Berita Daerah

KUNINGAN – Bupati Kuningan Utje Choeriah Hamid Suganda memerintahkan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebun Raya Kuningan, menutup sementara kawasan Kebun Raya Kuningan untuk kunjungan masyarakat umum mulai Senin (21/12) hingga batas waktu tidak ditentukan.

Perintah tersebut disampaikan Utje melalui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan Bunbun Budhiyasa, sepulang mendampingi Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muh Marwan beserta rombongan pejabat Kemendagri meninjau kebun raya tersebut, (18/12).

“Atas perintah itu, malam ini ( 18/12 ) kami akan membuat spanduk-spanduk pengumuman itu, dan paling lambat besok pagi spanduk-spanduk itu akan kami pasang di tempat-tempat strategis di setiap jalan yang terhubung ke KRK. Selain itu pengumuman penutupan sementara KRK untuk umum itu, akan kami sebarkan melalui selebaran kepada pengunjung dan masyarakat di desa-desa sekitar KRK, ” kata Bunbun Budhiyasa,

Saat ditemui di sela-sela mendampingi kunjungan rombongan pejabat Kemendagri, di kawasan KRK Bupati Kuningan Utje Ch Suganda, kepada wartawan juga sempat menyatakan akan menutup dulu KRK untuk kunjungan masyarakat umum.

Pasalnya, menurut penilaian Utje, kawasan KRK di Desa Padabeunghar, Kecamatan Pasawahan, Kuningan yang baru diluncurkan untuk umum pada tanggal 25 November 2015 itu sementara ini belum memadai dibuka untuk kunjungan masyarakat.

“Kebun raya ini, kemarin dibuka untuk umum sebagai uji coba dulu. Kenapa mau ditutup? Karena pembangunannya belum selesai. Belum ada fasilitas umum, fasilitas sosial, yang terpenting sekarang masyarakat sudah mengerti bahwa di Kuningan ada kebun raya,” kata Utje CH Suganda.

Dia menyebutkan, sebelum nanti dibuka kembali untuk umum, kawasan KRK serta sejumlah infrastruktur penunjang di sekitarnya akan ditata dulu demi keamanan dan kenyamanan pengunjung serta masyarakat di sekitarnya. Termasuk menata dan menentukan titik-titik lokasi bagi para pedagang di seputar kawasan tersebut.

Utje menyatakan, ruang-ruang lahan untuk para pedagang di sekitar KRK, akan dibatasi dan diatur supaya tidak dikuasai pendatang. “Untuk itu, nanti akan kami lakukan pendataan dan ada batas.

Jumlahnya berapa, akan disesuaikan dengan luas lahan yang akan kami siapkan untuk para pedagang. Contoh jika di satu titik ditentukan hanya boleh diisi 30 tempat pedagang, ya tidak boleh berkembang lebih dari itu,” katanya .(*Asp)

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyarankan agar warga menggugat lewat pengadilan terkait penetapan harga lahan tol yang dianggap kurang sesuai dengan nilai jual.

“Masyarakat dapat menggugat ke pengadilan mengenai penetapan harga yang diakukan oleh tim penilai, khususnya lahan warga di Lampung Tengah, jika tak sesuai harga jual,” kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Setprov Lampung, Adeham, di Bandarlampung, Sabtu (12/12).

Menurutnya, harga yang telah ditentukan oleh tim appraisal itu sudah tidak dapat diubah kembali. Namun warga dapat menggugat ke pengadilan.

Ia menjelaskan, tim penilai tak bisa lagi mengubah penetapan harga yang telah ditentukan, namun warga punya opsi lain yakni dengan menggugatnya ke pengadilan.

Asisten II Bidang Ekubang itu menjelaskan, tim penilai harus akurat untuk memutuskan harga ganti rugi lahan warga yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di kawasan Lampung Tengah.

Ganti rugi harga tanah warga yang terkena dampak pembangunan JTTS itu bervariasi dari Rp35 ribu hingga Rp2 juta/meter.

