Berita Daerah

PURWAKARTA – Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan (Disporaparbud) Purwakarta implementasikan instruksi Kementerian Pariwisata terkait desa wisata sebagai destinasi wisata. Seperti yang dilakukan di Kampung Tajur, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Bojong.

Kepala Bidang Pariwisata pada Disporaparbud Purwakarta, Irfan Suryana, mengatakan desa wisata di Purwakarta baru ada satu titik, yakni di Kampung Tajur.

Menurutnya, pengunjung ke Kampung Tajur setiap minggunya tak kurang dari 50 orang atau untuk rombongan tak kurang dari 200 orang.

“Yang datang ada dari wilayah – wilayah perkotaan yang memang jenuh datang ke mall sehingga beralih ke desa wisata,” kata Irfan, Rabu (12/2/2020).

Terkait kegiatan yang ada di Kampung Tajur, Irfan menyebutkan banyak edukasi yang dilakukan, mulai membajak sawah, menanam padi, menangkap ikan, hingga membuat gula aren, atau keseharian warga pribumi di desa setempat.

“Rumah – rumahnya masih rumah panggung dan bilik. Cara memasaknya juga masih gunakan tungku (hawu) atau kayu bakar,” katanya.

Kini, Disporaparbud Purwakarta pun tengah mengkaji usulan satu wilayah yang hendak dijadikan kembali desa wisata. Daerah tersebut berada di wilayah Kecamatan Kiarapedes.

“Intinya desa yang ingin masuk desa wisata itu mesti menonjolkan kearifan lokal. Sehingga ini nantinya bisa memberikan pendapatan ke masyarakat sekitar juga BUMDes,” tandasnya. (*/As)

PASURUAN – Tebing di kawasan Gunung Bromo, tepatnya di Pakis Bincil, Desa Wonokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, longsor. Material longsor berupa tanah dan bebatuan menutup jalan di bawahnya.

Akibat tertimbun longsor, jalan yang merupakan satu-satunya akses menuju Lautan Pasir Bromo dari arah Pasuruan lumpuh. Jalan tersebut hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki.

“Longsor terjadi pukul 17.00 WIB. Tak ada korban, namun jalan menuju lautan pasir tertutup total,” kata Koordinator Lapangan Bagian Kedaruratan BPBD Kabupaten Pasuruan, Subandi, Rabu (12/2/2020).
Tebing yang longsor setinggi 15 meter dengan lebar sekitar 6 meter. Seluruh badan jalan di bawahnya tertimbun tanah dan bebatuan setinggi 1-2 meter.

Untuk membersihkan material longsor, tak bisa dilakukan dengan peralatan manual. Dibutuhkan alat berat terutama untuk memindahkan batu-batu besar yang jatuh dari tebing.

“Nggak bisa dengan alat sederhana untuk membersihkan tanah longsoran, harus menggunakan alat berat,” terang Subandi.

Baca juga:
Seorang Warga Lereng Bromo Tewas Terjatuh ke Jurang Sedalam 75 Meter
Hingga pukul 22.00 WIB, material longsor masih menutup jalan. Akses ke Lautan Pasir Bromo tersebut dipastikan lumpuh hingga esok hari.

“Besok rencananya mendatangkan alat berat ke lokasi,” pungkasnya.(*/Gio)

LAMPUNG – Isak tangis warnai pemakaman pasien BPJS bernama M Rezki Mediansor yang meninggal dunia diduga akibat ditelantarkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Bandar Lampung, pada Senin 10 Februari 2020.

Keluarga korban menceritakan keronologi meninggalnya pasien akibat lambatnya penanganan dan diterlantarkan pihak rumah sakit, saat dirujuk dari Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan, sudah dalam keadaan kritis akibat sakit demam berdarah.

Namun, saat tiba di RSUD Abdul Moeloek, pada minggu pagi hanya ditempatkan pada unit gawat darurat (UGD) saja. Kemudian, pada malam Senin, pasien baru mendapatkan ke ruangan syaraf dan baru mendapatkan perawatan dokter dengan kondisi kritis.

Selanjutnya pada Senin sore, korban dipindah oleh tim medis namun saat diperjalanan menuju ke ruangan, Rezki meninggal dunia. Warga Plasma, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan itu meninggal dunia akibat kurang cepat penanganan secara medis oleh pihak RSUD Abdul Moeloek.

“Lambatnya pelayanan rumah sakit membuat anak saya meninggal dunia. Saya sebagai orangtua kecewa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak RSUD Abdul Moeloek,” ucap ayah korban, Ansori saat ditemui iNews di kediamannya, Rabu (12/2/2020).

Sementara Direktur Pelayanan RSUD Abdul Moeloek, dr. Pad Dilangga mengaku pelayanan terhadap pasien sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur pelayanan rumah sakit. Namun, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi serta investigsi internal terhadap pelayanan di ruang perawatan rumah sakit.

“Semua prosedur sudah kita lakukan. Tidak ada yang namanya kita telantarkan. Kami memaklumi jika keluarga pasien panik dalam situasi seperti ini.
Tapi kami tegaskan tidak ada yang membeda-bedakan karena pasien BPJS,” elaknya.(*/Kri)

PURWAKARTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Purwakarta, meluncurkan aplikasi berbasis online untuk memudahkan dan memaksimalkan pendapatan di sektor pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan (PBB).

Layanan pajak tersebut bernama Siceupol atau Sistem Aplikasi Cek PBB Online. Saat ini untuk mengecek PBB sudah semudah menelepon pacar. Caranya, hanya dengan memegang Handphone (HP), para Wajib Pajak (WP) bisa mengetahui informasi soal PBB melalui aplikasi.

“Aplikasi Siceupol, saat ini sudah bisa diunduh melalui smartphone,” jelas Kepala Bapenda Purwakarta, Nina Herlina, Selasa (11/2/2020).

Nina menjelaskan, pihaknya sengaja membuat layanan pajak daerah, dengan sistem aplikasi untuk memudahkan masyarakat.

“Ke depan, wajib pajak tak hanya bisa mengakses informasi mengenai tagihan maupun layanan informasi lain soal PBB. Tapi, nanti bisa juga untuk melakukan pembayaran melalui aplikasi tersebut,” jelas dia.

Nina menambahkan, target pendapatan daerah di sektor PBB, tahun ini mencapai Rp71,5 miliar. Nina optimis target tersebut bisa terealisasi 100 persen. Apalagi, saat ini sudah ada kemudahan.

“Kami juga akan memaksimalkan peran para kolektor PBB di masing – masing desa. Salah satu tugasnya, untuk menyosialisasikan aplikasi tersebut,” paparnya. (*/As)

BATANG – Kendati memiliki sekitar 275 hektar tanaman, namun hal itu belum mampu menekan kenaikan harga bawang putih di Kabupaten Batang. Kenaikan harga bawang putih di sejumlah pasar tradisional sudah mencapai Rp55.000-Rp60.000 per kilogram.

Kepala bidang tanaman Hortikultura Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang, Budi Setiawan mengatakan, untuk komoditas bawang putih ada kenaikan harga secara nasional, dan kenaikannya juga terjadi di Kabupaten Batang.

“Di Kabupaten Batang komoditas tanaman bawang putih memiliki luasan 275 hektar yang ditanam pada tahun 2019, namun demikian belum bisa menekan harga.” kata Budi Setiawan, Selasa, (11/2/2020).

Dia mejelaskan, selain belum memasuki masa panen, tanaman tersebut diproyeksikan sebagai benih untuk swasembada pangan tahun 2021, sehingga belum bisa untuk konsumsi.

