Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa program bantuan sosial (bansos) berasal dari uang rakyat. Sehingga program tersebut jangan diklaim oleh orang atau pihak tertentu.

“Bansos ya uang rakyat. Jangan lupa,” ujar Megawati dalam orasinya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta,(3/2/2024).

Ia pun mengatakan, sudah seharusnya warga penerima manfaat untuk mendapatkan bansos dari pemerintah. Namun Megawati mengingatkan, agar pilihannya pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 tak terpengaruh program tersebut. “Nggak apa-apa terima aja (bansos), tapi nyoblosnya jangan goyang loh,” ujar Megawati.

“Ingat loh ini ya, Ibu ngomong, nyoblos lima menit, ingat. Nyoblos lima menit, kalau salah milih pemimpin, ngerasain akibatnya lima tahun,” katanya mengingatkan.

Saat ini, ia sendiri prihatin dengan adanya berbagai intimidasi jelang pencoblosan pada 14 Februari mendatang. Namun tegasnya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi tidak pernah takut terhadap tekanan itu.

Ia menegaskan, pemilihan umum (Pemilu) 2024 adalah tempat untuk menempatkan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi. Namun, ia melihat pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaan itu menggunakan berbagai intimidasi.

Kekuasaan bukanlah sesuatu yang abadi, sebab rakyat-lah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pemimpin periode berikutnya. Meski tak menyebutkan nama, Megawati mengingatkan pesan tersebut kepada presiden dan menteri.

“Jadi kalau ada yang berniat, berniat atau melakukan hal-hal yang merugikan rakyat Indonesia, apakah kamu takut?! apakah kamu takut?! Kenapa? kenapa? karena perundangan kita itu melindungi seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada,” ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.(*/Ag)

JAKARTA – Mundurnya sejumlah elite politik dari jabatan di pemerintahan dan perusahaan negara terus terjadi. Terakhir, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi mengundurkan diri sebagai komisaris utama di PT Pertamina (Persero), setelah langkah serupa dilakukan Mahfud MD yang mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Jaleswari Pramodhawardani Deputi V Kepala Staf Kepresidenan.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai gelombang mundurnya sejumlah tokoh, khususnya dari PDIP, dari pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah tidak lagi tertahan. Dalam waktu dekat, ia meyakini, masih akan ada tokoh PDIP yang mundur dari kekuasaan.

“Sekarang tinggal tunggu menteri-menterinya,” kata pendiri Lingkar Madani itu, (3/2/2024).

Menurut dia, mundurnya PDIP dari sisi Jokowi tidak akan berdampak terhadap legitimasi presiden. Namun, kekuatan politik Jokowi otomatis tergerus dengan situasi tersebut.

“Jelas kalau PDIP keluar, saya pikir sangat serius implikasinya kepada Pak Jokowi,” kata dia.

Ray menjelaskan, PDIP adalah partai dengan lebih dari 20 persen suara di DPR. Artinya, suara PDIP di parlemen sangat penting untuk membuat kebijakan. Dengan perginya PDIP, akan banyak sekali nanti aturan yang diinginkan Jokowi tak bisa jadi kenyataan.

Walhasil, dalam Jokowi ke depan akan sangat bergantung pada Partai Gerindra dan Golkar. Apalagi, belakangan para akademisi juga sudah mulai melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi.

“Saya kira ke depan bukan hanya kabinet dari PDIP yang mundur, yang non kabinet juga mungkin akan menyusul. Kekuatan politik Pak Jokowi perlahan akan memudar,”katanya.(*/Ad)

PALEMBANG – Prajurit Kodam II Sriwijaya yang terlibat dalam pengaman Pemilu 2024 di lima provinsi meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung (Sumbagsel) diperintahkan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

“Sesuai dengan visi TNI PRIMA, dalam rangka menyikapi pesta demokrasi di tengah situasi bencana alam yang terjadi di wilayah Sumbagsel, prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu harus melibatkan empati dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” kata Kapendam II/Swj Kolonel Arh Saptarendra P di Palembang, Jumat.

Menurut dia, sesuai arahan Pangdam II/Swj Mayjen TNI Yanuar Adil dalam mengantisipasi terjadinya konflik harus mewujudkan visi TNI PRIMA yakni Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif.

Saat memberikan pengarahan pasukan pada apel kesiapan pengamanan Pemilu 2024 beberapa waktu lalu, Pangdam II/Swj mengatakan yang akan dihadapi adalah masyarakat yang merupakan saudara sendiri sehingga fokus pada tugas pokok.

“Prajurit harus fokus tugas pokok TNI, jika ada potensi kerawanan secara antisipasi dengan pendekatan persuasif dan humanis,” ujarnya.

