DENPASAR – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau Senator asal Bali Arya Wedakarna mendadak viral di media sosial. Potongan video ketika Arya sedang memarahi kepala Kanwil Bea Cukai Bali Nusa Tenggara dan kepala Bea Cukai Bandara I Gusti, menjadi pembicaraan Warganet.
Dalam video tersebut, ucapan Arya dianggap rasis lantaran menyinggung jilbab atau hijab yang dikenakan Muslimah. Ucapan Arya yang ingin agar pegawai asli Bali ditempatkan di meja depan melayani wisatawan dibandingkan pegawai yang memakai hijab menimbulkan kontroversi.
“Saya gak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup gak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek,” ucap Arya dikutip dari video, Senin (1/1/2024).
Sontak saja ucapan Arya itu mengundang kecaman masyarakat. Hampir semua warganet mengecam ucapan Arya yang seolah merendahkan hijab yang dipakai pegawai beragama Islam.
Tak terkecuali politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga caleg DPR RI Dapil Bali, Surya Nata Putra. Menurut Surya, ucapan Arya sangat mengganggu harmonisasi umat beragama di Pulau Dewata.
“Di sini masyarakat Bali sudah sangat Harmonis. Ucapan tersebut dapat menganggu kerukunan umat yang sudah terbangun dengan baik,” katanya ketika dikonfirmasi di Jakarta, Senin (1/1/2024).
Surya meminta kepada Arya untuk menjaga ucapannya. Pasalnya, apa yang ia sampaikan di ruang publik tersebut bisa menyulut masyarakat. “Ucapan pejabat harusnya dijaga, jangan melontarkan kalimat-kalimat yang bisa menyulut perpecahan,” ujarnya.
Surya pun meminta kepada masyarakat untuk bisa menahan diri agar tidak termakan dengan ucapan tersebut. Dia juga mendesak Arya untuk segera mengklarifikasi ucapannya tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berkepanjangan.
“Demi menjaga persatuan masyarakat di Bali, seharusnya senator tersebut mengklarifikasi ucapannya. Agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu dikutip dari akun Instagram resminya, Arya menjelaskan pada masa reses ia bertemu dengan stakeholder Bandara I Gusti Ngurah Rai di Badung, Bali. “AWK ngamuk dan menergur kepala Bea Cukai Bali Nusra, Ngurah Rai, dan GM Bali Airport,” begitu keterangan tersebut.
Arya pun menuding, ada dua oknum staf terdepan Bea Cukai atas nama Nia dan Pangeran asal Jakarta dan Jawa Timur yang diduga melaksanakan tugas tanpa standar operasional prosedur (SOP) kepada warga Bali yang baru mendarat. Arya menyebut, kedua pegawai itu terindikasi tidak ramah, jutek, dan sinis.
Arya pun meminta dua pegawai itu untuk segera dimutasi keluar Bali. “Atau kepala Bea Cukai yang akan dipindah keluar Bali, silahkan pilih,” kata Arya mengancam. Selain itu, Arya juga mempertanyakan gelar predikat terburuk di dunia untuk Bandara I Gusti Ngurah Rai dan kasus operasi tangkap tangan (OTT) pejabat imigrasi akibat korupsi fast track.(*/Gio)
JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespons pernyataan Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) yang menyebut Pilpres atau Pemilu 2029 bisa jadi tidak ada alias dihapus, apabila Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. TKN menyebut, Timnas Amin menyampaikan pernyataan provokatif itu karena takut jagoannya kalah dalam Pilpres 2024.
“Framing yang dibuat timnya Amin ini ngawur dan ini provokasi. Jadi pernyataan yang memprovokasi. Mereka sudah takut kalah,” kata Wakil Ketua TKN, Afriansyah Noor ketika dihubungi untuk dikonfirmasi di Jakarta, Senin (1/1/2024).
Afriansyah menjelaskan, pernyatan itu ngawur karena Undang Undang Dasar (UUD) 1945 sudah mengatur bahwa pemilu digelar setiap lima tahun sekali. Karena itu, sambung dia, pernyataan juru bicara Amin itu hanya akan membuat rakyat marah.
