Politik dan Keamanan

JAKARTA – Jalan Sudirman hingga nenuju Bundaran HI, (16/8) pagi ini dipenuhi para peserta parade tauhid yang terdiri dari berbagai ormas Islam di Indonesia.

Berdasarkan pantauan dilapangan, ratusan ribu peserta parade ini melakukan long march dari Gelora Bung Karno (GBK) menuju Bundaran HI dan berputar balik ke arah GBK.

Salah satu warga yang sedang mengikuti acara Car Free Day (CFD) awalnya mengaku kaget dengan adanya parade Tauhid yang juga diikuti Front Pembela Islam (FPI). Namun, setelah diberi tahu akan adanya acara parade tauhid jadi ikut serta.

“Awalnya sih kaget ya tahu-tahu ramai begini. Ternyata parade tauhid,” kata Aldi .

Selain itu, Rifqy, warga lainnya menilai, acara tersebut merupakan ekspresi tiap warga negara dalam menyambut HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-70.

“Enggak terganggu ya. Ini cara mereka merayakan HUT RI sepertinya. Yang penting saling menjaga saja,” ungkapnya.

Parade yang didominasi seragam serba putih ini juga terlihat tertib. Para peserta juga tampak membawa beberapa spanduk pesan moral yang mengajak kepada rakyat Indonesia khususnya umat Islam agar lebih baik lagi.(*Ars)

PAMEKASAN – Kepolisian Resor Pamekasan dan Forum Pimpinan Daerah membakar atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) di depan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Jawa Timur, (16/8).

Atribut yang dibakar merupakan sisa atribut yang berhasil disita Polres Pamekasan dari peserta karnaval, berupa gambar tokoh PKI dan bendera PKI warna merah yang di dalamnya terdapat simbol palu dan arit.

“Kita musnahkan untuk menghindari nanti disalahartikan atau digunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mengacaukan situasi di Pamekasan,” tutur Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha,(16/8).

Namun, kata Sugeng, pihaknya tetap menyisakan satu hingga dua atribut sebagai barang bukti penyelidikan kepolisian. Namun, dari barang bukti dan hasil pemeriksaan belum ada indikasi pelanggaran hukum, kesengajaan, maupun politis.

“Kalau hasil penyelidikan belum ada bukti pelanggaran hukum kita tidak tingkatkan ke penyidikan,” sambung mantan analis kebijakan Polda Jatim tersebut.

Sebelumnyam pihak kepolisian sudah memanggil Sekretaris Daerah Pamekasan, panitia karnaval, serta peserta yang membawa atribut PKI tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, maupun pembiaran.

Sebelumnya, karnaval atau kirab budaya yang digelar Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diwarnai dengan banyaknya peserta yang membawa atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bergambar palu dan arit.(*Gio)

JAKARTA – Siti Hediati Hariyadi selaku putri presiden kedua Indonesia Soeharto mengungkapkan, banyak rakyat Indonesia yang menerima beasiswa Supersemar.

Politikus Partai Golkar ini menyebutkan salah satu penerima beasiswa itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Banyak yang jadi menteri juga ada, sekarang Mensesneg penerima beasiswa Supersemar,” ucap wanita yang biasa disapa Titiek Soeharto itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (14/8).

Menurutnya, penerima beasiswa itu tergabung dalam Keluarga Besar Penerima Beasiswa Supersemar (KBPBS).

“Pokoknya rektor-rektor, banyak lah menteri-menteri saya enggak hafal, kemudian Gubernur wali kota, rata-rata penerima beasiswa Supersemar,” tandasnya.(*Ars)

JAKARTA – Sejumlah perwira baru akan bertugas di Kodam Jayakarta. Acara serah terima jabatan dan tradisi penerimaan-pelepasan pejabat baru digelar sekaligus di Makodam Jayakarta.

Acara digelar di Aula Sudirman, Makodam Jaya, Cawang, Jaktim, Rabu (5/8). Acara itu dipimpin oleh Mayjen Agus Sutomo karena belum ada pejabat baru yang mengisi posisi Pangdam Jaya. Sementara Mayjen Agus sudah mendapat tugas baru sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD.

Perwira yang melakukan sertijab adalah Danrindam Kolonel Inf Iwan Setiawan yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto, kemudian LO TNI AU dari Kolonel Pnb Moch Dadan Gunawan kepada Letkol Pnb Sapuan, dan Dandenmadam Jaya dari Letkol Inf Muis Iskandar kepada Letkol Inf Heru Agung Aryandhono.

“Saya percaya dengan bekal pengalaman sebelumnya, dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas sebagaimana yang diharapkan satuan,” kata Agus.

Para pejabat baru pun menyatakan siap menjalankan tugas yang diperintahkan. Seperti yang diungkapkan oleh Danrindam Kolonel Inf Iwan Setiawan.

“Lapor, Iwan Setiawan Kol Inf. Berdasarkan surat perintah Pangdam Jaya/Jayakarta, telah menerima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan sebagai Danrindam dari Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto selanjutnya siap menjalankan tugas,” ucap Iwan lantang.

Dalam acara ini juga digelar tradisi penerimaan dan pelepasan pejabat di lingkungan Kodam Jaya.

“Acara ini mencerminkan nilai Pancasila, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Ini akan memotivasi para perwira untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di satuan baru yang dimasuki,” helas Agus yang kini sudah menjabat sebagai Dankodiklat TNI AD itu.

Usai melakukan acara sertijab, Agus yang masih merangkap jabatan sebagai Pangdam Jaya tersebut lalu menanam pohon di depan Aula Sudirman. Ia menanam pohon mangga Harum Manis dan pohon Sawo Australia. Kedua pohon itu disebutnya sebagai perlambang dari kesejahteraan dan kesehatan.

“Semoga tumbuh subur,” tandas Agus sambil menyiram pohon yang telah ditanamnya. (@Det/Ars)

JAKARTA – Menjelang Pilkada Serentak 2015 DPR meminta partai politik yang bersengketa untuk segera bersatu. Segala permasalahan sengketa kepengurusan harus diselesaikan secara musyawarah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada Partai Golkar baik permasalahan sengketa kepengurusan atau permasalahan penempatan Kantor DPP, harus diselesaikan secara musyawarah oleh kedua kubu di Golkar.

“Ini semuanya saya kira terserah pada mereka (Golkar). Itu urusan internal Partai Golkar, melalui proses musyawarah jangan ada kekerasan dan kekacauan. Itu bisa dimusyawarahkan dan dibicarakan,” kata Fadli di Senayan, Jakarta, Senin (27/7).

Menurutnya, jika masih berkonflik, partai yang bersengketa bisa saja menganggu institusi yang menggelar Pilkada Serentak 2015 tersebut dan juga menganggu partai lain.

“Ini kan institusi demokrasi, karena kalau ada satu atau dua institusi terganggu, ini kan menggangu juga, menganggu partai lain. Kan di daerah mereka telah memiliki persyaratan 20 persen dan kebingungan melakukan atau membentuk koalisi formasi dan lain-lain,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai kader dari Koalisi Merah Putih (KMP) layak masuk kabinet kerja.
‎
“Kalau mau realistis karena dukungan di parlemen belum signifikan. Presiden harus pertimbangkan agar dukungan politik bertambah,” kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Basarah mengatakan reshuffle merupakan antitesa dari tidak efektifnya pemerintahan. Hal itu menjadi solusi agar kinerja pemerintah semakin membaik. Ia mengakui secra realistis dukungan di parlemen belum signifikan terhadap pemerintah.

Dalam pengambilan keputusan, pemerintah memerlukan komitmen bersama DPR. Bahkan pemerintah harus meminta persetujuan DPR untuk mengambil beberapa kebijakan.

Karena alasan itu pemerintah perlu melibatkan lebih banyak kelompok politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Banyak yang harus jadi persetujuan DPR . Kalau tidak didukung 50 plus 1 dia akan menghadapi hambatan politik. Presiden harus pertimbangkan agar dukungan politik bertambah,” terangnya.

Namun, reshuffle tidak dilakukan hanya untuk berbagi kekuasaan. Presiden Jokowi diingatkan harus memilih orang yang berkapabilitas, berkomitmen, dan berintegritas.

“Tapi, selain presiden mencari menteri yang kompeten, bisa juga dia berasal dari kader di luar KIH. Sehingga dia mendapatkan multi benefit,” ujarnya.

“Lebih bermanfaat mana check anda balances DPR mendukung pemerintah, atau bangsa ini menghadapi realitas antara konflik parlemen pemerintah,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau disebut dana aspirasi DPR menegaskan pihaknya hanya sebagai perantara pengajuan program aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (dapil).

“Sekarang jatuh kepada mekanisme eksekutif. Kami hanya menyampaikan usulan masyarakat,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (2/7).

Fahri memaparkan, DPR tidak lagi mempermasalahkan besaran anggaran yang dialokasikan untuk UP2DP. Semuanya telah diserahkan ke pemerintah.

Fahri menambahkan, masyarakat ke depan dapat mengajukan UP2DP melalui usulan berupa proposal beserta lampirannya dan bersifat definitif. Selasnjutnya proposal tersebut akan diserahkan kepada pemerintah oleh para legislator.

“Basisnya itu kan perencanaan pemerintah sendiri misalnya berapa jembatan yang mau dibangun atau diperbaiki. Itu sudah jatuh ke mekanisme pemerintah, DPR sifatnya tinggal menunggu saja apakah proposal itu ada porsinya dalam APBN 2016 atau tidak,” terangnya.