“Dimungkinkan tanaman bawang putih memasuki masa panen panen raya di bulan Maret dan April 2020. Sebenarnya bisa menolong kenaikan harga, tetapi kita masih menunggu intruksi apakah bisa untuk konsumsi dengan adanya kenaikan harga,” kata Budi.

Di tahun 2020, luasan tanaman bawang putih ada penambahan sebanyak 200 hektar dimungkinkan panen tahun 2021. Sesuai instruksi Kementerian Pertanian baru bisa untuk konsumsi. Komuditas tanaman bawang putih sebagian besar di Kecamatan Bawang, Kecamatan Reban ada 10 hektar. Di Desa Gerlang Kecamatan Blado ada 22 hektar.

“Untuk target Dinas Pangan Dan Pertanian Kabupaten Batang 7 ton per hektar, sedangkan target kementerian Pertanian 6 ton perhektar. Target bisa kita penuhi andai saja tidak ada tidak terkena penyakit dan tidak ada hujan badai,” terangnya.

Terpisah, Bupati Batang Wihaji mengatakan, di Kabupaten Batang memang di proyeksikan sebagai sentra tanaman bawang putih. “Semoga dengan terus menambah lahan tanaman bawang putih ini, ke depan pemerintah bisa mampu swasembada pangan, khusus bawang putih,” ujar Wihaji.

Pihaknya berharap kepada kepada petani Batang terutama daerah dataran tinggi seperti Bawang, Tebak dan Blado. “Kecamatan Bawang memiliki sukses history dalam tanaman bawang putih, oleh karena itu harus ada regenerasi petani yang melanjutkan suksesnya, Sehingga bisa swasembada pangan sekaligus sebagai antisipasi permasalahan yang sama tentang kenaikan harga dengan produk bawang lokal,” kata Wihaji

Menurutnya, bawang putih merupakan salah satu komoditas hortikultura yang sangat dibutuhkan oleh manusia. “Pemkab Batang terus mensupport petani, kalau memang ada kesulitan dalam pembudidayaan tanaman baik bibit maupun permasalahan hama, Dinas Pertanian siap membantu dan mendampingi petani,” tandasnya.(*/D Tom)

PURWAKARTA – Keeksotisan Waduk Ir Djuanda (Jatiluhur) sedikit berkurang. Pasalnya, sejak beberapa pekan terakhir hamparan eceng gondok menyerbu waduk buatan terbesar di Asia Tenggara itu.

Bahkan, saat ini keberadaan jenis tanaman air ini sudah memenuhi permukaan waduk dan hampir masuk ke lokasi dam atau bendungan.

Kosasih (37) warga sekitar menuturkan, pemandangan tumbuhan air dengan nama latin Eichornia crassipes di permukaan air waduk tersebut sudah berlangsung sejak dua pekan lalu. Dirinya tak tahu persis gulma tersebut datang dari mana.

“Pas sering turun hujan saja. Mungkin, eceng gondok itu kiriman dari wilayah hulu karena terbawa arus air,” kata Kosasih kepada wartawan, Senin (10/2/2020).

Dia menjelaskan, serbuan gulms tersebut saat ini hampir menutupi sebagian besar perairan Waduk Jatiluhur. Sepengetahuan dirinya, belum ada upaya pembersihan dari pengelola waduk buatan tersebut.

Kosasih menjelaskan, keberadaan tumbuhan air ini memang tidak membahayakan bagi ekosistem di waduk buatan ini. Namun, secara estetika keberadaannya sangat mengganggu. Selain itu, juga bisa mengganggu aktivitas perahu warga dan lalu lintas perairan.

Mereka khawatir, hamparan eceng gondok ini merusak mesin perahu mereka. Makanya, dirinya berharap pengelola waduk dalam hal ini Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur segera melakukan upaya pembersihan permukaan air dari gulma tersebut.

