JAKARTA - Kader muda Partai Golkar sesalkan pernyataan Bambang Soesatyo, salah satu calon ketua umum Partai Golkar yang memberikan pernyataan tentang dana saksi partai yang kurang.
Karena kurangnya dana saksi, terdapat daerah yang tidak mendapatkan dana saksi sama sekali, kalaupun turun pemilunya telah selesai. Oleh karena itu, Bambang Soesatyo menyampaikan tidak ingin kader partai Golkar terlilit utang atau menguras harta kekayaan dalam menggerakkan mesin partai akibat tidak adanya bantuan dana dari DPP Partai Golkar.
Ahmad Irawan (Kader Muda Partai Golkar/Wabendum Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar “PP AMPG”) mengatakan, perihal dana saksi partai Golkar, tidak sepantasnya hal tersebut disampaikan ke publik.
“Apalagi isu tersebut dieksploitasi dalam rangka pemilihan ketua umum Partai Golkar. Jadi hanya untuk mencari simpati kepada daerah. Karena membicarakan dana saksi di luar internal partai Golkar, sama saja membuka kemampuan keuangan dan kelemahan partai Golkar,” kata Ahmad Irawan, Minggu (21/7/2019).
Ahmad Irawan mengatakan, di daerah pemilihan saat pemilihan umum 2019, ia mengaku melihat sendiri dana saksi partai bantuan dari DPP Partai Golkar untuk daerah turun dan dibagikan kepada saksi melalui pengurus yang ada di tingkat kecamatan dan desa. Jadi tidak benar tidak ada dana saksi atau dana saksi turun setelah pemilu usai.
“Dana saksi yang diberikan oleh DPP Partai Golkar cukup untuk dibagikan keribuan saksi yang ada di tempat pemungutan suara ‘TPS’. Jika pun ada yang kurang saat itu, semua pengurus dan calon legislatif dari partai Golkar gotong royong mencukupinya dengan penuh semangat pengorbanan. Saya teringat pepatah jawa Jer basuki mawa bea, untuk mencapai sesuatu maka orang harus mau berkorban untuk mencapai tujuan,” bebernya.
Jadi, lanjutnya, pengorbanan dan kebersamaan kader partai Golkar saat pemilu 2019 harus diapresiasi. Ingatan kita saat itu adalah bagaimana Golkar dan calon anggota legislatif dari partai Golkar menang, semua ikhlas;
Ia mengatakan, Bambang Soesatyo merupakan salah satu pengurus DPP dan kader Partai Golkar. Saat ini juga yang bersangkutan juga Ketua DPR RI dari partai Golkar. Hukum positif kita membolehkan adanya iuran atau sumbangan perorangan atau anggota partai Golkar. Harusnya pada saat sebelum pemilu 2019 dilaksanakan, beliau bisa bertanya mengenai cukup/tidaknya dana saksi.
“Kita membutuhkan ketua umum Partai Golkar yang tidak hanya mampu berbicara cukup dan tidaknya dana kampanye. Akan tetapi lebih luas dan jauh dari itu, yaitu kemandirian finansial partai Golkar dan sistem integritas penyelenggara pemilu,” tandasnya.(*/Adyt)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro