Politik dan Keamanan

JAKARTA – Jika melihat keadaan ekonomi Indonesia saat ini. Anggota DPR dari Fraksi Partai Persaatuan Pembangunan (F-PPP) Arsul Sani mengatakan, kenaikan tunjangan anggota dewan tidak tepat dan tidak sensitif.

“Harga bahan pokok sedang tinggi. Kalau saya sendiri, termasuk di Fraksi PPP, bahwa kenaikan ini menurut saya, tidak memerhatikan sensitivitas,” katanya Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Apa lagi lanjut Anggota Komisi III DPR itu, kinerja Anggota DPR juga belum maksimal. Maka menurutnya, tidak sepatutnya anggota dewan menyetujui kenaikan tunjangan tersebut.

“Kinerja DPR sendiri khususnya di bidang legislasi sampai saat ini masih rendah,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Partai Golkar DKI Jakarta memunculkan tiga kader partainya yang digadang-gadang akan maju dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 mendatang.

Salah satu nama yang dimunculkan ialah Tantowi Yahya.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Zainuddin mengatakan, jika melihat persyaratan pada pilgub mendatang, Partai Golkar memang harus berkoalisasi dengan partai lain. Mengingat kursi partai berlambang pohon beringin ini tak mencukupi untuk mengusung langsung calonnya.

“Kita (Golkar) sudah mulai pembicaraan dengan beberapa partai politik,” kata Zainuddin saat dihubungi wartawan, (10/9) kemarin. Namun, Zainudin belum berani menjelaskan secara detail mengenai komunikasi politik dengan sejumlah partai politik tersebut.

Meski demikian, Zainuddin mengungkapkan, ada tiga nama yang berpotensi untuk diusung dalma Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Ketiga nama tersebut yakni, Tantowi Yahya, Azis Syamsuddin, dan Idrus Marham.

“Kalau ditanya kenapa karena saya pikir ketiganya pantas. Mereka generasi muda, cerdas, track record-nya juga bagus,” pungkasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan calon kepala daerah.

Dari keseluruhan yang lolos verifikasi, KPU menetapkan
tiga daerah yang gagal menjadi peserta pilkada pada Desember mendatang.

“Tiga daerah pilkada ditunda tahun 2017, yakni Kabupaten Blitar, Tasikmalaya dan Timor Tengah Utara,” kata Ketua KPU Husni Kamil Manik di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Tiga daerah yang gagal mengikuti pilkada serentak tahun 2015 karena kurang memenuhi syarat, yakni hanya diikuti oleh satu pasangan calon ketika dibuka pendaftaran kembali.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan KPU yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 ditunda pada tahun 2017.

Sementara itu penetapan calon kepala daerah di tiga daerah seperti Kota Surabaya, Kota Samarinda, dan Kabupaten Pacitan akan dilaksanakan pada 30 Agustus 2015.

Adapun dua daerah yang akan membuka pendaftaran kembali calon kepala daerah, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Fak Fak.

“Empat daerah yakni Kabupaten Karo, Nabire, Supiori dan Selayar sampai pukul 20.00 WIB masih melakukan rapat pleno penetapan,” katanya.

Adapun untuk daerah seperti Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Denpasar dan Minahasa Selatan yang ternyata baru diketahui kurang dari dua pasangan salon per hari ini akan dibuka pendaftaran lagi selama tiga hari, yakni mulai tanggal 28-30 Agustus 2015.

Sementara bagi daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang memenuhi syarat karena telah diikuti lebih dua pasangan calon, akan mengikuti kegiatan pengundian nomor urut pada 27 Agustus 2015.

Masa kampanye akan digelar pada tiga hari setelah pengundian nomor urut.

“Kegiatan kampanye ini akan berlangsung sampai dengan sebelum masa tenang,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Warga negara Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri mendasari lahirnya Partai Priboemi.

Ketua Harian Partai Priboemi Bambang Smith menyampaikan warga priboemi harus bangkit demi membangun bangsa lebih baik.

“Kita berharap agar kami diterima di negeri ini,” kata Bambang , (21/8).

Namun, ditegaskan olehnya, Partai Priboemi tidak anti terhadap orang asing. Bahkan, dirinya mempersilakan warga bukan pribumi untuk hidup berdampingan mencari kesejahteraan di negeri ini tetap mengikuti budaya dan peradaban Indonesia. Menurutnya, membangun bangsa ini membutuhkan komitmen dan kebersamaan

Sementara itu mengenai nama Hutomo Mandala Putra atau biasa disapa Tommy Soeharto di balik pendirian Partai Priboemi, dia membantahnya. “Tidak ada hubungannya dengan Tommy,” tandasnya.(*Har)

JAKARTA – Jalan Sudirman hingga nenuju Bundaran HI, (16/8) pagi ini dipenuhi para peserta parade tauhid yang terdiri dari berbagai ormas Islam di Indonesia.