Penetapan harga tersebut berdasarkan tata letak dan lokasi lahan warga, seperti di pinggir jalan raya mencapai Rp2 juta/meter.

Pembangunan JTTS dicanangkan Presiden Joko Widodo pada akhir April lalu di Desa Sabahbalau. Pembangunan Tol Trans Sumatera ruas Bakauheni- Terbanggi Besar – Palembang, Sumsel, sepanjang sekitar 400 km ditargetkan selesai pada Juni 2018 atau sebelum Asian Games 2018 berlangsung.

Kontraktor yang melakukan pembangunan tol di ruas Bakauheni-Terbanggi Besar adalah PT Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Adhi Karya dan Wika.

Namun, baru PP dan Waskita Karya yang sudah mulai melakukan pembangunan Tol Trans Sumatera, sedangkan Adhi Karya dan Wika masih terkendala lahan yang tak kunjung tuntas dibebaskan.

Sehubungan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono kembali menyebutkan pembebasan lahan tol Trans Sumatera ruas Bakauheni-Terbanggi Besar Lampung sepanjang 140 kilometer akan selesai pada 2016.(*Yan)

MALANG – Kepala Pos Pengamatan Gunung Api Bromo, Ahmad Subhan mengatakan, aktivitas vulkanik Gunung Bromo sejak pagi hingga siang hari terus meningkat, kondisi kepulan asap yang keluar dari kawah juga mengalami perubahan warna, menjadi berwana kelabu hingga hitam.

“Pada hari-hari sebelumnya, asap yang keluar berwarna kelabu dan kecokelatan,” katanya.

Sejak hari Jumat (11/12/2015) pagi hingga siang hari, gempa tremor di Gunung Bromo terjadi antara 3-24 mm, dengan dominasi di angka 6 mm.Sebelumnya tercatat gempa tremor mencapai antara 3-23 milimeter (mm), dengan dominasi pada angka 5 mm.

Hujan abu vulkanik juga berdampak pada aktivitas di Bandara Abdulrachman Saleh Malang. Otoritas bandara terpaksa menutup seluruh penerbangan mulai, Jumat (11/12/2015) pukul 09.30 WIB sampai dengan Sabtu (12/12/2015) pukul 09.30 WIB.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandara Abdulrachman Saleh Malang, Suharno menyebutkan, penghentian seluruh aktivitas penerbangan ini, dilaksanakan sesuai dengan Notam yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.

“Kami tinggal menjalankan saja, karena hal ini dilakukan demi keselamatan penerbangan,” terangnya.

Berdasarkan Notam tersebut, menurut Suharno, disebutkan bahwa ada abu vulkanik di atas udara Bandara Abdulrachman Saleh, sehingga membahayakan aktivitas penerbangan.

“Hujan abunya sendiri, baru kami rasakan sekitar pukul 11.30 WIB. Hujan abunya sangat tipis,” katanya.

Dia menyatakan, kegiatan penerbangan sipil ini akan ditutup hingga hari Sabtu (12/12/2015) pukul 09.30 WIB. Pembukaan kembali aktivitas penerbangan sipil, masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Perhubungan, dengan melihat kondisi yang terjadi di udara.(*Bag)

GARUT – Jumlah warga Garut yang tercatat mengidap HIV/AIDS di Kabupaten Garut terus bertambah, setelah pada bulan Oktober lalu ada 425 orang yang tercatat, maka di bulan November ini bertambah lagi 10 orang, sehingga jumlah penderita total yang tercatat di Kabupaten Garut kini ada 435 orang.

