Berita Daerah

PADANG – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Badan Geologi menyampaikan hasil evaluasi pada 9 sampai dengan 15 Januari 2024 Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat hingga saat ini masih berstatus level III atau siaga.

“Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi secara menyeluruh hingga 16 Januari 2024, tingkat aktivitas Gunung Marapi tetap pada level III (siaga) dengan rekomendasi yang disesuaikan dengan potensi/ancaman bahaya terkini,” kata Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Hendra Gunawan melalui keterangan tertulis yang diterima di Padang, Kamis (18/1/2024).

Masih dalam laporan PVMBG, pascaerupsi 3 Desember 2023, hingga kini erupsi lanjutan Gunung Marapi masih terjadi. Jumlah erupsi harian cenderung menurun secara fluktuatif. Namun, jumlah gempa low frequency dan vulkanik dalam cenderung meningkat yang mengindikasikan pasokan magma dari kedalaman masih terjadi dan cenderung meningkat.

Ia mengatakan aktivitas vulkanik Gunung Marapi saat ini masih tergolong tinggi yang tercermin dari aktivitas erupsi dan teramati secara visual, serta gempa erupsi maupun gempa hembusan masih terekam yang disertai dengan tremor menerus.

Data gas sulfur dioksida (SO2) dari satelit Sentinel juga menunjukkan laju emisi yang masih tergolong tinggi sebagai indikasi erupsi saat ini bersifat magmatik.

Berkaitan dengan hal itu, sebagai upaya mitigasi, tingkat aktivitas Gunung Marapi telah dinaikkan dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) terhitung sejak 9 Januari 2024 pukul 18.00 WIB.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan ancaman bahaya jika pasokan magma dari kedalaman terus berlangsung dan cenderung meningkat maka erupsi dapat terjadi dengan energi yang lebih besar dengan potensi/ancaman bahaya dari lontaran material vulkanik berukuran batu (bom), lapili, atau pasir yang diperkirakan dapat menjangkau wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi/Kawah Verbeek.

Sedangkan untuk potensi atau ancaman dari abu erupsi dapat menyebar lebih luas/jauh atau tergantung pada arah dan kecepatan angin.

Kemudian material erupsi yang jatuh dan terendap di bagian puncak dan lereng Gunung Marapi dapat menjadi lahar saat bercampur dengan air hujan.

“Oleh karena itu terdapat potensi bahaya dari aliran/banjir lahar pada lembah/aliran sungai-sungai yang berhulu di bagian puncak Gunung Marapi,” jelas dia.

Terakhir terdapat potensi bahaya dari gas-gas vulkanik beracun seperti gas karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida, dan hidrogen sulfida di area kawah/puncak Gunung Marapi.(*/Wid)

YOGYAKARTA – Penggunaan knalpot brong dikatakan dapat berpotensi menimbulkan keributan di masyarakat, begitu pula di masa kampanye Pemilu 2024. Kapolda DIY, Irjen Pol Suwondo Nainggolan pun menegaskan larangan penggunaan knalpot brong saat pemilu.

“Karena kan (knalpot brong) bisa menimbulkan emosi sesaat,” kata Suwondo usai Apel Kesiapsiagaan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 Satuan di Wilayah DIY yang digelar di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, (17/1/2024).

Disampaikan Suwondo agar dalam kampanye tidak ada yang menggunakan knalpot brong, termasuk pada masa kampanye akbar Pemilu 2024. Bahkan, pihaknya juga sudah melakukan silaturahmi dengan berbagai kelompok pendukung untuk menjaga kondusifitas selama berjalannya tahapan Pemilu 2024.

“Intinya para peserta pemilu ini khususnya yang nanti dalam kampanye nanti sudah sepakat untuk membuat pemilu di Yogya aman dan damai,” ungkap Suwondo.

Selain itu, juga sudah dilaksanakan deklarasi pemilu damai di DIY yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk para peserta pemilu dan pendukung. Dalam deklarasi tersebut, dikatakan bahwa knalpot brong ini menjadi salah satu hal yang berpotensi menimbulkan konflik atau gesekan di masyarakat.

“Kemarin kita membuat sebuah deklarasi dimana yang berpotensi membuat keributan itu salah satunya knalpot brong, dan sudah sepakat kita. Semua teman-teman bisa rasakan, kemarin beberapa gerakan yang di Yogya maupun keluar Yogya semuanya tanpa knalpot blombongan,” jelasnya.

Ditegaskan Suwondo, pihaknya melakukan pengamanan di berbagai rute yang dilewati untuk kampanye. Termasuk melakukan pengawalan selama kampanye akbar guna mengantisipasi potensi konflik yang dapat terjadi.

“Diatur dan dijaga rute yang akan ditempuh, lanjut setiap peserta pemilu dengan jumlah yang besar akan dilakukan pengawalan, pengawalan depan dan samping, itu penting,” kata Suwondo.(*/D To)

BANDUNG – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin angkat bicara Terkait ramainya kabar yang menyebutkan bahwa provinsi yang dipimpinnya menjadi daerah pemasok daging anjing untuk dikonsumsi.

Bey menegaskan, Provinsi Jabar merupakan pemasok anjing pemburu, bukan daging anjing untuk konsumsi.

Menurut Bey, saat ini, sudah banyak anjing pemburu dari Jabar yang dikirim ke daerah lain. Namun, bukan dijual untuk dikonsumsi oleh oknum tertentu.

“Diluruskan, bahwa bukan daging anjing, tapi anjing pemburu,” tegas Bey,(16/1/2024).

Bey menilai, peredaran daging anjing di Jabar merupakan praktik ilegal. Pasalnya, anjing yang bisa diperjualbelikan hanya untuk berburu, bukan untuk dikonsumsi masyarakat.

Bey juga menegaskan, jika ada yang melakukan jual beli anjing untuk dimanfaatkan sebagai pangan, maka akan dipidana.

“Iya yang ilegal jadi pidana. Kami juga memerlukan masukan masyarakat segera laporkan ke kami jika menemukan hal itu karena secara hukum tidak bisa dibenarkan,” tegasnya lagi.

Bey memastikan, Pemprov Jabar juga melakukan pengawasan terhadap oknum-oknum yang memperjualbelikan anjing untuk dikonsumsi.

“Di sini itu yang ada adalah anjing pemburu, daging anjing sama sekali tidak. Itu bukan pangan,” tandasnya.

Namun, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jabar sebelumnya mengakui bahwa ada sejumlah kabupaten/kota di Jabar yang menjadi pusat pengepulan anjing dan dikirim ke daerah lain untuk dikonsumsi dagingnya.

Kepala DKPP Jabar, Mohamad Arifin Soedjayana mengatakan, ada sembilan daerah yang tercatat sebagai pusat pengepulan anjing. Hewan-hewan ini kemudian dikirim ke daerah DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

“Ada sembilan daerah, itu Garut, Sumedang, Subang, Kuningan, Majalengka, Indramayu, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya,” ujar Arifin saat dikonfirmasi Senin (15/1/2024).

Arifin mengakui, jika populasi anjing di Jabar terbilang cukup banyak. Sehingga, dia tidak menampik jika ada pernyataan Jabar pemasok daging anjing. Meski begitu, pihaknya memastikan daging anjing tidak layak dikonsumsi masyarakat.

“Hanya memang kalau dari sisi populasi, Jabar cukup banyak. Makanya kalau disebut itu berasal dari Jabar, itu iya,” tegasnya.

Arifin mengatakan, pemerintah tegas melarang perdagangan anjing untuk dikonsumsi. Terkait praktik ilegal jual beli daging anjing, Arifin menilai hal itu dilakukan secara diam-diam.

“Jadi itu mah ilegal, orang menjual yang memang pasti gak ada surat pengantar resminya. Suratnya pasti palsu seperti yang (kasus) Subang kemarin,” katanya.

Arifin juga meminta pemerintah kabupaten/kota yang di Jabar memperketat lalu lintas perdagangan anjing. Imbauan itu dikeluarkan setelah ramai kabar praktik jual beli anjing di Kabupaten Subang untuk dikonsumsi hendak dikirim ke daerah Jawa Tengah.

“Kami sudah berkoordinasi, mengirimkan surat juga ke Kabupaten Subang. Mereka sudah mengonfirmasi bahwa surat yg dikeluarkan itu adalah ilegal atau palsu,”jelasnya.(*/Hen)

LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan dengan adanya penambahan rute penerbangan langsung Lampung ke Bali yang dilaksanakan hari ini dapat mendongkrak sektor pariwisata daerah. “Penerbangan ini bisa menjadi salah satu cara untuk mendongkrak sektor pariwisata. Bisa menjadi strategi dalam meningkatkan ekonomi daerah untuk melengkapi sektor-sektor penyumbang perekonomian daerah, seperti perkebunan, pertanian, dan perikanan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, di Lampung Selatan, Rabu (17/1/2024).