“Kalau ada anggapan Pemilu 2029 tidak ada, itu ngawur dan itu pernyataan provokasi, sangat tendensius, dan tidak baik. Artinya mereka sudah ngeri dengan demokrasi karena pasangan mereka pasti kalah gitu. Jadi ya kita ketawain aja,” ujar sekjen DPP PBB tersebut.
Afriansyah mengaku tak mau ambil pusing atas pernyataan jubir Amin itu. Dirinya dan jajaran TKN kini fokus melakukan kerja-kerja politik untuk memastikan Prabowo-Gibran menang dalam satu putaran pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian menyebut, apabila pasangan nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024, maka bisa jadi tidak akan ada Pilpres atau Pemilu 2029. Angga menyampaikan pendapatnya itu lewat media sosial X (Twitter) pada ,Minggu(31/12/2023).
Pendapat tersebut merupakan respons atas cuitan komika Ernest Prakasa yang menyebut Anies Baswedan tampak jelas sudah menargetkan Pilpres 2029. “Ya nggak lah. Kalo 02 menang, 2029 belum tentu ada pemilu.. hadeeh,” kata Angga lewat akun Twitter-nya, @AnggaPutraF, membantah asumsi Ernest.
Masih dalam cuitannya, Angga mengaku tak takut blunder karena menyampaikan pernyataan yang menyinggung Prabowo-Gibran itu. Dia menyebut, pendapat tersebut berkaca dari polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat batas usia minimum cawapres, sehingga Gibran putra Jokowi bisa menjadi cawapres.
“MK aja bisa diakalin, apalagi nanti kalau menang. Ngeri kaleee,” ujar Angga.
Kepada media , Angga menjelaskan bahwa Pilpres 2029 bisa jadi tidak ada apabila Prabowo-Gibran menang karena pasangan nomor urut 2 itu berniat melanjutkan Pemerintahan Jokowi. Adapun selama Pemerintahan Jokowi muncul gejala penurunan kualitas demokrasi.Dia mengatakan, gejala itu di tampak pada revisi UU KPK, dibuatnya UU Cipta Kerja, UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), serta UU Ibu Kota Negara (IKN). UU IKN mengatur bahwa kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tidak dipilih lewat pemilu.
“Terakhir RUU DKJ (Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta) juga mencantumkan bahwa Gubenur DKI Jakarta tidak dipilih oleh rakyat. Meskipun gagal, tapi usaha untuk menghilangkan partisipasi publik sudah ada,” kata Angga ketika dihubungi Republika.co.id di Jakarta, Senin (1/1/2024).(Republika)
CIBINONG – Muhammad Adi Kurnia terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor periode 2023-2028. Adi terpilih sebagai Ketua KPUD setelah dilantik pada Sabtu (30/12/2023) dinihari dan dilanjutkan dengan rapat pleno komisioner keesokan harinya untuk pemilihan ketua.
Setelah dilantik, Adi sapaan akrabnya akan langsung bekerja melaksanakan program-program sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2024 terhadap para pemilih.
“Bersama para komisioner akan segera melaksakan program-program sosialisasi terhadap pemilih pemula dan memiliki target agar jumlah golput dapat makin ditekan,” kata Adi dalam keterangannya , Senin (1/1/24).
Dia menambahkan, saat ini menghadapi Pemilu 2024 harus gerak cepat agar masyarakat bisa memberikan yang terbaik di pemilu nanti .
Namun sebelum melaksanakan program tersebut, Adi lebih dahulu akan melakukan konsolidasi internal kepada PPK & PPS Se-Kabupaten Bogor. Konsolidasi dimaksud berkaitan Penguatan Kelembagaan, Pengelolaan Logistik, serta Penguatan Persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara.
“Konsolidasi internal merupakan ujung tombak demi kekompakan dan kesuksesan kinerja KPUD Kabupaten Bogor kedepan,” tandasnya. (*/Jun)
JAKARTA – Perhatian publik tersentak dengan pemilihan pencoblosan awal yang terjadi di Taiwan karena belum saatnya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memberikan tanggapannya soal distribusi surat suara kepada pemilih di Taiwan. Berdasarkan cerita dari Ketua KPU Hasyim Asy’ari, Jokowi menyampaikan, adanya kekhawatiran kantor pos setempat tutup karena bertepatan dengan Tahun Baru 2024.
