Berita Daerah

JEMBER – Sejumlah bangunan ruko dan jembatan di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Jember Kidul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, ambruk pada Senin dini hari tadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPBD setempat, ambruknya bangunan ruko dan amblesnya jalan terjadi sekira pukul 03.30 WIB.

Menurut salah seorang warga bernama Anto, sebelum ambruk ada bunyi gemuruh di sekitar lokasi kejadian. Sesaat kemudian jembatan dan sejumlah ruko ambruk.

“Kejadiannya sebelum subuh, pukul 03.30 WIB. Ada suara gemuruh sebelum ambles jembatan dan merobohkan rukonya,” ungkap Anto kepada wartawan, Senin (2/3/2020).

Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember Heru Widagdo mengatakan kejadian memang berlangsung cepat pada Senin dini hari.

“Senin pagi tim sudah terjun ke lokasi. Kami sudah memberi garis pembatas supaya warga tidak melintasi lokasi,” ujar Heru saat dikonfirmasi wartawan.

Akibat kejadian tersebut, BPBD mencatat ada setidaknya sembilan bangunan ruko yang terdampak amblesnya jembatan dan jalan.

“Tapi tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kami masih melakukan pemantauan hingga siang ini,” tandasnya.(*/Gio)

SURABAYA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) mencatat, total produksi padi di Jatim pada 2019 mencapai 9,58 juta ton gabah giling kering (GKG).

Angka tersebut turun 622.279 ton GKG atau 6,10 persen dibandingkan 2018. Produksi padi tertinggi terjadi pada Maret yang sebesar 341.660 dan produksi terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu sebesar 44.950 ton.

Sama halnya dengan produksi pada 2019, produksi padi tertinggi pada 2018 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 391.630 ton. Sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 36.120 ton. Kenaikan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Ngawi, Mojokerto, dan Gresik.

“Sementara itu, penurunan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Sumenep, Jember, Banyuwangi, dan Bojonegoro,” kata Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Jatim, Mohammad Farikhin dalam rilisnya, Senin (2/3/2020).

Tiga kabuapten atau kota dengan produksi padi (GKG) tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 adalah Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, dan Jember. Namun pada 2019, terjadi penurunan produksi pada tiga kabupaten dan kota tersebut dibandingkan dengan produksi 2018.

Hanya Kabupaten Ngawi yang mengalami peningkatan produksi. “Untuk produksi beras juga turun. Pada 2018 mencapai 5,86 juta ton. Sedangkan di 2019 sebanyak 5,50 juta ton,” tandas Farikhin.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area KSA, pola panen padi di Jatim selama 2019 relatif sama dengan pola panen tahun 2018. Puncak panen padi terjadi pada bulan Maret, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Januari. Total luas panen padi pada 2019 seluas 1,70 juta hektar.

Luas panen tertinggi terjadi pada Maret, yaitu sebesar 0,34 juta hektar dan luas panen terendah terjadi pada Desember, yaitu sebesar 0,04 juta hektar. Dibanding dengan total luas panen padi pada 2018, luas panen padi pada 2019 turun 48.770 hektar atau 2,78 persen.(*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penghentian sementara proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikerjakan oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pria yang akrab disapa Emil ini menilai, cara kerja yang dijalankan pihak kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu masih serabutan, sehingga merugikan masyarakat.

“(penghentian proyek) KCIC, saya setuju karena ini mengingatkan agar KCIC jangan terabas terobos tanpa memperhatikan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), bikin banjir, dan sebagainya,” kata Ridwan Kamil di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/3/2020).

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginstruksikan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan kereta cepat Jakata-Bandung mulai tanggal 2 Maret 2020 hingga dua pekan ke depan.

“Ini mengingatkan kontraktor, cara kerja di lapangan masih serabutan, tolong direview. Dikasih waktu dua minggu atau kurang oleh Kemenhub dan PUPR Perbaiki metode kerja baru boleh dikerjakan. Jadi ini cara bekerjanya. Amdal udah beres, tapi gaya bekerja kurang optimal,” bebernya.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu memaparkan, PT KCIC beserta kontraktor kurang memperhatikan sistem manajemen konstruksi terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, hingga lingkungan.

Namun, dia menekankan, pernyataannya itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung proyek infrastruktur di sektor transportasi tersebut. Apalagi, proyek KCIC masuk dalam proyek strategis nasional.

“Proyeknya penting karena proyek strategis nasional, tapi kalau dikerjakan merugikan masyarakat itu berarti cara kerja di lapangan (yang bermasalah), bukan proyeknya,” pungkasnya.(*/Hend)

LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menjadikan event ‘Serbu Durian Lumajang’ sebagai agenda tahunan di Kabupaten Lumajang. Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pada sambutannya di kegiatan Serbu Durian Lumajang, Sabtu (29/2/2020).
“Event ini luar biasa dan akan digelar tiap tahun agar semakin menarik minat masyarakat baik lokal maupun mancanegara datang ke Lumajang,” katanya dalam keterangan tertulis.

Event yang digelar di SUB Terminal Agribis (STA), Pasar Agropolitan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ini merupakan event pertama dalam Calender Event Tahunan Kabupaten Lumajang 2020. Sukses menarik antusiasme masyarakat, event ini bahkan dihadiri oleh ribuan pengunjung.

Tiap Tahun Pemkab Akan Adakan Event Serbu Durian LumajangBupati Lumajang, Thoriqul Haq hadir dalam event Serbu Durian Lumajang
Selain untuk mengenalkan produk durian Lumajang, lanjut Thoriq, gelaran ini juga merupakan salah satu upaya untuk menggelar berbagai produk pertanian khas Lumajang.Baik untuk produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan, serta produk hasil olahan pertanian.

“Acara ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Menurut data yang berhasil dihimpun melalui Dinas Pertanian Lumajang, produk durian Lumajang mencapai 3.923 ton per tahun atau sekitar 1,42 persen dari total produksi durian Jawa Timur.

Lumajang memiliki berbagai jenis varietas durian lokal, di antaranya durian kukus, durian bungkik, durian santri dan durian senja pelangi. Namun ada varietas yang menurut Thoriq sangat spesial, yakni durian kembang yang memiliki rasa legit, pahit dan manis. Durian ini apabila dibelah ada bunga atau kembang dalam bahasa Jawa.

“Kita mengajukan durian kembang sebagai durian khas Kabupaten Lumajang,” ucapnya.

Tiap Tahun Pemkab Akan Adakan Event Serbu Durian LumajangDurian Lumajang
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa pihaknya akan turut mempromosikan varietas durian yang ada di Lumajang. Bahkan ia juga siap membantu varietas durian lokal Lumajang bersertifikat.

“Khusus durian dari Lumajang ini kami siap membantu untuk bersertifikat,” tuturnya.

Ia mengaku takjub karena event tersebut dikemas dengan konsep wisata yang tentunya tidak hanya dapat dijadikan wadah promosi produk hortikultura Lumajang, tetapi juga dapat mempromosikan potensi budaya Lumajang.

“Event yang bagus sekali yang dikemas dengan destinasi wisata, saya pikir ini konsep yang menarik untuk terus ditingkatkan ke depannya,” tandasnya.(*/Gio)

CIANJUR – Perceraian di Kabupaten Cianjur masih terbilang tinggi. Pasalnya, dalam kurun waktu dua tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat ada 3.961 kasus perceraian yang ditangani yang terdiri dari 3.94 cerai gugat dan 567 cerai talak.

Sementara pada tahun 2019, angka tersebut merangkak naik menjadi 4.415 kasus yang terdiri dari 3.370 cerai gugat dan 645 cerai talak. Namun, di awal tahun 2020 pada periode 1 Januari hingga 24 Februari 2020 tercatat sudah ada 497 perkara cerai gugat dan 83 cerai talak.

“Di awal tahun 2020 ini, kami sudah menerima ratusan permohonan perceraian dalam kurun waktu periode 1 Januari hingga 24 Februari 2020 dengan jumlah 497 perkara cerai gugat dan 83 cerai talak,” ujar Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, H Asep.

Kasus atau perkara cerai gugat lebih banyak dilakukan pihak pasangan perempuan dibandingkan kasus cerai talak. Faktor dari kasus gugatan tersebut disebabkan ekonomi yang dikarenakan suami tidak menafkahi istri, penghasilan suami lebih kecil dari istri hingga permasalahan rumah tangga yang berujung perceraian.