“Takutnya, eceng gondok ini tersangkut di baling-baling mesin perahu kami. Kan bahaya,” ungkapnya. (*/As)

MESUJI – Aparat gabungan Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Sosial Kabupaten Mesuji, menggelar razia di tempat yang diduga kuat sebagai prostitusi berkedok rumah makan disepanjang Jalan Lintas Timur Sumatera, Register 45, Sungai Buaya, Mesuji, Lampung, pada Sabtu (8/2/2020) malam.

Dari razia yang dipimpin Kapolres Mesuji AKBP Alim SH, SIK tersebut, tim gabungan berhasil mengamankan 20 pekerja seks komersial (PSK), satu di antaranya terpapar HIV Aids. Selain itu, tim gabungan juga mengamankan puluhan minuman keras berbagai merk.

Wakapolres Mesuji Kompol M Joni mengatakan, satu persatu kupu-kupu malam yang berhasil diamankan petugas langsung dilakukan pendataan identitas dan tes urine.

“Setelah dilakukan tes urine, empat orang positif narkoba dan satu orang terpapar HIV Aids. Mereka semua akan dilakukan pembinaan,” jelas Wakapolres, Minggu (9/2/2020).(*/Kris)

KUNINGAN – Polisi meringkus para pelaku pembalakan liar (illegal logging) di wilayah Kuningan, Jawa Barat (Jabar). Penangkapan itu berlangsung dramatis. Pasalnya, aparat gabungan TNI-Polri mendapat adangan warga yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri terhadap pelaku pembalakan liar.

Seperti yang terpantau dilapangan, Minggu (9/2/2020), para pelaku diciduk di hutan milik Perhutani, Desa Sukadana, Ciawi Gebang, Kuningan, Sabtu 8 Februari 2020 kemarin. Polisi sempat kewalahan menghadapi massa yang berkerumun untuk menghakimi ke-15 pelaku.

Bahkan, salah seorang anggota terpaksa meletuskan tembakan peringatan ke udara untuk mengurai massa. Saat ditangkap, para tersangka sedang memotong kayu dan diangkut ke truk.

“Ya, kami terima laporan ada pembalakan liar, limpahan dari Polsek Ciawi,” ungkap Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP Danu Adtya Atmaja.

Sebanyak 15 batang kayu sonokeling disita polisi dari sebuah truk. Polisi hingga kini masih terus meminta keterangan dari para tersangka. “Kami masih mintai keterangan,” sambungnya.

Masih menurut polisi, hasil kayu curian dari hutan milik Perhutani itu rencananya akan dijual ke Sumedang. Sedangkan para tersangka kebanyakan berasal dari luar wilayah Kuningan.(*/Dang)

BANDUNG BARAT – Perlawanan itu yang dilakukan oleh pihak Pengelola wisata The Great Asia Africa (TGAA) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, membantah melanggar tata ruang. Pengelola mengklaim telah memenuhi segala prasyarat pembangunan tempat wisata tersebut. Pengelola pun menolak menutup sementara area wisata itu.

Corporate Secretary & Public Relation The Great Asia Afrika Intania Setiati mengatakan pihaknya telah meminta pendapat dari ahli lingkungan sebelum melakukan pembangunan.

Hal tersebut menanggapi rekomendasi penutupan sementara destinasi wisata The Great Asia Africa yang disampaikan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat.

“Sebelum membangun tempat wisata ini tentu kami berkonsultasi dengan ahli lingkungan, karena memang tempat ini dibangun di Kawasan Bandung Utara (KBU). Jadi tidak gegabah juga sebetulnya,” ujar Intan saat dihubungi, Sabtu (8/2/2020).

Misalnya soal sempadan sungai dan situ yang selalu dirawat karena memang di bagian bawahnya terdapat permukiman masyarakat.

“Sebetulnya itu juga bukan sungai, lebih pas dikatakan selokan. Itu juga kami rawat dan kelola biar tidak membahayakan permukiman masyarakat,” katanya.