Hal itu yang membuat surat suara akhirnya didistribusikan lebih awal oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Taipe. Dampaknya, warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan menerima surat suara lebih awal dari jadwal. Sebagian dari mereka langsung mencoblos surat itu, dan diunggah hingga viral di Tiktok.
“Nanti ditanyakan ke Pak Ketua KPU. Tapi tadi saya diceritain bahwa memang ada kekhawatiran karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana sehingga dikirim mendahului,” jelas Jokowi usai menghadiri Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (30/12/2023).
Jokowi pun meminta agar detail masalah itu ditanyakan ke KPU. Pasalnya, yang tahu pendistribusian surat suara adalah KPU. “Tapi untuk teknisnya nanti biar Pak Ketua KPU yang menyampaikan,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, menjelaskan, alasan PPLN Taipei lebih dulu mendistribusikan surat suara melalui pos kepada pemilih karena konteks lokal di Taiwan. Menurut Hasyim berdasarkan laporan dari PPLN Taipei, pemilih di Taiwan sebagian besar adalah WNI yang merupakan pekerja migran.
Sehingga, atas alasan demografi serta aturan dari setiap penyedia pekerjaan juga berbeda-beda. Akhirnya, PPLN memutuskan mengirimkan surat suara lebih cepat dari jadwal. Lalu ketakutan PPLN Taipei adalah karena pada 10 Februari 2024 bertepatan dengan Tahun Baru Cina.
Sehingga kantor pos terakhir buka pada 7 Februari 2024. “Berdasarkan pertimbangan tersebut PPLN Taipei mengambil langkah metode pos lebih awal,” kata Hasyim, Kamis (28/12/2023).
Meski sudah memberikan alasan dan kronologi, kata Hasyim, KPU tidak membenarkan tindakan PPLN Taipei. Hasyim mengaku, sudah mengingatkan PPLN Taipei dan PPLN di seluruh dunia agar mematuhi regulasi pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, mengatakan ada dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan PPLN Taipe pada saat pengiriman surat suara kepada pemilih di Taiwan untuk pemungutan suara dengan metode pos pada 18 dan 25 Desember 2023. Rahmat menduga PPLN Taipei melanggar aturan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) PKPU Nomor 25 Tahun 2023.
“Berdasarkan ketentuan tersebut, eksplisit telah diatur dalam lampiran I PKPU 25/2023 bahwa waktu pengiriman surat suara kepada pemilih baru akan berlangsung pada tanggal 2 s.d 11 Januari 2024. Dengan demikian terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang dilakukan oleh KPPSLN Pos dan/atau PPLN Taipei,” kata Rahmat di Kantor Bawaslu, Kamis (28/12/2023).(*/Ag)
JAKARTA – Kekerasan yang terjadi pada sukarelawan Ganjar menjadi perhatian publik karena dilakukan oknum TNI . PDI Perjuangan mengecam kekerasan oleh oknum TNI terhadap sejumlah sukarelawan Ganjar seperti yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah.
“Kami protes keras atas tindakan oknum TNI tersebut. Oknum TNI tersebut bertindak seperti itu diduga karena ada elemen-elemen di dalam TNI yang jadi simpatisan pasangan calon tertentu karena sama-sama berlatar belakang militer,” kata Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu, (31/12/2023).
Hasto menyatakan bahwa PDI Perjuangan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan dan penyiksaan oleh oknum TNI terhadap sukarelawan Ganjar-Mahfud di Boyolali. “Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tanggapan dari paslon bersangkutan yang mengutuk aksi kekerasan tersebut,” katanya.
Hasto yakin kedua instansi dapat menempatkan diri demi kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya sebab muruah baik TNI maupun Polri serta aparatur negara lainnya kini sedang dipertaruhkan di depan rakyat Indonesia.
“Jangan sampai karena ulah segelintir oknum dengan ambisi pribadi merusak nama baik lembaga TNI sebagai penjaga kedaulatan negara dan Polri sebagai garda depan penjaga keamanan dan penegak hukum di Republik Indonesia,” ujarnya.
Maka dari itu, pihaknya meminta Panglima TNI secepatnya menindak oknum TNI tersebut agar tidak mencederai netralitas TNI. Dengan tujuan, menjaga nama baik aparatur negara dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan hal tidak bertanggung jawab.
