Berita Daerah

SUKABUMI – Terobosan yang dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz, (20/11), menghapus keberadaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Surat yang sebelumnya diperuntukan bagi ribuan kepala keluarga (KK) warga miskin, ternyata terkesan telah dipergunakan oknum warga yang tidak berhak.

“Karena disinyalir, SKTM digunakan warga yang tidak berhak, maka keberadaannya dihapuskan. Sehingga ketika PLN meminta agar dikeluarkan SKTM bagi warga tidak mampu, kami menolak.

Tidak perlu lagi, cukup dengan kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah bagi warga miskin,” kata Mohmad Muraz,(20/11).

Sedangkan bagi yang masuk kriteria miskin tapi belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kata Muraz, warga akan dikoordinir didaftarkan pada program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) program yang dianggarkan dari alokasi pemerintah daerah.

“Mereka akan memperoleh bantuan dari program Pandu Gembita sebelum didaftarkan untuk mendapatkan KIS. Tapi keberadaan mereka sangat diprioritaskan,” tandasnya. (*Yan)

SUKABUMI – Sekitar 30 ribu hektare di Kabupaten Sukabumi merupakan lahan kritis. Setiap tahun Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) menargetkan bisa merehabilitasi sekitar 5.000 hektare.

Kepala Dishutbun Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman menjelaskan luasan lahan yang terdegradasi mencapai sekitar 30 ribu hektare. Data lahan kritis tersebut masih berubah-ubah. Bisa berkurang atau mungkin bisa lebih karena tergantung dari hasil pemotretan satelit.
“Tapi data terakhir yang kita miliki luasannya sekitar 30 ribu hektare,” kata Dadang.

Menurut Dadang, kondisi lahan saat ini sudah relatif membaik. Artinya, upaya-upaya merehabilitasi lahan terdegradasi terus digalakkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun dari pihak swasta melalui dana corporate social responsibility. “Upaya rehabilitasi di Jawa Barat menjadi target terbesar, salah satunya di Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah terluas di Pulau Jawa dan Bali,” jelasnya.

Kasubsi Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Koko Komarudin menyebutkan lahan yang termasuk zona rehabilitasi di TNGHS mencapai 8.000 hektare. TNGHS sudah merehabilitasi sekitar 2.000 hektare selama kurun 2010-2015. “Luas total pengelolaan lahan di TNGHS itu mencapai 113.000 hektare yang terbagi di tiga wilayah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri luasan pengelolaannya sekitar 30 ribu hektare,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah paling luas se- Pulau Jawa dan Bali. Data yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan, luas wilayah Kabupaten Sukabumi mencapai 4.146 kilometer persegi. Hampir separuhnya merupakan lahan hutan dan perkebunan. (*Dan)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

SERANG – Diusianya yang menginjak 15 tahun, Provinsi Banten masih dihantui bayangan penderita gizi buruk. Ironisnya, sekitar 500 balita yang terancam gizi buruk berada di Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten. Persoalan gizi buruk ini, Kecamatan Kasemen masih menjadi daerah yang banyak terdapat balita dengan gizi buruk.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan puskesmas, masih banyak balita yang memiliki berat badan kurang proporsional sesuai dengan usianya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis kepada wartawan, Selasa (6/10).

Persoalan tersebut, kata Toyalis, dikarenakan pengetahuan orangtua minim akan kebutuhan nutrisi untuk anak. Akibatnya, banyak balita mengalami kekurangan asupan gizi tiap hari. “Kasus ini terjadi di semua kecamatan di Kota Serang,” katanya.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh pada pertumbuhan anak. Menurut Toyalis, jika taraf ekonomi cukup, kebutuhan gizi tiap anggota keluarga pun terpenuhi. “Berbanding terbalik jika ekonominya dalam taraf kemiskinan, dengan penghasilan yang tidak menentu, akan berpengaruh pada kesehatan anggota keluarganya,” ungkapnya.

Kepala Puskesmas Kasemen, Teti Mulyani mengatakan hingga semester kedua tahun ini, pihaknya menemukan lima balita yang menderita gizi buruk. Kasus tersebut terjadi pada keluarga yang jumlah anaknya lebih dari lima orang, sementara kemampuan ekonomi bisa dikategorikan kurang mapan.

“Itulah sebabnya, penyediaan makanan sesuai kebutuhan bagi anak tidak dapat terpenuhi. Padahal, pada usia pertumbuhan balita sangat butuh asupan nutrisi secara tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Terpisah, Kasubag TU Puskesmas Kilasah, Kecamatan Kasemen, Atik Herawati mengaku pernah menangani kasus gizi buruk sebanyak tujuh orang. Kasus tersebut biasanya dialami oleh anak usia satu hingga lima tahun. Untuk menghindari gizi buruk, kata dia, pasien harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi. Yakni, susu, biskuit, dan makanan lain yang berserat serta mengandung banyak vitamin.

