Berita Daerah

GARUT – Kepala Seksi Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut TB Agus mengatakan Fahrudin pendaki asal Jakarta yang dilaporkan hilang di Gunung Cikuray, Garut, Jawa Barat, akhirnya ditemukan. Dia temukan lemas oleh tim pencari gabungan tepat sekira pukul 12.00 WIB.

“Barusan pukul 12.00 WIB, base camp di kawasan pemancar sudah mendapat informasi positif dari tim yang berada di atas gunung. Pendaki gunung atas nama Fahrudin akhirnya ditemukan. Dia dalam keadaan hidup namun kondisinya lemah,” kata TB Agus, kemarin.

Sebelumnya, Fahrudin bersama delapan temannya mendaki gunung tertinggi di Kabupaten Garut ini pada Sabtu 21 Februari 2015 pagi, pukul 08.00 WIB. Dia kemudian dinyatakan hilang pada keesokan harinya, yakni Minggu 22 Februari 2015, saat delapan teman-temannya menuruni Cikuray pukul 14.30 WIB.

Saat ditemukan, Fahrudin masih berada di lokasi kawasan Puncak Bohong, Gunung Cikuray. Warga Kelurahan Kalisari RT 03/11, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, ini posisinya sempat melenceng ke arah kanan jalur pendakian.

“Kemungkinan selama dinyatakan hilang dia tersesat mengambil jalur ke kanan, yaitu yang tembus ke arah Kecamatan Salawu. Namun belum terlalu jauh,” terangnya.

Saat ini, tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, relawan BPBD, kelompok pecinta alam, beserta unsur Muspika Kecamatan Cilawu, masih mengevakuasi Fahrudin turun dari Gunung Cikuray. Rencananya, dia dibawa ke instalasi medis terdekat untuk diberi pertolongan.

“Kondisinya lemah sekali. Sangat wajar karena sejak dua hari dinyatakan hilang, dia survive sendiri di gunung. Tim masih memapahnya untuk pulang,” pungkasnya(*Ism)

JEPARA – Sebanyak 194 desa di Kabupaten Jepara Jawa Tengah terkena endemis Demam Berdarah Dengue (DBD), totalnya mencapai 80% dari Kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Wilayah ini ketiga tertinggi menderita demam berdarah.

Dan jika merujuk data dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara, mayoritas desa dan kecamatan itu tergolong endemis DBD.

“Karena endemis itu pula, tiap tahun kasus DB di sini tinggi,” kata Kepala DKK Jepara, Dwi Susilowati, Sabtu (14/2).

Kasus DB di Jepara, tiap tahunnya fluktuatif. Tahun 2013, tercatat ada 1.951 kasus DB, dan 11 penderitanya meninggal dunia. Sedang tahun 2014, hanya terjadi 806 kasus DB, dan enam penderitanya meninggal dunia.

“Sedang 2015 ini, sejak Januari hingga pertengahan Februari, sudah terjadi 485 kasus DB, dan belum ada penderita yang meninggal dunia,” terangnya.

Menurut Susilowati, pihaknya sudah menerjunkan kader untuk melakukan penyuluhan kesehatan hingga ke tingkat desa untuk menekan angka kasus DB. Salah satu hal yang ditekankan, yakni melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN).

Sebab dengan langkah itu, nyamuk Aides Aigepty bisa diberantas hingga jentik atau telurnya.

“Salah satu sarannya sebenarnya mudah, kalau kita mandi, cucilah bak atau ember penampung air hingga dasarnya. Telur nyamuk akan hilang kalau dicuci dengan cara itu, tapi jika hanya dibuang airnya, maka telur masih menempel,” pungkasnya.(*Bag)

TEGAL – Pemerintah Kabupaten Tegal sedang mengkaji dan mencari solusi secepatnya untuk menangani Pergerakan tanah di jalan menuju objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang retak dan ambles dan menyebabkan rekahan tanah terus melebar.