Menurut dia, selama ini prosposal usulan pembangunan dari daerah pemilihan (dapil) menumpuk di meja anggota DPR dan tidak pernah ditindaklanjuti.

Dia berharap dengan adanya UP2DP ini, pembangunan bisa berjalan secara merata karena bisa memotong jalur birokrasi yang panjang. “Selama ini proposal dan usulan (masyrakat) menumpuk di meja anggota Dewan, pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Tindak lanjut dari permintaan Komisi II terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyelesaikan tindak lanjut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran pada Pemilu 2014.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, pihaknya telah meminta KPU Daerah untuk berkoordinasi dengan BPK setempat, guna melakuan audit anggaran Pemilu 2014.

“Kami beri laporan dianggap belum rinci. Sekarang kami lakukan dua hal. Pertama, melakukan konsolidasi data dengan KPU provinsi. Kedua, KPU provinsi diminta koordinasi dengan BPK perwakilan masing-masing daerah,” kata Husni di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (24/6).

Husni juga mengatakan, hingga kini KPU telah berhasil menindaklanjuti hasil temuan BPK sebanyak 75 persen anggaran dan kini mengejar 25 persen sisanya.

“Untuk pusat, kami koordinasi dengan BPK pusat untuk sinkronisasi data yang ada sambil meminta semua daerah untuk lakukan percepatan tindak lanjut 25 persen itu. Sudah dilakukan kemarin,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Partai Golakar kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono telah mencapai kesepakatan untuk membentuk Tim Penjaringan Daerah.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Ical, Nurdin Halid mengatakan, nanti yang akan menandatangani pembentukan Tim Penjaringan Daerah tersebut adalah masing-masing Ketua Tim Penjaringan Pilkada yakni MS Hidayat dari kubu Ical dan Yorrys Raweyai kubu Agung Laksono. Sementara delapan anggota lainnya memberikan paraf.

“Kita sepakati di teken Pak Yorrys dan Pak Hidayat,” kata Nurdin di Jakarta, kemarin.

Nurdin juga mengatakan, nantinya Tim Penjaringan Daerah akan dibagi diwakili tiga orang masing-masing kubu dan harus dari pengurus Partai Golkar.

“Sesuai perjanjian. Kubu Agung dan Ical akan bentuk tim pilkada di provinsi dan kab/kota utusannya yang harus ada legalitas. Harus ada SK kepengurusan masing-masing, memberi kuasa mandat ke masing-masing,” katanya.

Tim yang dibentuk akan dilaporkan ke pusat. Selanjutnya, masing-masing kubu dari Tim Penjaringan Pusat akan melakukan verifikasi.

“Apa yang bersangkutan punya legalitas menjadi tim pilkada. Kalau nonaktif Ical, diaktifkan Agung itu urusan masing-masing. Pokoknya masing-masing bentuk tim. Kita tidak mau campuri,” terangnya.

Nurdin menambahkan, tanggal 27 Juni 2015 adalah batas waktu paling lambat untuk Tim Penjaringan Daerah menyampaikan ke Tim Penjaringan Pilkada di pusat.

“Sistem penjaringan rapimdasus di masing-masing pihak. Kemudian Dibicarakan di enam orang tim pilkada. Itu yang dikirim ke pusat, akan menetapkan melalui survei. Hasil survei itu yang dirapatkan tim pilkada pusat,” pungkasnya. (*Fad)

JAKARTA – Revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini tengah menjadi polemik di masyarakat. Sejumlah pihak menilai, revisi ini dihawatirkan akan berujung pada pelemahan kerja KPK dalam memberantas korupsi.

Atas keresahan itu Ketua DPR Setya Novanto angkat bicara, Setya Novanto memastikan, parlemen tidak akan melemahkan KPK melalui revisi UU KPK. Revisi UU KPK, justru akan semakin menguatkan dasar hukum bagi kerja-kerja pemberantasan korupsi.

“Kita tidak akan melemahkan KPK. Kita sangat mendukung apa yang telah dikerjakan KPK. Revisi ini bukan pelemahan, tetapi penguatan terhadap hal yang berkaitan dengan kerja KPK,” kata Setya Novanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/6).

Setya juga mengatakan, usulan revisi UU KPK dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah diterima oleh pemimpin DPR. Selanjutnya, surat tersebut akan dibacakan di paripurna dan diajukan kepada komisi terkait.

“Dalam hal ini presiden melalui menkumham telah menyerahkan surat usulan revisi. Kita sudah terima. Selanjutnya akan dibacakan di paripurna dan akan diajukan ke baleg dan komisi terkait,” jelasnya.(*Fad)