Berita Daerah

BANDUNG – Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengkhawatirkan, imbas kenaikan harga BBM pada sejumlah harga komoditas pangan. Hal ini merujuk pada kebutuhan pangan Kota Bandung yang hingga saat ini masih sangat bergantung dari wilayah lain.

“Kalau dampak dari kenaikan BBM itu pasti karena biaya transport naik mungkin berpotensi mendongkrak kenaikan harga komoditas pangan,” kata Yana saat ditemui di Balai Kota Bandung.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah mengatakan, Pemerintah Kota Bandung akan mengkaji dan melakukan penghitungan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM pada harga komoditas pangan. Elly berharap kenaikan yang ditimbulkan tidak terlalu tinggi.

“Kita nanti akan melakukan perhitungan, karena kita kan belum tau dampak kenaikan harga BBM ini pada harga pangan ya, misalnya ongkos kirim dari wilayah produsen ke kita sebagai konsumen. Ya semoga kenaikannya tidak terlalu signifikan ya,” kata Elly .(4/9/2022) diktip dari republika .

“Saya belum bisa berkomentar terlalu banyak karena kita ingin lihat dulu sejauh mana dampak dari kenaikan BBM ini terhadap harga pangan di Kota Bandung. Kita lihat nanti,” imbuhnya.

Dia juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan melakukan upaya penanggulangan jika kenaikan BBM ini membawa imbas signifikan pada harga pangan pokok. “Yang jelas Pemkot Bandung akan hadir jika memang ada kenaikan-kenaikan harga yang signifikan. Makanya saya tidak terlalu mau dulu banyak berkomentar, nanti lihat dulu perkembangan harga pangan setelah kenaikan BBM,” sambungnya.

Terkait perkembangan harga komoditas pokok, terutama telur yang sebelumnya sempat melambung cukup tinggi, Elly melaporkan terjadinya penurunan harga. Harga telur yang dalam beberapa hari terakhir bertengger di harga Rp 32 ribu hingga Rp 33 ribu per kilogram, kini terpantau turun menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

“Telur sudah turun, Kamis kemarin kita sudah ke pasar dan harga telur hampir di semua pasar sudah turun, meskipun belum kembali ke harga normal,” kata Elly.

“Sekarang sudah Rp 30 ribu per kilo, sudah turun Rp 2.000 hingga 3.000. Jadi ada yang sudah di bawah Rp 30 ribu ada yang masih Rp 30 ribu. Tapi yang jelas sudah ada penurunan harga, karena janjinya juga dua minggu turun oleh Presiden maupun Mendag,” lanjutnya.(*/He)

SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyinggung soal tarif air bersih milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya yang tidak pernah naik selama puluhan tahun. Eri mengatakan, kalau tarif PDAM selama itu sama antara rumah kecil dan rumah besar, itu terbalik jadinya.

“Seharusnya ada perbedaan tarif, misalnya rumah di klaster perkampungan dengan klaster rumah mewah. Wong bayar PBB (pajak bumi bangunan)-nya juga beda. Ini harus diubah, jangan pernah takut. Kalau begini terus akhirnya si miskin mensubsidi yang kaya,” ujar Eri di Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis yang lalu (4/8/2022).

Eri menyinggung keluhan warga Gang 1 Kampung Blauran Kidul yang tidak mendapatkan layanan air PDAM sejak 10 tahun. Pasalnya, jaringan pipa di kawasan itu sudah lama rusak. “Kawasan Blauran menjadi prioritas dan ini menjadi catatan nanti ke teman-teman,” katanya.

Eri mengatakan, PDAM Kota Surabaya punya kontrak kinerja dengan Pemkot Surabaya. Hal itu seiring dengan terpilihnya Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arif Wisnu Cahyono. “Kami punya target di tahun 2023 tidak ada lagi wilayah di Surabaya yang tidak teraliri air PDAM. Itu janji Dirut PDAM,” ujar Eri.

Menurut dia, ada beberapa penyebab di beberapa titik wilayah tidak bisa teraliri air PDAM. Misalnya, tidak ada pipa utama dan tidak ada pipa kecil yang masuk ke kampung. Berdasarkan keterangan dari manajemen PDAM Surya Sembada, lanjut Eri, kehilangan air akibat kebocoran dan kerusakan pipa cukup tinggi.

“Kalau pipa itu segera diganti akan meniadakan kebocoran air, sehingga wilayah lain bisa teraliri,” ujar Eri. Dia melanjutkan, untuk perbaikan itu PDAM bisa mengundang investor untuk berinvestasi, sehingga tidak memakai uang PDAM sama sekali.(*/Gi)

SUKABUMI – Keberadaan Stasiun Sukabumi di Kota Sukabumi akan mengalami proses rehabilitasi. Hal ini untuk memberikan kenyamanan kepada warga khususnya penumpang kereta api.

” Rehab stasiun karena bagian aset dari pemerintah maka sudah komunikasi ke pemerintah pusat,” ujar Executive Vice President Daop 1 Jakarta PT KAI Suryawan Putra Hia di Balai Kota Sukabumi, Kamis (4/8/2022). Hal ini disampaikan setelah penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemkot Sukabumi dengan PT KAI terkait peningkatan koneksitas transportasi publik di Kota Sukabumi.

Di mana saat ini masuk tahap DED dan tahun depan akan dilakukan konstruksi rehab pembangunan stasiun. Rencananya rehabilitasi stasiun kereta api Sukabumi untuk diperbesar dan dibangun lebih megah selain itu angkutan bukan hanya penumpang melainkan barang.

Di sisi lain terkait kerjasama dengan Pemkot Sukabumi pada intinya ingin meningkatkan pelayanan dan sinergitas memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat. Di mana salah satu indikator kemajuan daerah salah satunya transportasi publik yang aman dan nyaman.

Kerjasama ini ungkap Suryawan sangat strategis dalam menghadirkan transportasi aman nyaman serta murah. Momen tersebut sebagai langkah awal dari kerjasama dan akan membuka kesempatan penataan kota lebih ramah aman.

” Silaturahmi bersama PT KAI ini bersejarah dalam penataan wilayah di Kota Sukabumi,” ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi. Di mana kesepakatan bersama ini adalah komitmen awal bagi pemda maupun PT KAI untuk melakukan aksi sesuai kewenangan dan sumber daya yang dimiliki dalam pelayanan kepada warga.

Sebelumnya telah dilakukan penataan di depan Stasiun Sukabumi sebagai salah satu kawasan aset PT KAI yang saat ini sudah berubah dan nyaman. Fahmi mengatalan, tidak bisa dipungkiri pemda tengah semangat menata wilayah sebagai salah satu target bagaimana kesejahteraan dan kenyamanan menjadi kata kunci dalam pelayanan.

Sebab lanjut Fahmi, menyadari kota/kabupaten harus tumbuh dan kembang secara bermartabat dan manusiawi serta pemerintah harus hadir sesuai kebutuhan masyarakat tersebut.

Pemkot Sukabumi terang Fahmi telah melakukan beberapa penataan ruas jalan menjadi lebih baik. Di mana ruas jalan yang sebelumnya penuh PKL perlahan dilakukan penataan untuk menghadirkan kawasan bermartabat dan manusiawi.

Oleh karenanya lanjut Fahmi, butuh dukungan PT KAI dalam percepatan penataan kawasan. Harapannya kesepakatan bersama yang merupakan payung utama ini ditindaklanjuti dengan kesepakatan teknis antara dishub dan PT KAI dlm tataran teknis berkaitan koneksitas transportasi.

Dalam artian membutuhkan strategi khusus dalam transportasi yang ramah bagi warga. Intinya seluruh pihak sedang menata dan mari sama-sama bersinergi menghadirkan penataan kawasan yang lebih manusiawi.(*/Yan)

BANDUNG – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat menggulirkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini, merupakan salah satu bagian dari upaya memudahkan wajib pajak sekaligus pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Bapenda Jawa Barat, Dedi Taufik, program ini digelar selama dua bulan penuh, dimulai pada 1 Juli 2022. “Program pemulihan ini dimulai pada 1 Juli sampai akhir Agustus. Tujuannya meringankan masyarakat yang memiliki kendala menyelesaikan kewajiban pajaknya,” ujar Dedi Sabtu (26/6/2022).

Dedi mengatakan, ada sejumlah alasan yang mendasari mengapa program ini diberlakukan. Di antaranya adalah pandemi Covid-19 yang melanda dua tahun terakhir memberi dampak negatif pada sektor ekonomi.