Penindakan tersebut, kata dia, untuk menegaskan kembali netralitas yang ada di instansi TNI/Polri.
“Panglima TNI dan Kapolri harus menegaskan kembali netralitas itu sebab struktur TNI/Polri itu komando. Jika pucuk tertinggi netral dan ditegakkan dengan penuh disiplin, yang di bawah juga akan taat dan berdisiplin,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis melaporkan seorang sukarelawan meninggal dunia dan empat orang mengalami luka berat akibat dugaan kekerasan oleh oknum TNI pada hari sabtu(30/12).
Sukarelawan yang meninggal dunia di rumah sakit tersebut berasal dari Klaten dan diduga mengalami kekerasan serta brutalitas dari pendukung pasangan calon lain. Empat korban yang mengalami luka-luka akibat penganiayaan oleh oknum TNI berada di pos TNI setempat. Oleh karena itu, pihaknya mendesak Panglima TNI untuk segera mengambil tindakan.(*/Bi)
JAKARTA – Ketua Dewan Penasihat Tim Hukum Nasional (THN) AMIN Hamdan Zoelva pada Kamis (28/12/2023) lalu mengungkap ada enam kali pembatalan acara paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di beberapa daerah, yakni di Aceh, Bekasi, Pekanbaru, Ciamis, Tasikmalaya, Bandung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Anies pun meminta ketegasan dari pemerintah pusat terkait hal ini.
Berikut beberapa pencabutan izin kegiatan yang dialami oleh Anies:
1. Pencabutan izin acara silaturahmi akbar Anies Baswedan dan Partai Nasdem di Taman Ratu Sultanah Safiatuddin Aceh.
2. Pencabutan izin penggunaan Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi untuk acara senam yang bakal dihadiri Anies Baswedan.
3. Pencabutan izin penggunaan tempat untuk safari politik Anies Baswedan di Pekanbaru Riau.
4. Upaya pencabutan izin kegiatan Anies Baswedan Ciamis dan Tasikmalaya, tetapi Pemda Ciamis tidak menggubris dan acara tetap berjalan.
5. Pencabutan izin penggunaan gedung Indonesia Menggugat di Bandung, hanya beberapa jam sebelum acara digelar.
6. Pencabutan izin acara ‘Desak Anies’ di Arena Terbuka Taman Budaya Provinsi NTB. Acara akhirnya dipindahkan ke Amanah Food Court.
Anies geram atas banyaknya pencabutan izin yang dialaminya dalam proses kegiatan kampanye di berbagai daerah. Dia meminta integritas pemerintah daerah dan ketegasan pemerintah pusat dalam menanggapi hal itu.
“Kegiatan kampanye ini bukan setara dengan konser atau pengajian akbar atau pengumpulan massa ormas. Kami ini menjalankan tugas konstitusional di dalam berdemokrasi, salah satu proses yang dikerjakan adalah proses pemilu, dan di dalam pemilu ada kegiatan kampanye,” kata Anies kepada wartawan saat melakukan kegiatan kampanye di wilayah Tuban, Jawa Timur, (29/12/2023).
Anies meminta agar pemerintah daerah bisa memahami bahwa kampanye merupakan kegiatan konstitusional atau kegiatan bernegara yang tidak harus diminta. Dia pun mengecam aksi pembatalan izin kegiatan kampanyenya.
“Kegiatan kampanye itu bukan pada tempatnya untuk dilarang dan lain-lain justru harus difasilitasi. Yang melakukan itu (pembatalan izin) harus dipahamkan, aktivitas pemilu itu justru pemda harus memfasilitasi, bukan bahwa netralitas itu adalah semua difasilitasi yang sama,”ungkapnya.(*/Ag)
JAKARTA – Asisten Pelatih Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Tamsil Linrung optimistis bisa lolos ke putaran kedua Pilpres 2024. Diyakini tidak akan ada paşangan calon (paslon) yang bisa menang dalam satu putaran.
“Seperti yang ditunjukan hasil survei sejumlah lembaga, bahwa elektabilitas pasangan kita (AMIN) mengalami grafik yang menanjak. Cuma memang hasil kerja keras kita belum sampai pada tahap bisa menang dałam satu putaran. Insya Allah kita akan masuk pada putaran kedua,” kata Tamsil, Jumat (29/12/2023).