“Hal ini untuk meningkatkan kadar protein masuk ke tubuh penderita. Dengan begitu, diharapkan penyakitnya berangsur pulih,” pungkasnya. (*Sam)

BANTEN – Kemarau panjang yang terjadi selama ini mengakibatkan sebagian besar wilayah Provinsi Banten mengalami kekeringan. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, kekeringan terjadi di 80 Kecamatan di Provinsi Banten. Kekeringan di Provinsi Banten saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Kepala BPBD Banten, Komari mengatakan dengan kondisi seperti ini pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan yang semula 1 hingga 15 September diperpanjang dari 15 hingga 30 September 2015 mendatang. Untuk mengatasi dampak kekeringan, kata Komari, Pemprov Banten akan mengirimkan pasokan air bersih ke lokasi-lokasi yang mengalami kekeringan.

“Untuk masalah ini, BPBD Banten menyewa 74 unit tangki dari pihak ketiga dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 750 ribu per unit per hari,” jelas Komari.

Kendati demikian, lanjut Komari, pihaknya tetap menghawatirkan dengan kondisi sumber-sumber air yang semakin hari mulai berkurang. Dalam hitungannya, sudah hampir 50 persen mata air berkurang, seperti di pintu air 10 Tangerang yang biasa 400 tangki per harinya sekarang hanya tinggal 200 tangki per hari. Wilayah lain bahkan lebih parah, yaitu dalam posisi nol atau kosong seperti di Pelamunan, Sempu, dan Mauk.

“Yang masih ada sumber air yaitu di Baros, Pandeglang dan Serpong,” ungkapnya.

Dikatakan Komari, pemerintah melalui BNPB dan BPPT juga akan membantu hujan buatan. Hujan buatan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita dapat bantuan hujan buatan dengan metode penyemaian awan, terutama di wilayah Pantura dan Banten Selatan,” pungkasnya,(23/9).(*Eln)

SUKABUMI – Krisis air bersih di Kabupaten Sukabumi, (12/9) semakin meluas. Bahkan tiga pekan pejabat bupati Sukabumi, Achadiat Supratman, menyatakan darurat bencana krisis air bersih telah menerjang delapan belas kecamatan. Padahal sebelumnya, krisis air bersih hanya menerjang tiga belas kecamatan.

Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi telah melakukan pemetaan diperkiarakan akan terus bertambah. Potensi bencana menerjang kecamatan lainnya, sangat besar mengingat hampir seluruh debit sumber mata air, sungai dan sumur milik masyarakat berkurang.

“Dan kalaupun masih ada diperkirakan hanya akan bertahan hingga sepekan. Karena itu, diperkirakan wilayah yang mengalami krisis air akan bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun in,” kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, (12/9).

Sementara itu, kata Usman Susilo, status darurat bencana siaga kekeringan ditetapkan telah ditetapkan hingga November 2015 mendatang. Tapi jika musim kemarau lebih lama, maka statusnya akan diperpanjang hingga Desember mendatang. “Tapi kami berharap hujan akan segera tiba memasuki Oktober mendatang,” kata Usman Susilo.

Dari hasil pemetaan sementara, BPBD telah melakukan inventarisi sejumlah daerah krisis air bersih. Diantaranya, disejumlah desa di Kecamatan Cimanggu, Cidolog, Cidadap, Cikakak, Cikembar, Pabuaran, Palabuhanratu, Kalibunder, Bantargadung, Cireunghas, Gegerbitung, Cicurug, Cidahu, Nyalindung, dan di Kecamatan Ciemas.

Untuk mengatasi masalah krisis air bersih, kata Usman Susilo, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Hampir setiap hari BPBD menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua tangki berkapasitas 5.000 liter. “Airnya disuplai dari PDAM, kita yang menyalurkan ke warga yang membutuhkannya,” katanya

Karena keterbatasan sarana pendukung, kata Usman Susilo, hanya lima wilayah yang dibantu penyaluran air bersih. Diantaranya, di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Gegerbitung, Bantargadung, serta di Kecamatan Cireunghas.

“Sedangkan wilayah lainnya, relatif sulit dijangkau karena jarak dari sumber air ke daerah yang mengalami krisis air cukup jauh. Tapi kita bantu dengan pemasangan pipa, seperti di Kecamatan Ciemas,” katanya.

Pejabat Bupati Sukabumi Achadiat Supratman, mengatakan Pemkab Sukabumi telah berupaya meminimalisir dampak kekeringan. Termasuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi musim kemarau. Karena kemarau merupakan siklus tahunan, maka sangat diperlukan penanganan lebih serius.

“Perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan krisis air saat musim kemarau. Termasuk mengantisipasi bila musim kemarau panjang, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan berarti,”tutupnya. (*Yan)

CIREBON – Sedikitnya 7.500 hektare lahan pertanian di Kabupaten Cirebon yang ditanami hingga kini terancam puso akibat kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunnakhut) Kabupaten Cirebon Dedi Nurul, Minggu (16/8) menyebutkan, dari sekitar 53 ribu hektare, hanya 31.589 hektare yang bisa ditanami. Dari luas tersebut, setidaknya 3.517 hektare kekeringan.

“Ada potensi kekeringan seluas 7.565 hektare, hanya untuk perhitungan kerugian materil masih belum kami hitung,”katanya.

Kondisi itu, menurutnya, telah dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Distanbunakhut pun telah mengajukan kompensasi lahan puso bagi para petani kepada pemerintah pusat.

Namun, besaran kompensasinya belum diketahui.(*Rez)

KABANJAHE – Lahan pertanian petani yang ditanami cabai, tomat, wortel, jeruk, kubis, dan tanaman lainnya tampak tertutup dan mengering akibat timbunan material debu vulkanik yang keluar dari kawah Sinabung.

Erupsi dan awan panas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo menyebabkan ratusan hektare (ha) lahan pertanian di sejumlah wilayah terpapar debu. Lahan pertanian di Kecamatan Berastagi, Merdeka, dan Naman Teran terancam mengalami gagal panen (fuso).

Barunta Tarigan Petani di Desa Gajah, Kecamatan Berastagi, mengatakan, akibat dihujani debu vulkanik buah tomat miliknya yang tinggal menunggu hari untuk dipanen harus dibersihkan sebelum mengalami kerusakan.

“Apabila tidak dibersihkan, buahnya akan jatuh dan membusuk. Tentunya sangat berpengaruh terhadap penjualan. Apalagi jelang Lebaran saat ini harga tomat mengalami kenaikan hingga Rp 9.000/ kilogram (kg). Sungguh berat cobaan yang diberikan Tuhan sejak tahun 2010 lalu,” kata Tarigan,Sabtu (20/6).

Dia mengatakan, dengan kondisi seperti itu dirinya berharap-harap cemas menunggu produk pertaniannya siap panen. Sebab, buah tomat sangat sensitif bila terkena debu.

“Sedikit saja kena debu vulkanik, baik buah, batang maupun daun langsung layu.” jelasnya.(*Yan)

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan kembali memasang 300 wifi gratis di masjid,taman dan balai RW.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui ketidakjelasan kesepakatan Pemkot Bandung dengan pihak ketiga yang pertama bekerjasama untuk penyediaan WiFi gratis. Sehingga memang banyak WiFi yang saat ini tidak bisa digunakan.

“Kalau dulu itu tidak jelas memasang untuk berapa tahun dan perawatannya bagaimana, kurang didetilkan. Kalau yang ini menggaransi 3 tahun sudah jelas,” katanya di Balai Kota Bandung, Kamis (18/6).

Tahun 2014 lalu, Pemkot Bandung mendapat bantuan hibah WiFi gratis dari pihak ketiga. Namun fasilitas koneksi cepat gratis itu sering dikeluhkan warga karena kerap mati. Diklaim ada 5.000 titik fasilitas publik di Kota Bandung yang sudah dipasang WiFi. Lalu saat ini bagaimana kondisi fasilitas Wi-Fi itu?

“Yang lama masih ada. Nanti kita cek yang harus dire-connect (dikoneksi ulang-red). Karena dulu tidak didetilkan hibahnya bagaimana,” pungkasnya.(*Yan)

MAKASSAR – Akibat meluapnya sungai Walenae dan Danau Tempe mengakibatkan banjir dengan ketinggian satu meter merendam Kelurahan Salomengraleng dan Kelurahan Laelo Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Sudah dua pekan lamanya banjir terjadi di wilayah tersebut, hingga kini warga masih mengharapkan bantuan pemerintah setempat.

Darwis, warga Kelurahan Salomengraleng mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memberikan bantuan meskipun banjir telah merendam selama dua pekan, bantuan dari pemerintah belum juga datang.

“Kami berharap pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk apa pun,” kata Darwis, Rabu (17/6)

Meski terkendala alat transportasi perahu, kaum ibu bergerombol melintasi banjir menuju ke kota untuk berbelanja. Mereka nekat menerjang banjir lantaran persediaan makanan dalam rumah mereka telah menipis. Apalagi malam nanti sahur pertama Bulan Ramadan.(*Dar)