‪Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Kabupaten Garut, Denden Supresiana, mengatakan penambahan jumlah pengidap di bulan November menjadi rekor terbanyak pada tahun ini. Biasanya setiap bulan saat mengadakan tes HIV/AIDS hanya ditemukan tiga sampai lima orang yang terpapar.‬

‪”Bulan November ini jadi bulan peningkatan yang sangat signifikan pada tahun ini. Soalnya ditemukan hingga 10 orang yang terpapar,” kata Denden, saat diwawancarai pada Jumat (4/12).‬

‪Denden mengatakan pada Hari AIDS sedunia merupakan ajang seremonial saja yang diperingati setiap tahunya. Namun yang penting dari momentum hari AIDS sedunia menghilangkan stigma negatif yang selalu disandangkan pada terpapar HIV/AIDS.‬

‪Padahal menurut Denden, penularan HIV/AIDS tidak mudah dan sangat gampang untuk dihindari. Jadi perlu adanya penjelasan kepada masyarakat mengenai penyakit tersebut.‬

‪”Penyebaranya melalui tiga cairan, yakni sperma, darah dan air susu ibu. Selain dari itu penyebarannya tidak akan tertular serta sangat mudah untuk menghindari,” ucapnya.‬

‪Denden juga menambahkan, stigma negatif tersebut justru sangat mengkhawatirkan bagi para terpapar HIV/AIDS. Karena lingkungan sosial yang tidak kondusif akan membuat pengidapnya tidak bisa berkembang.‬

‪Menurutnya banyak kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat. Sampai saat ini, kata Denden, pihaknya masih berusaha menghilangkan stigma dan diskriminasi terhadap terpapar HIV/AIDS.‬

‪Penyebaran HIV/AIDS, menurut Denden hampir merata di 26 Kecamatan di Kabupaten Garut. “Sampai saat ini untuk mematahkan stigma negatif pada terpapar HIV/AIDS memang terus dilakukan sosialisasi kepada masyarakat,” katanya.‬

‪Kekhawatiran dari masyarakat dinilai hal yang wajar karena takut tertular. Jadi diperlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. (* Asp D)

YOGYAKARTA – Pembangunan Taman Parkir Portable Abu Bakar Ali (TPP ABA) telah memasuki tahap finishing. Diperkirakan, proyek yang menghabiskan dana Rp 21,9 miliar ini akan selesai pada 15 Desember 2015.

Tempat parkir ini akan dioperasikan pada 2016. Jadi, kawasan Malioboro akan steril dari kendaraan bermotor.

Konsultan CV Multi Citra Graha selaku kontraktor proyek ini, Yunan mengatakan, TPP ABA memiliki tiga lantai. Rinciannya lantai pertama untuk parkir mobil dan bus dengan kapasitas 40-50 kendaraan, sementara lantai 2 dan 3 masing-masing dapat menampung sekitar 1.000 kendaraan.

“Selain itu di lantai satu dan satu setengah memiliki kios yang dipergunakan untuk pedagang lama yang kiosnya dulu kita bongkar. Di sana kita sediakan 76 kios dengan luas 2,2 meter x 1,6 meter,” ujar Yunan.

Untuk fasilitas TPP ABA, lanjut dia akan memiliki tiga toilet di lantai satu. Dua di antaranya merupakan toilet yang sebelumnya sudah ada, ditambah sebuah toilet yang ramah difabel. Di TPP ABA juga terdapat mushola yang sebelumnya sudah ada, ditambah ruang laktasi dan P3K di sisi timur.

Sementara untuk pintu masuk kendaraan bus dan mobil, pihaknya belum bisa memastikan. Sebab, Dinas Perhubungan DIY mengubah rencana yang ditetapkan di awal. Sedang untuk kendaraan roda dua, masuk melalui pintu selatan dan keluar dari pintu timur.

“Pengerjaan yang kami lakukan sejak Juni 2015 ini sudah hampir selesai. Ini tinggal melakukan pemasangan pagar pengaman untuk jalan naik ke lantai 2 dan 3, pengecatan, dan finishing kios,” turunya.

Meskipun demikian dengan hampir selesainya pengerjaan TPP ABA membuat kekhawatiran tersendiri bagi juru parkir. Sebab selain kendaraan, juru parkir juga akan dipindah ke sana. Mereka takut dengan pindahnya lahan parkir, kesejahteraan juru parkir menjadi berkurang.

Salah seorang juru parkir, Nova Monel (35) mengaku, hingga saat ini dirinya belum mendapat informasi terkait pemindahan kantong parkir seluruhnya. Saat sosialisasi terakhir dengan seluruh juru parkir, kabar pemindahan tersebut belum didengungkan.

“Belum ada sosialisasi. Kemarin terakhir ketemu hanya membicarakan soal tarif parkir. Kalau dipindah, kita tidak setuju,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PUP ESDM DIY, Muhammad Mansur ST MSi memastikan, jika TPP ABA selesai pada akhir tahun ini, seluruh parkir di kawasan Malioboro beserta juru parkirnya akan dipindahkannya ke sana. Jika telah dipindahkan, pihaknya akan merevitalisasi kawasan Maliboro.

“Kita akan lakukan revitalisasi Malioboro sesuai grand desain yang kami pamerkan di Benteng Vredeburg. Mau tidak mau juru parkir harus mau ke Abu Bakar Ali, ini kata Ngarso Dalem (Sri Sultan Hamengku Buwono X),” tandasnya. (*A Rus)

BANDUNG – Pemprov Jawa Barat mendorong percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang menjadi bagian Tol Non Trans-Jawa.

“Kami berkepentingan mengevaluasi kondisi di lapangan, mengingat Tol Bocimi merupakan bagian dari 14 jalan tol non-trans Jawa yang pembangunanya harus dipercepat,” kata Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Jawa Barat, (20/10).

Kata Iwa, kemacetan di kawasan Bocimi sudah sangat parah, sehingga diperlukan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Diharapkan, pembangunan Tol Bocimi menjadi solusinya.

“Bahkan Tol Bocimi sudah lama tidak selesai. Padahal apabila ada hambatan terkait infrtastruktur dampaknya eksponensial oleh karena itu infrastruktur yang dibangun harus serius,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, pembangunan Tol Bocimi sepanjang 54 kilometer tersebut, sudah berjalan cukup baik. Di mana pembebasan lahan untuk tahap satu, sudah mencapai 92% dari kebutuhan 144 hektar.

“Ini artinya sudah 133 hektare, namun dari rencana 6,118 persen, progres fisik realisasinya baru 3,18 persen. Kemudian ada minus 3,08 persen,” ujar Iwa.

Menurut Iwa, walaupun sudah mencapai 92%, namun sejumlah titik masih belum dibebaskan. Di mana titik tersebut tergolong vital. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat, Pemda Bogor serta Pemkab Sukabumi berkomitmen untuk membantu percepatan proses pembebasan lahan demi mengejar target.

“Sehingga semua pihak untuk membantu sepenuhnya, jangan sampai ada yang menyandera dalam artian mengajukan harga yang tidak wajar. Saya berharap masyarakat mendukung penuh,” kata Iwa.

Masih menurut Iwa, Pemprov Jabat akan mengambil langkah taktis guna mempercepat proses pembebasan lahan terkait perizinan utilitas milik PLN, PDAM, dan PT KAI.

“Untuk perizinan soal pembangunan jembatan di salah satu paket konstruksi ke Dirjen PSDA menurutnya akan turut diakselerasi. Akan ada rapat lanjutan agar ada verifikasi detil untuk proses selanjutnya,” tandasnya.(*Asp)

SUKABUMI – Terobosan yang dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz, (20/11), menghapus keberadaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Surat yang sebelumnya diperuntukan bagi ribuan kepala keluarga (KK) warga miskin, ternyata terkesan telah dipergunakan oknum warga yang tidak berhak.

“Karena disinyalir, SKTM digunakan warga yang tidak berhak, maka keberadaannya dihapuskan. Sehingga ketika PLN meminta agar dikeluarkan SKTM bagi warga tidak mampu, kami menolak.

Tidak perlu lagi, cukup dengan kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah bagi warga miskin,” kata Mohmad Muraz,(20/11).

Sedangkan bagi yang masuk kriteria miskin tapi belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kata Muraz, warga akan dikoordinir didaftarkan pada program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) program yang dianggarkan dari alokasi pemerintah daerah.

“Mereka akan memperoleh bantuan dari program Pandu Gembita sebelum didaftarkan untuk mendapatkan KIS. Tapi keberadaan mereka sangat diprioritaskan,” tandasnya. (*Yan)

SUKABUMI – Sekitar 30 ribu hektare di Kabupaten Sukabumi merupakan lahan kritis. Setiap tahun Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) menargetkan bisa merehabilitasi sekitar 5.000 hektare.

Kepala Dishutbun Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman menjelaskan luasan lahan yang terdegradasi mencapai sekitar 30 ribu hektare. Data lahan kritis tersebut masih berubah-ubah. Bisa berkurang atau mungkin bisa lebih karena tergantung dari hasil pemotretan satelit.
“Tapi data terakhir yang kita miliki luasannya sekitar 30 ribu hektare,” kata Dadang.

Menurut Dadang, kondisi lahan saat ini sudah relatif membaik. Artinya, upaya-upaya merehabilitasi lahan terdegradasi terus digalakkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun dari pihak swasta melalui dana corporate social responsibility. “Upaya rehabilitasi di Jawa Barat menjadi target terbesar, salah satunya di Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah terluas di Pulau Jawa dan Bali,” jelasnya.

Kasubsi Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Koko Komarudin menyebutkan lahan yang termasuk zona rehabilitasi di TNGHS mencapai 8.000 hektare. TNGHS sudah merehabilitasi sekitar 2.000 hektare selama kurun 2010-2015. “Luas total pengelolaan lahan di TNGHS itu mencapai 113.000 hektare yang terbagi di tiga wilayah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri luasan pengelolaannya sekitar 30 ribu hektare,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah paling luas se- Pulau Jawa dan Bali. Data yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan, luas wilayah Kabupaten Sukabumi mencapai 4.146 kilometer persegi. Hampir separuhnya merupakan lahan hutan dan perkebunan. (*Dan)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

SERANG – Diusianya yang menginjak 15 tahun, Provinsi Banten masih dihantui bayangan penderita gizi buruk. Ironisnya, sekitar 500 balita yang terancam gizi buruk berada di Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten. Persoalan gizi buruk ini, Kecamatan Kasemen masih menjadi daerah yang banyak terdapat balita dengan gizi buruk.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan puskesmas, masih banyak balita yang memiliki berat badan kurang proporsional sesuai dengan usianya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis kepada wartawan, Selasa (6/10).

Persoalan tersebut, kata Toyalis, dikarenakan pengetahuan orangtua minim akan kebutuhan nutrisi untuk anak. Akibatnya, banyak balita mengalami kekurangan asupan gizi tiap hari. “Kasus ini terjadi di semua kecamatan di Kota Serang,” katanya.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh pada pertumbuhan anak. Menurut Toyalis, jika taraf ekonomi cukup, kebutuhan gizi tiap anggota keluarga pun terpenuhi. “Berbanding terbalik jika ekonominya dalam taraf kemiskinan, dengan penghasilan yang tidak menentu, akan berpengaruh pada kesehatan anggota keluarganya,” ungkapnya.

Kepala Puskesmas Kasemen, Teti Mulyani mengatakan hingga semester kedua tahun ini, pihaknya menemukan lima balita yang menderita gizi buruk. Kasus tersebut terjadi pada keluarga yang jumlah anaknya lebih dari lima orang, sementara kemampuan ekonomi bisa dikategorikan kurang mapan.

“Itulah sebabnya, penyediaan makanan sesuai kebutuhan bagi anak tidak dapat terpenuhi. Padahal, pada usia pertumbuhan balita sangat butuh asupan nutrisi secara tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Terpisah, Kasubag TU Puskesmas Kilasah, Kecamatan Kasemen, Atik Herawati mengaku pernah menangani kasus gizi buruk sebanyak tujuh orang. Kasus tersebut biasanya dialami oleh anak usia satu hingga lima tahun. Untuk menghindari gizi buruk, kata dia, pasien harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi. Yakni, susu, biskuit, dan makanan lain yang berserat serta mengandung banyak vitamin.

“Hal ini untuk meningkatkan kadar protein masuk ke tubuh penderita. Dengan begitu, diharapkan penyakitnya berangsur pulih,” pungkasnya. (*Sam)