Berdasarkan pantauan dilapangan, ratusan ribu peserta parade ini melakukan long march dari Gelora Bung Karno (GBK) menuju Bundaran HI dan berputar balik ke arah GBK.

Salah satu warga yang sedang mengikuti acara Car Free Day (CFD) awalnya mengaku kaget dengan adanya parade Tauhid yang juga diikuti Front Pembela Islam (FPI). Namun, setelah diberi tahu akan adanya acara parade tauhid jadi ikut serta.

“Awalnya sih kaget ya tahu-tahu ramai begini. Ternyata parade tauhid,” kata Aldi .

Selain itu, Rifqy, warga lainnya menilai, acara tersebut merupakan ekspresi tiap warga negara dalam menyambut HUT kemerdekaan Indonesia yang ke-70.

“Enggak terganggu ya. Ini cara mereka merayakan HUT RI sepertinya. Yang penting saling menjaga saja,” ungkapnya.

Parade yang didominasi seragam serba putih ini juga terlihat tertib. Para peserta juga tampak membawa beberapa spanduk pesan moral yang mengajak kepada rakyat Indonesia khususnya umat Islam agar lebih baik lagi.(*Ars)

PAMEKASAN – Kepolisian Resor Pamekasan dan Forum Pimpinan Daerah membakar atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) di depan Pendopo Ronggosukowati Pamekasan, Jawa Timur, (16/8).

Atribut yang dibakar merupakan sisa atribut yang berhasil disita Polres Pamekasan dari peserta karnaval, berupa gambar tokoh PKI dan bendera PKI warna merah yang di dalamnya terdapat simbol palu dan arit.

“Kita musnahkan untuk menghindari nanti disalahartikan atau digunakan oleh pihak-pihak lain yang ingin mengacaukan situasi di Pamekasan,” tutur Kapolres Pamekasan AKBP Sugeng Muntaha,(16/8).

Namun, kata Sugeng, pihaknya tetap menyisakan satu hingga dua atribut sebagai barang bukti penyelidikan kepolisian. Namun, dari barang bukti dan hasil pemeriksaan belum ada indikasi pelanggaran hukum, kesengajaan, maupun politis.

“Kalau hasil penyelidikan belum ada bukti pelanggaran hukum kita tidak tingkatkan ke penyidikan,” sambung mantan analis kebijakan Polda Jatim tersebut.

Sebelumnyam pihak kepolisian sudah memanggil Sekretaris Daerah Pamekasan, panitia karnaval, serta peserta yang membawa atribut PKI tersebut. Pemanggilan dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan, kelalaian, maupun pembiaran.

Sebelumnya, karnaval atau kirab budaya yang digelar Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, diwarnai dengan banyaknya peserta yang membawa atribut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bergambar palu dan arit.(*Gio)

JAKARTA – Siti Hediati Hariyadi selaku putri presiden kedua Indonesia Soeharto mengungkapkan, banyak rakyat Indonesia yang menerima beasiswa Supersemar.

Politikus Partai Golkar ini menyebutkan salah satu penerima beasiswa itu adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

“Banyak yang jadi menteri juga ada, sekarang Mensesneg penerima beasiswa Supersemar,” ucap wanita yang biasa disapa Titiek Soeharto itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (14/8).

Menurutnya, penerima beasiswa itu tergabung dalam Keluarga Besar Penerima Beasiswa Supersemar (KBPBS).

“Pokoknya rektor-rektor, banyak lah menteri-menteri saya enggak hafal, kemudian Gubernur wali kota, rata-rata penerima beasiswa Supersemar,” tandasnya.(*Ars)

JAKARTA – Sejumlah perwira baru akan bertugas di Kodam Jayakarta. Acara serah terima jabatan dan tradisi penerimaan-pelepasan pejabat baru digelar sekaligus di Makodam Jayakarta.

Acara digelar di Aula Sudirman, Makodam Jaya, Cawang, Jaktim, Rabu (5/8). Acara itu dipimpin oleh Mayjen Agus Sutomo karena belum ada pejabat baru yang mengisi posisi Pangdam Jaya. Sementara Mayjen Agus sudah mendapat tugas baru sebagai Komandan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD.

