Berita Daerah

BANDUNG – Kepala Bulog Cabang Bandung Yuliani Alzam mengatakan, hingga saat ini minyak goreng masih menjadi komoditas yang diantisipasi kelangkaan dan kenaikan harganya, merujuk pada kenaikan harga pajak penambahan nilai (ppn) menjadi 11 persen. Bulog Cabang Bandung, kata dia, terus mengupayakan agar pasokan minyak goreng terus mencukupi bahkan hingga idul fitri mendatang.

“Kalau minyak selalu sebelum habis saya pasti order lagi, kaya ini sebenarnya harusnya datang 3.000 dus tapi mungkin karena ada peraturan pajak 11 persen akhirnya mereka (distributor) menunda kirim sampai awal april nanti padahal kami udah PO itu dari 2 minggu lalu,” kata Yuli saat ditemui di Kompleks Pergudangan Bulog, Gedebage, Kota Bandung, Kamis (31/3/2022).

Dia mengatakan, meski ada kekhawatiran adanya perubahan pengenaan pajak yang dapat menyebabkan kenaikan harga minyak goreng, namun Yuli memastikan bahwa Bulog akan mengupayakan agar harga minya goreng dapat tetap terjangkau bagi masyarakat.

“Kalau ppn berubah berarti bakal ada kenaikan tapi kami bisa yakinkan kalau di kami akan lebih murah dari yang lain karena kan itu buat masyarakat,” ujarnya memastikan dikutip dari republika.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung terus menggelar pengadaan operasi pasar minyak curah di pasar-pasar di Kota Bandung, seperti yang dilakukan di Pasar Gedebage, Selasa (29/3/2022) kemarin.Ketua Dinas Pedagangan dan Perindustrian Elly Wasliah mengatakan pada operasi pasar saat itu Disdagin menyediakan 8.000 liter minyak curah bagi pedagang pasar tradisional untuk dijual kembali dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung Yana Mulyana menghimbau masyarakat untuk membeli sesuai kebutuhan dan menghindari panic buying. Dia juga memastikan bahwa stok pangan pokok termasuk minyak goreng di Kota Bandung terpantau aman.

“Beli seperlunya, karena (panic buying) ini menyebabkan stok Kota Bandung yang aslinya cukup, misalnya beras se-Kota Bandung itu cukup 80 ton per bulan, tapi karena adanya panic buying jadi butuh 150 ton per bulan, itu kan menyulitkan juga. Tapi insya Allah aman lah sekarang mah,” imbaunya.

Sebelumnya, Pemerintah telah resmi menghapus kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan sebesar Rp 14.000 per liter mulai 16 Maret 2022. Pencabutan HET menyebabkan harga minyak goreng kemasan di tingkat konsumen melambung tinggi. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga minyak goreng kemasan bermerk 1 (per kg) harian di pasar modern di beberapa provinsi telah menyentuh angka Rp 19.725 per kg pada Jumat (25/3).

Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim, tarif PPN 11 persen masih tergolong rendah dan berada di bawah rata-rata global. “Kalau rata-rata PPN di seluruh dunia itu ada di 15 persen, kalau kita lihat negara OECD dan yang lain-lain, Indonesia ada di 10 persen. Kita naikkan 11 persen, dan nanti 12 persen pada tahun 2025,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Selasa (22/3).

Meski diklaim rendah di skala global, namun tarif PPN 11 persen itu sesungguhnya merupakan kedua tinggi di kawasan Asia Tenggara.(*/Hen)

BANDUNG – Dinas Perhubungan Jawa Barat, memprediksi tahun ini jumlah pemudik lebaran akan meningkat. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Jabar, Koswara, ada beberapa alasan mengapa pihaknya memprediksi jumlah pemudik akan naik.

Pertama, menurut Koswara, level PPKM di banyak daerah sudah diturunkan. Kedua, masyarakat sudah dilarang mudik selama 2 tahun. Sehingga, momen tahun ini akan ramai pemudik.