Wakil Bupati Tegal Umi Azizah saat meninjau lokasi mengatakan, langkah-langkah untuk mengatasi kerusakan jalan masih dikaji untuk diputuskan. Hal ini agar secepatnya jalan bisa dilalui kembali secara normal.

“Ini saya lagi ngamati dulu ya. Pagi tadi bakda Subuh, begitu saya diberitahu, saya sudah suruh PU (Dinas Pekerjaan Umum) untuk segera ke lapangan. Yang pasti ini kami kan harus melihat dulu terus nanti dikaji yang terbaik bagaimana, karena ini jalur utama, agar roda perekonomian dan kebutuhan masyarakat bisa secepatnya teratasi,” kata Umi, Jumat (13/2).

Langkah sementara yang akan dilakukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu lama, Umi menyatakan kondisi jalan yang ambles parah akan dipapras agar sepeda motor tidak kesulitan melintas.

“Barangkali yang pertama seperti tundagan (gundukan), ini agak dipapras sedikit, dipapras dulu karena kan terlalu nggajlug (njomplang),” terangnya.

Umi juga meminta masyarakat untuk tidak resah dengan kondisi tersebut. Dia memastikan langkah-langkah perbaikan akan segera dilakukan agar aktivitas warga bisa kembali normal.

“Masyarakat kondisi seperti ini tidak perlu resah, gelisah, pemkab pasti akan segera cepat dicarikan solusinya,” pungkasnya.(*Bag)

KARANGANYAR – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karanganyar Nugroho mengatakan, bencana angin puting beliung yang menerjang dua desa pada Kamis (5/2) sore di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar, Jateng, adalah Desa Pereng dan Desa Pendem di Kecamatan Mojogedang.

Data sementara, tiga kandang ayam dilaporkan roboh, dua masjid rusak tertimpa pohon. Angin juga memporak porandakan genteng puluhan rumah. Tiga kandang yang roboh dan dua masjid yang rusak berada di Desa Pereng.

“Sejauh ini tidak ada korban jiwa, satu orang dilaporkan luka ringan,” kata Nugroh, kemarin.

Pascakejadian, pihaknya langsung menerjunkan tim guna melakukan evakuasi. Sebab puting beliung juga mengakibatkan banyak pohon bertumbangan.

Pohon-pohon itu sebagian besar tumbang ke jalan hingga menutup akses lalulintas. Tim yang dibagi empat kelompok langsung disebar guna membersihkan pohon tumbang.

Proses evakuasi menjadi prioritas agar akses jalan dapat segera kembali dilalui. Termasuk juga memotong pohon yang menimpa bangunan. Terlebih suasana cukup gelap karena memasuki malam.

Setelah proses evakuasi selesai, pihaknya baru akan mendata rumah warga yang mengalami kerusakan. Termasuk total kerugian material yang dialami.

Angin puting beliung terjadi sekitar pukul 15.00 WIB. Kala itu, Kecamatan Mojogedang dan sekitarnya diguyur hujan cukup deras. Sekitar 30 menit kemudian, angin berhembus kencang dan berputar putar.

“Angin kemudian memporak porandakan apa saja yang dilalui, termasuk menumbangkan banyak pohon,” kata Sarmini, salah satu warga Desa Pereng.

Kejadian itu juga mengakibatkan warga ketakutan dan mencari lokasi perlindungan yang lebih aman.(*Bag)

PALEMBANG – Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), hinggga Januari 2015 ada 493 kasus DBD se-Sumsel atau naik tiga kali lipat dari tahun sebelumnya pada periode yang sama.

Kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Palembang setiap tahun selalu saja terjadi. Karena itu, instansi terkait mengatakan akan belajar cara Singapura memberantas DBD.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Lesty Nurainy mengatakan, Singapura mampu menekan angka kasus DBD di negaranya bahkan sampai zero (nol).

“Singapura pernah ada kasus DBD, namun tahun depannya mereka bisa drastis menurunkan kasus DBD bahkan sampai tidak ada lagi ditemukan kasus tersebut,” ungkap Lesty seusai gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk DBD di Kantor Camat Seberang Ulu I, Jumat (6/2).

