Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komnas HAM mengecam tindakan brutal dan tidak manusiawi yang telah mengakibatkan kematian pada peristiwa penembakan yang menewaskan 30-an orang di Kabupaten Nduga, Papua. Menurut Komnas HAM tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa ditolerir.

Untuk itu Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam peristiwa ini menyebut, pihaknya perlu mengamati perkembangan penanganannya dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

“Sebab, jika peristiwa pembunuhan tidak manusiawi di Nduga itu ditangani tidak secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan Hak Asasi Manusia di kemudian hari,” ujar Taufan dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, (5/12/2018).

Taufan juga meminta aparat penegak hukum sesegera mungkin bisa menindak dan menangkap para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memastikan tersedianya perlindungan, menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun nonfisik mereka bagi para korban dan saksi kunci yang selamat.

“Kami juga meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan, dengan melibatkan berbagai elemen (pemeritah daerah dan masyarakat) agar peristiwa yang same tidak terulang kembali,” jelasnya.

Taufan bersama dengan Komnas HAM juga turut menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua keluarga korban penembakan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.(*Adyt)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menganggap sejumlah kebijakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla belum konsisten. Misalnya, soal kebijakan kelautan, masalah pangan dan energi. Menurutnya, penerapan tiga hal tersebut belum bisa membuat negara dan rakyat untung.

Hal itu disampaikannya saat diskusi ‘Karut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi’ di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, (4/12).

Pertama soal pangan, Herman menilai, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak kompak soal keperluan impor beras. Dia menyesalkan hal ini tak terkoordinir dengan baik.

“Ini yang menurut saya memaknai ada karut marut dalam komunikasi dalam kebijakan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya apakah situasi ini pernah didiskusikan bersama atau tidak, sampai hari ini belum terjadi, boleh dicermati,” kata Herman.

Dalam diskusi ini, hadir pula Pengamat Politik dari Paramadina Hendri Satrio. Diskusi yang digelar secara rutin setiap minggu itu juga menghadirkan pembicara lainnya. Direktur Sumber Daya dan Sumber Daya Hukum, Satya Zulfanitra dan Pakar Semiotika ITB, Acep Iwan Sandi. Hadir juga Ketua Seknas Prabowo-Sandi, M Taufik.

Herman yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menyebut, target tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk swasembada pangan dan bisa menjadi lumbung pangan internasional juga belum terlaksana.

“Saya (pernah berada di komisi empat (DPR) empat tahun dan tahu persis perjalanan pangan,” ujarnya.

Kemudian, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal larangan penggunaan cantrang terhadap nelayan juga masih merugikan. Harusnya pemerintah mesti peka apa alat yang memudahkan para nelayan untuk memancing guna memenuhi kebutuhan. Hal tersebut pun belum ada kejelasan konkret dari pemerintah dan terkesan inkonsisten.

“Menurut saya ke depan akan menjadi masalah, sewaktu waktu akan jadi masalah, masyarakat cantrang moratorium yang tidak ada pernah kejelasan sewaktu waktu akan menjadi masalah,” ujarnya.

Terakhir soal kebijakan energi dari listrik dan bahan bakar yang belum menguntungkan perusahaan BUMN Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Apa buktinya, Pertamina di tahun 2014 masih untung Rp 50 triliun lebih, tetapi sekarang progresnya baru mencapai Rp 5 triliun, mungkin di akhir tahun mereka hanya bisa untung kurang lebih di Rp 6 triliun,” ucapnya.

“Jadi baik di sektor pangan sektor kebijakan terhadap rakyat di sektor kelautan, kemudian di sektor energi baik itu terhambat pertamina maupun PLN, BBM dan listrik, menurut saya ini juga ada hal yang inkonsistensi,” pungkasnya.(*Im)

JAKARTA – Reuni Akbar Mujahid 212 yang berlangsung di Lapang Monas Jakarta, Minggu (2/12) kemarin menjadi bukti bahwa umat Islam Indonesia cinta damai .

Hal itu diungkapkan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/12).

“Saya datang sebagai ketua MPR untuk meminta teman-teman alumni 212 untuk menjadi pelopor pemilu damai, pemilu yang menggembirakan, pemilu yang friendly gitu,” kata Zulhas biasa disapa.

Dia pun menyangkal jika reuni tersebut hanya untuk mendongkrak elektabilitas capres usungannya. Karena soal reuni dan silaturahmi dalam menjaga persatuan jauh lebih penting dari sekadar elektoral.

Ketum PAN ini pun salut dengan gerakan massa yang jumlahnya besar namun berjalan tertib. Massa tersebut dari berbagai latar belakang yang berbeda namun disatukan dengan hati.

“Itu saya kira gerakan hati ya, satu cara untuk menyampaikan aspirasi,” tandasnya.(*Adit)

JAKARTA – Amankan jalannya aksi Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya mengerahkan 20 ribu personil gabungan bersama TNI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihak kepolisian kini sedang menyiapkan pengamanan terhadap massa yang diperkirakan datang dari berbagai daerah, pada Minggu (2/12). Ia berharap acara Reuni Akbar 212 bisa berlangsung dengan tertib dan lancar

“Ada 20 ribu personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah. Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan, yang akan digunakan untuk mengamankan,” kata Argo, Jumat (30/11).

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menjelaskan pihaknya telah menyiapkan rencana pengaturan lalu lintas yang akan dilaksanakan secara situasional dengan mengerahkan 1.459 polantas.

Rencananya untuk arus dari Jalan Hayam Wuruk dibelokkan ke kiri arah Jalan Juanda. Kemudian alih arus dari Jalan Majapahit normal belok ke kiri Jalan Suryo Pranoto, lurus ke Jalan Gajah Mada serta belok kanan kearah Jalan Juanda.

“Untuk parkir di kawasan ini disediakan di halaman Gedung BTN, Gedung Bank Niaga dan halaman Gedung Eks PN Jakpus,” tukasnya.

Sementara alih arus di bundaran Air Mancur Patung Kuda, arus lalin menuju Jalan Budi Kemuliaan baik dari Jalan Fachrudin maupun dari Jalan Abdul Muis diluruskan (utara ke selatan dan selatan ke utara). Arus lalin dari Jalan Sabang menuju TL PT Garuda diluruskan ke arah Mersel, dibelokkan kekanan atau lawan arus menuju halaman Balai Kota DKI sebagai lahan parkir. Pakir juga disediakan SPJG Jalan Mersel lajur paling kiri dan SPJG Jalan Budi Kemuliaan.

Kemudian arus dari Jalan Juanda diluruskan ke Jalan Gunung Sahari. Arus di Jalan Katedral diluruskan ke arah Pasar Baru sehingga dilakukan pemecahan arus di perempatan MBAL Gunung Sahari, arus dari Jalan Mertim yang akan menuju Jalan Merut diluruskan ke Jalan Perwira. Sedangkan di JalanVeteran III menuju TL MA di sterilkan dari arus lalu lintas.

Di area ini kantong parkir diswdiakan di halaman Masjid Istiqlal lapangan Banteng serta sepanjang Jalan Lapangan Banteng Selatan. Sedangkan untuk arus dari timur Jalan Letjen Suprapto dibelokkan kekiri Jalan Kramat Raya. Kemudian arus masuk dari Underpass dikanalisasi pada sisi lajur kanan arah ke Jalan Gunung Sahari. Untuk arus yang masuk ke Denmabesad dilakukan sterilisasi.

Arus lalin dari Jalan Kramat Raya menuju Tugu Tani diluruskan ke arah Gunung Sahari. Kemudian arus lalin dari Jalan Abdul Rahman Saleh dilakukan filterisasi dialihkan belok kiri ke Jalan KKO Usman Harun ke Simpang Lima Senen. Arus lalin dari Jalan Arief Rahmat Hakim dan dari Jalan Kembang di Tugu Tani dilakukan filterisasi untuk dialihkan ke Jalan Menteng Raya. Area parkir disediakan di halaman Gedung Galeri Nasional, Gwdung KKP (Bareskrim Polri). (*Adyt)

Warga Kampung Gardu,Desa Parakan Jaya. Kecamatan Kemang Berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera mencairkan Dana Bantuan Pembangunan Mesjid Albarokah di Kampung tersebut. Pembangunan mesjid untuk menampung kegiatan keagamaan 500 kepala keluarga itu selama ini merupakan hasil swadaya masyarakat

Sementara itu saat sedang melakukan kerja bhakti,puluhan warga Kp Gardu di di buat terkejut dengan kedatangan Ihham Permana Calon anggota Legislatif DPRRI dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Bogor

Ilham Permana yang juga ketua DPRD kabupaten Bogor ini langsung turun ikut kerja bhakti dengan puluhan warga yang tengah bahu membahu melanjutkan pembangunan mesjid.

Sejumlah warga juga langsung menyampaikan aspirasinya untuk segera menyelesaikan pembangunan mesjid dua lantai tersebut kepada Ilham
Permana.

Hamid,40 tahun. Salah seorang warga di lokasi pembangunan mesjid albarokah menuturkan keinginannya untuk segera menyelesaikan pembangunan mesjid tersebut. ” kita ingin cepat selesai Mas. Selama ini kita swadaya aja membangun mesjid ini. Bantuan dari mana mana belum ada, Pernah dua bulan lalu kita mengajukan proposal bantuan ke pemkab Bogor untuk melanjutkan pembangunan mesjid ini tapi belum ada tanggapan juga. Tutur Hamid.

Ilham Permana yang juga memeriksa seluruh bangunan mesjid beserta warga mengatakan kehadirannya hanya sebagai bentuk simpatinya dan untuk mengapresiasiasi warga kampung gardu yang telah berusaha membangun rumah ibadah secara swadaya.

“Ini sebagai bentuk perberdayaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan.saya mengapresiasi kekompkan warga kampung gardu tanpa bantuan pun mereka mampu membangun mesjid besar ini. Tutur Ilham permana

Lebih lanjut Ilham Permana mengatakan. Pembangunan mesjid secara swadaya ini merupakan tradisi dan budaya masyarakat kabupaten bogor yang selalu mengedepankan kebersamaan dalam berbagai kegiatan baik sosial budaya dan ekonomi termasuk dalam kegiatan politik sekalipum sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam setiap kehidupan bermasyarkat. Terlebih dalam suasana politik yang tengah memanas saat ini. Ungkap Ilham permana.

Dalam kesempatan tersebut Ilham Permana juga memberikan sejumlah bantuan untuk kepada masyarakat untuk melanjutkan pembangunan mesjid albarokah di Kampung gardu Desa Paralam Jaya.(P Alam)

BOGOR – Gerakan Masyarakat Muda Ade Yasin – Iwan Setiawan (GEMMA-AYI) mengadakan Rapat Kerja dan Pemantapan Relawan di Wisma Griya Sabha DPR-RI, Jl. Raya Puncak Cipayung Bogor pada hari Minggu, 10 Juni 2018.

Acara yang dihadiri para relawan dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini berlangsung khidmat. Dilanjutkan dengan pidato dari Dewan Pembina, H. Nugraha yang menitik-beratkan pemenangan Calon Bupati No Urut 2, Ade Yasin – Iwan Setiawan, mengatakan, bahwa kesiapan para relawan harus konsisten dan terus berkonsentrasi dalam pergerakan pemenangan. “Saya sungguh berterimakasih kepada para relawan GEMMA-AYI untuk konsisten dipemenangan pemilihan Ade Yasin –Iwan Setiawan” tutur H. Nugraha.

Ketua Umum GEMMA-AYI, Dawak Faturahman dalam pidatonya berharap, para pemuda Bogor jangan tinggal diam dalam pemilihan Bupati Bogor nanti. “Para pemuda Bogor harus menjadi tuan rumah di Kabupaten Bogor, jangan hanya jadi penonton tetapi harus berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten-kabupaten Bogor dan menjadikan Kabupaten termaju di Indonesia” ujar Dawak Faturahman yang juga Ketua Umum Pemuda Muslimin

Calon Bupati Kabupaten Bogor, Hj. Ade Yasin, yang menyempatkan diri hadir walaupun datang ditengah malam meski dirinya lelah setelah menghadiri acara di Klapanunggal, Gunung Putri dan Citeureup, sosok pemimpin Bogor ini tetap bersemangat. “Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir ditengah-tengah relawan GEMMA-AYI yang diketuai oleh Dawak Faturahman” ujar Ade Yasin.

Gerakan Masyarakat Muda Ade Yasin – Iwan Setiawan (GEMMA-AYI) merupakan salah satu organisasi relawan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Hj. Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan dengan komposisi generasi muda dari berbagai elemen keorganisasian pemuda yang bertujuan memenangkan pasangan tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2018 demi mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia.

Disisi lain Muhammad Kadir S.Pi, Sekjen GEMMA AYI menambahkan, “Kita ingin menjadi bagian dari kemenangan Paslon Hadist, oleh karena itu GEMMA AYI akan berperan sebagai Pemasti kemenangan itu, disamping kamipun akan senantiasa mendampingi pasangan AYI pasca pelantikan nanti, tentunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan memberikan masukan yang positif dalam menentukan kebijakan”.ZAN

BOGOR – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sepakat menjadikan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan sebagai Pendamping Ade Yasin di Pilbup 2018.