Ketiga, kata dia, kondisi masyarakat sudah mulai baik, kegiatan usaha dan ekonomi sudah mulai membaik. Jadi, bisa dikatakan bahwa pemulihan ekonomi cukup terasa.

“Berdasarkan data dari Balitbang Kemenhub, potensi pergerakan nasional adalah 20,3 persen dari penduduk Indonesia atau sebanyak 55 juta orang akan bepergian ke luar kota pada masa Lebaran 2022,” ujar Koswara di kantor Dishub Jabar, Rabu (23/03/2022).

Jabar sendiri, kata dia, menjadi tempat tujuan mudik dan menjadi perlintasan mudik. Jadi, prediksi peningkatan pemudik lebih banyak dibandingkan 2020 dan 2021. “Tapi kami tak menyiapkan angkutan khusus mudik gratis. Namun, akan coba membantu sektor lain seperti pabrik-pabrik untuk mengadakan angkutan mudik,” katanya.

Untuk Posko Mudik Lebaran, kata dia, Dishub Jabar menyiapkan 18 posko mudik di seluruh provinsi. Sementara, kabupaten/kota ada 125 posko yang akan dibuat.

Dishub Jabar menyiapkan strategi terkait penyelenggaraan angkutan lebaran Tahun 2022 dengan tiga fokus utama penyelenggaraan. Tiga fokus itu, kata dia, pertama lalu lintas terkait info jalur mudik, jalur alternative, penanganan MRLL di titik prioritas, penyediaan layanan rest area, informasi arulin dan analisa data, serta strategi peningkatan keselamatan lalu lintas.

Kedua, kata dia, angkutan terkait ketersediaan angkutan dan informasi layanan angkutan. Meliputi trayek, jadwal keberangkatan, pool, tiket, pengawasan tarif angkutan, serta keselamatan angkutan “Ketiga, publikasi terkait kolaborasi dengan existing platform dan optimalisasi aplikasi,”ungkapnya.(*/He)

CIANJUR – Pemkab Cianjur, Jawa Barat mengalokasikan dana Rp 5 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalur Puncak II di Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas. Pemkab berharap pembangunan total dapat segera dilakukan pemerintah pusat sebagai solusi macet di jalur Puncak.

“Pemkab Cianjur mengalokasikan dana sebesar Rp 5 miliar untuk melanjutkan pembangunan jalan milik kabupaten sepanjang dua kilometer di jalur Puncak II, pembangunannya terus dioptimalkan sebagai solusi utama ketika macet di jalur Puncak,” kata Kepala Dinas PUTR Eri Rihandiar, Sabtu (19/3/2022).

Ia mengatakan akan memaksimalkan pembangunan jalur yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah sehingga dapat mendorong pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan total mulai dari Kabupaten Bogor. Hal ini agar roda perekonomian tetap berjalan karena ada jalur alternatif ketika macet.

Selama ini, pembangunan jalur Puncak II terus diupayakan pemerintah daerah guna meningkatkan berbagai aktivitas, termasuk kunjungan wisatawan yang selalu terhambat di jalur Puncak saat akhir pekan.

“Ketika jalur Puncak II sudah tersambung mulai dari Bogor, diharapkan berbagai aktivitas termasuk perekonomian dapat meningkat tajam karena ada jalur lain untuk sampai dengan cepat tanpa macet. Kita upayakan pembangunan berkelanjutan setiap tahun, sambil menunggu pembangunan total dari pusat,” katanya.

Ia menambahkan hal yang sama dilakukan Pemkab Bogor yang terus membangun jalan kabupaten yang dapat terhubung hingga ke Cianjur. “Untuk wilayah Bogor cukup panjang belasan kilometer, kalau kami hanya sembilan kilometer sehingga pembangunannya terus kita upayakan setiap tahun,” katanya.

Pelaku usaha di kawasan Puncak-Cipanas, berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk mengatasi kemacetan di jalur Puncak. Setiap libur panjang akhir pekan, macet total kerap terjadi seperti bulan lalu dimana antrean panjang kendaraan terjadi hingga 17 jam.

“Jalur Puncak II merupakan solusi satu-satunya yang sangat optimal mengatasi macet di jalur utama. Kami pelaku usaha tentunya sangat berharap mimpi menjadi kenyataan, ketika akhir pekan jalur Puncak padat, jalur Puncak II menjadi solusi untuk tetap dapat mengirim pesanan ke Jabodetabek,” kata pemasok sayur-mayur di Kecamatan Cipanas, Hendi.(*/Ya)

MALANG – Konsep Situs Srigading di Desa Srigading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur diperkirakan mirip dengan Candi Prambanan. Kesimpulan ini bersifat sementara karena menyesuaikan dengan temuan arca dan bata pada situs.

Ketua Tim Ekskavasi Situs Srigading, Wicaksono Dwi Nugroho mengatakan, pada tahap kedua ini timnya melakukan penggalian di sisi selatan. Kemudian bergerak ke utara dari bagian timur bangunan.

“Di saat yang bersamaan, kita juga membuka di bagian tengah. Kemarin, kita membuka sisi selatan dahulu untuk menampakkan sisi timur,” kata pria disapa Wicak ini saat ditemui wartawan di lokasi ekskavasi, Rabu (23/2/2022).

Pada sisi selatan bangunan, tim menemukan arca di antara reruntuhan bata. Arca tersebut diidentifikasi sebagai Agastya. Agastya merupakan seorang Rsi (pendeta) yang berasal dari bangsa Dravida. Berdasarkan data Kemendikbudristek, di Indonesia tokoh ini termasuk salah satu anggota pantheon Siwa yang bersama dengan anggota pantheon lainnya seperti Siwa Mahadewa, Durga, Ganesha dan Mahakala-Nandiswara.

Selain itu, tim ekskavasi menemukan fragmen dari bata berbentuk kepala yang bermahkota. Ada pula relief bagian tangan kiri yang terbuat dari bata. Lalu juga ditemukan satu batu persegi yang masih di lokasi dan belum diangkat karena akan dibersihkan dahulu.

Pada bagian tengah bangunan, tim menemukan satu buah lingga. Benda ini berada pada kedalaman 60 centimeter (cm) atau 30 cm dari sisi timur yoni. Berdasarkan hasil pengukuran, lingga tersebut memang pasangan dari yoni yang sebelumnya telah ada di tempat.

Wicak berharap bisa menemukan temuan lain dari kegiatan ekskavasi tahap kedua. Namun berdasarkan hasil temuan ini, situs ini kemungkinan besar bangunan candi. Tidak hanya kaki, bangunan ini juga memiliki bagian tubuh dan atap.

Dari hasil temuan arca Agastya, Wicak dan tim pun mendapatkan gambaran bahwa ini cocok dengan konsep pembagian candi Hindu beraliran Siwaistis seperti Candi Prambanan. “Jadi bagian tangga masuk di timur yang ada bilik utama (biasanya) ada arca Siwa, di sisi barat ada Ganesha, sisi utara Durga dan sisi selatan ada Agastya. Ini polanya hampir sama, karena arca Agastya yang kita temukan di Srigading, itu juga ada di selatan,” ujarnya.

Jika menilik dari keterangan masyarakat, Situs Srigading dahulu memiliki arca perempuan yang tidak ada kepala tapi bertangan banyak. Wicak menduga arca ini sebagai Durga.

Kemudian masyarakat juga menyaksikan terdapat arca sapi tanpa kepala yang diperkirakan sebagai Nandi atau bisa juga bagian dari Durga. “Jadi Durga itu dewi naik sapi, yang patah dan terpisah. Karena kita tidak punya bukti foto, hanya cerita aja, jadi masih ada kemungkinan itu,” ucapnya.