Tak sedikit para wajib pajak yang terpaksa tidak menunaikan pembayaran karena faktor ekonominya terganggu. “Program ini merupakan salah satu bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional. Meringankan beban karena ada insentif pajak dan lain-lain. Mudah-mudahan kebijakan ini bisa dimaksimalkan dengan baik oleh masyarakat,” paparnya.

Menurutnya, bagi pelaku usaha otomotif seperti dealer, showroom, dan leasing juga diharapkan bisa memicu penjualan kendaraan.”Bagi Tim Pembina Samsat bisa meningkatkan kepatuhan pajak dan tertib Administrasi kendaraan bermotor,” kata Dedi Taufik.

Dari data yang berhasil dihimpun dan dirangkum dari laman Bapenda Jabar, ada 5 program pemutihan pajak kendaraan tersebut. Di antaranya :

Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor. Seluruh warga Jawa Barat dibebaskan dari pembayaran denda atas keterlambatan pembayaran pajak. Diskon Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pertama. Pengurangan pokok BBNKB I diberikan pada wajib pajak atas permohonan kendaraan baru sebesar 2,5 persen.

Bebas Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor Kedua. Pembebasan bea balik nama kendaraan kedua ini dapat dimanfaatkan seluruh warga Jawa Barat yang akan mengurus balik nama kendaraan kedua dan seterusnya.

Bebas Tunggakan Pajak Kendaraan 5 Tahun. Berlaku untuk seluruh warga Jawa Barat yang memiliki kewajiban tunggakan pajak lebih dari 5 tahun.

Diskon Pajak Kendaraan Bermotor Terdapat pengurangan pokok pajak, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

a. Saat jatuh tempo s.d 30 hari sebelum jatuh tempo diskon 2 persen.

b. Saat jatuh tempo s.d 30-60 hari sebelum jatuh tempo diskon 4 persen.

d. Saat jatuh tempo s.d 60-90 hari sebelum jatuh tempo diskon 6 persen.

e. Saat jatuh tempo s.d 90-120 hari sebelum jatuh tempo diskon 8 persen.

f. Saat jatuh tempo s.d 120-180 hari sebelum jatuh tempo diskon 10 persen.(*/He)

BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Kadisdik Jabar) Dedi Supandi menegaskan jangan sampai ada oknum yang berani “bermain” untuk melakukan pungutan liar dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022.

“Jadi perlu saya tegaskan, jangan ada oknum yang berani bermain pada PPDB 2022 di Jabar,” ujar Dedi Supandi, ketika dimintai tanggapannya tentang OTT terhadap oknum di SMKN 5 Bandung perihal dugaan pungutan liar PPDB oleh Tim Satgas Saber Pungli Jabar, di Bandung, Jumat (24/6/2022).

Dedi Supandi mengatakan pada PPDB Tahun 2022 ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melibatkan Tim Satgas Saber Pungli. Untuk mewujudkan PPDB Tahun 2022 di Jabar yang seadil-adilnya ini, kata Dedi mengajak seluruh pihak termasuk kepada masyarakat agar tidak segan membuat aduan bilamana menemukan aksi pungutan liar.

“Untuk sekolah, instansi pendidikan atau masyarakat jangan segan untuk segera melaporkan jika menemukan pungli khususnya pada PPDB 2022 ini,” kata dia.

Dedi menuturkan sejak jauh-jauh hari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memang telah bekerjasama dengan tim Satgas Saber Pungli untuk menyikapi konflik pada PPDB. Salah satunya, dengan memberikan pembinaan terhadap seluruh kepala sekolah, SMA, SMK dan SLB baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Kabupaten/Kota) Bekasi, pada Selasa (21/6/2022).

“Sehingga kejadian OTT SMKN 5 Bandung merupakan tindak lanjut kerja sama yang dilakukan kami dengan tim Satgas Saber Pungli untuk mencegah segala bentuk pungutan liar,” katanya.

Terkait kejadian OTT di SMKN 5 Kota Bandung sendiri, Dedi Supandi mengatakan, pemberian sanksi masih menunggu hasil dari gelar perkara. Di mana, kata dia, berdasarkan gelar perkara tersebut akan keluar sanksi, baik itu ringan, sedang maupun berat.