Perwira yang melakukan sertijab adalah Danrindam Kolonel Inf Iwan Setiawan yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto, kemudian LO TNI AU dari Kolonel Pnb Moch Dadan Gunawan kepada Letkol Pnb Sapuan, dan Dandenmadam Jaya dari Letkol Inf Muis Iskandar kepada Letkol Inf Heru Agung Aryandhono.

“Saya percaya dengan bekal pengalaman sebelumnya, dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugas sebagaimana yang diharapkan satuan,” kata Agus.

Para pejabat baru pun menyatakan siap menjalankan tugas yang diperintahkan. Seperti yang diungkapkan oleh Danrindam Kolonel Inf Iwan Setiawan.

“Lapor, Iwan Setiawan Kol Inf. Berdasarkan surat perintah Pangdam Jaya/Jayakarta, telah menerima tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan sebagai Danrindam dari Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto selanjutnya siap menjalankan tugas,” ucap Iwan lantang.

Dalam acara ini juga digelar tradisi penerimaan dan pelepasan pejabat di lingkungan Kodam Jaya.

“Acara ini mencerminkan nilai Pancasila, Sumpah Prajurit dan Sapta Marga. Ini akan memotivasi para perwira untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya di satuan baru yang dimasuki,” helas Agus yang kini sudah menjabat sebagai Dankodiklat TNI AD itu.

Usai melakukan acara sertijab, Agus yang masih merangkap jabatan sebagai Pangdam Jaya tersebut lalu menanam pohon di depan Aula Sudirman. Ia menanam pohon mangga Harum Manis dan pohon Sawo Australia. Kedua pohon itu disebutnya sebagai perlambang dari kesejahteraan dan kesehatan.

“Semoga tumbuh subur,” tandas Agus sambil menyiram pohon yang telah ditanamnya. (@Det/Ars)

JAKARTA – Menjelang Pilkada Serentak 2015 DPR meminta partai politik yang bersengketa untuk segera bersatu. Segala permasalahan sengketa kepengurusan harus diselesaikan secara musyawarah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon kepada Partai Golkar baik permasalahan sengketa kepengurusan atau permasalahan penempatan Kantor DPP, harus diselesaikan secara musyawarah oleh kedua kubu di Golkar.

“Ini semuanya saya kira terserah pada mereka (Golkar). Itu urusan internal Partai Golkar, melalui proses musyawarah jangan ada kekerasan dan kekacauan. Itu bisa dimusyawarahkan dan dibicarakan,” kata Fadli di Senayan, Jakarta, Senin (27/7).

Menurutnya, jika masih berkonflik, partai yang bersengketa bisa saja menganggu institusi yang menggelar Pilkada Serentak 2015 tersebut dan juga menganggu partai lain.

“Ini kan institusi demokrasi, karena kalau ada satu atau dua institusi terganggu, ini kan menggangu juga, menganggu partai lain. Kan di daerah mereka telah memiliki persyaratan 20 persen dan kebingungan melakukan atau membentuk koalisi formasi dan lain-lain,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menilai kader dari Koalisi Merah Putih (KMP) layak masuk kabinet kerja.
‎
“Kalau mau realistis karena dukungan di parlemen belum signifikan. Presiden harus pertimbangkan agar dukungan politik bertambah,” kata Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7).

Basarah mengatakan reshuffle merupakan antitesa dari tidak efektifnya pemerintahan. Hal itu menjadi solusi agar kinerja pemerintah semakin membaik. Ia mengakui secra realistis dukungan di parlemen belum signifikan terhadap pemerintah.

Dalam pengambilan keputusan, pemerintah memerlukan komitmen bersama DPR. Bahkan pemerintah harus meminta persetujuan DPR untuk mengambil beberapa kebijakan.

Karena alasan itu pemerintah perlu melibatkan lebih banyak kelompok politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Banyak yang harus jadi persetujuan DPR . Kalau tidak didukung 50 plus 1 dia akan menghadapi hambatan politik. Presiden harus pertimbangkan agar dukungan politik bertambah,” terangnya.

Namun, reshuffle tidak dilakukan hanya untuk berbagi kekuasaan. Presiden Jokowi diingatkan harus memilih orang yang berkapabilitas, berkomitmen, dan berintegritas.

“Tapi, selain presiden mencari menteri yang kompeten, bisa juga dia berasal dari kader di luar KIH. Sehingga dia mendapatkan multi benefit,” ujarnya.

“Lebih bermanfaat mana check anda balances DPR mendukung pemerintah, atau bangsa ini menghadapi realitas antara konflik parlemen pemerintah,” pungkasnya.(*Fad)