Masih berdasarkan kesaksian warga, Situs Srigading juga sempat memiliki arca yang membawa pentungan. Wicak menduga arca tersebut Dwarapala. Namun arca-arca yang disaksikan masyarakat pada masa lalu tersebut sudah hilang sehingga Wicak belum bisa memastikannya.(*/Gi)

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyegel mal Festival Citylink selama tiga hari imbas dari adanya kerumunan saat atraksi barongsai ketika perayaan Tahun Baru Imlek. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Rasdian Setiadi mengatakan mal yang berada di Jalan Peta, Kota Bandung, Jawa Barat, itu disegel hingga 6 Februari 2022.

Mal tersebut disebut melanggar Peraturan Wali Kota Bandung. “Tanggal 6 Februari selesai (penyegelan) dan dibuka setelah membayar denda Rp 500 ribu,” kata Rasdian di Bandung, Jawa Barat, Jumat (4/2/2022).

Menurutnya jika sebuah mal berkapasitas lebih dari 1.000 orang, maka batas maksimal orang yang bisa berkunjung ke mal tersebut yakni hanya sebanyak 500 orang. Sedangkan fenomena kerumunan masyarakat ketika adanya atraksi barongsai pada Selasa (1/2) itu diduga dihadiri lebih dari 500 orang.

Selain melanggar, menurutnya kegiatan yang menyebabkan kerumunan massa itu tidak berizin. Sehingga menurutnya tidak ada pemberitahuan kepada pihaknya atau ke Satuan Tugas Penanganan Covid-19 setempat. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan adanya kerumunan dalam kegiatan atraksi barongsai itu merupakan pelanggaran berat terhadap protokol kesehatan saat pandemi Covid-19.

Meski disegel, menurut Elly toko swalayan di mal tersebut masih diperbolehkan beroperasi. Pasalnya toko swalayan tersebut menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.

“Terus terang sebagai pembina mal, saya kaget, sedih juga, selama dua tahun seperti sia-sia, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga,” kata Elly.

Menurutnya Disdagin telah menyampaikan suatu peringatan keras terhadap seluruh pengelola mal yang ada di Kota Bandung setelah adanya fenomena kerumunan masyarakat tersebut. “Kami akan awasi terus kami perintahkan juga kepada pimpinan mal kalau ada kegiatan apapun wajib menginformasikan kepada kami,” jelasnya.(*/He)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengatakan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 5 November 2021 jumlah angkatan kerja di Jawa Barat tahun 2021 mencapai 24,74 juta orang, terdiri 22,31 juta orang bekerja (90,18 persen) dan 2,43 juta orang menganggur (9,82 persen).

“Walaupun ada penurunan (angka pengangguran) sebesar 0,64 persen dari tahun lalu, namun angka tersebut masih termasuk tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia,” kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada acara peluncuran Aplikasi Jabar Migrant Service Center (JMSC) dan Job Fair Jabar Online tahun 2021 di Bandung, Selasa (21/12/2021).

Hal tersebut, kata Ridwan Kamil, selain disebabkan karena jumlah penduduk yang besar (49,94 juta orang), juga karena arus migrasi ke Jawa Barat cukup tinggi dan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak secara signifikan terhadap sektor formal ketenagakerjaan.

“Berdasarkan data BPS, pekerja yang terdampak akibat pandemi Covid-19 di Jawa Barat sebesar 460 ribu orang. Angka tersebut mengalami perbaikan setelah terdapat penurunan sebesar 240 ribu orang apabila dibandingkan dengan tahun 2020,” kata dia.

Menurut dia, sampai saat ini Jawa Barat berada pada peringkat tiga besar pengirim pekerja migran Indonesia seperti saat ini masih ditemukan beberapa permasalahan berkenaan dengan pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat.