“Untuk yang seberat-beratnya, akan diberhentikan dari PNS. Kalau ringan berupa teguran. Nah sanksi sedang, bisa turun pangkat atau dicopot jabatan di sekolah,” katanya.

Dedi memastikan, OTT pada oknum yang diduga melakukan pungli saat PPDB 2022 di Jawa Barat ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

“Jadi arahan yang pertama jangan ada pungli di THR atau tunjangan hari raya dan kedua jangan ada juga pungli di PPDB,” tegasnya.(*/He)

SIDOARJO – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memastikan stok hewan kurban cukup dan dalam kondisi sehat. Hal itu disampaikan saat mengunjungi kandang sapi potong siap kurban di Dusun Wonokayun, Desa Wonokarang, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jumat (17/6/2022). Di sana, ada 0 ekor sapi potong yang dinyatakan sehat dan siap untuk dijadikan hewan kurban.

Usai berkeliling kandang meninjau hewan kurban dan berbincang dengan peternak, Khofifah memuji kebersihan dan kelayakan kandang sapi di lokasi tersebut. Menurutnya, kandang sangat terjaga kebersihannya dan menandakan bahwa masih banyak kandang yang seluruh sapinya terpantau sehat dan aman. Khususnya untuk hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1443 H atau Juli 2022.

“Jadi di titik-titik di mana ada kekhawatiran penyakit PMK, perlu ada konfirmasi bahwa ada kandang-kandang yang semua sapinya dalam keadaan sehat dan bisa dimanfaatkan sebagai hewan kurban. Seperti yang ada di sini,” ungkap Khofifah dalam siaran pers yang diterima redaksi.

Lebih lanjut, Khofifah juga bahwa stok hewan ternak di Jatim dalam kondisi yang cukup dalam skala regional. Hal itu telah dibahas dan dipetakan bersama dalam rakor terintegrasi bersama Forkopimda Jatim dan kabupaten/kota.

“Pada saat rakor yang lalu, kami sudah melakukan pemetaan detail terkait stok untuk hewan kurban. Kami pastikan stok hewan kurban cukup secara regional. Untuk memudahkan akses hewan kurban, masing-masing kabupaten/kota dapat menyiapkan titik sentra pemasaran hewan kurban dengan tanda otoritas veteriner setempat yang membuktikan ternak tersebut sehat,” tegasnya.

Misalnya, ada kabupaten kota tertentu yang memang harus disuplai dari daerah lain. Khofifah menegaskan bahwa harus ada kontrol masing- masing otoritas veteriner. Dalam SE Gubernur Nomor 524/6359/122.3/2022 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut Dan Kuku Pada Ternak di Jawa Timur disebutkan, lalu lintas hewan antarwilayah harus disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan yang dikeluarkan pejabat berwenang.

Otoritas veteriner setempat memiliki tugas melakukan verifikasi apakah hewan yang akan dikirim antardaerah itu sehat dan aman untuk dilakukan transfer atau pengiriman.

“Jadi lalu lintas hewan ternak antarkabupaten/kota yang menentukan boleh tidaknya melintas adalah otoritas veteriner kabupaten/kota,” urai Khofifah.

Selain itu, dalam SE juga diatur bahwa lalu lintas hewan ternak yang dimungkinkan membawa PMK pada ternak diatur berdasarkan status wilayah. Ada status Wilayah Bebas, Wilayah Terduga, Wilayah Tertular, dan Wilayah Wabah.

Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) atau Sertivikat Verteriner (SV) untuk lalu lintas hewan ternak antarwilayah dalam kabupaten/Kota ditetapkan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk lalu lintas hewan dan produk hewan antarprovinsi ditetapkan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi.

Selanjutnya, Khofifah berpesan kepada bupati/wali kota untuk menentukan sentra hewan-hewan kurban yang bisa diakses masyarakat. Ia juga meminta setiap sentra hewan kurban juga melewati assessment dari otoritas veteriner.

“Jadi setiap sentra ada penjelasan dan keterangan dari otoritas veteriner setempat bahwa ternak yang dijual di tempat itu dalam keadaan sehat. Saya rasa ini berseiring dengan surat edaran MUI bahwa yang boleh dijadikan hewan kurban adalah hewan yang sehat. Yang tentunya juga selain syarat-syarat seperti misalnya minimal usia 2 tahun, sudah tanggal gigi dan seterusnya,” tandasnya.