Wakil Direktur tim pemenangan Ade Yasin, David Rizar Nugroho mengatakan, kepastian itu tertuang dalam Musyawarah Kerja Cabang I (Mukercab) DPC PPP Kabupaten Bogor.

”Sudah fiks ke Gerindra (Ade Yasin-Iwan Setiawan),” katanya.

Ade Yasin telah menerima Surat Keputusan (SK) penetapan yang dikeluarkan Partai Gerindra untuk bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Bogor, Ade Yasin-Iwan Setiawan.

”Iwan Setiawan dan partai pendukung hadir. Jadi komposisinya, PPP, Gerindra dan PKB,” jelas David.

David Rizar Nugroho juga mengatakan, SK penetapan pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan dikeluarkan DPP Gerindra tertanggal 13 Desember 2017, dan ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani.

Kabar yang beredar di kalangan pewarta, partai pendukung pasangan Ade Yasin-Iwan Setiawan juga akan bertambah. Partai Demokrat dan PKS disebut-sebut akan menjadi bagian koalisi besar mengusung Ade-Iwan.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Elly Halimah Yasin meminta seluruh kader PPP agar bekerja keras memenangkan Ade Yasin-Iwan Setiawan menjadi bupati dan wakil bupati Bogor 2018-2023.

”Saya minta melakukan sosialisasi dan harus dekat dengan warganya untuk mengajak serta memenangkan Ade Yasin menjadi Bupati Bogor 2018,” tegas Elly.

Dia menambahkan, Ade Yasin akan melanjutkan program yang masih tertunda dari mantan bupati Bogor Rahmat Yasin (RY), terutama pada program kesehatan, infrastruktur, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

”Jadi, saya mengajak seluruh para kader dan pengurus PPP Kabupaten Bogor untuk melanjutkan program yang masih tertunda dan harus dilanjutkan oleh Ade Yasin sebagai Bupati Bogor 2018. Mari kita dukung dengan kekompakan para kader PPP serta mengajak masyarakat Kabupaten Bogor untuk memilih Ade Yasin pada pesta rakyat 2018-2023,” jelasnya. (Dung)

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menandatangi kerjasama dengan Pemerintah Kota(Pemkot) Bandung dalam rangka implementasi aplikasi Smart City dan e-Government yang diprakasai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kesempatan tersebut Bupati Bogor, Hj. Nurhayanti secara langsung menandatangani dengan Walikota Bandung, Ridwan Kamil dalam acara penandatanganan kerjasama tersebut yang bertempat di Pendopo Walikota Bandung, Kota Bandung pada Rabu, (1/11).

Bupati Bogor Hj.Nurhayanti mengatakan, maksud kesepakatan bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman antar aparatur Pemerintah, menciptakan sinergritas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki masing masing daerah dan untuk mengoptimalkan sumberdaya guna percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

“ruang lingkup kesepakatan bersama ini pengembangan smart city dan e-government dan bidang bidang lain yang disepakati bersama,” katanya.

Nurhayanti juga menambahkan seluruh sistem atau aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Bandung bisa di implementasikan di Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor dengan penyesuaian daerah masing- masing.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif yang turut hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa Kota Bandung dengan program Smart Citynya patut di contoh oleh Kota yang lain.

“Disini kita mengajak Bupati dan Walikota se-Jawa Barat serta perwakilan dari Banten dan NTB untuk mereplikasi, menduplikasi aplikasi berjalan di kota Bandung,” katanya.

Pihak KPK menyatakan dukungan terhadap 3 aplikasi yang digagas oleh Kota Bandung, yakni Smart City, e-Goverment, dan e-Planning.

KPK sangat mendukung adanya e-Government agar sistem perizinan, budgeting, penyerahan barang dan jasa, bantuan sosial bisa lebih transparan dan lebih efektif.

Selain itu dengan e-Planning dapat membantu menghemat pengeluaran masing-masing daerah.

“Semenjak ada aplikasi e-Planning dapat menghemat 1 triliun. Itu tindakan pencegahan yang luar biasa. Kami akan bawa aplikasi-aplikasi ini kepada kota dan kabupaten se-Indonesia,” terangnya.