Diungkapkan Kapendam, sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, saat ini di Sumbagsel pun tengah mengalami bencana alam seperti banjir dan longsor.

“Situasi ini tentunya kurang menguntungkan, apalagi dalam waktu dekat kita menghadapi perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024,” ujar Kolonel Arh Sapta.

“Tentu saat ini banyak di antara saudara kita yang mengalami kondisi prihatin. Di hadapkan situasi tersebut, dalam pelaksanaan pengamanan pemilu harus melibatkan empati kepada masyarakat yang akan menyalurkan aspirasinya,” kata Kapendam.

Satu sisi, lanjut Sapta, TNI punya tanggung jawab untuk mendukung kelancaran perhelatan akbar negara, namun di sisi lain pihaknya juga harus bisa menyelami kondisi kebatinan dan sosial masyarakat.

“Saat penyaluran aspirasi pemilu pada 14 Februari 2024, terdapat perbedaan antara kelompok masyarakat yang memiliki preferensi berbeda, sehingga prajurit yang terlibat dalam pengamanan pemilu harus melibatkan empati dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis,” jelas Kolonel Arh Saptarendra.(*/Gint)

JAKARTA – Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin merespons langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor.

Gus Muhdlor diketahui merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang saat ini diketuai oleh Cak Imin.

“Biar saja. Silakan proses hukum berjalan secara objektif,” ujar Cak Imin singkat di Jakarta pada Jumat (2/2/2024). Gus Muhdlor selama ini dikenal sebagai pendukung pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin).

Gus Muhdlor pada Kamis (1/2/2024), membuat geger lantaran tiba-tiba mendukung pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dia yang dicari KPK muncul di acara deklarasi Nderek Kiai di Ponpes Bumi Sholawat, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Adapun KPK menjadwalkan pemanggilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor pada Jumat. Sang Bupati akan dimintai keterangan dan diperiksa soal kasus pemotongan insentif pegawai Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo yang menjadi target operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Bupati Sidoarjo dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi. Selain Bupati Sidoarjo, KPK memanggil Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono sebagai saksi.

“Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Ahmad Muhdlor Ali dan Ari Suryono (2/2/2024),” kata Ali kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/2/2024).(*/Ag)

JAKARTA – Massa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat Rabu (31/1/2024).

Aksi tersebut memanas, setelah sejumlah massa rusuh dengan cara membakar spanduk dan melempar batu ke dalam gedung DPR.

Pantauan di lokasi, orasi dari berbagai perangkat desa terus terdengar. Hingga pukul 11.30 WIB sejumlah massa aksi terlihat membakar spanduk persis di depan pagar utama Gedung DPR RI.

Namun tak berselang lama, massa juga mulai melemparkan botol platik ke dalam pagar gedung itu. Hingga kemudian mereka pun melempar batu dan benda keras berukuran kecil lainnya.

Di atas mobil orator, terdengar teriakan orasi yang menuntut adanya penentuan atau pengesahan Revisi UU Desa dilakukan hari ini.

“Penentuannya hari ini (pengesahan Revisi UU Desa) bukan nanti, kami bosan dengan janji janji DPR,” kata seorang dari mobil orator.

Sejumlah personel polisi yang berada di lokasi pun langsung bersiaga. Polisi pun sempat mengimbau untuk tetap membuat kondisi kondusif. Namum lemparan batu dari massa tak kunjung berhenti.
“Saudara-saudara sekalian tolong tertib,” kata anggota polisi melalu pengeras suara.(*/Ag)

JAKARTA – Menko Polhukam, Mahfud MD resmi mundur dari Kabinet Indonesia Maju dengan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang siang malam muncul sejak tanggal 23 Januari saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa membenarkan pak Ganjar Pranowo bahwa Paslon itu supaya mundur termasuk pak Mahfud,” kata Mahfud di Lampung secara virtual, pada Rabu (31/1/2024).

Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 juga telah mengemas seluruh barang pribadinya di Kantor Kemenko Polhukam dan juga rumah dinasnya.

Mahfud juga menegaskan, dirinya juga sudah tidak lagi menggunakan fasilitas negara setelah resmi mengundurkan diri.

“Saya juga telah mengemas seluruh barang pribadi, dan telah siap keluar dari rumah dinas dan melepaskan seluruh fasilitas negara,”tutup Mahfud MD.
Sebelumnya, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud dan menyarankan agar pasangannya mundur dari jabatan tersebut.

“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.