Masih sesuai SE Gubernur, di masa wabah PMK ini pemotongan hewan kurban dilakukan di Rumah Potong Hewan yang ditunjuk atau tempat pemotongan hewan kurban yang telah direkomendasikan pejabat otoritas veteriner. Khofifah juga secara khusus berpesan pada bupati dan wali kota agar menyiapkan tenaga kesehatan hewan dan petugas peternakan lainnya yang terkait untuk melakukan pemeriksaan sebelum pemotongan (antemortem) dan setelah pemotongan (postmortem) di tempat-tempat pemotongan hewan kurban.

“Aturan teknis yang mendetail ini penting sekali demi menjaga keamanan dan kesehatan atas hewan kurban yang nantinya dikonsumsi masyarakat,” pungkas Khofifah.

Terkait ketersediaan dan ketercukupan ternak kurban, Pemprov Jatim tahun ini menyiapkan beberapa jenis hewan kurban. Meliputi sapi potong, kambing dan domba. Khusus untuk sapi potong yang tersedia di Jatim berjumlah 108.136 ekor, kambing 296.672 ekor dan domba 120.265 ekor.

Sedangkan untuk kebutuhan hewan kurban pada 2022 di Jatim diperkirakan sebanyak 408.645 ekor. Di antaranya sapi potong sebanyak 74.817 ekor. Artinya masih ada surplus sebanyak 33.319 ekor. Kemudian kambing kebutuhannya untuk kurban sebanyak 276.987 ekor. Artinya masih surplus 19.685 ekor. Terakhir, kebutuhan kurban domba diperkirakan sebanyak 48.351 ekor atau masih surplus 71.914 ekor.(*/Gi)

SUKABUMI – Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Tauchid Jatmiko mengatakan, penghapusan tenaga honorer bertujuan membenahi sistem kepegawaian pada pemerintah. Menurut Tauchid, banyak tenaga honorer yang diangkat untuk diperbantukan di pemerintahan, tetapi upah atau gaji yang diberikan kepada mereka banyak yang tidak layak seperti di bawah upah minimum regional (UMR).

“Kami luruskan, bahwa penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan ini karena pemerintah pusat ingin sistem kepegawaian,” katanya di sela kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 BKN yang di Kota Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (17/6/2022).

Selain itu, ia mengatakan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan hanya ada dua kategori aparatur sipil negara yaitu PNS dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Karena itu, pegawai di luar kategori itu harus dipekerjakan berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan digaji sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR).

Dengan demikian, tenaga yang diperkerjakan tidak tergolong kepada PNS ataupun P3K maka yang bersangkutan harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan karena kaitannya terhadap gaji dan hak-hak lainnya. “Yang sekarang ingin dibenahi oleh pemerintah adalah keberadaan pegawai yang digaji tidak sesuai dengan UMR, maka kami ingin menghilangkan itu sehingga pegawai itu harus dimasukakn dalam lingkungan UU 5/2014 tentang ASN atau UU Ketenagakerjaan sehingga gajinya bisa sesuai UMR,” tambahnya.

Sementara, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi mengatakan, pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat. Namun, ia telah menyampaikan beberapa rekomendasi melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) agar didapatkan solusi yang tepat.(*/Ya)

SEMARANG – Peristiwa banjir rob atau air pasang yang melimpas ke daratan dengan ketinggian 2 meter lebih melanda kawasan pesisir Kota Semarang, Jawa Tengah. Rob khususnya daerah di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas.

“Ketinggian banjir rob yang bersamaan dengan gelombang tinggi hari ini tercatat 210 centimeter,” kata Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Retno Widyaningsih di Semarang, Senin (23/5/2022).

Ia menyebut banjir rob dan gelombang tinggi yang terjadi akibat siklus akhir bulan setelah purnama dan bumi dengan bulan dalam posisi terdekat ini juga melanda kawasan pesisir di Kabupaten Rembang, Pati, Demak, Pekalongan hingga Tegal. “Adanya banjir rob dan gelombang tinggi yang mulai sekitar pukul 13.00 WIB ini menyebabkan limpasannya ke daratan terasa cukup deras,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari sekitar lokasi kejadian, banjir rob di Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas ini diperparah dengan adanya tanggul yang jebol sehingga area yang terdampak cukup luas.