“Kemudian masih terjadinya perbudakan ABK, trafficking melalui modus BKK (Bursa Kerja Khusus), masih banyaknya buruh migran yang terancam hukuman mati, kerentanan PRT migran terhadap kekerasan fisik, seksual, psikis masih tinggi,” kata Ridwan Kamil.

Kemudian kerentanan pekerja migran pada masa pandemi dan sistem informasi dan data yang belum terintegrasi. Lebih lanjut ia mengatakan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat di antaranya melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan daya saing calon pekerja.

Kemudian peningkatan tata kelola ketenagakerjaan dengan membangunsistem informasi dan data yang terintegrasi melalui pembangunan sistem manajemen Jabar Migrant Service Center (JMSC).(*/He)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat M, Ridwan Kamil, melarang segala macam bentuk perayaan malam Tahun Baru 2020 di wilayah Jawa Barat. Ridwan Kamil menegaskan potensi penularan Covid-19 masih tetap ada.

“Di Jawa Barat tetap dilarang perayaan tahun baru. Di hotel, di destinasi wisata, di keramaian, arak-arakan, pawai itu enggak boleh,” kata Ridwan Kamil dalam keterangan persnya, Kamis (16/12).

Pemda Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan meningkatkan kewaspadaan dan menerapkan pengetatan di berbagai tempat saat libur natal dan tahun baru. Ridwan Kamil menuturkan, meski kasus Covid-19 mulai mereda, tetapi potensi penularan masih tetap ada.

Oleh karenanya, penanganan pandemi Covid-19 yang sudah membaik harus terus dijaga, terutama saat libur nataru. “Kami menyadari, di mana ada kepadatan dan keramaian, potensinya naik, sehingga walaupun dibebaskan tidak (PPKM) level 3 secara aturan dari A sampai Z, kami akan menerapkan pengetatan,” ujarnya.

Salah satu pengetatan yang akan dilakukan adalah melarang berbagai kegiatan keramaian saat pergantian tahun. Larangan ini meliputi perayaan tahun baru di hotel, destinasi wisata, pawai, dan titik-titik keramaian lainnya. Dia mengatakan, Pemda Provinsi Jabar akan meningkatkan penjagaan dan keamanan di tempat-tempat wisata.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan dan juga penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bisa berjalan optimal. “Kemudian mewajibkan dan akan menerapkan keamanan di tempat-tempat pariwisata. Karena kami pernah menemukan peduli lindunginya dipasang, tapi tidak dipraktikan di lapangan, sehingga kita akan perketat itu dengan sanksi juga,” kata Ridwan Kamil.

Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) pun mengeluarkan Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Ada tujuh poin dalam surat edaran tersebut.Pertama, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya setiap tahun menetapkan kalender pendidikan yang memuat permulaan tahun ajaran, pengaturan waktu belajar efektif, dan pengaturan waktu libur.

Kedua, satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tetap melaksanakan pembelajaran, pembagian rapor semester 1 (satu), dan libur sekolah tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan kalender pendidikan tahun ajaran 2021/2022 yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Ketiga, satuan pendidikan tidak diperkenankan menambah waktu libur selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 di luar waktu libur semester dalam kalender pendidikan yang ditetapkan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Keempat, pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah tetap melaksanakan tugas kedinasan di satuan pendidikan sesuai dengan kalender pendidikan. Kelima, memaksimalkan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik.

Keenam, mengimbau orang tua/wali peserta didik agar mengizinkan dan mendorong anaknya yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk divaksinasi Covid-19. Terakhir, menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat di satuan pendidikan dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/ hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (testing, tracing, treatment).

“Sehingga diharapkan orang tua ikut jadwal anaknya yang tidak libur, sehingga upaya-upaya ini mengurangi potensi pergerakan yang berlebihan,” kata Kang Emil.

“Sambil mengimbau kalau bisa berbahagianya liburannya di rumah itu tidak perlu mencari piknik ke mana-mana,” ucapnya menambahkan.

