Politik dan Keamanan

JAKARTA – Terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahap I yang akan digelar pada tahun ini Partai Golkar k-ubu Aburizal Bakrie akan berkomunikasi dengan Golkar kubu Agung Laksono.

“Saya mencoba, mungkin pertama berbicara dengan Ketum Golkar Munas Bali (Aburizal Bakrie), tiap hari dituntut teman-teman di daerah, sikap jelas untuk pilkada tidak boleh dirugikan paling tidak di Munas Bali saya harus bicara matang. Harus bicara dengan pihak Ancol, jangan mementingkan pusat saja,” kata Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Ahmadi Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).

Wakil Ketua Umum Bidang Pilkada ini, elite Golkar memikirkan kepentingan partai secara keseluruhan dan konstituen. Apalagi, menjelang pelaksanaan Pilkada yang sudah tidak lama lagi.

“Saya kira tadinya saya berpikir diuji dulu, kalau pengadilan condong ke salah satu, tonggak untuk bersatu lagi makin fatal,” terangnya.

Supit mengakui adanya kebingungan kader daerah terkait pendaftaran terkait dualisme kepengurusan. Namun, kata Supit, kader daerah yang mendaftar dari pihak Ancol tidak signifikan. Ia menyebut pihaknya telah membuka pendaftaran calon kepala daerah.

‎”Pendaftaran pilkada sudah selesai walaupun, memang pengambilan keputusan tentang orang, sudah semua. Pada saat itu iya (koalisi) tertunda karena masalah ini,” pungkasnya. (*Wel)

JAKARTA – Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical dan mencabut Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan mengabulkan gugatan perkara Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) yang diajukan Partai Golkar kepengurusan Aburizal Bakrie atau biasa disapa Ical.

Putusan dibacakan Hakim Ketua pada PTUN, Teguh Setya Bhakti secara bergantian dengan hakim anggota Subur dan Tri Cahya Indra Permana.

Dalam putusannya, Setya berpendapat pada pertimbangan masing-masing penggugat, tergugat dan tergugat intervensi dalam persidangan.

“Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” ujar Hakim Setya saat membacakan putusan dalam sidang PTUN, Jakarta Timur, Senin (18/5).

Sejumlah pertimbangan disampaikan hakim dalam putusan tersebut diantaranya, gugatan perkara SK Menkumham dianggap layak diperkarakan di PTUN.

Kemudian seluruh pertimbangan dalam eksepsi yang disampaikan pihak tergugat dan tergugat intervensi ditolak seluruhnya. “Dua, mencabut Surat Keputusan Menkumham Nomor M.HH-01.AH.11.01,” tegasnya.

Dalam perkara ini, Partai Golkar kepengurusan Ical sebagai penggugat. Sementara Menkumham sebagai tergugat dan Partai Golkar kepengurusan Agung Laksono sebagai tergugat intervensi.

Dalam putusannya, selain mengabulkan gugatan Ical, juga menyebutkan kepengurusan Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Pekanbaru, Riau tahun 2009 yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

“Guna mencegah kekosongan kepengurusan DPP Golkar sebagai akibat dibatalkannya objek sengketa oleh pengadilan, maka DPP hasil Munas Pekanbaru berdasarkan SK Menkum HAM, yang dipimpin Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham adalah yang berlaku,” ucap hakim Subur saat membacakan putusan di PTUN, Jakarta Timur, Senin (18/5/2015).

Subur menjelaskan, putusan itu diambil untuk memperjelas posisi kubu mana yang berhak mengajukan diri sebagai peserta pilkada serentak. Alasannya, baik penggugat maupun tergugat intervensi sama-sama berargumen ingin mensukseskan pilkada serentak.

“Sengketa ini telah memengaruhi agenda politik nasional, khususnya pilkada yang diselenggarakan KPU,” jelasnya.(*Adit)

JAKARTA – Biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diajukan sejumlah Kabupaten, Kota dan Provinsi terjadi pembengkakan. Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembengkakan biaya itu masih dalam taraf wajar, yakni secara nasional hanya 30 persen.

“Bisa sampai 30% secara nasional. (Karena) Ada usulan membeli sarana kendaraan bermotor. Ada yang setuju ada yang tidak. Itu kan APBD yang anggarkan APBD,” kata Tjahjo kepada wartawan, di Jakarta, Senin (11/5).

Meski terjadi pembengkakan biaya, Tjahjo yakin Pilkada serentak akan tetap terlaksana tepat waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai anggaran prioritas lain terpotong. Caranya adalah dengan melakukan verifikasi.

Meski akhirnya verifikasi itu membuat sejumlah kabupaten,kota dan provinsi terlambat menandatangani nota perjanjian hibah daerah.

“Makanya ada yang belum diteken. Perlu dicek kembali. Sepanjang rasional oke oke saja sepanjang enggak ada yang motong anggaran infrastruktur, kesehatan, boleh boleh saja,” katanya.

