Politik dan Keamanan

JAKARTA – Musyawarah Kerja Nasional IV Partai Persatuan Pembangunan menetapkan Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada April 2016 nanti. Muktamar kali ini diupayakan sebagai muktamar islah pasca adanya dualisme di tubuh PPP yang memunculkan kubu Surabaya di bawah Romahurmuzy dan kubu Jakarta yang dipimpin oleh Djan Rizal. Muktamar yang disiapkan ini pun merupakan tindak lanjut dari dikembalikannya struktur organisasi PPP ke hasil Muktamar Bandung 2011 oleh Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.

Menurut Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung Romahurmuzy, penetapan Muktamar ini merupakan hasil putusan Mukernas yang telah digelar sejak Rabu (24/2/2016) hingga Kamis (25/2/2016) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Adapun Mukernas kemarin diikuti oleh 30 Dewan Perwakilan Wilayah yang SK-nya ditandatangani oleh Suryadharma Ali sebagai ketua umum dan Romahurmuzy sebagai Sekjen. Selain itu, ada pula Dewan Perwakilan Cabang yang SK-nya telah ditandatangani oleh DPW.

“Melalui hasil mukernas ini, kami tetapkan pelaksanaan Muktamar selambat-lambatnya April 2016,” kata pria yang akrab disapa Romy ini.

Semangat islah diakui Romi memang menjadi tema yang menonjol dalam Muktamar nanti. Pasalnya, kisruh di tubuh PPP yang telah berlangsung selama kurang lebih setahun menjadi batu sandungan bagi partai yang telah berdiri sejak era Orde Baru itu untuk menunjukkan taringnya di panggung politik nasional. Belum lagi, titah Kemenkumham yang mengisyaratkan kembalinya struktur kepengurusan Muktamar Bandung 2011 sebagai penyelenggara Muktamar yang diharapkan dapat menutup drama kisruh PPP itu.

“Muktamar ini menunjukkan semangat islah yang sesungguhnya. Tidak ada surabaya dan Jakarta, yang ada hanyalah Bandung,” ucapnya.

Namun hingga saat ini, PPP belum menentukan dimana forum tertinggi partai yang identik dengan warna hijau itu akan digelar. “Lokasinya akan ditentukan kemudian. Kami harap Presiden Joko Widodo bisa datang dan membuka muktamar. Ketika nanti dibuka Pak Presiden, tentu menyesuaikan waktu Beliau,” ucapnya.

Selain waktu Muktamar, Mukernas IV PPP juga menetapkan Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suryadharma Ali yang kini mendekam di Lapas Guntur karena kasus korupsi penyelewengan dana ibadah haji. Keputusan itu disampaikan pimpinan Mukernas IV yang juga Waketum PPP Irgan Chairul Mahfiz berdasarkan surat ketetapan nomor 01/TAP/Mukernas IV/PPP/II/2016.

Meski ditetapkan sebagai Plt, Emron dan para elit PPP tetap berkonsultasi dengan SDA selaku ketua umum PPP kepengurusan Muktamar Bandung mengenai muktamar islah nanti. Akan tetapi konsultasi bersifat lebih fleksibel dan bukan suatu keharusan.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengesahkan kembali kepungurusan Partai Persatuan Pembangunan ke hasil Muktamar PPP di Bandung 2011 lalu. Keputusan ini merupakan jalan tengah pasca dicabutnya hasil Muktamar PPP Surabaya 2014 yang memenangkan Romahurmuziy atau Romi dan ditolaknya Muktamar PPP Jakarta pada tahun yang sama oleh MA yang memenangkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP. (PR/Adyt)

BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung M Ridho Ficardo atas nama Menteri Dalam Negeri melantik delapan kepala daerah yang terpilih pada Pilkada Serentak 9 Desember 2015, pada paripurna DPRD Lampung, di Bandarlampung, Rabu (17/2).

Pelantikan dihadiri dua tokoh nasional Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga Ketum PAN dan Jaksa Agung HM Prasetyo. Sebelumnya, tersiar kabar ketua umum Partai NasDem Surya Paloh akan ikut hadir, kerena kader NasDem H Agus Istiqlal terpilih menjadi Bupati Pesisir Barat dan ikut dalam pelantikan tersebut.

Ketua MPR Zulkifli Hasan merupakan kakak kandung Bupati Lampung Selatan terpilih Zainudin Hasan. Sedangkan Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan kakak kandung Wakil Bupati Lampung Tengah terpilih, Loekman Djoyosoemarto yang juga dilantik.

