Berita Daerah

SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, meminta warga yang bekerja di luar daerah tidak pulang dulu ke kampung halaman. Sebab, meskipun ada pengecekan suhu tubuh pada beberapa posko kesehatan di sepanjang jalur yang dilewati, Covid-19 dapat dibawa seseorang tanpa gejala.

“Sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh sedulur Semarang yang saat ini sedang bekerja di luar Semarang, demi keamanan dan keselamatan keluarga kita semua, sebaiknya urungkan niat untuk mudik dulu,” kata pria yang akrab disapa Hendi itu, Minggu (5/4/2020).

Dia menyampaikan, hingga saat ini terjadi peningkatan pergerakan masyarakat, dari DKI Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui jalur darat. Menurutnya, jika masyarakat nekat mudik, memiliki potensi untuk membahayakan keluarga di kampung halaman.

“Saat ini bertahan di daerah sedulur-sedulur bekerja adalah sebuah sikap yang bijak. Untuk sementara waktu manfaatkan berbagai media komunikasi untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga yang jauh tanpa perlu pulang ke kampung halaman,” sarannya.
“Jadi saya mengharap kelegawaan seluruh masyarakat, baik yang di Kota Semarang ataupun yang sedang merantau. Kalau ini disepelekan, persoalannya tidak akan selesai-selesai,” tandasnya.(*/D Tom)

BLORA – Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 di Blora Jawa Tengah kian bertambah seiring para pemudik yang terus berdatangan.

Para pendatang pun diminta melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penularan jika yang bersangkutan terpapar virus corona.

“Belum ada yang positif Corona. PDP (pasien dalam pengawasan) juga sudah tidak ada. Sedangkan yang ODP jumlah totalnya 558, yang selesai dipantau 85 orang, sehingga masih ada sisa ODP sebanyak 473 orang,” ujar Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Blora, Suryanto, Sabtu (4/4/2020).

Dia menjelaskan, banyaknya ODP dikarenakan semakin bertambahnya angka pemudik yang datang dari berbagai daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, per 3 April 2020 jumlahnya mencapai angka 11.554 orang.

“Para pemudik kita mohon kerjasamanya untuk sementara melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari untuk memastikan bahwa Jenengan (Anda) semua benar-benar terbebas dari paparan virus ini,” lugas dia.

Pemerintah terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap pemudik yang baru datang. Proses pendataan melibatkan kepala desa atau lurah sehingga mengetahui pasti kondisi di lapangan. “Pemkab juga meminta seluruh camat, lurah dan lades selalu update tentang pemudik ini,” tandasnya.(*/D Tom)

GARUT – Pasien positif terjangkit Covid-19 di Kabupaten Garut kini bertambah menjadi dua orang dengan ditemukannya pasien positif Covid-19 warga Kecamatan Garut Kota, menyusul ditemukannya seorang warga positif Covid-19 di Kecamatan Wanaraja beberapa hari sebelumnya.

Tak pelak, temuan pasien positif Covid-19 dikemukakan Wabup Garut Helmi Budiman pada Jum’at (3/4/2020) malam itu menghebohkan warga terutama warga Garut Kota.

Terlebih pada keesokan harinya, Sabtu (4/4/2020),

sejumlah ruas jalan di Pengkolan khususnya ruas Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Cikurai sempat ditutup petugas selama sekitar tiga jam karena dilakukan penyemprotan desinfektan.

Ironisnya, aktivitas warga di sekitar Pengkolan sendiri terbilang cukup ramai. Pertokoan, warung maupun para pedagang kaki lima (PKL) masih beraktivitas. Sampai-sampai petugas menyerukan mereka

menutup kegiatannya dan mengamankan makanan/minuman dagangannya ketika hendak melakukan penyemprotan desinfektan.

Tim Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut sendiri tak memberikan keterangan cukup memadai berkaitan kebutuhan publik terutama warga sekitar tempat temuan pasien positif Covid-19. Sehingga warga terkesan dibiarkan memenuhi kebutuhan informasinya dengan mengandalkan informasi berseliweran melalui jejaring media sosial.