Menurut Lesty, resep Singapura berhasil memberantas kasus DBD karena semua pihak berkomitmen. Dan, Singapura memiliki petugas jumantik untuk memeriksa setiap rumah, kantor atau sekolah jika ditemukan adanya jentik-jentik nyamuk khususnya jentik nyamuk aedes aegypti penyebab DBD.

“Petugas jumantik tersebut benar-benar memeriksa jentik-jentik nyamuk secara berkala dan dilaporkan secara sungguh-sungguh. Bahkan, rumah yang kedapatan ada jentik nyamuk dikenakan denda,” terangnya.

Lesty juga mengatakan, Dengan konsistensi tersebut, Singapura berhasil menekan kasus DBD yang sebelumnya pernah menyerang tempat tersebut.(*Gin)

BLITAR – Agar mengurangi beban warga dan juga tindakan maraknya nikah siri mulai bulan Januari 2014, Pemerintah Kota Blitar melakukan penghapusan biaya pernikahan.

Setiap warga Blitar yang melangsungkan pernikahan mulai 2014, tidak akan dipungut biaya sepeserpun.

Menurut keterangan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, seluruh biaya nikah masyarakat Kota Blitar telah dialokasikan dalam APBD 2014.

“Karenanya yang menikah mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya akan digratiskan,” jelas Samanhudi Anwar kepada wartawan, (27/12).

Kebijakan baru tersebut, kata Samanhudi bertujuan mengurangi beban masyarakat.

Wali Kota yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar itu mengaku prihatin dengan masih maraknya kasus nikah siri dan perselingkuhan di masyarakat.

Khususnya untuk nikah siri, meskipun secara agama tidak dilarang, namun hak dan kewajiban keluarga tidak terakomodasi negara dengan baik.

“Misalnya hak anak akan akta kelahiran akan terganjal status pernikahan siri orangtuanya,” jelasnya.

Sebagai payung hukum nikah gratis, Samanhudi secepatnya akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota.

Sayangnya, berapa besar anggaran yang akan dialokasikan tidak disebutkan.

“Yang pasti bila dalam APBD masih kurang, kita akan tambah di PAK APBD, ” ungkap Samanhudi.

Sementara secara terpisah Kementrian Agama Kota Blitar Imam Mukhlis menyambut baik kebijakan Pemkot Blitar menggratiskan biaya nikah.

Bahkan untuk hal itu, pihaknya telah menyediakan personel yang ditempatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

“Yang disiapkan saat ini adalah mekanisme dan pelayanan nikah gratis. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.(*Bag)

SIDOARJO  –  Nasib korban lumpur tergantung Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, saat ini warga  masih menunggu putusan permohonan uji materi  Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013.

Korban lumpur mengajukan uji materi karena pembayaran ganti rugi tidak dimasukkan dalam APBN 2013.

“Jika putusan MK memenangkan tuntutan warga, maka sisa pembayaran ganti rugi akan di take over oleh pemerintah,” kata Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Nur Achmad Syaifuddin, Kemarin..

Politikus PKB tersebut mengaku, putusan MK menentukan nasib korban lumpur.

Jika uji materi itu dimenangkan warga, maka pemerintah mau tidak mau harus mengeluarkan dana untuk pelunasan sisa pembayaran ganti rugi.

Namun, jika putusan MK menolak tuntutan korban lumpur maka harapan untuk mendapat dana talangan dari pemerintah cukup sulit. “Tidak mungkin dana talangan pelunasan ganti rugi korban lumpur dianggarkan dalam APBN 2013 karena sudah disahkan,” terang Nur Achmad.

Kalaupun dana talangan dikabulkan, pemerintah bisa memasukkan dalam perubahan APBN 2014. Jika masih tidak disetujui, korban lumpur hanya bisa berharap kepada presiden yang baru nanti.

Sisa pelunasan ganti rugi  ditaksir kurang sekitar Rp900 miliar tersebut belum jelas kepastiannya. Lapindo Brantas Inc melalui anak perusahaannya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ).

MLJ sudah berulangkali berjanji segera melunasi pembayaran ganti rugi.

Kenyataanya, sampai saat ini belum ada kejelasan. Bahkan, saat ini sudah tidak ada transfer uang masuk ke rekening bank korban lumpur.(*Bag)

YOGYAKARTA – Barang haram ini sudah menjalar ditengah masyarakat hal ini sangat memperihatinkan ,kasus narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat mengejutkan .

Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DIY, terdapat 69.700 pemakai narkoba.

Berdasarkan penelitian BNN, jumlah pengguna narkoba di DIY menempati ranking lima dari 33 provinsi di Indonesia, dengan penggun narkoba terbanyak.

Di DIY dengan prevelensi 2,8 persen dari jumlah penduduk di DIY, sebanyak 3,5 juta jiwa.

Dengan kata lain, sebanyak 2,8 persen penduduk DIY merupakan pemakai narkoba.

Ketua BNNP DIY Budi Harso mengakui, jumlah pemakai narkoba di DIY sangat banyak. Sedangkan tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangat sedikit.

“Penggunanya mencapai 69.700 orang, tapi tempat rehabilitasinya hanya 11 lokasi,” paparnya,kemarin (17/11).

Menurut dia, dalam setahun dari 11 lokasi rehabilitasi maksimal hanya bisa menangani 300 orang. “Setahun hanya 300 pemakai yang ditangani, padahal jumlah pemakai di DIY sebanyak 69.700 orang,” ungkapnya.

Hal ini yang membuat BNNP menilai kondisi DIY sangat memprihatinkan. Apalagi, Yogyakarta sudah menjadi daerah tujuan narkoba, yakni melalui Bandara Adisutjipto.

“Dua bulan berturut-turut, di (Bandara) Adisutjipto berhasil diamankan paket narkoba dalam ukuran besar,” tukasnya.(*A Rus)

KUDUS – Apakah memang kurang sosialisasi pada warga atau warga sendiri yang tidak mengetahui penyebab begitu banyaknya dana BLSM tidak diambil dikantor pos .

Dana bantuan langsung sementara tunai (BLSM) jatah rumah tangga sasaran (RTS) sejumlah ratusan juta rupiah di Kabupaten Kudus dan Jepara, Jawa Tengah (Jateng) hangus dan dikembalikan lagi ke kas negara.

Penyebabnya dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut tak kunjung diambil para RTS penerima hingga batas waktu yang ditetapkan.

Di Kabupaten Kudus, sebenarnya ada 36.332 RTS penerima.

Namun hingga pertengahan Desember 2013 ini yang merupakan batas akhir pengambilan, masih ada 108 RTS yang tidak mengambil jatahnya.

Tiap kali pencairan BLSM, tiap RTS menerima Rp300 ribu. Praktis, jika ditotal, dana BLSM di Kudus yang hangus dan kembali ke kas daerah sebesar Rp32,4 juta.

“RTS yang tidak mengambil haknya saat pencairan tahap I dan II sama,” kata Kepala Kantor Pos Cabang Kudus, Rusdi Hendra Sanjaya, (17/12).

Berdasar penelusuran, kata Rusdi para RTS yang tidak mengambil haknya mayoritas bukan warga yang sudah pindah alamat atau tidak dikenal. Namun justru karena RTS tersebut sengaja tidak mencairkan haknya.

Rusdi sendiri menduga keengganan para RTS tersebut mencairkan jatahnya karena malu atau sungkan dengan tetangga kanan kirinya yang secara kasat mata lebih miskin darinya.

“Kemungkinan besar seperti itu. Karena RTS yang enggan mencairkan haknya ini memang riil ada dan bertempat tinggal di Kudus,” ujarnya.

Sementara itu, di Kabupaten Jepara jatah BLSM yang tidak dicairkan tercatat milik 1187 RTS. Jika ditotal nilai BLSM yang hangus dan terpaksa kembali lagi ke kas negara sebanyak Rp356,1 juta.

