Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Zainuddin Amali mengatakan Bambang Soesatyo kini menjadi ketua MPR sebuah lompatan berarti dari yang sebelumnya menduduki kursi ketua DPR.

“Dalam memimpin MPR lima tahun ke depan Bamsoet didampingi sembilan tokoh yang mewakili fraksinya masing-masing, yakni Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Lestari Moerdijat (F-Partai Nasdem), Sjarifuddin Hasan (F-Partai Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), Zulkifli Hasan (F-PAN), Arsul Sani (F-PPP), dan Fadel Muhammad (Kelompok DPD),” ujarnya.

Menurut dia, dalam kalkulasi politik, pasca reformasi, ini merupakan yang pertama kalinya Partai Golkar menjadi ketua MPR. Setelah reformasi, kursi Ketua MPR berturut-turut diduduki oleh Amien Rais (PAN/2009), Hidayat Nur Wahid (PKS/2004), Taufik Kiemas (PDIP/2009), dan terakhir Zulkifli Hasan (PAN/2014).

Tidak bisa dipungkiri jika pencapaian Bamsoet ke tampuk pimpinan MPR tidak bisa dilepaskan dari kerja keras para kader Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, khususnya dari lobi-lobi yang cakap dan lihai dari DPP Partai Golkar dan Fraksi Golkar di MPR.

“Semua kader Golkar bekerja keras di bawah pimpinan Airlangga Hartarto. Bekerja bersama-sama untuk membuat Partai Golkar kembali diperhitungkan. Keberhasilan Bamsoet menduduki kursi ketua MPR sulit dicapai jika Partai Golkar tidak merebut kursi terbanyak kedua di DPR pada pileg 2019 ini,” jelasnya.

Catatan menunjukkan, Golkar pernah menempati peringkat kedua dalam perolehan kursi DPR, yakni pada pemilu 2009. Namun, saat itu Partai Golkar gagal merebut kursi ketua DPR, dan juga luput merebut kursi ketua MPR.(*/Adyt)

JAKARTA – Sidang paripurna MPR hari ini berhasil memutuskan nama-nama pimpinan fraksi dari sembilan partai politik, namun belum mengumumkan ketua kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang bernaung dibawah lembaga negara tersebut.

Sedangkan untuk pimpinan MPR, lob-lobi masih terus berlangsung, meski nama-nama utusan parpol dan DPD telah disampaikan.
Berikut beberapa nama pimpinan MPR yang telah diusulkan fraksi: Arsul Sani (F-PPP), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Bambang Soesatyo (F-Partai Golkar), Lestari Moerdijat (Fraksi-Partai Nasdem) dan Zulkifli Hasan (Fraksi PAN) .

Dalam rapat yang dipimpin oleh ketua MPR sementara, Abdul Wahab Dalimunte itu, diumumkan para pimpinan fraksi yang sebelumnya diusulkan oleh para ketua DPP dan Sekjen.

Fraksi PDIP di MPR diketuai oleh Ahmad Basarah yang sebelumnya merupakan Wakil Ketua MPR dari daerah pemilihan Jawa Timur. Sedangkan Fraksi Golkar diketuai oleh Zainuddin Amali yang sebelumnya menjadi Ketua Komisi II DPR.

Untuk Partai Gerindra, Ketua Fraksi dijabat oleh Ahmad Riza Patria yang sebelumnya wakil ketua Komisi II DPR. Sedangkan Fraksi Partai Nasdam di MPR dipimpin oleh Johnny G Plate yang sebelumnya menjadi anggota Komisi XI DPR sekaligus Sekjen Partai Nasdem.

Partai Kebangkitan Bangsa menempatkan Ketua Frakasi Jazilul Fawaid di MPR dan Partai Demokrat mempercayakan pimpinan Fraksi kepada Guntur Saksono.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menunjuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring sebagai ketua Frkasi PKS di MPR. Sedangkan Partai Amanat Nasonal mempercayakan pimpinan fraksinya kepada Alimin Abdullah.