Wabup Helmi hanya menyebutkan bila pasien positif Covid-19 itu tak dirawat di rumah sakit melainkan lebih memilih menjalani perawatan di rumahnya sendiri. Tak ada informasi terutama seputar riwayat kontak penularan Covid-19 dari pasien bersangkutan.

Lebih ironis lagi, penelusuran akan riwayat perjalanan kontak pasien hingga terpapar Covid-19 itu malah baru akan dilakukan paska penyampaian adanya temuan kasus positif Covid-19 ke publik.

Hal itu tergambar dari pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Garut Farid Maskut kendati mengkalim sudah mengantongi semua data pasien bersangkutan.

“Untuk menindaklanjutinya, kita akan melakukan tracing dengan semua yang pernah kontak dengan pasien. Apakah pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemik atau tidak.
Kita akan tracing sekaligus Rapid Test,” tandasnya.(*/Dang)

SURABAYA – Pemprov Jatim menyiapkan anggaran total sebesar Rp2,38 triliun untuk penanganan pandemi virus corona di Jatim. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan baik melalui upaya promotif, kuratif, tracing dan sosial ekonomi. Dana sebesar itu setara dengan 6,8 persen kekuatan APBD Jatim 2020.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dana itu merupakan hasil realokasi dan refocusing APBD Jatim. Untuk itu, orang nomor satu di Jatim itu berharap kepala daerah di Jatim juga merealokasi atau refocusing anggaran APBD- nya kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19.

“Penanganan dampak sosial ekonomi khususnya, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga tidak mungkin ditanggung Pemprov Jatim sendirian melainkan butuh kerjasama dan kebersamaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota,” katanya, Jumat (3/4/2020).

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, lanjut Khofifah adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta Kepala Keluarga (KK), dimana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS.

Sementara 1 juta KK belum masuk DTKS. “Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS,” imbuhnya.

Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, lanjut dia, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota.

“Masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para ojek online (Ojol) perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non agro, meski sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya tetap ditambah dari Pemprov Jatim pada kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima.

Sedangkan untuk yang non DTKS, juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. “Target sasaran bantuan untuk non BPNT ini ada sekitar 1 juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki,” jelas Emil.(*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi rencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang akan menerbitkan fatwa haram untuk warga mudik ditengah pandemik Covid-19 atau Corona. Itu menyusul adanya temuan kasus pasien positif pada sejumlah daerah di Jabar setelah kontak dengan pemudik dari DKI Jakarta.

Karena itu, Ridwan Kamil kembali mengimbau agar warga Jabar yang berada di sekitaran Ibu Kota agar tidak melakukan mudik.

“Kami mengapresiasi rencana fatwa MUI yang akan memberikan fatwa haram bagi yang mereka mudik di tengah pandemik covid,” ujar Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).

Menurut Emil -sapaan Ridwan Kamil- fatwa haram untuk pemudik di tengah pandemi Covid-19 ini sangat krusial. Pihaknya menemukan satu kasus di Ciamis, di mana seorang lansia terjangkit virus Corona setelah didatangi anaknya dari Jakarta.

“Kemudian dua sisanya mereka yang mudik dari Jakarta datang ke kota Bandung sehingga tes juga dua duanya adalah positi,” imbuh dia.

Berkaca dari kasus tersebut, menurut Emil, mengindikasikan potensi penyebaran Covid-19 di Jabar akan luar biasa mengkhawatirkan.

Khususnya apabila tidak dapat mengendalikan arus mudik di tengah pandemik.

“Nah saya sampaikan mereka yang tidak mudik dari seputaran Jakarta akan ditanggung hajat hidupnya oleh pemerintah DKI Jakarta untuk KTP Jakarta. Dan untuk perantau Jakarta akan ditanggung oleh pemerintah pusat melalui kementerian sosial,” tandasnya. (*/Hend)

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelontorkan anggaran Rp3-5triliun untuk membantu keluarga rawan miskin baru terdampak virus corona (Covid-19). Tiap keluarga nantinya mendapat bantuan senilai Rp500 ribu per bulan.