Kalkulasi mengenai pembengkakan anggaran Pilkada serentak dilakukan oleh Kemendagri. Namun Tjahjo belum mau mengungkap angka anggaran tersebut.(*Fad)

JAKARTA – Mengenai isu akan adanya perombakan atau reshuffle kabinet Ketua DPR Setya Novanto mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya semua harus menghormati soal reshuffle hak prerogatif Presiden.

“Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Kita harus hormati,” kata Setya Novanto di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5).

Sebagai Pemimpin DPR bersama legislator, diakui Setya, pihaknya sudah melakukan tugas selain anggaran, tentu tentang undang-undang dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

“Ada hal yang saya lihat beberapa menteri perlu jadi satu evaluasi dan kita harapkan semua ada di kantong Presiden. Mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada pergantian. Tentu kita serahkan pada Presiden,” katanya.

“Tentu sudah diberikan satu evaluasi kepada seluruh kabinet yang ada. Tentu reshuffle ini kita harapkan segera, meskipun kita tahu sudah enam bulan para menterinya dalam menjalankan program,” tandasnya.(*Fad)

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang yang berhak diikuti oleh partai politik (parpol) adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (Menkumham).

KPU menyepakati parpol yang berhak mengikuti pilkada adalah yang terdaftar di Kemenkumham. Apabila terjadi gugatan atas pencatatan negara tersebut, KPU mengharuskan putusan yang sifatnya final dan mengikat bagi satu kepengurusan untuk bisa mengikuti pilkada.

“Harus didaftarkan ke Kemenkumham sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2011. Tapi kalau terjadi sengketa maka KPU mempedomani keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkracht,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, kemarin.

Keputusan KPU ini jelas berbeda dengan beberapa poin rekomendasi Komisi II DPR yang meminta KPU menerima kepengurusan satu partai yang telah mendapatkan pengesahan pengadilan meskipun belum inkracht.

“Diikuti (rekomendasi DPR). Itu termasuk yang direkomendasi Panja,” terang Husni.

Menurutnya, KPU juga memberikan alternatif bagi parpol apabila putusan pengadilan dirasa cukup panjang dan belum tuntas hingga proses pendaftaran berlangsung, bisa melakukan islah.

“Dalam hal proses peradilan masih jalan, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka parpol diberi kesempatan untuk melakukan kesepakatan perdamaian atau islah,” kata Husni.

Dari islah tersebut, nantinya kedua belah pihak bisa menentukan kepengurusan mana yang akan dibawa ke Kemenkumham untuk didaftarkan.

“Kepengurusannya yang disetujui antarpihak yang bersengketa di internal parpol juga harus didaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham,” jelasnya.(*Far)

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak pada Desember mendatang akan digelar di 269 daerah di seluruh Indonesia. Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan untuk memenangkan 40 persen Pilkada 2015.

Untuk merealisasikan target tersebut, DPP PAN mulai berkoordinasi dengan pengurus daerah untuk persiapan Pilkada. DPP PAN mulai memanggil pengurus di daerah untuk meminta pemetaan di tiap daerah.

Ketua DPP PAN bidang Keorganisasian Yandri Susanto mengatakan, dari koordinasi dengan pengurus DPD di seluruh Indonesia, PAN akan memetakan kantong suara di daerah mana yang jadi perioritas. Dari hasil pemetaan lewat hasil survei DPP, sudah ada kisaran target pilkada serentak nanti.

“Target diatas 40 persen, baik dari kader internal maupun koalisi antar partai politik,” kata Yandri di Jakarta, kemarin.

Yandri juga mengatakan DPP PAN membebaskan pengurus daerah untuk menjalin koalisi dengan partai manapun untuk pemenangan pilkada. Di dalam kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP) Yandri menjelaskan, tidak memaksakan harus selalu bersama dalam mengusung kepala daerah.

Menurutnya, tiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Pengurus di daerah dinilai paling mengerti dengan kondisi di masing-masing daerah dengan strategi kemenangannya.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, DPP memang sudah melakukan survei terhadap bakal calon kepala daerah yang akan diusung partai berlambang matahari terbit ini. Dalam survei yang dilakukan PAN bersama lembaga riset, beberapa kader internal memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi. Misalnya di Jambi, yaitu Zumi Zola; Sukabumi Desi Ratnasari; dan di Palu yakni Sigit Purnomo (Pasha Ungu).

“Kalau kader punya tingkat elektabilitas tinggi seperti ini tinggal mencari wakilnya sehingga jelas komitmennya,” kata Yandri.

Menurut Yandri, untuk incumbent belum dihitung. Yang pasti, untuk dapat mengajukan calon kepala daerah, dibutuhkan 25 persen suara dari DPRD. Sementara ini, wilayah yang dibidik oleh PAN hampir menyeluruh di Indonesia, mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. (*Fad)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan sambutan di acara perayaan hari ulang tahunnya (HUT) ke-63, prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Lapangan Upacara Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (29/4).

Moeldoko mengatakan, berubahnya bentuk ancaman di era globalisasi ini harus diwaspadai oleh korps baret merah. Untuk itu dia berpesan, agar prajurit Kopassus selalu berlatih dengan disiplin tinggi dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam setiap tugas.

“Saya tekankan kepada prajurit Kopassus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mengenai perubahan paradigma peperangan dan pertahanan di era globalisasi ini,” kata Moeldoko.

Jenderal TNI bintang empat itu menambahkan, misi utama Kopassus adalah pasukan penjaga perdamaian dan tentara yang dicintai rakyat.

“Bangsa Indonesia cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan dalam konteks nasional, regional dan internasional,” katanya.

Selaku Panglima TNI dan mewakili seluruh prajurit TNI di seluruh nusantara, Moeldoko mengucapkan selamat kepada Kopassus.

Lebih lanjut dia mengatakan, hadirnya sejumlah stakeholder dan tokoh penting dalam acara HUT 63 Kopassus ini menunjukkan, prajurit korps baret merah ini selalu menjadi kebanggaan bagi siapa saja.

“Kami semua hormat dan bangga kepada baret merah. Hadirnya banyak tokoh bangsa membawa pesan, begitu besarnya harapan bagi korps baret merah ini,” kata Moeldoko.(*Did)

JAKARTA – Fraksi PDIP di DPR mengaku belum diajak konsultasi untuk membahas rencana DPR membangun gedung baru yang nantinya akan digunakan untuk perpustakaan, museum dan riset center.

“Saya pimpinan fraksi merasa belum diajak bicara,” kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto kepada wartawan, Selasa (28/4).

Kendati demikian, menurutnya usulan pembangunan gedung itu baik lantaran dapat menciptakan sesuatu yang monumental.

“Zaman Novanto (Setya Novanto Ketua DPR) apa, Marzuki (Marzuki Alie mantan Ketua DPR) apa, mereka juga pengin dikenang, nanti anak cucunya bangga,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR itu mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi proses pembanguan gedung tersebut, mulai dari anggaraan serta proyeknya.

“Cuma banyak yang enggak percaya DPR bangunnya berapa kontraktor siapa mari kita awasi bareng-bareng. Ini cara pandang pimpinan bisa beda dalam lihat momentum. Saya kira enggak sampai triliunan, kecil dibanding dengan bangun mana,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Rencana proyek gedung DPR untuk pembangunan gedung perpustakaan sekaligus museum akan dilakukan pembangunannya pada tahun ini.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusumah mengatakan, pembangunan gedung baru itu yakni berupa perpustakaan yang juga akan menjadi museum. Peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi akan dilakukan tahun ini namun, nampaknya di tahun 2015 ini baru sebagian saja yang akan dibangun.

“Sebagian pun belum, karena hanya cukup untuk fondasi dan beberapa, sisanya baru dilanjutkan di 2016,” kata Dimyati kemarin.

Menurut Dimyati, tata ruang parlemen sudah berantakan dan tidak seperti parlemen di luar negeri dimana perpustakaannya lengkap. Parlemen Indonesia perlu menjadi daya tarik wisata asing untuk belajar politik, sejarah, dan peraturan yang dihasilkan.

“Kami saja kalau ke luar negeri, kami ke parlemen dan kami melihat kok berbeda. Ini yang membuat kita ambil yang positif untuk pembangunan gedung DPR ,” katanya.

Dimyati mengaku, DPR belum melakukan pelelangan dan perencanaan mengenai pembangunan gedung baru ini.

Perencanaan akan dibuat setelah anggaran dari APBN-P 2015 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang direncanakan minggu ini.

“Seharusnya minggu ini sudah keluar, kan sudah diketok oleh DPR dan pemerintah,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar mengatakan, ada sejumlah ganjalan soal dana untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang masih dihadapi sejumlah kepala daerah.

Pasalnya, anggaran pilkada yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat belum disetujui pemerintah daerah masing-masing.

“Hingga kini, masih ada sekitar 60 daerah yang belum siap atau belum mau menganggarkan dana pilkada serentak,” kata Zul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

Karenanya, Zul memita agar pemerintah objektif dan berhenti melakukan klaim sepihak terkait kesiapan pelaksanaan pilkada.

Dia mengingatkan, pilkada serentak merupakan bagian dari agenda nasional yang baru akan dilakukan perdana pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, agar berjalan sukses, pemerintah diminta menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada.

“Jangan sampai KPU sebagai penanggungjawab dinilai gagal karena tidak siap anggaran atau karena tidak mendapatkan dukungan dari pemda terkait,” tandasnya. (*Fad)