Berita Daerah

MALANG – Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Bromo, Ahmad Subhan mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Bromo sejak pagi hingga siang hari terus meningkat, kondisi kepulan asap yang keluar dari kawah juga mengalami perubahan warna, menjadi berwana kelabu hingga hitam.

“Pada hari-hari sebelumnya, asap yang keluar berwarna kelabu dan kecokelatan,” katanya.

Sejak hari Jumat (11/12/2015) pagi hingga siang hari, gempa tremor di Gunung Bromo terjadi antara 3-24 mm, dengan dominasi di angka 6 mm.Sebelumnya tercatat gempa tremor mencapai antara 3-23 milimeter (mm), dengan dominasi pada angka 5 mm.

Hujan abu vulkanik juga berdampak pada aktivitas di Bandara Abdulrachman Saleh Malang. Otoritas bandara terpaksa menutup seluruh penerbangan mulai, Jumat (11/12/2015) pukul 09.30 WIB sampai dengan Sabtu (12/12/2015) pukul 09.30 WIB.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Suharno menyebutkan, penghentian seluruh aktivitas penerbangan ini, dilaksanakan sesuai dengan Notam yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

“Kami tinggal menjalankan saja, karena hal ini dilakukan demi keselamatan penerbangan,” terangnya.

Berdasarkan Notam tersebut, menurut Suharno, disebutkan bahwa ada abu vulkanik di atas udara Bandara Abdulrachman Saleh, sehingga membahayakan aktivitas penerbangan.

“Hujan abunya sendiri, baru kami rasakan sekitar pukul 11.30 WIB. Hujan abunya sangat tipis,” katanya.

Dia menyatakan, kegiatan penerbangan sipil ini akan ditutup hingga hari Sabtu (12/12/2015) pukul 09.30 WIB. Pembukaan kembali aktivitas penerbangan sipil, masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Perhubungan, dengan melihat kondisi yang terjadi di udara.(*Bag)

GARUT – Jumlah warga Garut yang tercatat mengidap HIV/AIDS di Kabupaten Garut terus bertambah, setelah pada bulan Oktober lalu ada 425 orang yang tercatat, maka di bulan November ini bertambah lagi 10 orang, sehingga jumlah penderita total yang tercatat di Kabupaten Garut kini ada 435 orang.

‪Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Garut, Denden Supresiana, mengatakan penambahan jumlah pengidap di bulan November menjadi rekor terbanyak pada tahun ini. Biasanya setiap bulan saat mengadakan tes HIV/AIDS hanya ditemukan tiga sampai lima orang yang terpapar.‬

‪”Bulan November ini jadi bulan peningkatan yang sangat signifikan pada tahun ini. Soalnya ditemukan hingga 10 orang yang terpapar,” kata Denden, saat diwawancarai pada Jumat (4/12).‬

‪Denden mengatakan pada Hari AIDS sedunia merupakan ajang seremonial saja yang diperingati setiap tahunya. Namun yang penting dari momentum hari AIDS sedunia menghilangkan stigma negatif yang selalu disandangkan pada terpapar HIV/AIDS.‬

‪Padahal menurut Denden, penularan HIV/AIDS tidak mudah dan sangat gampang untuk dihindari. Jadi perlu adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai penyakit tersebut.‬

‪”Penyebaranya melalui tiga cairan, yakni sperma, darah dan air susu ibu. Selain dari itu penyebarannya tidak akan tertular serta sangat mudah untuk menghindari,” ucapnya.‬

‪Denden juga menambahkan, stigma negatif tersebut justru sangat mengkhawatirkan bagi para terpapar HIV/AIDS. Karena lingkungan sosial yang tidak kondusif akan membuat pengidapnya tidak bisa berkembang.‬

‪Menurutnya banyak kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Sampai saat ini, kata Denden, pihaknya masih berusaha menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap terpapar HIV/AIDS.‬

‪Penyebaran HIV/AIDS, menurut Denden hampir merata di 26 Kecamatan di Kabupaten Garut. “Sampai saat ini untuk mematahkan stigma negatif pada terpapar HIV/AIDS memang terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.‬

‪Kekhawatiran dari masyarakat dinilai hal yang wajar karena takut tertular. Jadi diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. (* Asp D)

YOGYAKARTA – Pembangunan Taman Parkir Portable Abu Bakar Ali (TPP ABA) telah memasuki tahap finishing. Diperkirakan, proyek yang menghabiskan dana Rp 21,9 miliar ini akan selesai pada 15 Desember 2015.

Tempat parkir ini akan dioperasikan pada 2016. Jadi, kawasan Malioboro akan steril dari kendaraan bermotor.

Konsultan CV Multi Citra Graha selaku kontraktor proyek ini, Yunan mengatakan, TPP ABA memiliki tiga lantai. Rinciannya lantai pertama untuk parkir mobil dan bus dengan kapasitas 40-50 kendaraan, sementara lantai 2 dan 3 masing-masing dapat menampung sekitar 1.000 kendaraan.

“Selain itu di lantai satu dan satu setengah memiliki kios yang dipergunakan untuk pedagang lama yang kiosnya dulu kita bongkar. Di sana kita sediakan 76 kios dengan luas 2,2 meter x 1,6 meter,” ujar Yunan.

Untuk fasilitas TPP ABA, lanjut dia akan memiliki tiga toilet di lantai satu. Dua di antaranya merupakan toilet yang sebelumnya sudah ada, ditambah sebuah toilet yang ramah difabel. Di TPP ABA juga terdapat mushola yang sebelumnya sudah ada, ditambah ruang laktasi dan P3K di sisi timur.

Sementara untuk pintu masuk kendaraan bus dan mobil, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab, Dinas Perhubungan DIY mengubah rencana yang ditetapkan di awal. Sedang untuk kendaraan roda dua, masuk melalui pintu selatan dan keluar dari pintu timur.

“Pengerjaan yang kami lakukan sejak Juni 2015 ini sudah hampir selesai. Ini tinggal melakukan pemasangan pagar pengaman untuk jalan naik ke lantai 2 dan 3, pengecatan, dan finishing kios,” turunya.

Meskipun demikian dengan hampir selesainya pengerjaan TPP ABA membuat kekhawatiran tersendiri bagi juru parkir. Sebab selain kendaraan, juru parkir juga akan dipindah ke sana. Mereka takut dengan pindahnya lahan parkir, kesejahteraan juru parkir menjadi berkurang.

Salah seorang juru parkir, Nova Monel (35) mengaku, hingga saat ini dirinya belum mendapat informasi terkait pemindahan kantong parkir seluruhnya. Saat sosialisasi terakhir dengan seluruh juru parkir, kabar pemindahan tersebut belum didengungkan.

“Belum ada sosialisasi. Kemarin terakhir ketemu hanya membicarakan soal tarif parkir. Kalau dipindah, kita tidak setuju,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUP ESDM DIY, Muhammad Mansur ST MSi memastikan, jika TPP ABA selesai pada akhir tahun ini, seluruh parkir di kawasan Malioboro beserta juru parkirnya akan dipindahkannya ke sana. Jika telah dipindahkan, pihaknya akan merevitalisasi kawasan Maliboro.

“Kita akan lakukan revitalisasi Malioboro sesuai grand desain yang kami pamerkan di Benteng Vredeburg. Mau tidak mau juru parkir harus mau ke Abu Bakar Ali, ini kata Ngarso Dalem (Sri Sultan Hamengku Buwono X),” tandasnya. (*A Rus)

BANDUNG – Pemprov Jawa Barat mendorong percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang menjadi bagian Tol Non Trans-Jawa.

“Kami berkepentingan mengevaluasi kondisi di lapangan, mengingat Tol Bocimi merupakan bagian dari 14 jalan tol non-trans Jawa yang pembangunanya harus dipercepat,” kata Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Jawa Barat, (20/10).

Kata Iwa, kemacetan di kawasan Bocimi sudah sangat parah, sehingga diperlukan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Diharapkan, pembangunan Tol Bocimi menjadi solusinya.

“Bahkan Tol Bocimi sudah lama tidak selesai. Padahal apabila ada hambatan terkait infrtastruktur dampaknya eksponensial oleh karena itu infrastruktur yang dibangun harus serius,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, pembangunan Tol Bocimi sepanjang 54 kilometer tersebut, sudah berjalan cukup baik. Di mana pembebasan lahan untuk tahap satu, sudah mencapai 92% dari kebutuhan 144 hektar.

“Ini artinya sudah 133 hektare, namun dari rencana 6,118 persen, progres fisik realisasinya baru 3,18 persen. Kemudian ada minus 3,08 persen,” ujar Iwa.

Menurut Iwa, walaupun sudah mencapai 92%, namun sejumlah titik masih belum dibebaskan. Di mana titik tersebut tergolong vital. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat, Pemda Bogor serta Pemkab Sukabumi berkomitmen untuk membantu percepatan proses pembebasan lahan demi mengejar target.

“Sehingga semua pihak untuk membantu sepenuhnya, jangan sampai ada yang menyandera dalam artian mengajukan harga yang tidak wajar. Saya berharap masyarakat mendukung penuh,” kata Iwa.

Masih menurut Iwa, Pemprov Jabat akan mengambil langkah taktis guna mempercepat proses pembebasan lahan terkait perizinan utilitas milik PLN, PDAM, dan PT KAI.

“Untuk perizinan soal pembangunan jembatan di salah satu paket konstruksi ke Dirjen PSDA menurutnya akan turut diakselerasi. Akan ada rapat lanjutan agar ada verifikasi detil untuk proses selanjutnya,” tandasnya.(*Asp)

SUKABUMI – Terobosan yang dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz, (20/11), menghapus keberadaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Surat yang sebelumnya diperuntukan bagi ribuan kepala keluarga (KK) warga miskin, ternyata terkesan telah dipergunakan oknum warga yang tidak berhak.

“Karena disinyalir, SKTM digunakan warga yang tidak berhak, maka keberadaannya dihapuskan. Sehingga ketika PLN meminta agar dikeluarkan SKTM bagi warga tidak mampu, kami menolak.

Tidak perlu lagi, cukup dengan kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah bagi warga miskin,” kata Mohmad Muraz,(20/11).

Sedangkan bagi yang masuk kriteria miskin tapi belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kata Muraz, warga akan dikoordinir didaftarkan pada program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) program yang dianggarkan dari alokasi pemerintah daerah.

“Mereka akan memperoleh bantuan dari program Pandu Gembita sebelum didaftarkan untuk mendapatkan KIS. Tapi keberadaan mereka sangat diprioritaskan,” tandasnya. (*Yan)

SUKABUMI – Sekitar 30 ribu hektare di Kabupaten Sukabumi merupakan lahan kritis. Setiap tahun Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) menargetkan bisa merehabilitasi sekitar 5.000 hektare.

Kepala Dishutbun Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman menjelaskan luasan lahan yang terdegradasi mencapai sekitar 30 ribu hektare. Data lahan kritis tersebut masih berubah-ubah. Bisa berkurang atau mungkin bisa lebih karena tergantung dari hasil pemotretan satelit.
“Tapi data terakhir yang kita miliki luasannya sekitar 30 ribu hektare,” kata Dadang.

Menurut Dadang, kondisi lahan saat ini sudah relatif membaik. Artinya, upaya-upaya merehabilitasi lahan terdegradasi terus digalakkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun dari pihak swasta melalui dana corporate social responsibility. “Upaya rehabilitasi di Jawa Barat menjadi target terbesar, salah satunya di Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah terluas di Pulau Jawa dan Bali,” jelasnya.

Kasubsi Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Koko Komarudin menyebutkan lahan yang termasuk zona rehabilitasi di TNGHS mencapai 8.000 hektare. TNGHS sudah merehabilitasi sekitar 2.000 hektare selama kurun 2010-2015. “Luas total pengelolaan lahan di TNGHS itu mencapai 113.000 hektare yang terbagi di tiga wilayah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri luasan pengelolaannya sekitar 30 ribu hektare,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah paling luas se- Pulau Jawa dan Bali. Data yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan, luas wilayah Kabupaten Sukabumi mencapai 4.146 kilometer persegi. Hampir separuhnya merupakan lahan hutan dan perkebunan. (*Dan)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

SERANG – Diusianya yang menginjak 15 tahun, Provinsi Banten masih dihantui bayangan penderita gizi buruk. Ironisnya, sekitar 500 balita yang terancam gizi buruk berada di Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten. Persoalan gizi buruk ini, Kecamatan Kasemen masih menjadi daerah yang banyak terdapat balita dengan gizi buruk.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan puskesmas, masih banyak balita yang memiliki berat badan kurang proporsional sesuai dengan usianya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis kepada wartawan, Selasa (6/10).

Persoalan tersebut, kata Toyalis, dikarenakan pengetahuan orangtua minim akan kebutuhan nutrisi untuk anak. Akibatnya, banyak balita mengalami kekurangan asupan gizi tiap hari. “Kasus ini terjadi di semua kecamatan di Kota Serang,” katanya.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh pada pertumbuhan anak. Menurut Toyalis, jika taraf ekonomi cukup, kebutuhan gizi tiap anggota keluarga pun terpenuhi. “Berbanding terbalik jika ekonominya dalam taraf kemiskinan, dengan penghasilan yang tidak menentu, akan berpengaruh pada kesehatan anggota keluarganya,” ungkapnya.

Kepala Puskesmas Kasemen, Teti Mulyani mengatakan hingga semester kedua tahun ini, pihaknya menemukan lima balita yang menderita gizi buruk. Kasus tersebut terjadi pada keluarga yang jumlah anaknya lebih dari lima orang, sementara kemampuan ekonomi bisa dikategorikan kurang mapan.

“Itulah sebabnya, penyediaan makanan sesuai kebutuhan bagi anak tidak dapat terpenuhi. Padahal, pada usia pertumbuhan balita sangat butuh asupan nutrisi secara tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Terpisah, Kasubag TU Puskesmas Kilasah, Kecamatan Kasemen, Atik Herawati mengaku pernah menangani kasus gizi buruk sebanyak tujuh orang. Kasus tersebut biasanya dialami oleh anak usia satu hingga lima tahun. Untuk menghindari gizi buruk, kata dia, pasien harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi. Yakni, susu, biskuit, dan makanan lain yang berserat serta mengandung banyak vitamin.

“Hal ini untuk meningkatkan kadar protein masuk ke tubuh penderita. Dengan begitu, diharapkan penyakitnya berangsur pulih,” pungkasnya. (*Sam)

BANTEN – Kemarau panjang yang terjadi selama ini mengakibatkan sebagian besar wilayah Provinsi Banten mengalami kekeringan. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, kekeringan terjadi di 80 Kecamatan di Provinsi Banten. Kekeringan di Provinsi Banten saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Kepala BPBD Banten, Komari mengatakan dengan kondisi seperti ini pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan yang semula 1 hingga 15 September diperpanjang dari 15 hingga 30 September 2015 mendatang. Untuk mengatasi dampak kekeringan, kata Komari, Pemprov Banten akan mengirimkan pasokan air bersih ke lokasi-lokasi yang mengalami kekeringan.

“Untuk masalah ini, BPBD Banten menyewa 74 unit tangki dari pihak ketiga dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 750 ribu per unit per hari,” jelas Komari.

Kendati demikian, lanjut Komari, pihaknya tetap menghawatirkan dengan kondisi sumber-sumber air yang semakin hari mulai berkurang. Dalam hitungannya, sudah hampir 50 persen mata air berkurang, seperti di pintu air 10 Tangerang yang biasa 400 tangki per harinya sekarang hanya tinggal 200 tangki per hari. Wilayah lain bahkan lebih parah, yaitu dalam posisi nol atau kosong seperti di Pelamunan, Sempu, dan Mauk.

“Yang masih ada sumber air yaitu di Baros, Pandeglang dan Serpong,” ungkapnya.

Dikatakan Komari, pemerintah melalui BNPB dan BPPT juga akan membantu hujan buatan. Hujan buatan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita dapat bantuan hujan buatan dengan metode penyemaian awan, terutama di wilayah Pantura dan Banten Selatan,” pungkasnya,(23/9).(*Eln)

SUKABUMI – Krisis air bersih di Kabupaten Sukabumi, (12/9) semakin meluas. Bahkan tiga pekan pejabat bupati Sukabumi, Achadiat Supratman, menyatakan darurat bencana krisis air bersih telah menerjang delapan belas kecamatan. Padahal sebelumnya, krisis air bersih hanya menerjang tiga belas kecamatan.

Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi telah melakukan pemetaan diperkiarakan akan terus bertambah. Potensi bencana menerjang kecamatan lainnya, sangat besar mengingat hampir seluruh debit sumber mata air, sungai dan sumur milik masyarakat berkurang.

“Dan kalaupun masih ada diperkirakan hanya akan bertahan hingga sepekan. Karena itu, diperkirakan wilayah yang mengalami krisis air akan bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun in,” kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, (12/9).

Sementara itu, kata Usman Susilo, status darurat bencana siaga kekeringan ditetapkan telah ditetapkan hingga November 2015 mendatang. Tapi jika musim kemarau lebih lama, maka statusnya akan diperpanjang hingga Desember mendatang. “Tapi kami berharap hujan akan segera tiba memasuki Oktober mendatang,” kata Usman Susilo.

Dari hasil pemetaan sementara, BPBD telah melakukan inventarisi sejumlah daerah krisis air bersih. Diantaranya, disejumlah desa di Kecamatan Cimanggu, Cidolog, Cidadap, Cikakak, Cikembar, Pabuaran, Palabuhanratu, Kalibunder, Bantargadung, Cireunghas, Gegerbitung, Cicurug, Cidahu, Nyalindung, dan di Kecamatan Ciemas.

Untuk mengatasi masalah krisis air bersih, kata Usman Susilo, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Hampir setiap hari BPBD menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua tangki berkapasitas 5.000 liter. “Airnya disuplai dari PDAM, kita yang menyalurkan ke warga yang membutuhkannya,” katanya

Karena keterbatasan sarana pendukung, kata Usman Susilo, hanya lima wilayah yang dibantu penyaluran air bersih. Diantaranya, di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Gegerbitung, Bantargadung, serta di Kecamatan Cireunghas.

“Sedangkan wilayah lainnya, relatif sulit dijangkau karena jarak dari sumber air ke daerah yang mengalami krisis air cukup jauh. Tapi kita bantu dengan pemasangan pipa, seperti di Kecamatan Ciemas,” katanya.

Pejabat Bupati Sukabumi Achadiat Supratman, mengatakan Pemkab Sukabumi telah berupaya meminimalisir dampak kekeringan. Termasuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi musim kemarau. Karena kemarau merupakan siklus tahunan, maka sangat diperlukan penanganan lebih serius.

“Perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan krisis air saat musim kemarau. Termasuk mengantisipasi bila musim kemarau panjang, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan berarti,”tutupnya. (*Yan)