Laode juga memastikan KPK akan sangat terbuka bagi setiap daerah yang ingin menjalin komunikasi untuk bersama melakukan pencegahan korupsi.

“Kami berharap ini menjadi awal untuk pencegahan bersama. Sekarang baru tiga provinsi, 30 kota/kabupaten. Semoga replikasi tiga aplikasi ini bisa lebih banyak lagi dilakukan oleh daerah lain,” katanya. (*Adi)

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan dalam sejarah pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah secara umum berlangsung dengan aman sdan stabi. Menurutnya pemilu di Indonesia juga lebih baik bila dibandingkan dengan Malaysia,Thailand maupun Filipina karena partai-partai politik lentur dalam berkoalisi sehingga tidak menimbulkan sentimen politik besar.

“Kenapa pilkada itu lebih aman, karena partai-partai itu simpangsiur dukungannya. Hari ini Golkar dengan PDI koalisi mendukung si A, di tempat lain Golkar dengan Gerindra mendukung si B. Jadi tidak sesuatu pola yang sama, akhirnya tidak ada sentimen politik yang besar,” katanya saat menyampaikan pidato kunci Prospek Ekonomi Indonesia 2018 dalam acara makan pagi bersama Persatuan Wartawan Indonesia di Jakarta, Kamis.(2/11/2017)

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga mengatakan, stabilitas nasional tetap terjaga baik selama tahun politik, mengatakan bahwa tahun politik hanya hangat dalam pembicaraan.

“Banyak orang berbicara tahun politik hangat, saya kira, pengalaman kita hangat di pembicaraan tapi tidak hangat di lapangan,” katanya.

Ia mengatakan hangatnya pembicaraan selama tahun politik salah satunya didorong oleh pemberitaan media.

“Itu media, tinggi rendahnya itu ya karena lebih karena Anda semua, karena perlu berita yang hangat, kalau dingin-dingin saja kan kurang menarik,” katanya disambut senyuman para undangan.

Selain itu, Indonesia juga mempunyai sistem politik yang khas, di mana partai politik yang berbeda dukungan dalam pemilu dapat kembali bersama seusai pemilu maupun pilkada.

“Kita boleh berselisih apabila pemilu pilkada, setelah itu kita sama-sama lagi. Dulu partai-partai berlawanan, pilihan berbeda, begitu selesai ya gabung-gabung lagi, terjadi lagi koalisi tambahan dari bekas yang berbeda ini. Ini khas Indonesia, tidak terjadi di Malaysia, di Thailand juga antara yang merah dan kuning terus-terus berselisih,” jelasnya.(*Lan)

CIBINONG – Harus berbangga disaat ini bahwa wanita berhati baik dan penuh perhatian dan juga seorang ibu namun dalam kancah perpolitikan disegani lawan dan menjadi panutan di partai PPP .

Kerja politik srikandi berlambang ka’bah ini berhasil menahkodai partai dalam mengarungi badai patut diacungi jempol dan perlu menjadi perhatian karena begitu kuat dan tabah dalam perjuangannya .

Ade Yasin atau Teh Ade, panggilan akrabnya Ketua DPW PPP Jawa Barat, Ade Munawaroh Yasin berhasil menyolidkan partai hingga ke akar rumput, sehingga siap memenangkan hati rakyat Jawa Barat.

“Kaget dan terkejut , saya dianggap perempuan yang mampu mempersatukan kader ketika partainya sedang turbulensi terus,”tuturnya . (31/10).

Ade mengaku sudah terlahir dari keluarga politisi sehingga melihat PPP mengalami konflik ia merasa tergerak untuk terus maju dan siap membangun kembali dan menyatukan semua kader juga begitu banyak simpatisan untuk kumpul dirumah besar ka’bah .

“Banyak yang bertanya kepada saya, kenapa mau maju disaat partai dalam keadaan konflik ? Justru karena dalam keadaan konflik lah kita bisa harus maju untuk kembali kan keadaan dan menyatukan semua pihak yang masih dalam bingkai partai PPP ,” ungkapnya.

Alhamdulillah puji syukur, sambungnya, saat ini PPP sudah lolos verifikasi untuk mengikuti Pilkada dan Pileg 2018.

“Sekarang DPC dan DPW sudah solid lagi dan menuju yang terbaik untuk umat dan masyarakat. Jadi saya mampu menyatukan kader-kader untuk tidak berkelana dan ilang arah ,” tandasnya.(Dung)