Arwani Tohmafi dipercayakan memimpin Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Khusus untuk ketua kelompok DPD hingga kini belum diputuskan meski nama Intsiawati Ayub disebut-sebut akan menempati posisi tersebut. (*/Adyt)

JAKARTA – Seperti jauh-jauh hari ditebak, Puan Maharani adalah pemilik kursi Ketua DPR. Malam ini,(1/10/2019) Puan resmi dilantik sebagai Ketua DPPR untuk masa bakti 2019-2024, setelah diambil sumpah oleh Ketua Mahkamah Agung M Hatta.

Polisi PDIP yang bernama asli Puan Maharani Nakshatra Kusyala, sejauh ini sudah berpengalaman di parlemen, termasuk menjadi ketua Fraksi PDIP. Untuk Pemilu legislatif 2019 ini, Puan mendapatkan perolehan suara terbesar di antara seluruh anggota DPR, dia meraup suara di atas 400 ribu pemilih di Dapil wilayah Solo Raya, Jawa Tengah.

Dalam pengambilan sumpah malam ini, Puan didampingi empat wakil ketua yakni Azis Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rachmat Gobel dari Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari PKB.

Acara pelantikan kali ini berjalan mulus. Tak ada interupsi ataupun sanggahan dari sekitar 280-an anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna itu.

Pengesahan Puan dan empat pimpinan DPR lainnya itu dipimpin oleh Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe. Politiwsi Partai Demokrat ini menjelaskan kelima pimpinan DPR itu otomatis menjadi pimpinan karena masing-masing parpol pengusung berhasil meraih lima besar peraih suara terbesar dalam Pemilu 2019.

Aturan itu termaktub dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3. “Apakah lima pimpinan DPR periode 2019-2024 ini dapat disetujui?” Tanya Abdul. “Setujuuuuuu,” ujar anggota Dewan yang hadir. “Tok” Abdul Wahab memberi tanda sudah sah.

Tepuk tangan riuh pun tampak bergemuruh saat kelima pimpinan DPR itu dipanggil menuju podium dilantik. Bahkan terlihat para anggota DPR ada yang melakukan salawatan saat kelima anggota itu maju ke podium.

Setelah itu, prosesi pelantikan kelima pimpinan DPR itu pun dimulai. Sebelum memangku jabatannya, kelima pimpinan DPR itu diwajibkan mengucapkan sumpah janji. pengucapan sumpah itu dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI Hatta Ali.

Kelima pimpinan DPR yang baru itu lantas menuju podium untuk diambil sumpahnya berdasarkan agama Islam. Masing-masing tokoh agama lantas mengambil tempat berdiri di samping para pimpinan DPR terpilih itu dengan membawa kitab suci. (*/Adyt)

JAKARTA – Tugas kedepan TNI adalah mengamankan jalannya pelantikan anggota DPR-MPR Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2019, dan selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2019 mengamankan pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI yang terpilih.

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P. saat memimpin apel gelar kesiapan pasukan pengamanan pelantikan Presiden dan Wapres serta pelantikan DPR/DPD/MPR periode 2019-2024 di Skadron 17 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (30/9/2019) mengatakan, bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan mengerahkan 8.526 personel untuk mengamankan pelantikan tersebut.

“Sekitar 6.000 personel TNI telah dikerahkan untuk mempertebal pengamanan di Gedung Wakil Rakyat saat pelantikan DPR-MPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019, sedangkan pada saat pelantikan Presiden RI dan Wakil Presiden RI, TNI mengerahkan 8.526 personel,” ujarnya.

Panglima TNI menyampaikan bahwa pasukan pengamanan dari TNI nantinya akan disebar di sejumlah titik seperti gedung DPR-MPR, Istana Negara, sentra ekonomi di Glodok, Jembatan Tiga, dan Jembatan Lima. “Untuk pengamanan di gedung DPR/MPR besok perimeter diperlebar dan pengamanan akan dilakukan di beberapa lokasi seperti Ladokgi, pintu utama DPR/MPR, Pejompongan, Petamburan dan jalan menuju Palmerah karena disitu ada stasiun kereta api dan pintu menuju masjid ke gedung DPR/MPR,” jelasnya.