“Faktor ekonomi itu paling besar sekitar 70 persen dari total kasus perceraian, selain itu ada masalah akhlak dan KDRT dengan persentase 10 persen, lalu mengenai perselingkuhan dan lainnya,” ungkapnya.

Lanjutnya, dari permasalahan penghasilan, dari pihak istri merasa dieksploitasi oleh pasangannya. Disebabkan suami hanya antar jemput istri yang bekerja di pabrik. Sementara saat pulang, suami meminta untuk dilayani secara batin yang kurang mengerti istri karena lelah bekerja. Hal tersebut yang menjadi awal keributan dalam rumah tangga jika komunikasi antar pasangan kurang baik.

Selain pihak wanita yang bekerja menjadi karyawan pabrik, ada pula wanita yang bekerja ke luar negeri turut menjadi korban eksploitasi. Tidak sedikit penghasilan dari istri yang mengirimkan untuk suami dimanfaatkan dengan baik, atau dalam hal ini tidak bertanggungjawab. Sehingga perasaan dieksploitasi pun muncul.

“Makanya dari faktor ekonomi itu merembet, baik ke percekcokan yang berkepanjangan hingga dampak lainnya. Tapi pada intinya kembali ke masalah ekonomi. Ada juga yang karena istrinya berpenghasilan lebih besar, suaminya jadi minder,” paparnya.

Dirinya pun mengimbau, perlu ada peran dari semua pihak dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Cianjur seperti dengan membuka lapangan pekerjaan bagi kaum pria dan pelatihan keterampilan, sehingga suami bisa berwirausaha.

“Kalau sekarang kan yang banyak bekerja itu perempuan. Mungkin bukan suaminya yang tidak mau bekerja tapi karena faktor perusahaan yang lebih banyak menerima buruh perempuan. Makanya ini jadi ‘PR’ bersama,” tandasnya.(*/Yan)

CIREBON – Banyaknya cagar budaya Cirebon yang rusak maupun hilang. Akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Kota Cirebon, beserta Tim Kesultanan Cirebon, Laskar Macan Ali, Budayawan, Akademisi, dan Peneliti Cagar Budaya, menginginkan Pemkot Cirebon segera membuat Raperda terkait Kota Pusaka.

Pihaknya mencontohkan, kejadian perusakan terhadap situs bersejarah Situs Petilasan Sultan Matangaji di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Ketua Laskar Macan Ali Cirebon, Prabu Diaz mengungkapkan, meskipun secara Undang-Undang Cagar Budaya bahwa Situs Petilasan Sultan Matangaji belum ada surat keputusan dari walikota atau instansi, tapi dari material situs dan sejarahnya.
Jika tempat tersebut memang layak disebut cagar budaya yang harus dilindungi. Karena Sultan Matangaji berasal dari abad 18 atau sekitar tahun 1700an,” jelasnya Jumat (28/2/2020).

Prabu Diaz melanjutkan, mereka membuat kesepakatan terkait Raperda Kota Pusaka, dan meminyak kepada DPRD Kota Cirebon, untuk mengkaji dan mengesahkannya.
Mereka pun siap untuk membuat draf Raperdanya. Dan apabila ada kendala biaya, mereka siap patungan. Adanya Kota Pusaka, artinya kita sebagai member kota pusaka akan bergaul dengan kota pusaka lainnya. Kalau kita berjuang sendiri tidak bisa. Karena itulah regulasi tersebut sangat penting,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta kepada pemilik tanah tempat situs Petilasan Sultan Matangaji berada, untuk dibangun kembali dan merevitalisasi situsnya, walaupun tidak sama.
“Kita akan membuka dompet bantuan sosial untuk membayar iuran kepada jaringan kota pusaka.Apabila pemerintah daerah tidak punya sarana untuk itu, maka kita akan buka koin,” tuturnya.

Sementara menurut Ketua Forum Komunikasi Putra putri Purnawiran ABRI/POLRI (FKPPI) Kota Cirebon, Dany Jaelani, dirinya mendorong agar adanya regulasi atau payung hukum terkait situs-situs bersejarah, terutama untuk melengkapi pemeliharaan situs.

“Apalagi untuk pemeliharaan butuh regulasi atau payung hukum agar semuanya menjadi jelas dan terang,” ungkapnya.(*/Eln)

CIAMSI – Pemkab Ciamis hingga saat ini belum menerima pencairan Dana Desa. Padahal, Februari ini telah masuk dalam tahap pengajuan untuk pencairan Dana Desa.

Kendati demikian, rupanya bukan hanya Ciamis yang belum menerima pencairan Dana Desa. Pasalnya, seluruh kabupaten di Jawa Barat juga belum pencairan tersebut.

“Hasil rapat koordinasi kemarin, kabupaten/kota se-Jawa Barat belum ada yang cair, dana desa,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis, Dian Kusdiana, ditemui di kantornya, Jumat (28/2/2020).

Dian mengungkapkan, progres pencairan Dana Desa yang dinilai paling cepat baru ada di dua kabupaten, yakni Bogor dan Ciamis. Kedua kabupaten tersebut telah membuat rinciannya penggunaan dana desa.

“Jadi hanya ada dua yang progresnya cepat. Ciamis dan Kabupaten Bogor. Yang sudah membuat petunjuk teknis penggunaan dana desa dan rincian pagu dana desa,” ucapnya.

Dijelaskan Dian, mulai tahun 2020 skema dan mekanisme pencairan Dana Desa akan berubah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Skema penyaluran dari 20 persen, 40 persen dan 40 persen menjadi 40 persen, 40 persen dan 20 persen,” ujarnya.

Disamping itu, nilai Dana Desa untuk Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebesar Rp263.028.754.000. Menurutnya, setiap tahun besarannya selalu bertambah.(*/Dang)

SUBANG – Cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan didaerah – daerah terkena dampak banjir dan angin puting beliung .Begitu pula di daerah Subang sedikitnya delapan kecamatan di Kabupaten Subang diterjang banjir. Kecamatan Pamanukan disebut menjadi daerah paling parah.

Selain rumah warga yang terendam banjir dari Selasa (26/2/2020), beberapa titik jalan penghubung antar kecamatan terputus di terjang banjir.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, normalisasi sungai akan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi terjadinya banjir di kawasan tersebut. Dengan begitu, maka tidak akan terjadi pendangkalan sungai.

“Kami sudah sepakati solusinya adalah normalisasi, karena pendangkalan disungai adalah pangkal masalah dari banjir,” ujar Ridwan Kamil usai meninjau banjir kabupaten Subang, Kamis (27/2/2020).

Namun, dia mengatakan, untuk merealisasikan normalisasi sungai tersebut merupakan kewenangan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Jadi kita akan segera koordinasi dengan kementrian PUPR melalui BBWS sesuai dengan tata kelola di negara ini, karena memang wilayahnya sungai,” ucap dia.

Ridwan Kamil menyampaikan, penanganan banjir selalu menjadi bahasan dalam setiap rapat bersama Presiden Joko Widodo. Terlebih Badan Meteorologo Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan masih akan tinggi pada tahun ini.

“Saya harap dengan pola penataan dan antisipasi yang sekarang dilakukan akan mengurangi dampak banjir tahun depan,” tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun banjir di Kabupaten menerjang delapan kecamatan, dua desa di Kecamatan Pamanukan terdampak paling parah. Kemudian sedikitnya 1.200 warga dikabarkan telah mengungsi. (*/Dang)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (25/2). Rapat kerja yang digelar dihadiri 7.724 kepala desa yang ada di Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk bisa menjadi pengingat bagi para kepala desa, untuk segera memanfaatkan dana desa sebaik mungkin.

“Harapannya adalah ketika mereka mencairkan dana desa di tahap satu ini, mereka bisa menyegerakan menggunakan untuk cash for work. Bagaimana memberikan pekerjaan kepada warga desanya dengan penghasilan secara tunai,” ujar Khofifah di sela acara.

Khofifah menjabarkan, di Jatim ada 7.724 desa, dengan dana desa yang digelontorkan pada 2020 mencapai Rp 7,654.000.000.000. Adapun dana desa yang dicairkan di tahap pertama, adalah 40 persen dari total dana desa yang digelontorkan tersebut.

Pada rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jatim juga menghadirkan narasumber dari kejaksaan, BPKP, dan pihak terkait lainnya. Harapannya, kata Khofifah, adanya pendampingan secara berkelanjitan, dan bisa dijadikan referensi oleh para kepala desa dari pelaksanaan dana desa ini.