Ia mengatakan, dengan adanya penerbangan langsung Lampung-Bali, maka pemerintah daerah akan melengkapinya dengan menyediakan paket-paket wisata serta destinasi wisata yang menarik pasar wisatawan.

“Adanya penerbangan rute baru ini meningkatkan optimisme daerah dalam mengembangkan sektor pariwisata juga. Sebab seperti diketahui Bali merupakan pintu gerbangnya pariwisata Indonesia. Sehingga pemerintah daerah nanti akan membuat paket wisata, serta menyediakan destinasi wisata yang menarik wisatawan agar yang dari Bali juga bisa singgah ke sini. Sebab di sini pun tersedia banyak destinasi wisata yang eksotis,” katanya.

Dia menjelaskan, optimalisasi sektor pariwisata di daerahnya dilakukan, karena sektor tersebut secara langsung telah memberikan pendapatan kepada masyarakat serta efektif membangun ekonomi kerakyatan.

“Pariwisata ini satu-satunya sektor yang secara langsung memberikan pendapatan ke masyarakat, sebab saat wisatawan ingin berbelanja langsung ke UMKM, ingin makan, sewa mobil langsung ke masyarakat sehingga dari sinilah ekonomi kerakyatan terbentuk,” ujarnya.

Menurut dia, untuk mendukung perkembangan pariwisata, pemerintah daerah pun akan membangun destinasi wisata lokal Lampung untuk memenuhi prinsip sustainable development goals (SDGs).

“Maka dengan adanya momentum hadirnya penerbangan langsung dari AirAsia, kami akan bina destinasi di sini agar memenuhi standar. Sekarang wisata yang menarik wisatawan adalah yang memenuhi poin-poin SDGs, dimana lingkungan harus dijaga, masyarakat harus ramah itu menjadi kekuatan pariwisata Lampung untuk terus dikembangkan pasarnya agar semakin baik di kemudian hari,” ujar dia.

Rute penerbangan langsung dari Lampung menuju Bali telah dibuka, dengan harga tiket sekitar Rp1 jutaan, sehingga telah menambah jumlah alokasi waktu terbang sebanyak 3.080 slot time pada periode musim dingin di 29 Oktober 2023, dengan rata-rata 20 pergerakan pesawat per hari.

Sebelumnya alokasi ketersediaan waktu terbang tertinggi pada musim panas terjadi pada Agustus 2023, dengan jumlah ketersediaan slot time 476 dan yang digunakan oleh maskapai ada sebanyak 458 slot time. Sedangkan untuk jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung pada 2023 mencapai 14 juta wisatawan dari target hanya 5,5 juta wisatawan.(antara)

SURABAYA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan formasi CPNS dan PPPK 2024. Dalam pernyataannya, formasi CPNS dan PPPK 2024 tersedia sebanyak 2,3 juta formasi. Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) pengusulan formasi terakhir 31 Januari 2024.

“Pemerintah daerah diberikan kesempatan mengusulkan formasi. Jadi formasinya bisa CPNS atau PPPK,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur, Indah Wahyuni, Rabu (17/1/2024).

Perempuan yang akrab disapa Yuyun itu pun mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mengajukan usulan formasi, baik CPNS maupun PPPK. Menurutnya, dalam menentukan usulan alokasi kuota formasi tersebut harus melalui proses kajian yang matang.

“Kajian ini didasarkan pada dua hal. Pertama, adalah pertimbangan analisis beban kerja dan yang kedua adalah kemampuan anggaran. Dua variabel inilah yang akan dirapatkan oleh tim yang terdiri dari tim anggaran, tim sumber daya manusia, dan BKD,” ujarnya.

Saat ditanya persentasi kuota CPNS maupun PPPK yang akan diajukan, Yuyun mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya, lanjut Yuyun, rekrutmen CPNS ini sempat tidak digelar sejak 2020 hingga 2023.

“Kalau kita jumlah yang pensiun estimasinya mencapai 7.000 PNS yang pensiun. Nah kalau konsepnya zero growth, maka alokasi CPNS yang dibutuhkan hampir sama dengan yang pensiun,” ucapnya.