Sementara Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Jawa Barat (Jabar) memiliki dua beban terkait penerapan protokol kesehatan guna mencegah gelombang Covid-19 pada momen akhir tahun 2021. Dua beban itu, kata dia, yakni Jawa Barat merupakan daerah perlintasan mobilitas masyarakat khususnya dari Jakarta. Jawa Barat juga kerap menjadi destinasi bagi masyarakat, sehingga meningkatkan mobilitas.

“Oleh karenanya, ada tiga tempat, yaitu Cikampek, Pejagan, dan Puncak, dan satu lagi itu di sekitar Garut, itu selalu jadi topik nasional,” kata Budi di Polda Jawa Barat di Bandung, Kamis.

Ia berpesan kepada para pemangku kebijakan di Jawa Barat agar mengawasi dan mengetatkan protokol kesehatan. Selain itu, menurutnya, pengecekan status vaksin juga penting untuk dilakukan guna mengantisipasi mobilitas masyarakat yang tinggi tersebut.

“Saya mohon ke pak Gubernur, pak Pangdam dan pak Kapolda, untuk menangani secara intensif, dan satu hal yang kadang-kadang kita lupa, destinasi wisatanya, harus ditiadakan kalau tidak ada pengelola,”harapnya.(*/He)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemprov Jabar cuti dan keluar daerah saat libur natal dan tahun baru (Nataru). Hal itu sebagai langkah mengurangi pergerakan dan menekan potensi penularan Covid-19 saat libur nataru.

Menurut Ridwan Kamil, ASN sebagai abdi negara harus menjadi contoh masyarakat dalam penanganan Covid-19 di Jabar. Meski kasus Covid-19 mulai menurun, tetapi pandemi belum usai.

“Jadi, saya imbau agar kewaspadaan ini tetap dijaga, minimal mereka yang menjadi teladan yakni PNS. Tolong jangan mengambil cuti libur dan sebagainya supaya mengurangi pergerakan yang tidak perlu,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (15/12/2021).

Terlebih, MenpanRB Tjahjo Kumolo sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Sebelumnya, MenteripanRB pun sudah mengeluarkan SE Nomor 17 Tahun 2021 yang berisi ASN sebagai teladan dalam penerapan protokol kesehatan. Dalam surat itu, selain penerapan 5M yang sudah selayaknya selalu dilakukan, ASN harus bisa mengajak keluarga dan lingkungannya untuk mencegah penularan Covid-19.

ASN juga harus ikut serta dalam penyampaian informasi yang optimistis dan positif terkait penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Serta perlu ditegaskan, ASN tidak boleh membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoaks, fitnah, serta provokasi yang berkaitan dengan pemerintah, khususnya juga dalam penanganan pandemi.

Bagi ASN yang membandel akan ada sanksi yang didapatkan. Sanksi mengenai ASN ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sanksi ASN yang membandel terbagi menjadi tiga tingkatan. Pertama adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat.

Mengacu PP Nomor 94/2021, hukuman disiplin ringan terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sedangkan hukuman disiplin sedang berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin).

Sementara hukuman dengan disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. “Selalu ada sanksi, kan itu kebijakan dari Menpan RB-nya seperti itu,” kata Ridwan Kamil.(*/He)

BANDUNG – Pemprov Jabar terus menggenjot capaian vaksinasi Covid-19. Upaya tersebut dilakukan karena target vaksinasi harian Jawa Barat dirasakan terus menurun.

Kepala Divisi Percepatan Vaksinasi Covid-19 Jabar Dedi Supandi mengatakan biasanya target vaksinasi per hari mencapai 400 ribu. Saat ini turun menjadi 160 ribu per hari.

“Vaksin kita surplus 2 juta dosis. Karena kita kekurangan target atau orang yang mau divaksin,” ujar Dedi, Rabu (8/12/2021).