Bantuan Rp500 ribu yang rencananya diberikan selama dua bulan dan maksimal empat bulan ini satu per tiganya berupa tunai dan sisanya dalam bentuk bahan pangan.

Karena itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, meminta bupati/wali kota di Jabar untuk mendata warganya yang berhak mendapatkan bantuan.

Lewat Surat Pemberitahuan Nomor 400/1763/BAPP yang ditandatangani pada 31 Maret 2020, Setiawan meminta bupati/wali kota melakukan pemadanan data by name by address Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 kepada Dinas Sosial masing-masing.

“Data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 ini akan disampaikan kepada pengelola DKTS 2020 Kabupaten/Kota secara online (dalam jaringan),” ucap Setiawan di Kota Bandung, Kamis (2/4/2020).

Kedua, lanjut Setiawan, bupati/wali kota diminta menyampaikan prelist data non-DKTS by name by NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak Covid-19 dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian, baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

“Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu, pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua, (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Tiga, di bidang pariwisata. Empat, di bidang transportasi. Lalu lima, pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil,” tutur Setiawan.

“Kriteria terakhir (keenam), yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung,” tambahnya.

Arahan ketiga Setiawan kepada para bupati/wali kota dalam surat tersebut, yakni menyampaikan hasil dua arahan sebelumnya sebagai usulan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Usulan tersebut disampaikan paling lambat Senin, 6 April 2020, juga secara online,” ucap Setiawan.Ia memastikan, pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak Covid- 19 dilakukan secara tepat dengan merujuk hasil pemadanan data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 dan prelist data non-DKTS by name by NIK RTM terdampak Covid-19.

“Hal ini dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global (COVID-19) di Jabar kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020,” kata Setiawan.

“Karena sesuai arahan gubernur, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan PKH yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari APBN (pemerintah pusat),” ujarnya.

Baca Juga : Pemprov Jabar Akan Periksa Kesehatan Pemudik dari Zona Merah Corona

Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar memantau dengan ketat pemadanan data tersebut agar bantuan sosial pangan bisa tepat sasaran, merata, dan tidak ada warga yang menerima bantuan ganda.

“Jadi memang betul-betul yang menerima bantuan ini adalah pekerja yang sesuai kriteria dan data dibuat secara objektif oleh masing-masing kepala daerah,” ucap Setiawan.(*/Hend)

YOGYAKARTA – Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah, dan DIY kembali mengalami erupsi. Erupsi ini terjadi pada pukul 15.10 WIB di seismogram dengan amplitudo 78 mm dengan durasi 345 detik. Sedangkan tinggi kolom erupsi, dengan ketinggian 3.000 meter dari puncak.

“Pada pukul 15.10 WIB, terjadi erupsi dan tercatat di seismogram dengan amplitude 78 MM dengan durasi 345 detik,” jelas Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologo (BPPTKG) Yogyakarta, Hanik Humaida dalam keterangan persnya, Kamis (2/4/2020).

Tinggi kolom erupsi kurang lebih 3.000 meter dari puncak Merapi. Sedangkan arah angin saat terjadi erupsi ke arah timur. “Sepertinya tidak disertai awan panas, kami akan cek dulu,” terangnya.

Seperti beberapa erupsi sebelumnya, tidak ada tanda-tanda yang jelas. Namun aktivitas seismic relative agak tinggi sejak erupsi 27 Maret lalu. Material yang diluncurkan juga didominasi oleh gas.

Hingga kini status Gunung merapi masih waspada atau level II. masih ada potensi ancaman bahaya berupa luncuran awan panas dari runtuhnya kubah lava dan jatuhan material vulkanik dari letusan eksplosif. Untuk itu, warga diminta untuk tidak beraktivitas di radius 3 km dari puncak.

Selain itu, masyarakat agar mengantisipasi bahaya abu vulkanik dari kejadian awan panas maupun letusan eksplosif. Masyarakat diminta untuk tetap mewaspadai bahaya lahar dingin terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi.(*/D Tom)

SURABAYA – Lebih dari setengah wilayah Provinsi Jawa Timur terkonfirmasi masuk zona merah daerah terjangkit corona virus disease atau covid-19. Dengan total pasien positif mencapai 103 orang, Jawa Timur masuk 5 besar provinsi terbesar penderita virus corona.