“Titik-titik tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan, dan personel TNI tidak masuk ke dalam gedung DPR-MPR, namun berada diluar,” tegas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pengamanan yang dilakukan tidak hanya di gedung DPR-MPR RI, tetapi dikerahkan untuk menjaga Istana Negara dan sentra-sentra ekonomi agar masyarakat merasa aman dan nyaman. “Upaya untuk menambah dan mempertebal pasukan pengamanan tersebut bertujuan untuk membantu Polri. Sebelumnya, TNI telah mengerahkan sebanyak 3.000 personel dan pasukan tersebut akan terus ditambah untuk mempertebal pengamanan,” tuturnya.

Panglima TNI menegaskan bahwa tugas TNI adalah tugas yang sangat mulia yaitu untuk menjaga stabilitas keamanan, dan tugas untuk menciptakan rakyat menjadi sejahtera karena aman dan tugas itu sudah ditunjukkan selama ini.

“Mari kita semua tetap menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme untuk tugas-tugas yang akan datang,” tutup Panglima TNi. (*/Ag)

JAKARTA – Dua tokoh Partai Golkar yang diperkirakan akan bertarung dalam pemilihan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu sepakat untuk mengakhiri persaingan di antara mereka.

Jumat malam ini (27/9) Bambang Soesatyo menyatakan dirinya tetap mendukung Airlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar.

Dukungan disampaikan Bambang dalam pertemuan dengan Airlangga.

“Saya menyampaikan pada Ketua Umum Airlangga Hartarto, tetap mendukung beliau menjadi Ketua Umum pada Munas bulan Desember mendatang,” ujar Bambang Soesatyo seperti disiarkan stasiun televisi Metro TV pukul 22.00 WIB.

Keputusan Bambang “mengibarkan bendera putih” ini dilakukannya di tengah situasi politik yang sedang tidak menentu menyusul gelombang protes masyarakat atas berbagai RUU yang dinilai kontroversial.

Tidak sedikit yang menilai Bambang tidak menjalankan tugas sebagai Ketua DPR RI dengan baik, sehingga RUU yang kontroversial dan menuai kemarahan itu bisa lolos.

Bambang sendiri telah mengatakan ikut bertanggung jawab atas situasi politik yang berkembang saat ini.

Adapun Airlangga Hartarto yang juga Menteri Perindustrian sudah barang tentu menyambut gembira dukungan Bambang Soesatyo itu. Menurut Airlangga, ini adalah perkembangan yang membanggakan dan memperlihatkan komitmen Partai Golkar mengedepankan kepentingan bangsa.

“Dengan statement dari Pak Bambang Soesatyo, Partai Golkar mengambil sikap untuk konsolidasi internal di tengah situasi politik yang kurang kondusif,” ujar Airlangga.

Pertemuan dihadiri beberapa petinggi Golkar seperti Agus Gumiwang Kartasasmita yang adalah Menteri Sosial dan Sekretaris Fraksi Golkar di DPR RI Adies Kadir.(*/Adyt)

BOGOR – KPUD Kabupaten Bogor telah menetapkan Partai Gerindra sebagai partai pemenang pemilu legislatif di bumi Tegar Beriman.

Partai Gerindra akhirnya menunjuk Rudy Susmanto sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor periode 2019-2024.

Sementara Wakil Ketua DPRD diisi Agus Salim (PKS), M Romli (PPP) dan Wawan Hikal Kurdi (Golkar). Keempat orang tersebut telah definitif menjadi pimpinan usai Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda penetapan pimpinan serta pembentukan struktur fraksi-fraksi, Rabu (11/9/2019).