Sebelumnya, Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas telah mengeluarkan peringatan dini terkait dengan banjir rob dan gelombang tinggi kepada masyarakat. “Peringatan banjir rob dan gelombang tinggi kami keluarkan untuk tanggal 23-24 Mei 2022,” kata Retno.

Koordinator Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang Ganis Erutjahjo menambahkan, tinggi gelombang di wilayah Pantura Jateng sampai Laut Utara Jateng pada tiga hari ke depan berkisar 125-200 cm. “Gelombang tinggi tersebut mendorong air laut melimpas ke daratan sehingga pada saat titik puncak pasang yang ditambah dorongan air laut otomatis menambah ketinggian dari air pasang yang berimbas pada luasnya area terdampak saat ini,”katanya.(*/D To)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program Mudik Bareng Gratis seiring diperbolehkannya masyarakat melaksanakan mudik lebaran idul fitri 1443 H. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, program Mudik Bareng Gratis bakal dilaksanakan pada 28 April 2022. Program itu memfasilitasi pemudik dengan tujuan 15 kabupaten/ kota di Jatim.

Adapun rincian tujuan dan rute keberangkatan yang disediakan yaitu Surabaya-Tulungagung, Surabaya-Trenggalek, Surabaya-Magetan, Surabaya-Madiun, Surabaya-Ngawi, Surabaya-Ponorogo, Surabaya Pacitan, dan Surabaya-Jember. Kemudian Surabaya-Jember-Banyuwangi, Surabaya-Situbondo-Banyuwangi, Surabaya-Tuban, Surabaya-Sumenep, Surabaya-Bojonegoro, Surabaya-Bondowoso, Surabaya-Malang-Blitar, dan Surabaya-Nganjuk.

Khofifah menjelaskan, untuk seluruh rute, titik keberangkatan dipusatkan dari halaman kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. “Bagi warga masyarakat yang mengikuti program Mudik Bareng Gratis ini dipastikan gratis alias bebas biaya. Syarat utamanya adalah sudah disuntik vaksin booster,” kata Khofifah, Rabu (20/4/2022).

Khofifah mengatakan, untuk poses pendaftaran program Mudik Bareng Gratis dibuka mulai 21-24 April 2022. Pendaftaran bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa dilakukan secara online di alamat mudikgratis.dishub.jatimprov.go.id. dengan berkas yang diperlukan untuk mendaftar yaitu fotokopi KTP dan KK.

Kemudian juga bisa mendaftar melalui operator di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jatim yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 268 Surabaya, mulai 22-27 April 2022 pada pukul 08.00 – 16.00 WIB. Syarat yang harus dipenuhi sama dengan sistem online.

Setelah proses pendaftaran selesai, lanjut Khofifah, Dinas Perhubungan Jatim kemudian melakukan verifikasi berkas pada 22-27 April 2022. Khofifah pun mengajak masyarakat melakukan vaksin dosis ketiga atau vaksin booster agar bisa mengikuti program Mudik Bareng Gratis tersebut.

Pemprov Jatim, kata Khofifah, juga menyediakan fasilitas percepatan vaksinasi booster di sejumlah titik. Seperti di Kantor Pemprov Jatim dan juga di Masjid Nasional Al-Akbar. Selain itu, masyarakat juga bisa divaksin dengan mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.(*/Gio)

JOMBANG  – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga pasokan air tanah sekaligus menjaga keseimbangan alam dengan penanaman pohon.

“Di peringatan Hari Air Sedunia ini, mari satukan semangat bersama untuk mengilhami bahwa sumber daya air adalah sumber kehidupan yang harus kita jaga dan lestarikan keberlanjutannya,” kata Gubernur Khofifah.

Ia berharap, masyarakat memberikan perhatian lebih pada sumber daya air yang tersembunyi. Guna memaksimalkan dan mengoptimalkan pelestarian air tanah, pemerintah terus menggencarkan penanaman pohon sehingga bisa membantu ketersediaan dan ketercukupan air tanah.

