PPP BERSIAP SAMBUT MUKTAMAR ISLAH

JAKARTA - Musyawarah Kerja Nasional IV Partai Persatuan Pembangunan menetapkan Muktamar VIII PPP akan dilaksanakan selambat-lambatnya pada April 2016 nanti. Muktamar kali ini diupayakan sebagai muktamar islah pasca adanya dualisme di tubuh PPP yang memunculkan kubu Surabaya di bawah Romahurmuzy dan kubu Jakarta yang dipimpin oleh Djan Rizal. Muktamar yang disiapkan ini pun merupakan tindak lanjut dari dikembalikannya struktur organisasi PPP ke hasil Muktamar Bandung 2011 oleh Kementerian Hukum dan HAM beberapa waktu lalu.

Menurut Sekjen PPP hasil Muktamar Bandung Romahurmuzy, penetapan Muktamar ini merupakan hasil putusan Mukernas yang telah digelar sejak Rabu (24/2/2016) hingga Kamis (25/2/2016) di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta.

Adapun Mukernas kemarin diikuti oleh 30 Dewan Perwakilan Wilayah yang SK-nya ditandatangani oleh Suryadharma Ali sebagai ketua umum dan Romahurmuzy sebagai Sekjen. Selain itu, ada pula Dewan Perwakilan Cabang yang SK-nya telah ditandatangani oleh DPW.

"Melalui hasil mukernas ini, kami tetapkan pelaksanaan Muktamar selambat-lambatnya April 2016," kata pria yang akrab disapa Romy ini.

Semangat islah diakui Romi memang menjadi tema yang menonjol dalam Muktamar nanti. Pasalnya, kisruh di tubuh PPP yang telah berlangsung selama kurang lebih setahun menjadi batu sandungan bagi partai yang telah berdiri sejak era Orde Baru itu untuk menunjukkan taringnya di panggung politik nasional. Belum lagi, titah Kemenkumham yang mengisyaratkan kembalinya struktur kepengurusan Muktamar Bandung 2011 sebagai penyelenggara Muktamar yang diharapkan dapat menutup drama kisruh PPP itu.

"Muktamar ini menunjukkan semangat islah yang sesungguhnya. Tidak ada surabaya dan Jakarta, yang ada hanyalah Bandung," ucapnya.

Namun hingga saat ini, PPP belum menentukan dimana forum tertinggi partai yang identik dengan warna hijau itu akan digelar. "Lokasinya akan ditentukan kemudian. Kami harap Presiden Joko Widodo bisa datang dan membuka muktamar. Ketika nanti dibuka Pak Presiden, tentu menyesuaikan waktu Beliau," ucapnya.

Selain waktu Muktamar, Mukernas IV PPP juga menetapkan Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP menggantikan Suryadharma Ali yang kini mendekam di Lapas Guntur karena kasus korupsi penyelewengan dana ibadah haji. Keputusan itu disampaikan pimpinan Mukernas IV yang juga Waketum PPP Irgan Chairul Mahfiz berdasarkan surat ketetapan nomor 01/TAP/Mukernas IV/PPP/II/2016.

Meski ditetapkan sebagai Plt, Emron dan para elit PPP tetap berkonsultasi dengan SDA selaku ketua umum PPP kepengurusan Muktamar Bandung mengenai muktamar islah nanti. Akan tetapi konsultasi bersifat lebih fleksibel dan bukan suatu keharusan.

Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengesahkan kembali kepungurusan Partai Persatuan Pembangunan ke hasil Muktamar PPP di Bandung 2011 lalu. Keputusan ini merupakan jalan tengah pasca dicabutnya hasil Muktamar PPP Surabaya 2014 yang memenangkan Romahurmuziy atau Romi dan ditolaknya Muktamar PPP Jakarta pada tahun yang sama oleh MA yang memenangkan Djan Faridz sebagai ketua umum PPP. (PR/Adyt)