Disamping itu kehadiran Jaksa Agung, karena Bupati Pesisir Barat H Agus Istiqlal, merupakan Jaksa penuntut Umum HAM Berat pada Kejaksaan Agung RI.

Ribuan undangan yang terdiri atas sejumlah pejabat daerah, anggota DPR RI dari Lampung, perwakilan pimpinan organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Panwaslu, dan KPU kabupaten dan kota se-Provinsi Lampung hadir pada acara pelantikan tersebut.

Menurut informasi yang diperoleh, Kehadiran dua tokoh penting dalam pelantikan delapan kepala daerah itu mendapat perhatian serius dari dua tokoh nasional tersebut. Namun Surya Paloh tak hadir dalam pelantikan dan sebelumnya tersebar kabar akan hadir dalam acara tersebut. Karena H Agus Istiqlal merupakan kader Partai NasDem.

Dalam pelantikan delapan kepala daerah dua diantaranya Walikota Bandarlampung Herman HN dan Muhammad Yusuf Kohar, walikota Metro Pairin dan Djohan. Seedangkan enemkepala daerah lainnya menjabat sebagai bupati diantaranya, Bupati Pesisir Barat Lampung Agus Istiqlal dan Erlina.

Bupati Lampung Tengah Mustafa MH dan Loekman Djoyosoemarto, Lampung Selatan Zainudin Hasan dan Nanang Ermanto, Waykanan Raden Adipati Surya dan Edward Antony, Lampung Timur Chusnunia dan Zaiful Bokhari, dan Pesawaran Dendi Romadhona dan Eriawan.(Ism)

JAKARTA – Mantan Staf Ahli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Arief meminta kepada KPK supaya berani menangkap Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok dilaporkan terkait dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ia menjelaskan, mata anggaran Sumber Waras siluman dan audit investigasi menemukan kerugian negara atau memperkaya orang lain dan ini audit dilakukan atas permintaan penyidik KPK.

“Rakyat sudah tahu data apalagi yang kau dustakan. Ini kode rekening 1.02.001.03.613.5.2.3.01 belanja modal pengadaan tanah Sumber Waras,” kata Andi Arief melalui akun twitternya @AndiArief_AA, (20/2).

Ia menambahkan, apabila masih ada audit forensik pasti bisa ditemukan siapa yang curang atau dapat kick back. Tapi, fakta orang lain diperkaya karena NJOP dilanggar.

“Menangani kasus Sumber Waras ini tidak rumit, belanja modal pengadaan lahan bukan pembebasan lahan,” ujarnya.

Untuk itu, Andi meminta kepada KPK, Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Krishna Murti untuk menangkap penjual lahan Sumber Waras serta pembelinya.

“Ahok dan pemilik RS Sumber Waras pasti dengan sadar jual beli lahan yang statusnya HGB, transaksi yang melanggar hukum hampir lolos,” jelas dia.

Sedangkan, kata Andi, status tanah Kalijodo yang bersertifikat resmi malah disikat atau digusur oleh Pemerintah Provinsi DKI dengan bantuan aparat keamanan baik dari Polri maupun TNI. Padahal, status tanah Sumber Waras HGB akan berakhir Mei 2018 malah dibeli hampir 4 hektar.

“Di Kalijodo hak rakyat yang sah diambil, di Sumber Waras yang tanahnya tak dapat dijual belikan malah istimewa dibayar Ahok. Kalijodo ada sebelum ada republik, korupsi Sumber Waras setelah Gubernur Jakarta Ahok,” tandasnya.(INILAH.COM/Nia)

JAKARTA – Sekjen Kosgoro 1957 Bowo Sidik Pangarso, menegaskan, pencalonan Aziz Syamsuddin adalah mandat dari Kosgoro sebagai salah satu organisasi pendiri Golkar.

“Majunya Mas Aziz adalah permintaan dari Kosgoro. Dia menyanggupinya, tetapi konsekuensinya adalah Kosgoro harus ikut berjuang,” kata Bowo di Jakarta, (20/2).

Dia mengatakan, saat ini seluruh pengurus Kosgoro 1957 di seluruh Indonesia sudah bergerak menggalang dukungan untuk Aziz. “Kita punya Kosgoro di tiap provinsi, dia (Kosgoro) mengusulkan Mas Aziz untuk maju. Maka mereka otomatis bergerak,” ujar Bowo.

Selama ini, Aziz sudah melakukan road show ke beberapa pengurus Golkar di daerah, diantaranya Jawa Tengah, Yogyakarta, Riau dan Kalimantan. “Sama dengan calon lainnya, kami juga melakukan road show. Ini bagian dari silaturahmi dengan DPD kabupaten dan kota, untuk sampaikan visi misi ke depan,” katanya.