Berdasarkan data di infocovid19.jatimprov.go.id terdapat tambahan 10 orang pasien positif corona. Tidak hanya itu, dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 20 di antaranya masuk zona merah corona.

Satu daerah merah baru yakni Kabupaten Nganjuk. Sebagaimana diungkapkan Pemprov Jatim, di Nganjuk terkonfirmasi ada 4 pasien positif corona hingga Rabu 1 April.

“Jadi tambahan 1 lagi zona merah atau wilayah terjangkit di Nganjuk. Ada 4 pasien (positif corona) di Nganjuk,” tutur Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat merilis data pasien, di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu petang kemarin.

Ia mengatakan, 4 pasien positif corona terbaru dari Nganjuk ini di antara 10 pasien baru dari daerah lain, yakni Kota Surabaya dengan tambahan 3 orang; lalu Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sidoarjo, dan Kota Malang masing-masing 1 pasien.

Dia menjelaskan, meski ada penambahan pasien positif corona menjadi 103 orang, ada secercah harapan dengan sembuhnya 22 pasien di Jawa Timur.

“Alhamdulillah dari 8 pasien Magetan yang dirawat di Madiun (RSUD dr Soedono), 5 orang sudah sembuh. Sehingga dinyatakan negatif atau sudah sembuh total menjadi 22 orang,” ucap Khofifah.Berikut ini rincian 20 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang terjangkit virus corona:

1. Kota Surabaya dengan 44 pasien.

2. Kabupaten Sidoarjo 11 pasien.

3. Kabupaten Magetan 9 pasien.

4. Kabupaten Situbondo 6 pasien.

5. Kota Malang 5 pasien.

6. Kabupaten Malang 5 pasien.

7. Kabupaten Nganjuk 4 pasien.

8. Kabupaten Lumajang 3 pasien.

9. Kabupaten Gresik 3 pasien.

10. Kabupaten Kediri 2 pasien.

11. Kabupaten Jember 2 pasien.

12. Kabupaten Banyuwangi 1 pasien.

13. Kabupaten Pamekasan 1 pasien.

14. Kabupaten Jombang 1 pasien.

15. Kabupaten Blitar 1 pasien.

16. Kota Blitar 1 pasien.

17. Kota Kediri 1 pasien.

18. Kota Batu 1 pasien.

19. Kabupaten Madiun 1 pasien.

20. Kabupaten Tulungagung 1 pasien.

(*/Gio)

SUKABUMI – Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Hamami menyumbangkan empat bulan gajinya untuk penanganan COVID-19 di Kota Sukabumi, Jawa Barat.

“Tidak hanya kami (Wali dan Wali Kota Sukabumi) yang menyumbangkan gajinya untuk penanganan COVID-19, tetapi sejumlah rekan-rekan dari aparatur pun sudah bersepakat untuk ikut membantu dengan memberikan sebagian tunjangannya sebagai dukungan penuh dalam penanggulangan virus mematikan ini,” kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi di Sukabumi, Rabu (1/4/2020).

Dana yang terkumpul itu nantinya dikoordinir langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Sukabumi Dida Sembada. Tentunya bantuan tersebut demi percepatan dan membantu penanganan COVID-19 agar segera berlalu, apalagi Kota Sukabumi saat ini sedang berulang tahun ke-106.

Dengan berderai air mata, orang nomor satu di Kota Sukabumi ini terus menerus berdoa agar bencana kesehatan ini bisa berakhir dan berharap seluruh elemen masyarakat tetap bersatu untuk membuat langkah terbaik demi Kota Sukabumi tercinta ini.

Menurutnya, jajaran di Pemkot Sukabumi khususnya yang tengah berjuang melawan dan menanggulangi COVID-19 sangat mencintai warganya dibanding dirinya sendiri. Maka dari, pihaknya akan terus bekerja, berbuat sampai titik darah penghabisan demi Kota Sukabumi.