Sidang dipimpin oleh Ketua DPRD sementara, Sarni. Politisi Gerindra itu mengatakan jika hasil rapat ini akan disampaikan ke Bupati Ade Yasin, untuk kemudian diserahkan ke Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Sudah sah pak Rudy pimpin DPRD Kabupaten Bogor 5 tahun kedepan. Nanti berkasnya diserahkan kepada Bupati Bogor, Ade Yasin untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat,” kata Sarni kepada wartawan.

Selain penetapan ketua dewan definitif, pada sidang ini juga menetapkan komposisi fraksi-fraksi.
Untuk ketua fraksi Partai Gerindra dijabat oleh Heri Aristandi. Ketua Fraksi PKS di jabat oleh Fikri Hurdi Oktiawan. lalu Juhanta didapuk menjadi Ketua Fraksi PPP.

Kemudian Ketua Fraksi Golkar dijabat oleh A Tohawi, Ketua Fraksi PAN oleh Arif Abdi, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan oleh Halim Yohanes dan Ketua Fraksi Demokrat dijabat Leo Hananto. (Jun)

JAKARTA – Waketum DPP Partai Golkar, Dave Laksono membantah pihaknya tak mengizinkan AMPG pro Bambang Soesatyo (Bamsoet) masuk kantor DPP. Ia mengakui, hari ini DPP memang menggelar rapat koordinasi bidang dengan kondisi aman dan damai.

“Nggak ada, tadi ada rapat korbid berlangsung dengan aman dan damai. (Di depan kantor) Aman semua,” kata nya, Sabtu (7/9/2019).

Ketua DPP Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan hal senada. Menurutnya tak ada kejadian penggerudukan seperti yang disampaikan Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pro Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Adi Baiquni.

“Tidak benar lah,” kata Ace sembari menunjukkan foto-foto rapat DPP dan AMPG.(*/Adyt)

PAPUA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P bangun komunikasi dengan Bupati Jaya Wijaya John Richard Banua, Tokoh Agama, Tokoh adat, Tokoh wanita, tokoh pemuda serta elemen masyarakat lainnya, di kantor Bupati Jaya Wijaya, Papua, Sabtu (7/9/2019).

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam pertemuan menyampaikan, akan menampung semua aspirasi dari masyarakat Papua, terkait dalam mengatasi situasi keamanan yang sempat memanas beberapa waktu yang lalu.

“Dengan adanya peristiwa yang melanda Papua, saya bersama dengan bapak Kapolri wajib mendatangi dan berdialog dari hati ke hati. saya juga harus melihat dan memandang Papua adalah bagian dari integral NKRI,” ujar Panglima TNI.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa warga Papua memiliki hak dan hukum yang sama serta rasa aman yang sama, khusus keamanan sesuai konstitusi yang diembankan oleh negara kepada TNI.

“Saya harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, sehingga sakitnya bapak dan ibu, adalah sakit saya dan itu adalah tugas saya,” jelasnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan, rasa aman yang di Sumatera sama dengan yang di Papua, semuanya sama sehingga tidak ada yang mengganggu warga negara Indonesia dalam melakukan aktivitas.

“Tidak ada yang mengintimidasi dan tidak ada yang melakukan intimidasi dalam kegiatan agamanya maupun yang lainnya,” tegasnya.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa Indonesia adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Sabang sampai Merauke, dari rote sampai miangas berjajar pulau-pulau. Semua diikat dalam kesatuan Bhinneka Tunggal Ika.

“Kita berbeda-beda tetapi tetap satu dan satu itu adalah kekuatan, sehingga kita harus mengimplementasikan dalam satu kesatuan NKRI” pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI. Adapun tim Kopssus ini berasal dari gabungan tiga matra militer, yakni angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.

Adapun Koopssus TNI dibentuk Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2019 tentang susunan organisasi TNI yang diundangkan pada 8 Juli 2019.

Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus untuk menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia.

Dalam Perpres, Koopssus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi.

“Tugas Kopssus dibentuk guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI,” tulis Pasal 46B ayat (1) Perpres 42/2019.

Dalam Perpres, pertimbangan Jokowi terkait pembentukan Koopssus TNI adalah dalam rangka menghadapi ancaman yang memiliki eskalasi tinggi dan dapat membahayakan ideologi Negara, kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI, dan melindungi segenap bangsa Indonesia.

Koopssus TNI dipimpin oleh Dankoopssus yang berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Panglima TNI. Dalam struktur organisasi TNI, Koopssus TNI tergabung ke dalam badan pelaksana pusat.

“Dankoopssus TNI dijabat pejabat tinggi bintang 2.
Koopssus TNI dipimpin oleh Komandan Koopssus TNI disebut Dankoopssus TNI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dankoopssus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Koopssus TNI disebut Wadankoopssus TNI,” lanjut keterangan Perpres ini.(*/Adyt)

JAKARTA – Kader muda Partai Golkar sesalkan pernyataan Bambang Soesatyo, salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang memberikan pernyataan tentang dana saksi partai yang kurang.

Karena kurangnya dana saksi, terdapat daerah yang tidak mendapatkan dana saksi sama sekali, kalaupun turun pemilunya telah selesai. Oleh karena itu, Bambang Soesatyo menyampaikan tidak ingin kader partai Golkar terlilit utang atau menguras harta kekayaan dalam menggerakkan mesin partai akibat tidak adanya bantuan dana dari DPP Partai Golkar.

Ahmad Irawan (Kader Muda Partai Golkar/Wabendum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar “PP AMPG”) mengatakan, perihal dana saksi partai Golkar, tidak sepantasnya hal tersebut disampaikan ke publik.

“Apalagi isu tersebut dieksploitasi dalam rangka pemilihan ketua umum Partai Golkar. Jadi hanya untuk mencari simpati kepada daerah. Karena membicarakan dana saksi di luar internal partai Golkar, sama saja membuka kemampuan keuangan dan kelemahan partai Golkar,” kata Ahmad Irawan, Minggu (21/7/2019).

Ahmad Irawan mengatakan, di daerah pemilihan saat pemilihan umum 2019, ia mengaku melihat sendiri dana saksi partai bantuan dari DPP Partai Golkar untuk daerah turun dan dibagikan kepada saksi melalui pengurus yang ada di tingkat kecamatan dan desa. Jadi tidak benar tidak ada dana saksi atau dana saksi turun setelah pemilu usai.

“Dana saksi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar cukup untuk dibagikan keribuan saksi yang ada di tempat pemungutan suara ‘TPS’. Jika pun ada yang kurang saat itu, semua pengurus dan calon legislatif dari partai Golkar gotong royong mencukupinya dengan penuh semangat pengorbanan. Saya teringat pepatah jawa Jer basuki mawa bea, untuk mencapai sesuatu maka orang harus mau berkorban untuk mencapai tujuan,” bebernya.

Jadi, lanjutnya, pengorbanan dan kebersamaan kader partai Golkar saat pemilu 2019 harus diapresiasi. Ingatan kita saat itu adalah bagaimana Golkar dan calon anggota legislatif dari partai Golkar menang, semua ikhlas;

Ia mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan salah satu pengurus DPP dan kader Partai Golkar. Saat ini juga yang bersangkutan juga Ketua DPR RI dari partai Golkar. Hukum positif kita membolehkan adanya iuran atau sumbangan perorangan atau anggota partai Golkar. Harusnya pada saat sebelum pemilu 2019 dilaksanakan, beliau bisa bertanya mengenai cukup/tidaknya dana saksi.

“Kita membutuhkan ketua umum Partai Golkar yang tidak hanya mampu berbicara cukup dan tidaknya dana kampanye. Akan tetapi lebih luas dan jauh dari itu, yaitu kemandirian finansial partai Golkar dan sistem integritas penyelenggara pemilu,” tandasnya.(*/Adyt)