Bowo mengatakan, jika calon lain membentuk tim sukses khusus, Aziz tinggal mengerahkan para pengurus Kosgoro di daerah sebagai tim suksesnya. “Mereka ya jadi timsesnya,” ucap Bowo.

Seperti diketahui, Aziz Syamsuddin terpilih sebagai ketua umum dalam Musyawarah Besar Luar Biasa (Mubeslub) Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, pada pertengahan Januari lalu. Aziz terpilih secara aklamasi.

“Dalam waktu dekat kami akan roadshow ke Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Jawa Timur. Pokoknya kita mau datangi semua provinsi sebelum Munas dimulai,” pungkasnya. (*Adyt)

JAKARTA – Belum banyak yang menyadari begitu pentingnya persatuan daam partai politik .Sebab dengan adanya konflik partai maka yang merugi adalah para kader partai tersebut .Karier politik ratusan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terancam akan habis jika elite partai itu terus berkonflik.

Padahal tahapan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) 2017 akan segera dimulai.

Jika masih saja ada partai yang berkonflik, mereka akan kesulitan berpartisipasi dalam pilkada di sekitar 101 daerah.

“Yang ingin saya katakan, kalau nanti Juli (konflik) nggak selesai, kan dia nggak bisa daftar lagi untuk pilkada 2017. Kamu tahu dampaknya apa? Sekian ratus orang yang punya karier politik, habis hanya karena pertikaian politik di atas,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, (19/2).

Luhut mempertanyakan apakah para elite partai-partai berkonflik yang ada rela jika kadernya tidak dapat berkarier secara politik lagi. Menurut Luhut, para elite politik harus memikirkan para kader, bukan hanya kepentingan tertentu. “Rela nggak itu pemimpin-pemimpin elite. Itu saja. Jadi nuraninya masing-masing ditanya. Jangan hanya pertikaian mereka membuat sekian ratus orang karier politiknya habis,” kata Luhut.

Sampai saat ini, kata Luhut, semua pihak sebaiknya menunggu proses islah internal partai yang masih berkonflik. Dia meminta semua tenang dan tidak cepat-cepat berkonflik.

“Kan Golkar sudah jalan, mudah-mudahan Golkar selesai. Yang rugi kan mereka (yang berkonflik),” tandasnya. (*Adyt)

JAKARTA – Wakil Ketua DPRRI Fadli Zon mengucapkan hari Pers Nasional bagi para wartawan yang jatuh pada hari ini Februari 2016. menurut politis Gerinda tersebut, Insan pers memiliki peran sekaligus tanggung jawab yang besar dalam mengawal demokrasi dan pembangunan. Salah satu ciri penting demokrasi adalah ruang kebebasan pers. Kita juga memerlukan pers yang bertanggung jawab atas apa yang disiarkan di ranah publik ini.

Sejak masa kemerdekaan, pers berperan besar dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kesadaran nasional dipupuk, pikiran untuk merdeka disebarkan.

menurutnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap media sangat tinggi. Apa yang pers suguhkan mempengaruhi pola fikir dan perilaku masyarakat. Harus ada spirit edukasi. Jangan sampai program media terlalu dominan dibentuk oleh kepentingan pragmatis.

Di tengah iklim pers yang semakin terbuka, tantangan pers saat ini adalah bagaimana menghadirkan berita yang obyektif seperti cover both sides dan tak menjadi alat propaganda kepentingan pemilik. Pers seharusnya bebas dari pengaruh kelompok apalagi kekuasaan. Pers jangan sampai kehilangan obyektivitas karena dimiliki pengusaha yang punya afiliasi politik dan kekuasaan. Kita membutuhkan kepemimpinan pers yang berani dan berintegritas seperti Mochtar Lubis. Karena pers adalah wadah perjuangan menegakkan kebenaran.

mantan wartawan ini juga mengingatkan tantangan lain adalah perkembangan teknologi digital. Transformasi dari media cetak ke online masih berlangsung. Belum lagi media sosial yang melibatkan publik menjadi subyek dan obyek. Kehadiran pers resmi dan konvensional dihadapkan pada tantangan media sosial yang melibatkan interaksi supercepat, tanpa jarak dan waktu. Karena itu kita membutuhkan pers yang demokratis dan tidak oligarkis.

” Harapan kita agar insan pers dapat semakin profesional. Sebab, negara maju pasti ditopang pers yang berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan nasional,” pungkasnya.