Sedangkan terkait kuota PPPK, kata Yuyun, masih harus menghitung kemampuan anggaran yang disediakan. Karena terdapat perbedaan sumber penggajian. “Karena di PP PPPK ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,”ujarnya.(*/Gio)

SUBANG – Bencana longsor di Kampung Cipondok, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada pekan lalu telah membuat pipa Perumda Air Minum Tirta Rangga (PDAM) Subang terputus. Hal itu mengakibatkan aliran air PDAM kepada sekitar 10 ribu pelanggan di Kabupaten Subang terhenti. Banyak orang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

“Kami bergerak cepat untuk pemulihan distribusi air bersih kepada masyarakat di tiga kecamatan, yaitu Cipondok, Pasanggrahan, dan Kasomalang. Tim Perumda Tirta Rangga sudah melakukan pemasangan jaringan air bersih, sehingga pelayanan air minum kepada masyarakat yang merupakan pelayanan dasar dapat segera teratasi,” kata Direktur Utama Perumda Tirta Rangga Lukman Nurhakim, Selasa (16/1/2024).

PDAM Tirta Rangga, Subang mengantisipasi masalah tersebut dengan mengambil air dari sumber Pabrik Aqua Subang yang sudah tidak terpakai lagi untuk dialirkan ke saluran PDAM. Dengan demikian masyarakat Kabupaten Subang pelanggan PDAM Tirta Rangga kembali mendapatkan air bersih di rumah masing-masing.

Hal itu sejalan dengan arahan dari Pjs Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin dan Pjs Bupati Subang DR Imran pada saat meninjau lokasi longsor pada 8 Januari 2024. Mereka mengharapkan agar pelayanan air bersih kepada masyarakat di Kabupaten Subang, terutama di tiga kecamatan terdampak, dapat teratasi dengan baik dan dilakukan sesegera mungkin.

“Pabrik Aqua Subang ikut prihatin dengan terjadinya bencana longsor di Kampung Cipondok, Kabupaten Subang. Kami telah berkoordinasi dengan otoritas dan pemangku kepentingan setempat untuk secara bersama-sama melakukan penanggulangan bencana. Salah satunya dengan mengalirkan air bersih dari sumber 1 Pabrik Aqua Subang ke pipa PDAM Tirta Rangga untuk kemudian dialirkan ke para pelanggan PDAM,” ujar Senior External Relations Manager Danone-Aqua Murtijo Utomo.

Pabrik Aqua Subang juga mengalirkan air bersih kepada masyarakat Kampung Cipondok yang terdampak langsung dengan bencana longsor tersebut pada 11 Januari 2024. “Ini merupakan tindakan darurat untuk dapat segera membantu masyarakat Kampung Cipondok. Ada sekitar 138 jiwa di kampung Cipondok yang betul-betul membutuhkan air bersih pada saat ini. Untuk itu kami bersama masyarakat setempat bergotong royong menyambung pipa dan mengalirkan air dari mata air terdekat ke pemukiman Kampung Cipondok,” kata Murtijo.

Selain itu, para relawan Pabrik Aqua Subang juga langsung datang dan mengalirkan air bersih kepada warga Desa Darmaga, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang. “Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Aqua membantu warga Desa Darmaga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih sejak kejadian longsor di Kampung Cipondok,” ujar Kepala Desa Darmaga Sukmana Efendi.

Berbagai upaya telah dilakukan Pabrik Aqua Subang untuk menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan, termasuk membangun fasilitas air bersih dan sanitasi. “Sejak tahun 2012 hingga kini Pabrik Aqua Subang telah membangun fasilitas air bersih dan sanitasi sebanyak 17 titik di lima desa yang berada di Kecamatan Kasomalang, Cisalak, dan Ciater. Fasilitas air bersih dan sanitasi tersebut telah menjangkau sekitar 11.131 penerima manfaat,” ujar Stakeholder Relations Pabrik Aqua Subang Zaenal Abidin.(antara)

KULON PROGO – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X meminta Kelompok Tani Wanadelima Mandiri di Kalurahan Sidomulyo, Kabupaten Kulon Progo, melakukan modernisasi alat pertanian dan mengembangkan produk pertanian.

Sultan HB X di Kulon Progo, Senin, memberi arahan kepada petani agar tidak hanya produk pertanian saja yang diperhatikan.

“Petani milenial itu jangan hanya tanaman saja yang dilihat, tapi alatnya juga harus mendukung. Alatnya harus canggih, yang mengikuti perkembangan zaman,” kata Sultan saat melakukan panen perdana melon di Wanadelima.

Ia menyarankan petani Wanadelima menambah pengetahuan dalam upaya mengembangkan produk pertanian. Jika ingin belajar dari para petani di DIY yang lain, Sri Sultan mengusulkan untuk melakukan kerja sama dengan petani asal Sleman yang telah l melakukan pembelajaran ilmu pertanian modern hingga ke Korea Selatan.

“Kalau masih tidak paham (strategi pengembangan produk pertanian buah), petani di sini bisa kerja sama dengan teman-teman yang lolos kita bawa ke Korea Selatan,” katanya.

Kebun buah melon Wanadelima ini ditanami melon dengan varietas Amanda oleh warga. Alasannya, varietas ini memiliki ukuran buah yang cukup besar dan rasanya yang manis, sehingga diharapkan mampu menjadi produk unggulan bagi daerah tersebut.

Seusai melakukan panen melon, Sri Sultan juga meninjau kebun anggur petani Wanadelima Mandiri dan juga kandang kambing umbaran.

Sementara itu, Pengelola Wanadelima Mandiri Joko Triyono mengatakan kebun anggur di wilayahnya diklaim sebagai kebun anggur terbesar di DIY dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Anggur yang ditanam terdiri dari berbagai varietas, di antaranya jenis Ninel dan Taldun.

“Karena memiliki beragam potensi, kami memiliki visi menjadikan kawasan ini agroeduwisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Nanti tidak hanya buah melon dan anggur, ke depan akan dibudidayakan juga buah alpukat, durian, dan mangga,” katanya.

Selain itu, fasilitas berwisata juga turut dikembangkan, seperti tur keliling kebun buah menggunakan sepeda atau mobil Jeep, wisata petik buah secara langsung, pemancingan, hingga wisata edukasi budidaya kambing umbaran dan ikan gabus,” katanya.

Ia bersyukur karena kawasan kebun buah ini juga dianugerahi sumber-sumber air yang mudah dengan kualitas yang juga baik yakni mengandung pH 8,2.”Dalam perkembangannya, kawasan ini akan ditanami tanaman semusim sekitar 40 persen dan tanaman tahunan sekitar 30 persen,” ujarnya.(*/D To)

BANDUNG – Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, mengungkapkan lima tanggul jebol di permukiman warga di Gang Apandi, Braga, akibat banjir Sungai Cikapundung telah diperbaiki. Namun, warga diminta tetap berada di tempat pengungsian sementara karena cuaca yang masih ekstrem.

Data yang dihimpun, banjir melanda empat RW di Jalan Braga yaitu RW 03, RW 04, RW 07 dan RW 08. 496 kepala keluarga terdampak atau mencapai 1.794 jiwa. Rumah terdampak 59 terdiri dari rumah rusak sebanyak 10 unit, rumah rusak ringan 29 unit.

“Kemarin juga udah selesai (perbaikan), ada 5 titik kirmir (tanggul) rusak. Kemarin tiga mungkin hari ini 2 selesai,” ucap dia saat dihubungi wartawan, (13/1/2024).

Meski perbaikan tanggul sudah selesai dilakukan, ia meminta masyarakat tidak terlebih dahulu masuk ke rumah. Sebab kondisi cuaca yang masih ekstrem dan berpotensi terhadap bencana.

“Warga masih belum diharapkan masuk ke rumah karena cuaca begini,” kata dia.

Ia mengatakan sebagian warga di Jalan Braga masih ada yang mengungsi di sejumlah tempat seperti aula RW 08. Pihaknya juga menyiapkan tempat mengungsi di Rancacili dan Tamansari apabila dibutuhkan.

Bambang mengatakan petugas dari Dinas Sosial, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Diskar PB) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih berada di lokasi banjir. Termasuk dari petugas Dinas Sumber Daya Air Kota Bandung.

“Sampai hari ini tim masih ada di lapangan kaya dapur umum disiapkan, kalau perlu air bersih disiapkan,” kata dia.

Ia mengatakan anggaran untuk penanganan korban banjir berada di Dinas Sosial dan didukung Baznas Kota Bandung. Pihaknya belum menetapkan status tanggap darurat sehingga belum perlu memakai biaya tak terduga (BTT).

“Status (tanggap) darurat, belum sementara ini terkendali,” ungkapnya.(*/Hen)

LAMPUNG – Calon Presiden RI Anies Baswedan berjanji membangun jalan non-tol di daerah Lampung guna mengatasi jalan-jalan yang rusak, bahkan hancur. Janji tersebut disampaikan Anies saat berkampanye di Lampung Timur,Minggu (14/1/2024).

Menurut dia, jalan non-tol adalah jalan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Mereka menggunakan jalan tersebut, salah satunya untuk mendistribusikan hasil bumi.

“Di Lampung sempat terkenal karena jalan-jalan di sini hancur. Kita ingin jalan tol tetap dibangun, tetapi jalan yang non-tol tidak dilupakan,” kata Anies dalam keterangannya yang diterima di Jakarta.

Saat menghadiri acara Haul Akbar K.H. Abdul Chalim dan K.H. Maksum di Lampung Timur, Anies mengatakan bahwa jalan non-tol itu rusak maka tidak menutup kemungkinan kegiatan perekonomian masyarakat juga akan terganggu. “Jalan-jalan itu harus dibangun. Insyaallah, hasil pertanian bisa sampai kota dengan baik,” kata dia.

Untuk mewujudkan pembangunan itu, menurut Anies, memerlukan kewenangan. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan, melanjutkan kondisi saat ini atau melakukan perubahan.

“Insyaallah, 14 Februari menjadi hari perubahan bagi Indonesia. Sesudah itu, mudah-mudahan jalan-jalan di Lampung bisa dibangun dengan baik,” kata Anies.(Antara)

CIREBON – Bupati Cirebon, Imron mengaku kecewa dengan robohnya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa, beberapa waktu lalu.

Imron meminta supaya proyek gapura Taman Alun-Alun Pataraksa diaudit dan diusut tuntas. Bahkan, Imron pun mengendus ada oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon di balik proyek tersebut.

“Dari beberapa informasi yang masuk, katanya proyek ini milik salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Tapi setelah dicek, memang namanya tidak tercantum. Pintar sekali kan,” kata Imron, Jumat 12 Januari 2024.

Bupati mengaku kecewa, pembangunan tahap kedua Alun-Alun Taman Pataraksa tersebut tidak adanya pendampingan dari aparat penegak hukum (APH). Padahal harusnya, sejak awal harus ada pendampingan dari kejaksaan. Sementara kantor kejaksaannya sendiri, tepat di seberang gapura yang roboh.

“Sebagai bupati, saya sangat kecewa. Ini tamparan bagi pemerintah daerah. Kok bisa-bisanya, proyek di depan kantor bupati, DPRD, dan Kejaksaan serta instansi lainnya roboh. Pemborongnya mikir tidak sih,” kata Imron.

Anehnya, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan menyebut, semua pihak layak disalahkan. Secara terang benderang dia menyebutkan, komisi III, DLH, konsultan dan pemborong, semuanya salah. Anehnya, Yoga enggan berkomentar terkait dugaan adanya indikasi keterlibatan oknum anggota dewan.

“Yang disampaikan bupati Imron sifatnya hanya dugaan. Jadi saya enggan menanggapi tudingan itu. Sekarang bagaimana caranya melakukan pembenahan disemua sisi,” elak Yoga.

Yoga menilai, ambruknya gapura Alun-Alun Taman Pataraksa dapat dilihat dari dua sisi. Pertama soal pengawasannya dan kedua soal perencanaan dari tim teknisnya. Untuk itu, seluruh dinas yang mengerjakan pekerjaan sipil, biasanya minim orang teknis. Hal itu karena, orang teknisnya tersentral di DPUTR.

“Seluruh pembangunan sipil diharuskan adanya rekomendasi dari DPUTR dulu. Kontruksi yang dihasilkan oleh dinas lain pastinya berbeda dengan kontruksi dari DPUTR. Lah ini kan tidak ada, ya jelas salah,” ungkapnya.

Dirinya menyarankan, proyek strategis yang nilainya di atas Rp 2 miliar wajib ada pendampingan dari Aparat Penegak Hukum (APH). Meskipun tidak ada aturan baku, minimal ketika ada pendampingan dari APH penyedia jasa tidak berani main-main. Untuk itu, perlu ada regulasi terkait pendampingan.

“Bila perlu diwajibkan. Nanti kita sebagai anggota DPRD akan mendorong untuk dibuatkan regulasinya,” tandasnya.(*/Eln)