Dedi mengatakan, saat ini di daerah terutama di desa-desa, sudah sulit untuk mencari warga yang mau divaksin. Salah satu penyebabnya, karena warga di daerah banyak yang tak punya KTP sebagai syarat vaksinasi.

“Puskesmas pun menolak warga yang mau divaksin kalau tidak ada KTP. Karena, Puskesmas juga percuma kalau memvaksin tak ada NIK-nya. Termasuk lansia, tidak divaksin padahal mereka ingin vaksin tapi tak punya NIK juga,” paparnya.

Dedi mewacanakan penggunaan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat bagi warga agar bisa menerima Bansos Covid-19. “Nanti syarat warga bisa menerima Bansos kalau menunjukkan kartu vaksin,” katanya.

Total distribusi vaksin Covid-19 yang diterima Jabar 53,3 juta dosis vaksin. Realisasinya mencapai 43,5 juta dosis vaksin. “Per 6 Desember, dosis pertama vaksin di Jabar 66,72 persen. Sedangkan dosis kedua 47,64 persen,” katanya.

Jawa Barat juga masih berupaya mempercepat capaian vaksinasi dengan menggandeng pihak swasta. Termasuk menggerakkan bidan-bidan di desa. “Untuk bidan desa saat ini ada 12.500 dan yang dapat memvaksin itu ada 9.600 orang. Kalau saja 30 orang divaksin setiap harinya oleh 9.600 bidan desa capai vaksinasi di Jabar akan kembali meningkat,”ungkapnta.(*/He)

PEKALONGAN – Sebanyak 228 warga korban banjir dan rob di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, masih mengungsi di sejumlah titik. Karena tempat tinggal mereka masih terendam air dengan ketinggian 20 sentimeter hingga 25 sentimeter.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekalongan Dimas Arga Yudha mengatakan intensitas curah hujan masih cukup tinggi sehingga sebagian warga korban banjir terpaksa harus mengungsi di sejumlah tempat pengungsian yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

“Saat ini kondisi kesehatan korban banjir baik-baik saja karena tim medis terus melakukan patroli dan layanan kesehatan pada mereka. Setiap dua hari sekali, kami bersama dinas kesehatan melakukan patroli maupun memberikan layanan kesehatan pada sebagian warga yang memilih bertahan di tempat tinggalnya,” katanya.

Menurut dia, saat ini ketinggian air yang merendam rumah penduduk sudah mulai surut jika dibanding hari sebelumnya yang mencapai 40 sentimeter hingga 30 sentimeter.

Karena Pemkot terus melakukan penanganan banjir dengan membuat tanggul darurat di sejumlah titik rawan banjir seperti di Pabean, Pasir Sari, Tegal Dowo, Jeruk Sari, dan perbaikan saluran air untuk mengantisipasi limpasan air dari Sungai Bremi.

“Pananganan kedaruratan bencana sudah dilakukan dan terus berjalan untuk mencegah kebocoran air yang mengalir ke rumah penduduk. Pada penanganan pembuatan tanggul darurat ini kami juga melibatkan partisipasi dari masyarakat,” kata Dimas Arga Yudha.

Adapun sejumlah titik tempat pengungsian yang disiapkan oleh Pemkot yaitu aula Kelurahan Degayu, aula bekas kantor Kelurahan Kraton Kidul, Mushala Al Hikmah Kelurahan Pasir Kraton Kramat, aula Kecamatan Pekalongan Barat, dan Mushala Roudhotul Tolibin Kelurahan Pasir Kraton Kramat.

“Untuk sejumlah titik yang masih terendam banjir antara lain jalan menuju Mushala Al Hikmah, Jalan Sutan Syahrir, Degayu, Clumprit, dan Jalan Tengku Umar. Kami berharap semoga hujan terus mereda sehingga ketinggian banjir bisa secepatnya surut,” tuntasnya.(antara)