Menurutnya, bakal terdapat potensi konflik kepentingan saat seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati hingga wali kota.
Saran itu juga disampaikan pada Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku sudah mendengar kabar burung soal Menko Polhukam Mahfud MD akan mundur dari jabatannya, hari ini, Rabu (31/1/2024). Bahlil kini menanti kepastian cawapres nomor urut 3 itu mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

“Saya belum mendengar informasi resmi, tapi dengar informasi-informasi burung iya, tapi validasinya belum saya tahu. Jadi tunggu saja ya, kalau memang itu benar (Mahfud mundur hari ini), baru saya kasih tanggapan,” kata Bahlil kepada wartawan usai menjadi pembicara dalam sebuah acara di Jakarta Selatan, Rabu.

Bahlil menyebut, pengunduran diri Mahfud bukan berarti terjadi perpecahan di kabinet. Menurutnya, pengunduran diri itu murni karena Mahfud ingin fokus berkampanye.

“Mungkin agar lebih fokus melakukan kampanye, supaya total, kalau menteri kan harus cuti, izin, nggak bisa sekaligus seminggu cuti, paling sehari dua hari,” kata Bahlil.

Dia yakin Presiden Jokowi akan menghargai keputusan Mahfud. Di sisi lain, Bahlil juga yakin hengkangnya Mahfud tak akan mempengaruhi soliditas kabinet.

Di kalangan wartawan, kabar rencana pengunduran diri Mahfud sudah beredar sejak Rabu pagi. Mahfud dikabarkan akan resmi mundur dari kabinet pada hari ini pukul 14.00 WIB.(*/Ad)

JAKARTA – Kabar pengunduran diri Menko Polhukam yang juga cawapres Mahfud MD akan diumumkan siang ini. Hal tersebut ada dalam pesan singkat yang beredar di kalangan wartawan, hari ini.

“Prof Mahfud MD akan mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Menkopolhukam secara resmi pada hari ini, pukul 14.00 WIB,” kata pesan singkat tersebut.

Sebelumnya, Mahfud MD telah bertemu Mensesneg Pratikno. Mahfud juga meminta untuk menjadwalkan pertemuan dengan Presiden Jokowi soal pengunduran dirinya.

“Saya sudah menemui Mensesneg, Pak Pratikno, untuk minta dijadwalkan saya bertemu dengan Bapak Presiden,’’ ujar Mahfud, usai menghadiri silaturahmi dan sarasehan di Pondok Pesantren (Ponpes) Masyariqul Anwar, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Selasa (30/1/2024).

Mahfud menyatakan, dulu diangkat sebagai menteri dengan penuh kehormatan. Karena itu, saat ini dia juga harus memberi tahu dengan penuh kehormatan kepada presiden, tentang langkah-langkah politiknya. “Itu segi etiknya ya. (Sedang) nunggu jadwal ketemu,”ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memiliki jadwal atau rencana untuk melakukan kampanye. Meskipun, katanya, Presiden Jokowi diperbolehkan oleh undang-undang untuk berkampanye pada Pilpres 2024.

“Meskipun diperbolehkan UU Pemilu, sampai saat ini, Presiden Jokowi belum ada rencana berkampanye,” kata Ari dalam keterangannya, Senin (29/1/2024).

Dia menegaskan, kunjungan Presiden Jokowi ke Yogyakarta dan Jawa Tengah bukan dalam rangka berkampanye. Melainkan, katanya, Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja salah satunya ke Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) di Yogyakarta.

“Hari-hari ini, Presiden berada di Yogyakarta dan Jawa Tengah, untuk beberapa agenda kunker, diantaranya: peresmian Kampus UNU Yogyakarta dan kegiatan di Akmil Magelang,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Jokowi pun menunjukkan isi pasal yang dimaksud dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden dari Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat (26/1).

Kata Jokowi, dalam UU Pemilu tersebut menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Hal tersebut disampaikan Jokowi terkait polemik pernyataannya sebelumnya yang menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.
“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas,” kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (26/1/2024).

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.

“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” kata Jokowi.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa aturan terkait kampanye telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut Presiden, undang-undang tersebut juga menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk melaksanakan kampanye.

Hal tersebut menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut Kepala Negara boleh berkampanye dan memihak pada Pilpres 2024.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas,” kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat (26/1/2024).

Selain itu, Presiden mengatakan bahwa dalam Pasal 281 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga diatur mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh presiden dan wakil presiden jika melakukan kampanye.

“Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara,” ungkap Presiden.

Presiden pun minta masyarakat dan seluruh pihak untuk tidak membuat interpretasi yang berbeda terkait pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Presiden menegaskan bahwa pernyataanya terkait Presiden boleh memihak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik ke mana-mana. Jangan diinterpretasikan ke mana-mana. Saya hanya menyampaikan ketentuan aturan perundang-undangan karena ditanya,” katanya.(*/Ag)