Peningkatan suara AMIN ini, menurut Tamsil, karena simpul-simpul keumatan dan pergerakan semakin menunjukkan soliditas. “Misalnya Muhammadiyah yang selama ini tidak pernah tegas (mendukung AMIN), biarpun PP Muhammadiyah tidak secara tegas mendukung, tapi di daerah menyatakan dukungan secara terbuka,” kata Tamsil.
Begitu juga dengan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang selama ini menyatakan independen, menurut Tamsil, juga telah memberikan dukungan ke AMIN. “Kalau ada yang tidak mendukung (AMIN) ya karena mereka terlibat sebagai tim di paslon lain. Tapi mereka tidak bisa membawa lembaga ini (HMI) untuk mengambil dukungan resmi,” jelas mantan anggota DPR dari PKS ini.
Tamsil mengatakan silakan kalau ada pasangan salon (Paslon) yang yakin akan bisa menang Pilpres dalam satu putaran saja. “Tapi faktanya mayoritas survei yang ada masih menunjukkan belum ada pasangan yang mencapai menang satu putaran. Kecuali kalau ada lembaga survei abal-abal yang mengeluarkannya,” kata anggota DPD RI ini.
Jika AMIN masuk ke putaran kedua, Tamsil melihat peluang menang sangat terbuka. “Kelihatannya pertarungannya akan sampai pada putaran kedua,” ungkap Tamsil. Ini yang akan dipersiapkan Tim AMIN.
Terkait dengan kegiatan Canvasing Sapa Warga yang dilakukan Tim AMIN, Tamsil mengatakan, ini dilakukan selain untuk menyapa, pihaknya juga akan melakukan pelatihan bimbingan teknis (bimtek) di daerah-daerah untuk menjadi saksi dalam Pemillu 2024.
“Juga mengajak mahasiswa untuk mengawal pemilu yang jurdil,” kata Caleg DPD daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.
Dijelaskannya, diharapkan masyarakat tidak hanya menggunakan hak pilihnya saja, tapi juga ikut menjadi saksi. Sedangkan mahasiswa yang tidak bisa menjadi saksi, kata Tamsil, bisa membentuk perkumpulan kawal pemilu jurdil, dengan menjadi pengawas pemilu.
Tamsil menyebut pengawasan terhadap Pemilu 2024 harus dilakukan. Menurutnya, jauh sebelum pelaksanaan pemilu sudah muncul pembicaraan di publik tentang hal-hal yang dianggap bentuk kecurangan. “Ini sudah menjadi rahasia umum. Kalaupun dirahasiakan, masyarakat umum sudan tahu. Semestinya Bawaslu (Badań Pengawasan Pemilu) sudah memproses itu,” jelasnya.(*/Ag)
BOGOR – Indonesia membutuhkan pemilu yang berkualitas dan kaya akan gagasan. Ini agar pemilu Indonesia bisa menghasilkan pemimpin substansial yang dibutuhkan rakyat. Bukan sekadar pemimpin elektoral yang hanya berbasis pemenangan suara terbanyak.
Hal ini disampaikan Rektor IPB University Prof Arief Satria dalam Diskusi Refleksi Dinamika Perjalanan Bangsa Tahun 2023 dan Proyeksi 2024, Kamis (28/12/2023) pagi.
Turut berbicara dalam diskusi ini adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB Dr Irfan Syauqi Beik, ekonom senior IPB University yang juga anggota Dewan Pakar ICMI Prof Didin S Damanhuri, Guru Besar FEM IPB University Prof Yusman Syaukat, dan Ketum Dewan Dakwa Islamiyah Indonesia Dr Adian Husaini.
Prof Arif Satria membawakan pidato utama dalam diskusi. Secara khusus ia menyoroti dampak perubahan global dan Pemilu Legislatif – Pemilu Presiden 2024 yang amat penting. Ia mengakui demokrasi di Indonesia belum matang. Ini mengacu pada fenomena sekadar berebut suara dengan pertarungan gagasan antar calon legislatif maupun calon presiden dan calon wakil presiden.
Mengutip dari pengalaman negara lain, demokrasi bisa dianggap matang setelah melewati tujuh kali pemilu. “Indonesia dengan Pemilu 2024, baru lima kali. Butuh dua kali pemilu lagi,” kata dia.