Selamat Hari Pers Nasion(Sam)

JAKARTA – Ketua DPD RI Irman Gusman menolak wacana dibubarkannya DPD RI. Wacana pembubaran DPD RI itu sendiri menjadi agenda Mukernas PKB pimpinan A. Muhaimin Iskandar tersebut.

Ketua Umum PKB itu dalam Rakernas yang akan berlangsung di Jakarta, pada 5-6 Februari 2016, di antaranya akan mengevaluasi keberadaan DPD RI bahkan mengusulkan pembubaran, kalau memang tidak bisa berfungsi secara maksimal.

“Tentu, kami menolak pembubaran DPD RI ini. DPD RI sebagai hasil perjuangan reformasi yang menghendaki terwujudnya keseimbangan dua kamar (DPR dan DPD RI) untuk terwujudnya check and balance.

Tapi,kalau evaluasi kita dukung berbarengan dengan pengkajian program pembangunan seperti Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen UUD NRI 1945 nanti,” tegas Irman Gusman pada wartawan di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Kamis (4/2/2016). Rencananya, Kamis sore ini Muhaimin Iskandar akan bertemu Irman Gusman.

Namun kata Irman, apa yang disampaikan oleh Muhaimin itu justru untuk penguatan DPD RI. Di mana penguatan itu kita lakukan melalui amendemen UUD NRI 1945. Hanya saja kita mendorong terbentuknya GBHN terlebih dahulu sebelum penguatan DPD RI. “Memang dalam rapat konsultasi dengan lembaga tinggi negara selama ini belum pernah disinggung, karena fokus pada GBHN,” katanya.

Sejauh itu kata Irman Gusman, DPD RI terus melakukan komunikasi dengan berbagai partai politik, MPR, DPR RI dan lain-lain untuk penguatan DPD RI tersebut. Meski, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menetapkan fungsi DPD RI untuk terlibat dalam pembahasan RUU, anggaran dan pengawasan bersama DPR RI, tapi belum sampai pada tingkat bisa ikut memutuskan.

“Jadi, kita dukung DPD diperkuat dan bukan dibubarkan,” tandasnya. (* Nia)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merencanakan Muktamar untuk islah bisa terselenggara paling lambat akhir April mendatang. Mereka yang antusias dengan islah ini terus berupaya agar semua kader mau bersama-sama islah yang diawali dengan rembuk nasional menuju islah di Jakarta mulai Jumat (5/2/2016) hingga Minggu (7/2/2016) ini. Sayangnya, politisi PPP Djan Faridz belum menunjukkan diri hadir dalam rembuk itu.

“Paling lambat akhir April (bisa muktamar)l. Karena proses islahnya panjang sekali,” kata Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi (Muktamar Bandung) yang tengah menjalankan tugas sebagai ketua umum (plt) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Emron didamping para pengurus PPP hasil Muktamar Bandung seperti Sekjen PPP Romahurmuziy, dan tiga Wakil Ketua Umum PPP Lukman Saifuddin, Suharso Manoarfa, dan Asrul Azwar.

Mereka ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo untuk melaporkan hasil putusan mahkamah partai untuk menyelenggarakan rembuk nasional menuju islah. Rembuk nasional itu sudah diawali dengan safari islah yang dilakukan dengan seluruh kelompok PPP baik yang menyatakan diri muktamar Jakarta atau Surabaya.

“Presiden menyambut baik apa yang telah kami lakukan dan menyatakan bahwa islah sangat diperlukan bagi PPP dan muaranya adalah menempatkan kepengurusan partai yang dihasilkan muktamar partai. Karena itu, pada presiden kami laporkan alur perjalanan menuju muktamar itu setelah rembuk nasional akan dilakukan mukernas dan setelah mukernas akan dilakukan muktamar,” kata Emron.

Bagaimana pun, kata Emron, melalui muktamar nantinya, PPP akan terus bersama pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Hanya saja, sekali pun menyebut kata “islah”, tidak semua kader menyambut positif rencana itu. Djan belum mau muncul dalam forum-forum menuju islah itu sekali pun beberapa pengurus muktamar Bandung sudah bertemu dengan Djan selama dua jam beberapa hari lalu.

“Kami harap Djan ikut. Kalau beliau kader partai, harus menghormati keputusan yang telah diambil mahkamah partai. Kami hanya pegang aturan hukum yang berlaku. Urusan internal partai itu di bawah keputusan mahkamah partai. Kami hanya menjalankan fatwa hukum partai. Seluruh penyelesaian sengketa itu hanya dilakukan mahkamah partai,” kata Emron.