Sementara terkait Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin) yang menyebutkan jika TGAA tida menyediakan lahan parkir gang memadai, Intan mengaku pihaknya sudah menyewa lahan parkir tambahan.

“Memang kalau lahan parkir di TGAA hanya muat untuk 80 sampai 90 mobil. Sisanya kita tampung di lahan parkir yang sudah disewa. Bisa ratusan lebih mobil yang diparkir. Termasuk untuk bus juga. Sebenarnya sudah tidak ada masalah juga,” jelasnya.

Akibat kabar yang beredar soal rekomendasi penutupan sementara The Great Asia Africa, diakuinya berdampak pada tingkat kunjungan wisatawan.

“Ada dampaknya sebetulnya, karena wisatawan taunya TGAA itu ditutup, padahal direkomendasikan ditutup sementara. Kemarin ada rombongan yang konfirmasi ke kita engga jadi datang, ya resiko,” jelasnya.

Pihaknya mengaku tidak akan mengikuti rekomendasi penutupan sementara TGAA. “Intinya tidak akan mengikuti rekomendasi itu karena kami merasa aman dan tidak melakukan pelanggaran,” kilahnya.(*/Hend)

INDRAMAYU – Petani di Kabupaten Indramayu meminta agar pemerintah mempertahankan peraturan daerah lahan abadi. Terlebih saat ini akan dibangun 5 kawasan industri baru yang tersebar di Kabupaten Indramayu. Upaya perlindungan perlindungan penting dilakukan mengingat Indramayu merupakan lumbung pangan nasional.

Keresahan berkurangnya lahan persawahan diungkapkan oleh Wakil Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Indramayu Sutatang. Secara umum petani mendukung rencana pembangunan tersebut. Namun dengan catatan tidak mengambil atau menggangu lahan produktif yang sudah ada.

“Gunakan lahan yang tak produktif,” ungkap dia, Jumat (7/2/2020).

Sutatang mengatakan, perlindungan lahan penting dilakukan karena banyak warga Kabupaten Indramayu yang hidupnya bergantung pada areal persawahan. Terlebih produksi padi di Indramayu pun tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Barat.

Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat mengatakan, luas tanam Indramayu mencapai sekitar 114 ribu hektare. Lahan yang masuk ke dalam perda lahan abadi hanya 86 ribu hektare saja. Taufik pun menegaskan, lahan kawasan industri tak akan mengganggu lahan abadi yang sudah ada. “Tidak akan,” kata dia.

Dia menambahkan, lima kawasan industri itu memiliki luasan berbeda. Untuk kawasan industri di Tukdana rencananya akan memakan lahan sebanyak 492 hektare dan di kawasan Balongan ditetapkan 2061 hektare. Bahkan kata Taufik, pemerintah daerah berencana akan membuat lahan baru di wilayah utara dan selatan Indramayu.

Pembangunan kawasan industri dinilai penting dan mendesak sebab diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Tak tanggung-tanggung lima kawasan industri itu nantinya bisa menyerap tenaga kerja hingga 35.000 orang.

Dengan banyaknya lahan pekerjaan di daerah sendiri diharapkan warga tak perlu lagi mencari kerja ke luar daerah.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu Takmid mengatakan, ada perubahan rencana tata ruang wilayah bagi kawasan industri. Kendati berubah dia tetap optimistis target produksi padi tahun ini bisa tetap bertahan.

“Target tahun ini 1,5 juta ton,” ungkapnya.

Kehadiran kawasan industri merupakan kebanggaan bagi pemerintah daerah sebab diprediksi kawasan industri nanti bisa menyerap tenaga kerja hingga 35.000. Banyaknya tenaga kerja lokal diharapkan bisa mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Selain menyerap tenaga kerja, perekonomian warga di sekitar kawasan industri juga bisa terangkat. Masyarakat bisa membuka tempat kost ataupun warung bagi para pekerja.(*/As)