Menurut Khofifah, sumber air tanah memiliki makna yang sangat penting tetapi belum sepenuhnya semua pihak memberikan perhatian dalam menjaganya. Peringatan Hari Air Sedunia di tingkat global tahun ini juga dijadikan momen menjelaskan peran vital air tanah dalam sistem air dan sanitasi, pertanian, industri, ekosistem, dan adaptasi perubahan iklim.

“Sangat penting mengeksplorasi, melindungi, dan menggunakan air tanah secara berkelanjutan menjadi inti untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Agar ekosistem alam kita bisa terus terjaga,” kata Khofifah.

Menjaga keseimbangan ekosistem, lanjut dia, tidak hanya akan berimbas pada keberlangsungan alam, melainkan juga kelangsungan hidup manusia hingga masa yang akan datang.

“Dengan menanam pohon yang masif di kawasan hulu akan menjaga kontinuitas pasokan air tanah. Pohon-pohon yang kita tanam memberikan kemampuan untuk meningkatkan peresapan air tanah. Penanaman pohon di daerah hulu insya Allah upaya efektif kita untuk menjaga keseimbangan alam,” kata dia.

Ia juga menambahkan, sumber daya air tanah yang berlimpah juga harus terus dikelola secara berkelanjutan sehingga menjadi sumber daya inti dalam kondisi adaptasi perubahan iklim. Terlebih, saat ini air tanah merupakan sumber air yang bersifat conjunctive use, digunakan bersama sama secara bijak dengan air permukaan.

“Guna melestarikan sumber air tanah, diperlukan upaya konservasi yang terintegrasi. Pengambilan air tanah harus diimbangi dengan berbagai tindakan konservasi seperti pelestarian Hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), membuat bangunan penahan erosi, membuat sumur resapan dan biopori serta penanaman pohon,” kata Khofifah.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar peringatan Hari Air Sedunia tingkat nasional dengan melakukan penanaman pohon secara masif dan serentak yang berpusat di Bendungan Semantok, Kabupaten Nganjuk.

Khusus di Bendungan Semantok dilakukan penanaman sebanyak 1.500 pohon dengan jenis pohon dan buah Alpukat Aligator, buah Sawo, Bambu Petung, Mangga, Rambutan, Aren dan lain-lain.

Penanaman pohon juga dilakukan secara serentak dengan total bibit pohon yang ditanam pada peringatan Hari Air Sedunia ke-30 Tahun 2022 Provinsi Jatim sebanyak 51.375 bibit pohon di 33 lokasi baik balai, dinas, upt serta di kabupaten maupun kota.

Tak hanya itu, khusus di peringatan Hari Air Sedunia tahun 2022 tingkat nasional, juga dilakukan tebar bibit ikan jenis Mujaer, Nila, Gurami, Ikan Mas dan Ikan Koi sebanyak 238.500 ekor di 15 lokasi yang tersebar di Jatim.

Pada peringatan Hari Air Sedunia di Bendungan Semantok ini juga terhubung secara virtual dengan tempat acara peringatan Hari Air Sedunia tingkat nasional yang dilaksanakan di bendungan Randu Gunting Blora Jawa Tengah. Dengan total peserta 1.500 orang baik offline maupun daring.

Sementara itu, melalui tayangan virtual, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan, penyusunan program infrastruktur pemberdayaan air dilakukan secara terpadu agar semua masyarakat Indonesia mendapatkan air tanpa terkecuali.

Ia mengatakan, pada peringatan Hari Air Dunia ke-30 ini, memiliki makna dan bagian dari kampanye utamanya rumah ke rumah untuk bersama sama menjaga lingkungan rumah lewat merawat air dengan baik.

Perilaku dan sikap terhadap pemanfaatan terhadap pemanfaatan air akan menjadi timbal balik bagi ketersediaan air pada ekosistem yang lebih luas. “Saya berharap ke depan tidak berhenti pada kegiatan penanaman pohon, karena alam membutuhkan kesadaran dari umat manusia untuk merawat dan menjaga keberlangsungan hidup pohon,” kata dia.

Turut hadir secara langsung di lokasi Bendungan Semantok Nganjuk, Pelaksana Tugas Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Pj. Sekdaprov Jatim Wahid Wahyudi, Forkopimda Kab. Nganjuk dan beberapa Kepala OPD di Lingkup Pemprov Jatim maupun Kab. Nganjuk.(*/Gi)