“Kita harus terus bersinergi dalam melawan COVID-19 ini jangan saling menyalahkan, tapi bergotong royong, saling membantu agar tidak ada lagi warga yang terinfeksi virus mematikan ini,” tambahnya.

Fahmi mengatakan upaya memutus mata rantai terus dilakukan, tapi pihaknya berulang kali agar warga mengurangi aktivitas di luar rumah, selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan dengan sabun atau membilasnya dengan hand sanitizer.(*/Yan)

PURWAKARTA – Pemkab Purwakarta, telah mengalokasikan anggaran Rp 18 miliar sebagai bagian upaya menanggulangi masalah sosial yang mendera masyarakat selama tanggap covid-19. Anggaran sebesar itu, disiapkan untuk membantu masyarakat kurang mampu selama tiga bulan kedepan.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika menuturkan, pihaknya menyadari jika perekonomian masyarakat di wilayahnya mengalami kelesuan pasca mewabahnya virus corona ini. Apalagi, bagi masyarakat yang rawan miskin dan tak punya penghasilan tetap.

“Saat ini, kami masih menginventarisasi data penerima bantuan tersebut,” ujar Anne, Kamis (2/4/2020).

Anne pun dari awal sudah mengkhawatirkan akan timbulnya efek domino mengenai wabah corona ini. Yakni, timbulnya masalah sosial yang menyangkut perekonomian masyarakat. Untuk itu, pemkab menyiapkan alokasi anggaran untuk penanganan masalah sosial tersebut.

Anne menjelaskan, terkait teknis penyaluran bantuan untuk masalah sosial ini, yakni tidak berupa bantuan sembako. Melainkan, bantuannya berbentuk uang tunai yang akan dikirim langsung ke masing-masing penerima.

“Untuk teknis distribusinya, setiap kepala keluarga penerima mendapat bantuan Rp 300 ribu per bulannya. Bantuan ini, akan diberikan selama tiga bulan terhitung mulai April ini. Kemungkinan di pekan ketiga nanti bantuan tersebut bisa didistribusikan,” jelas Anne.

Terkait bentuk bantuannya, pihaknya memiliki alasan kenapa tidak berupa bahan kebutuhan pokok. Karena, dirinya ingin supaya roda perekonomian masyarakat bisa tetap berputar meski di situasi tanggap corona seperti ini.

Anne mencontohkan, dengan uang tunai dari bantuan pemerintah ini nanti si penerima bisa belanja di warung terdekat rumahnya. Sehingga, masih ada perputaran uang di lingkungan mereka. Berbeda jika bantuannya berupa sembako yang manfaatnya hanya akan dirasakan si penerima itu sendiri.

“Jadi, uang di kita tidak keluar Purwakarta. Minimalnya kan, para pedagang kecil masih ada yang beli. Kan lumayan tuh setiap bulan selama tiga bulan kedepan ada perputaran uang Rp 6 miliar,” imbuh dia.

Anne menuturkan, sebenarnya anggaran yang disediakan Pemkab Purwakarta ini belum bisa menutupi seluruh penerima. Karena, dari data yang ada, jumlah KK yang berhak menerima bantuan tersebut sekitar 33 ribu KK. Dengan rincian, 9.000 KK miskin diluar penerima PKH dan BPNT, serta 24 ribu KK kategori rawan miskin. Data ini pun belum termasuk pedagang kecil dan buruh harian.

“Tapi, anggaran kami terbatas, jadi hanya bisa menanggulangi 20 ribu KK saja. Sisanya, kami berharap bantuan dari Pemprov Jabar,” kata dia.

Untuk itu, sambung Anne, sampai saat ini pihaknya bersama Pemprov Jabar masih melakukan validasi data penerima bantuan tersebut. Supaya, tak terjadi tumpang tindih penerima atau ada penerima yang doble mendapat bantuan.

“Semoga bantuan ini bermanfaat bagi warga Purwakarta yang tidak memiliki penghasilan,”tandasnya. (*/As)