Emron juga tidak mau berandai-andai soal kedatangan Djan. Menurut dia, semua kader berikhtiar dan mengusahakan terus agar semua kader dapat hadir. Apalagi, kata Emron, presiden menyambut baik safari islah dan rembuk yang dilakukan PPP. “Bahkan presiden janjikan hadir di muktamar nanti,” katanya. (PR/Adyt)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan resmi menyatakan bergabung ke dalam koalisi parpol pendukung pemerintah Joko Widodo (Jokowi). Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menceritakan latar belakang bergabungnya partainya dengan pemerintah.

Kata dia, awalnya Mbah Maimun Zubair, Ketua Majelis Pakar PPP mengirim surat ke Presiden Jokowi. Intinya, agar kepengurusan PPP disahkan melalui SK MenkumHAM.

“Kala itu Mbah Maimun berjanji, kalau PPP sudah bersatu, maka akan bergabung menjadi partai pendukung pemerintah,” kata Djan di Rapimnas II PPP yang digelar di Puncak, Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2016).

“Karena beliau (Mbah Maimun) sudah keluarkan fatwa, saya bilang, pak saya akan ikut apapun perintahnya. Kemudian, saya siapkan surat dukungan kepada pemerintahan,” sambung dia.

Rapimnas PPP yang digelar di Puncak adalah tindak lanjut dari rapat pengurus harian minggu lalu. Hasil rapat itu kemudian dibawa ke Rapat Pleno DPP PPP kemarin, Kamis 28 Januri 2016 untuk kemudian dibahas di Rapimnas.

Selanjutnya hasil dari rapat kali ini dibawa ke Mukernas Jakarta mendatang. Ada tujuh poin yang dibahas di Rapimnas dan menjadi keputusan. Yang pertama adalah terkait fatwa Mbah Maimun, Ketua Majelis Pakar PPP.

Yang kedua, keputusan untuk bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah tanpa syarat. Ketiga, adalah kesepakatan soal koalisi permanen dalam menghadapi Pilkada Serentak 2017 dengan PDIP.

Sementara yang keempat adalah, Rapimnas ini akan ditindaklanjuti dengan Mukernas II di Jakarta. Kelima, merangkul pihak pengurus Muktamar PPP Surabaya versi Romahurmuziy (Romi).

Keenam, setiap pengurus PPP se-Indonesia agar memasang bendera partai di depan rumah masing-masing. Terakhir pembaharuan SK-SK DPC dan DPW seluruh Indonesia dibentuk tim lanjutan, dan lain-lain yang nanti akan dibahas pada rapat lanjutan.

Sementara itu, Sekjen PPP Dimyati Natakusuma mengatakan, di bawah kepengurusan Djan tidak pernah menandatangani kontrak politik dengan koalisi manapun, termasuk Koalisi Merah Putih (KMP) ataupun dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

“Kalau yang kontrak politik dengan KMP kan PPP di bawah kepemimpinan Ketum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi). Mereka yang menandatangani kontrak itu. Kalau kita, baru kali ini kita mendukung Koalisi Partai Pendukung Pemerintah (KP3),” pungkasnya.(* Elan)

JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi menginstruksikan jajarannya untuk menggelar operasi di wilayah perbatasan.

“Laksanakan gelar operasi secara efektif dan efisien, dengan prioritas ancaman pada wilayah perbatasan dan pengamanan sumber kekayaan alam di laut, karena keamanan laut wilayah yurisdiksi Indonesia adalah prioritas utama,” ujar Ade saat membuka Apel Komandan Satuan (AKS) Tahun 2016, di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, (30/1).

Operasi di perbatasan, kata Ade, tidak boleh berhenti. Karenanya, TNI AL terus menyebar 40-50 kapal di seluruh Indonesia.

“Untuk interoperability baik matra laut, darat, dan udara terus dilakukan. Dalam interoperability yang paling penting adalah komunikasi,” ujarnya.

Menurut Ade, seorang perwira dituntut mengerti mengenai masalah hukum di laut, khususnya di wilayah yurisdiksi Nasional Indonesia. Sehingga ketika terjadi suatu pelanggaran, tahu akan berbuat apa dan harus berkoordinasi dengan siapa.

Apalagi jika terjadi pelanggaran di wilayah-wilayah perbatasan dengan perairan negara tetangga, maka perlu bekerja sama dan berkordinasi dengan negara tersebut.

“Seorang perwira harus dibekali dan mengerti mengenai masalah hukum di laut, sehingga bisa cepat untuk mengambil tindakan, jadi tidak boleh buta sama sekali,” tandasnya.(Sindo/Nia)