Perubahan yang substansial, ia menekankan, penting bagi rakyat Indonesia. Apalagi dengan kondisi saat ini, kata dia, di mana dunia amat cepat berubah. Perubahan yang tadinya berdampak besar di dunia saban 2.000 tahun, sekarang makin singkat.
“Perubahan dalam 10 tahun ke depan akan dahsyat,” kata pria yang juga menjadi Ketum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Karena perubahan teknologi dan situasi makin cepat terjadi, maka akan berdampak langsung pada sumber daya manusia. Arif menganalogikan, skill digital yang saat ini menjadi amat penting, bisa berubah dalam lima tahun ke depan.
Sehingga, ia menyebut, butuh pemimpin yang mampu cepat merespons situasi tersebut. Pemimpin itu harus bisa menghasilkan kebijakan yang memberi manfaat sistemik ke seluruh level masyarakat, mampu menelurkan kebijakan yang membawa efek berantai yang besar ke publik, serta berdampak dahsyat.
Ekonom senior IPB, yang juga anggota Dewan Pakar ICMI, Prof Didin S Damanhuri juga membicarakan perubahan di Indonesia. Ia mengatakan, seluruh komponen bangsa harus waspada.
Sebab sejarah memperlihatkan, perubahan lewat pemilu selalu memiliki dua sisi pada negara. Bisa menjadi lebih demokratis dan makmur, atau justru mengoyak negara tersebut.
“Pemilu harus menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan juga pemerataan ekonomi,” ungkap Prof Didin.(Republika)
TANGERANG – Puluhan anak-anak muda Banten mendeklarasikan dukungan mereka kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin). Mereka bergabung bersama Gerakan Nusantara atau Anak Muda Satu Nusa Satu Suara untuk Amin wilayah Banten.
Deklarasi yang digelar di Kopi Se-Indonesia, Kabupaten Tanggerang, Senin (25/12), dihadiri Sekretaris Koordinator Nasional Gerakan Nusantara untuk Amin, Raihan Muhammad Akmal. Koordinator Gerakan Nusantara untuk Amin Wilayah Banten, Muhammad Firman mengatakan dukungan ini diberikan karena mereka melihat ada secercah harapan dan perubahan dari pasangan Amin.
Firman yakin, pasangan Amin dapat mengatasi berbagai persoalan yang menyangkut anak-anak muda Indonesia khususnya Banten. Di antaranya, akses pendidikan, kesehatan, dan persoalan lainnya.
“Kami melihat ada kesamaan cara pandang terhadap keresahan yang dialami anak muda hari ini dan ingin diperbaiki oleh pasangan Amin, yang mana keresahan tersebut juga terjadi di wilayah Provinsi Banten seperti halnya etika bernegara, dinasti politik, penghormatan terhadap hukum,” kata Firman di Tangerang dikutip Selasa (26/12/2023).
Menurut dia, masalah di Banten juga terkait akses pekerjaan, pengembangan UMKM, transportasi publik dan infrastruktur, serta kesejahteraan yang belum merata. Firman melihat, masalah itu bisa diatasi dengan melihat pada visi-misi dan program yang diusung pasangan Amin.
“Ditambah dengan semangat politik asik yang ditunjukkan Pak Anies dan Gus Muhaimin, kami rasa pasangan ini paling cocok untuk didukung oleh anak-anak muda Banten,” kata Firman usai deklarasi Gerakan Nusantara untuk Amin Wilayah Banten.
Selain itu, kata Firman, alasan lain yang membuat anak-anak muda Banten melabuhkan dukungannya adalah karena pasangan Amin mendukung kelahiran pemimpin baru. Dengan mengusung perubahan maka bisa memajukan Indonesia. Satu lagi, Firman melihat rekam jejak Amin yang terbuka dan suka dialog dengan rakyat.
“Kita sudah sepakat dan ikhtiar akan menjadi garda terdepan dalam mengawal suara Anis-Muhaimin di wilayah Propinsi Banten karena kami ingin ikut andil dalam menentukan arah kemajuan proses demokrasi dan mendukung kepemimpinan nasional yang visioner, berintegritas, dan sejalan dengan visi perubahan,” ujar Firman.
Dia pun berharap, pasangan Amin mau mendengar dan memperjuangkan aspirasi anak-anak muda. Selain itu, jika Amin terpilih maka mau menjadi sahabat sejati bagi perkembangan anak-anak muda. Firman ingin, khususnya anak-anak muda Banten bisa mendapatkan akses menjadi pemimpin nasional.
“Selama ini banyak sekali paslon-paslon yang mengatasnamakan dirinya sebagai representasi anak muda tapi karakter dan agendanya sangat jauh dan bahkan tak sejalan dengan visi atau semangat anak muda. Pak Anies saat menjadi gubernur Jakarta justru banyak membuat program untuk memfasilitasi dan memberikan ruang bagi generasi muda untk tumbuh,”ungkapnya.(*/Idr)
JAKARTA – Dalam debat calon wakil presiden (cawapres) perdana, cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan lantaran menggunakan istilah asing ketika bertanya kepada cawapres lain.
Salah satu istilah yang menjadi perhatian yakni saat Gibran bertanya kepada cawapres nomor urut 01, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tentang SGIE atai State of Global Islamic Economy. Di mana saat acara debat, Cak Imin mengaku kurang paham dengan singkatan tersebut.
Pengamat Komunikasi Politik dari Pusat Kajian Pembangunan Daerah (PKPD), Wahyuningsih Subekti mengatakan ada dua hal yang bisa dicermati dari Gibran di debat cawapres, yakni terkait penampilan dan penggunaan kata-kata, serta istilah asing.
Padahal menurutnya, yang dibutuhkan pemimpin di masa depan tidak sekadar membangun kesan atau impresi agar dianggap pintar, tapi lebih kepada mengedepankan sebagai pendengar yang baik agar bisa mengerti persoalan.
Wahyuningsih menilai Gibran dalam situasi over confidence. Ia berusaha tampak menguasai bidang yang ditanyakan oleh panelis walaupun jawaban yang disampaikan, sebenarnya tidak menjawab pertanyaan.
Dengan gayanya yang meyakinkan, intonasi nada bicara dan ritme yang diatur, Gibran juga mengesankan dirinya menguasai materi tersebut.
“Tetapi faktanya tidak menyimak apa isi pesan dari pertanyaan panelis. Bahkan pertanyaan yang dilontarkan kepada cawapres lainnya, pada sesi 3, cenderung tidak berada dalam koridor tema sesuai arahan dari moderator acara debat,” ujar Wahyuningsih dalam keterangan resmi, Senin (25/12/2023).
Selain itu, Wahyuningsih menyebut penggunaan kata-kata dan istilah yang tidak umum didengar oleh masyarakat pada umumnya juga menarik. Misalnya, Carbon Capture and Storage dan SGIE.
Dia berkata, yang harus diperhatikan dalam hal ini sebenarnya adalah pemilihan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, bukan hanya oleh sekelompok elite dan akademisi saja.
Pemberian narasi awal sebelum masuk ke dalam pertanyaan juga dapat mempermudah masyarakat untuk memahami apa yang hendak dipertanyakan, bukan langsung ke pertanyaan dan menggunakan kata-kata atau istilah asing.
“Sehingga yang memang dibutuhkan dari seorang pemimpin untuk masa yang akan datang antara lain adalah menjadi active listener, mendengarkan secara seksama pesan yang disampaikan oleh lawan bicara, memahami secara dalam apa yang menjadi pokok permasalahan dan memberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi,” ujarnya.
Wahyuningsih menambahkan memiliki keahlian sebagai Code Switcher, memahami cara memilih istilah atau kata-kata yang tepat untuk disampaikan kepada lawan bicaranya dalam konteks apa juga sangat penting sehingga tidak terkesan menguji dan menjatuhkan lawan bicaranya.
“Pemimpin di masa yang akan datang tidak hanya sekadar mengedepankan Impression Building atau membangun kesan. Membangun kesan yang baik di depan audience, terutama generasi Z yang sangat men’Dewa’kan istilah-istilah asing, sehingga dianggap ia pintar,” ujarnya.
“Seseorang akan dinilai pintar jika ia bisa menyampaikan sesuatu yang sulit menjadi mudah dimengerti oleh seluruh kalangan audience. Jika sebaliknya, maka kesan yang muncul hanyalah arogansi dan sok keminter,” ungkap Wahyuningsih.(*/Ag)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro