Politik dan Keamanan

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Desember mendatang yang berhak diikuti oleh partai politik (parpol) adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham (Menkumham).

KPU menyepakati parpol yang berhak mengikuti pilkada adalah yang terdaftar di Kemenkumham. Apabila terjadi gugatan atas pencatatan negara tersebut, KPU mengharuskan putusan yang sifatnya final dan mengikat bagi satu kepengurusan untuk bisa mengikuti pilkada.

“Harus didaftarkan ke Kemenkumham sebagaimana ketentuan UU No 2 Tahun 2011. Tapi kalau terjadi sengketa maka KPU mempedomani keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkracht,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Jakarta, kemarin.

Keputusan KPU ini jelas berbeda dengan beberapa poin rekomendasi Komisi II DPR yang meminta KPU menerima kepengurusan satu partai yang telah mendapatkan pengesahan pengadilan meskipun belum inkracht.

“Diikuti (rekomendasi DPR). Itu termasuk yang direkomendasi Panja,” terang Husni.

Menurutnya, KPU juga memberikan alternatif bagi parpol apabila putusan pengadilan dirasa cukup panjang dan belum tuntas hingga proses pendaftaran berlangsung, bisa melakukan islah.

“Dalam hal proses peradilan masih jalan, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka parpol diberi kesempatan untuk melakukan kesepakatan perdamaian atau islah,” kata Husni.

Dari islah tersebut, nantinya kedua belah pihak bisa menentukan kepengurusan mana yang akan dibawa ke Kemenkumham untuk didaftarkan.

“Kepengurusannya yang disetujui antarpihak yang bersengketa di internal parpol juga harus didaftarkan kepengurusannya ke Kemenkumham,” jelasnya.(*Far)

JAKARTA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015 serentak pada Desember mendatang akan digelar di 269 daerah di seluruh Indonesia. Partai Amanat Nasional (PAN) menargetkan untuk memenangkan 40 persen Pilkada 2015.

Untuk merealisasikan target tersebut, DPP PAN mulai berkoordinasi dengan pengurus daerah untuk persiapan Pilkada. DPP PAN mulai memanggil pengurus di daerah untuk meminta pemetaan di tiap daerah.

Ketua DPP PAN bidang Keorganisasian Yandri Susanto mengatakan, dari koordinasi dengan pengurus DPD di seluruh Indonesia, PAN akan memetakan kantong suara di daerah mana yang jadi perioritas. Dari hasil pemetaan lewat hasil survei DPP, sudah ada kisaran target pilkada serentak nanti.

“Target diatas 40 persen, baik dari kader internal maupun koalisi antar partai politik,” kata Yandri di Jakarta, kemarin.

Yandri juga mengatakan DPP PAN membebaskan pengurus daerah untuk menjalin koalisi dengan partai manapun untuk pemenangan pilkada. Di dalam kesepakatan Koalisi Merah Putih (KMP) Yandri menjelaskan, tidak memaksakan harus selalu bersama dalam mengusung kepala daerah.

Menurutnya, tiap daerah memiliki kondisi yang berbeda. Pengurus di daerah dinilai paling mengerti dengan kondisi di masing-masing daerah dengan strategi kemenangannya.

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, DPP memang sudah melakukan survei terhadap bakal calon kepala daerah yang akan diusung partai berlambang matahari terbit ini. Dalam survei yang dilakukan PAN bersama lembaga riset, beberapa kader internal memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas tinggi. Misalnya di Jambi, yaitu Zumi Zola; Sukabumi Desi Ratnasari; dan di Palu yakni Sigit Purnomo (Pasha Ungu).

“Kalau kader punya tingkat elektabilitas tinggi seperti ini tinggal mencari wakilnya sehingga jelas komitmennya,” kata Yandri.

Menurut Yandri, untuk incumbent belum dihitung. Yang pasti, untuk dapat mengajukan calon kepala daerah, dibutuhkan 25 persen suara dari DPRD. Sementara ini, wilayah yang dibidik oleh PAN hampir menyeluruh di Indonesia, mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. (*Fad)

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan sambutan di acara perayaan hari ulang tahunnya (HUT) ke-63, prajurit Komando Pasukan Khusus (Kopassus) di Lapangan Upacara Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (29/4).

Moeldoko mengatakan, berubahnya bentuk ancaman di era globalisasi ini harus diwaspadai oleh korps baret merah. Untuk itu dia berpesan, agar prajurit Kopassus selalu berlatih dengan disiplin tinggi dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam setiap tugas.

“Saya tekankan kepada prajurit Kopassus untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas mengenai perubahan paradigma peperangan dan pertahanan di era globalisasi ini,” kata Moeldoko.

Jenderal TNI bintang empat itu menambahkan, misi utama Kopassus adalah pasukan penjaga perdamaian dan tentara yang dicintai rakyat.

“Bangsa Indonesia cinta damai, namun lebih cinta kemerdekaan dalam konteks nasional, regional dan internasional,” katanya.

Selaku Panglima TNI dan mewakili seluruh prajurit TNI di seluruh nusantara, Moeldoko mengucapkan selamat kepada Kopassus.

Lebih lanjut dia mengatakan, hadirnya sejumlah stakeholder dan tokoh penting dalam acara HUT 63 Kopassus ini menunjukkan, prajurit korps baret merah ini selalu menjadi kebanggaan bagi siapa saja.

“Kami semua hormat dan bangga kepada baret merah. Hadirnya banyak tokoh bangsa membawa pesan, begitu besarnya harapan bagi korps baret merah ini,” kata Moeldoko.(*Did)

JAKARTA – Fraksi PDIP di DPR mengaku belum diajak konsultasi untuk membahas rencana DPR membangun gedung baru yang nantinya akan digunakan untuk perpustakaan, museum dan riset center.

“Saya pimpinan fraksi merasa belum diajak bicara,” kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto kepada wartawan, Selasa (28/4).

Kendati demikian, menurutnya usulan pembangunan gedung itu baik lantaran dapat menciptakan sesuatu yang monumental.

“Zaman Novanto (Setya Novanto Ketua DPR) apa, Marzuki (Marzuki Alie mantan Ketua DPR) apa, mereka juga pengin dikenang, nanti anak cucunya bangga,” katanya.

Anggota Komisi VII DPR itu mengajak masyarakat untuk sama-sama mengawasi proses pembanguan gedung tersebut, mulai dari anggaraan serta proyeknya.

“Cuma banyak yang enggak percaya DPR bangunnya berapa kontraktor siapa mari kita awasi bareng-bareng. Ini cara pandang pimpinan bisa beda dalam lihat momentum. Saya kira enggak sampai triliunan, kecil dibanding dengan bangun mana,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Rencana proyek gedung DPR untuk pembangunan gedung perpustakaan sekaligus museum akan dilakukan pembangunannya pada tahun ini.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Dimyati Natakusumah mengatakan, pembangunan gedung baru itu yakni berupa perpustakaan yang juga akan menjadi museum. Peletakan batu pertama oleh Presiden Jokowi akan dilakukan tahun ini namun, nampaknya di tahun 2015 ini baru sebagian saja yang akan dibangun.

“Sebagian pun belum, karena hanya cukup untuk fondasi dan beberapa, sisanya baru dilanjutkan di 2016,” kata Dimyati kemarin.

Menurut Dimyati, tata ruang parlemen sudah berantakan dan tidak seperti parlemen di luar negeri dimana perpustakaannya lengkap. Parlemen Indonesia perlu menjadi daya tarik wisata asing untuk belajar politik, sejarah, dan peraturan yang dihasilkan.

“Kami saja kalau ke luar negeri, kami ke parlemen dan kami melihat kok berbeda. Ini yang membuat kita ambil yang positif untuk pembangunan gedung DPR ,” katanya.

Dimyati mengaku, DPR belum melakukan pelelangan dan perencanaan mengenai pembangunan gedung baru ini.

Perencanaan akan dibuat setelah anggaran dari APBN-P 2015 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang direncanakan minggu ini.

“Seharusnya minggu ini sudah keluar, kan sudah diketok oleh DPR dan pemerintah,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar mengatakan, ada sejumlah ganjalan soal dana untuk penyelenggaraan pilkada serentak yang masih dihadapi sejumlah kepala daerah.

Pasalnya, anggaran pilkada yang diajukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat belum disetujui pemerintah daerah masing-masing.

“Hingga kini, masih ada sekitar 60 daerah yang belum siap atau belum mau menganggarkan dana pilkada serentak,” kata Zul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, kemarin.

Karenanya, Zul memita agar pemerintah objektif dan berhenti melakukan klaim sepihak terkait kesiapan pelaksanaan pilkada.

Dia mengingatkan, pilkada serentak merupakan bagian dari agenda nasional yang baru akan dilakukan perdana pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, agar berjalan sukses, pemerintah diminta menyiapkan dana yang dibutuhkan oleh penyelenggara pilkada.

“Jangan sampai KPU sebagai penanggungjawab dinilai gagal karena tidak siap anggaran atau karena tidak mendapatkan dukungan dari pemda terkait,” tandasnya. (*Fad)

JAKARTA – Partai Demokrat akan memilih pengurus baru untuk lima tahun ke depan pada Kongres Partai Demokrat yang akan digelar pada 11-13 mei 2015.

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sepertinya masih menjadi magnet bagi para kader partai tersebut. Mantan Presiden itu masih dipercaya untuk kembali memimpin partai berlambang bintang mercy itu.

“Ketua DPC, DPD, DPP masih menginginkan SBY jadi ketua umum,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/4) .

Menurut Agus, tidak ada halangan bagi partainya untuk menggelar perhelatan lima tahunan itu.

“Sudah siap tanpa halangan apapun,” terangnya.

Dia tidak menampik kemungkinan pemilihan ketua umum dilakukan secara aklamasi. Cara itu bisa ditempuh jika semua pihak menyepakati.

“Aklamasi adalah demokrasi paling hakiki. Kalau musyawarah tidak tercapai maka voting. Mufakat yang dilaksanakan tidak didesain dan hak suara lebih memilih aklamasi,” jelasnya. (*Fad)

JAKARTA – Rachmawati Soekarnoputri kini menyandang jabatan baru sebagai wakil ketua umum (waketum) partai Gerindra. Hal tersebut diumumkan secara resmi dalam acara Pelantikan Pengurus Pusat Partai Gerindra dan Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional Gerindra di Kantor DPP Gerindra Jalan Harsono RM, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2015).

“Menetapkan Nyonya Rachmawati Soekarnoputri sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi,” kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani disambut tepuk tangan meriah kader dan tamu undangan.

Acara pelantikan dihadiri sejumlah petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Antara lain Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.

Hadir juga Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminuddin, dan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo. (*Fad)

JAKARTA – Dalam rapat paripurna hari ini pengguliran hak angket atas Menkum HAM Yasonna Laoly dibacakan. Tidak ada interupsi dari anggota dewan selama paripurna.

“Pimpinan DPR menerima surat yang ditanda tangani 116 orang anggota DPR RI pengusul hak angket mengenai pelanggaran UU dan intervensi pemerintah atas parpol,” kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan saat memimpin rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan BPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).

Surat tersebut kemudian dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku yaitu disebar ke semua anggota.

Para anggota juga mendapat salinan pengguliran hak angket tersebut. Mereka bisa ikut tanda tangan hingga rapat paripurna berikutnya. Apabila jumlah anggota yang meneken mencapai setengah dari jumlah seluruh anggota, maka angket itu sah menjadi penyelidikan yang dilakukan oleh DPR.

Setelah surat dibacakan, tidak ada interupsi dari anggota hingga paripurna selesai. Tidak ada pula interupsi tentang surat perombakan Fraksi Golkar yang tidak dibacakan oleh pimpinan.

Hak angket ini digulirkan oleh Golkar kubu Ical yang menggandeng KMP. Hingga saat diajukan ke pimpinan DPR, ada 116 anggota yang sudah tanda tangan.(*Fad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan para petinggi DPR. Pertemuan Jokowi dan DPR berlangsung sekitar tiga jam secara tertutup. Usai pertemuan, Jokowi didampingi Ketua DPR Setya Novanto dan para Wakil Ketua DPR, menggelar konferensi pers.

“Jangan ada yang berpikiran di dalam kami tadi ribut atau ramai, tidak. Suasananya kekeluargaan, sangat kekeluargaan,” kata Presiden Jokowi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/3).

Jokowi juga mengatakan, pertemuan diharapkan memperkuat sinergi antar lembaga negara dalam upaya mempercepat pembangunan dan mempercepat kesejahteraan.

Senada dengan Jokowi, Setya Novanto mengatakan, pertemuan dengan jajaran Presiden Jokowi berlangsung santai. Pertemuan membahas dua isu yakni pergantian Kapolri dan APBNP.

“Kita diskusikan bersama dengan suasana yang santai, suasana yang betul-betul khidmat antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan tentu dengan presiden. Sehingga masalah ini selesai dengan baik,” jelasnya.(*Fad)