“Penerima BLSM di Jepara sebanyak 85.595 RTS. Jadi kalau dihitung jumlah RTS yang tidak mengambil haknya hanya 0,7 persen saja. Sebab 99,3 persen  sudah diambil pemiliknya,” jelas Kantor Pos Cabang Jepara, Triyono.

Berdasarkan data, RTS yang tidak mengambil jatah BLSM tersebut disebabkan berbagai alasan. Mulai dari yang bersangkutan sudah meninggal dunia, kerja di luar daerah atau sengaja tidak mau mengambil karena merasa tidak pantas menerimanya.

”Ini karena faktor pendataan yang tidak tepat sasaran. Jadi yang bersangkutan tidak mau mengambil karena merasa tidak layak menerima,” pungkasnya.(Sind/A Rus)

SOLO – Para buruh kontrak menagancam tak akan bekerja pada penggantian tahun dan akan mengakibatkan daerah akan menjadi gelap gulita bila tuntutan tidak diakomodir .
Pegawai kontrak PT Dian Sakti Anhari (DSA) yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992 mendesak Dahlan Iskan mundur dari jabatan Menteri BUMN karena dianggap lalai memperjuangkan haknya.

Massa berunjuk rasa di depan kantor PLN dengan memblokade separuh Jalan Slamet Riyadi Solo.

Aksi unjuk rasa yang dimulai pukul 10.00 Wib,(16/12) diikuti sekira 1.200 pegawai alih daya (outsourching) PLN dari 14 rayon di area eks Karisidenan Surakarta. Unjuk rasa kali ini merupakan bagian dari aksi serentak secara nasional, yang bertujuan mendesak Menteri BUMN melaksanakan rekomendasi panitia kerja (Panja) Outsourcing BUMN Komisi IX DPR RI.

Terdapat 12 rekomendasi, diantaranya menghapus sistem kerja outsourcing, pemberian hak-hak normatif pegawai, dan pengangkatan pegawai tetap dari sebelumnya kontrak. Saat berorasi, para buruh menduduki bidang jalan Slamet Riyadi sisi utara di depan kantor PLN APJ Surakarta.

“Panja sudah menerbitkan rekomendasi pada 22 Oktober silam untuk mengakhiri konflik ini. Tapi, Dahlan Iskan pada 22 November hanya membuat surat ke direksi terkait kebijakan mengangkat pegawai tetap. Ini bukan solusi, karena direksi tak mungkin berani melakukan itu,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Advokasi DPD SBSI 1992 Jawa Tengah, Suharno, (16/12).

Kurangnya perhatian terhadap nasib buruh ditambah pemaknaan privatisasi perusahaan negara, menurutnya, bakal merugikan perusahaan di bawah BUMN dan masyarakat pada umumnya.

DPR RI didesak menggunakan hak interpelasinya kepada Dahlan Iskan guna mengorek alasan sang menteri menolak rekomendasi Panja. SBSI mencurigai terjadi kebijakan transaksional di tubuh BUMN, yang mengakibatkan para buruh merana.

“Ada apa sesungguhnya? Mengapa Dahlan Iskan menolak melaksanakan rekomendasi Panja. Utamanya terkait desakan kami agar diangkat menjadi pegawai tetap,” tambahnya.

Para buruh sempat merebahkan tubuhnya di badan jalan sebagai bentuk protes. Arus lalu lintas di jalur utama Kota Bengawan itu pun menjadi tersendat.

Wakil Komisariat Pekerja PLN SBSI 1992, Budi Santoso, mengatakan, para buruh butuh tahu penyebab dibalik alotnya Menteri BUMN menjalankan rekomenasi Panja. Jika tak kunjung jelas, para buruh kontrak di PT PLN sepakat mogok kerja di momentum pergantian tahun.

“Biar se-Indonesia gelap gulita. Kami tidak akan bekerja di akhir tahun nanti,”tandasnya.(Sind/A Rus)