“Kita berharap bahwa cash for work itu akan menjadi bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam menggunakan dana desa ini. Bagaimana sebetulnya percepatan penyaluran untuk memberikan pekerjaan dengan tunai,” ujar Khofifah.

Khofifah melanjutkan, dari 7.724 desa yang ada di Jatim, masih ada 365 desa yang masuk kategori tertinggal. Bahkan dua desa dari 365 tersebut, masuk kategori sangat tertinggal. Yaitu satu desa di Porong, Sidoarjo, dan satu desa lainnya di Bondowoso.

“Yang di Porong ini karena dampak lumpur Lapindo. Kalau yang di Bondowoso, karena memang daerah ini sulit dijangkau. Maka tadi saya sebut dari sisi keterjangkaun dia harus bersinergi dengan desa sekitarnya. Maka pihak kabupaten harus sering turun supaya koneksitas antar desa dibantu,” kata Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap, pada 2020 pihaknya bisa mewujudkan zero desa tertinggal. Sebaliknya, Pemprov Jatim ingin meningkatkan posisi desa maju dan desa mandiri. Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran, agar dana desa bisa digunakan untuk program yang bisa menurunkan kemiskinan di perdesaan.(*/Gio)

MEDAN – Para ilmuwan peneliti gunung mengungkapkan bahwa letusan Gunung Toba 70.000 tahun yang lalu merupakan letusan gunung berapi terdahsyat yang pernah ada di muka bumi ini.

Letusan Gunung Toba di Indonesia dikatakan 5.000 kali lebih besar dari letusan Gunung St Helens pada 1980-an dan menyebabkan hampir punahnya spesies manusia.

Alat-alat batu yang ditemukan di situs arkeologi Dhaba menunjukkan letusan super Toba membunuh lebih sedikit populasi manusia daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Tetapi meskipun skala bencana, penelitian baru menunjukkan lebih banyak manusia selamat dari letusan super Toba dari yang diperkirakan sebelumnya.

Studi yang dipublikasikan di Nature Communications, menunjukkan Homo sapiens hadir di Asia lebih awal dari yang diharapkan dan bahwa super-letusan Toba tidak se-apokaliptik seperti yang diyakini pertama kali.

Ini menggambarkan catatan unik 80.000 tahun lapisan batu dari situs Dhaba di Lembah Putra Tengah India utara.

Alat-alat batu yang ditemukan di Dhaba sehubungan dengan waktu acara Toba menunjukkan bahwa populasi pengguna alat Palaeolitik Tengah hadir di India sebelum dan setelah 74.000 tahun yang lalu.

Profesor Jagannath Pal, dari Universitas Allahabad di India, mengatakan, meskipun abu Toba pertama kali diidentifikasi di Lembah Son pada tahun 1980-an, sampai sekarang pihaknya tidak memiliki bukti arkeologis yang terkait. “Sehingga situs Dhaba mengisi celah kronologis utama,” ujar dia seperti dilansir dari The Sun, Rabu (26/2/2020).

Gunung Toba memuntahkan sejumlah besar abu dan batu ke atmosfer Bumi dan diperkirakan telah memicu “musim dingin vulkanik” yang berlangsung enam hingga 10 tahun.

Penulis utama Profesor Chris Clarkson dari University of Queensland menambahkan: “Populasi di Dhaba menggunakan alat-alat batu yang mirip dengan toolkit yang digunakan oleh Homo sapiens di Afrika pada saat yang sama.

“Fakta bahwa toolkit ini tidak hilang pada saat letusan super Toba atau berubah secara dramatis segera setelah menunjukkan bahwa populasi manusia selamat dari bencana yang disebut dan terus menciptakan alat untuk memodifikasi lingkungan mereka.”

Para peneliti mengatakan, temuan mereka mendukung bukti fosil bahwa manusia bermigrasi keluar dari Afrika dan berkembang di Eurasia sebelum 60.000 tahun yang lalu.

Ini juga mendukung temuan genetik yang dikawinkan manusia dengan spesies purba hominin, seperti Neanderthal, sebelum 60.000 tahun yang lalu.(*/Gint)