko Widodo.
“Total ada 7 pertanyaan yang ditanyakan ke saya,” kata Acep di kantor Bawaslu Kuningan, Jawa Barat, Rabu (20/2/2019).
Acep menjelaskan dalam pidato di video yang viral itu membahasa soal dana desa hadapan relawan Jokowi-Ma’ruf Amin yang tergabung dalam Tim Akar Rumput-Kabupaten Kuningan. Acep mengutuk kepala desa (Kades) yang tak mendukung Jokowi karena menilai apa yang dilakukan Jokowi membangun desa perlu diperjuangkan kembali.
“Itu bukan materi. Tapi itu semangat dari saya,” ucapnya.
Komisioner Bawaslu Kuningan Abdul Jalil Hermawan mengatakan pemanggilan Acep untuk menindaklanjuti laporan-laporan soal dugaan pelanggaran kampanye. Acep ditanyai soal kehadiran di acara tersebut sampai ucapan kontroversialnya.
“Kami bertanya tentang konten yang beredar. Sebagai apa hadir di acara itu, siapa yang mengundang. Jadi ini belum selesai, kita akan kaji. Kita belum bisa memastikan dugaan pelanggarannya,” kata Jalil.
Dalam video yang beredar di media sosial Twitter itu, Bupati Kuningan Acep Purnama terlihat tengah berdiri sambil berpidato di sebuah mimbar. Namun, tak jelas lokasi dan waktunya.
Acep kemudian menyinggung peran Jokowi yang ‘nyawer’ desa seluruh Indonesia dengan Dana Desa sambil mencampur adukkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Sunda. Video itu diunggah oleh akun @laskar_minang hari ini, Minggu (17/2) pukul 09.21 WIB.
“Jokowi nyawer ke desa-desa, sehingga desa bisa dibangun, kepala desa bisa diangkat harkat, martabat, dan derajatnya karena berhasil memimpin di desanya. Makanya sampaikan kepada kepala desa dan perangkat desanya, kalau ada yang tidak mendukung Jokowi berarti laknat,” kata Acep dalam video itu.(*/Dang)
MALANG – Gempa bumi berkekuatan 5.9 skala richter mengguncang Kabupaten Malang, Selasa (19/2/2019). Laman BMKG mencatat, gempa dini hari tercatat pukul 02:30:23 WIB pada posisi Lintang 9.68 LS, Bujur: 112.79 BT.
Kedalaman gempa 10 kilometer berada di Laut Jawa bagian Selatan, Indonesia atau 159 kilometer tenggara Kabupaten Malang. Getaran gempa juga terasa di wilayah Lumajang, Kabupaten Blitar, Surabaya dan Jakarta.
“Gempa ini tidak berpotensi tsunami. Getaran gempa juga dirasakan di wilayah Kuta, Nusa Dua II sampai III MMI,” kata Musripan, Kepala BMKG Stasiun Karangkates Malang, kepada awak media, Selasa (19/2/2019) dini hari.
Guncangan gempa pagi ini cukup kuat di wilayah, Kepanjen, Kabupaten Malang. Getaran terasa sekitar 5 detik. “Ini saya kumpulkan dulu, dari daerah mana saja yang merasakan gempa tersebut,” ungkap Musripan. (*/Gio)
JAKARTA – Ruas tol Bakauheni-Palembang diperkirakan akan dapat dilalui lebaran tahun 2019 ini .
Dengan beroperasinya tol ini nantinya akan mampu memangkas perjalanan dari 12 jam menjadi 5 jam.
“Tol Trans Sumatera jalur Bakauheni-Palembang InsyaAllah rampung tahun ini, bisa dilalui lebaran tahun ini. Yang tadinya 12 jam, jadi 5 jam saja, sangat singkat,” kata Direktur Utama PT Hutama Karya, Bintang Perbowo dalam seminar BUMN sektor infrastruktur di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Dia menjelaskan, Tol Trans Sumatera memiliki panjang sekitar 2.700 kilometer membutuhkan investasi yang besar, yaitu sekitar Rp250 triliun. Bintang juga menyampaikan ada beberapa ruas tol yang sudah beroperasi.
“Ruas yang sudah dibangun dan beroperasi yaitu Medan-Binjai 17 km, tapi masih ada yang belum rampung. Palembang-Indralaya 22 km sudah, kemudian Bakauheni-Terbanggi Besar 140 km juga sudah, tapi belum berbayar,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Putra menargetkan dua ruas tol yang tengah digarapnya bisa digunakan saat Lebaran 2019. Salah satunya Terbangi Besar hingga Palembang yang diharapkan bisa selesai Juni 2019.
“2019 itu satu target nasional paket Hutama Karya dari Terbangi Besar sampai ke Palembang sepanjang 185 km diminta selesai juni. Tetapi pemerintah mengkehendaki tol akan dipakai masyarakat saat Lebaran. Kalaupun enggak 100 persen, kami akan coba fungsional.
Mungkin akan jauh lebih bagus kondisinya dari Trans Jawa,”katanya di Jakarta,(4/1).(*/Kris)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro