Politik dan Keamanan

JAKARTA – Dari perspektif politik ditemukannya ada KTP elektronik (KTP-el) yang tercecer adalah mencurigakan.

“Ada apa gerangan?” kata peneliti senior LIPI, Siti Zuhro dalam diskusi bertajuk “Pilpres Jujur dan Adil, Ilusi atau Harapan?” di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, (11/12/18).

Pembicara lain, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh; Wakil Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati; Wakil Direktur Data dan Informasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nur Iman Santoso; dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta.

Terakhir, KTP-el ditemukan tercecer di kawasan Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Jumlahnya mencapai ribuan helai.

“Dengan tercecernya KTP yang tidak cukup sekali dua kali menimbulkan pertanyaan,” ungkap Siti Zuhro.

Menurutnya, kejadian ini mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah khususnya Kemendagri.

“Ini harus dijelaskan. Mengapa ini? Jangan sampai Pilpres kita tidak jujur, tidak adil, hanya karena DPT,” sebutnya.

“Kita ini bangsa yang cerdas. Kalau DPT masih jadi masalah kita, berulang kali kita menumbuk pada tiang yang sama. Saya dorong Dukcapil untuk terus turun gunung,” tandas Siti Zuhro .(*Ag)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan terdapat indikasi motif politik dibalik tercecernya KTP elektronik di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.

“Ya kalau saya melihat indikasinya ada unsur disana (kepentingan politik) walau itu e-KTP sudah kedaluwarsa,” kata Tjahjo seusai menghadiri Rakornas Bawaslu di Ancol, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018, seperti dilansir Kantor Berita Antara.

Meskipun menduga ada indikasi tersebut, Tjahjo menyatakan masih menunggu hasil penyidikan tuntas aparat kepolisian. Dia menekankan dari sejumlah peristiwa terkait KTP elektronik belakangan ini, mulai dari penjualan blanko hingga KTP elektronik kedaluwarsa yang tercecer, hanya penjualan blanko yang menjadi masalah prinsip.

Namun dari seluruh peristiwa itu, menurut dia, tidak sampai mengganggu sistem. “Sistem dipastikan aman,” jelas dia.

Dia mengatakan, karena tidak sampai mengganggu sistem, kemungkinan besar peristiwa tercecernya KTP-elektronik hanya untuk membuat gaduh suasana di tahun politik. Secara ketentuan, kata Tjahjo, setiap KTP elektronik yang rusak atau kedaluwarsa wajib digunting.

“Harusnya digunting. Ini kok belum digunting dicecer, terus ‘nyecernya’ kok di sawah. Yang menarik itu aja,” kata dia.

Tjahjo menduga, oknum yang membuat KTP elektronik tercecer merupakan orang dalam. Sebab menurut dia, mustahil pencuri bisa memperoleh KTP elektronik dalam jumlah banyak.

Kemendagri akan memberikan sanksi tegas bagi petugas yang lalai atau sengaja membuat KTP elektronik tersebut tercecer. “Sanksi tegas jelas kalau tertangkap, kemarin ada yang kami turunkan pangkatnya. Kalau terjadi lagi akan kami pecat. Karena ini data e-KTP walau tidak mengganggu sistem ya, tapi kan bisa menimbulkan suasana pertanyaan-pertanyaan,” ucapnya.

Sebelumnya, sebuah karung berisi KTP elektronik, ditemukan oleh anak-anak yang sedang bermain bola di area persawahan Jl Bojong Rangkong, Pondok Kopi, Duren Sawit. Temuan ini dilaporkan petugas RW setempat ke polisi sekitar pukul 13.30 WIB.

Saat diperiksa warga setempat, KTP itu ditemukan dalam kondisi tidak terpotong-potong dan terisi dengan data pribadi warga. Meski demikian, sebagian KTP ditemukan dalam kondisi rusak dan tidak terbaca tulisannya.(*/Nia)

BEKASI – Di peringatan hari antikorupsi, Ketua KPK Agus Raharjo mengatakan salah satu persoalan korupsi yang paling marak adalah berawal dari politik balas budi. Ini yang membuat sejumlah Kepala Daerah terseret arus hitam korupsi.

“Saat ini rata-rata gaji seorang kepala daerah berkisar Rp5,1 juta hingga Rp5,8 juta per bulan,” katanya di Gelanggang Olahraga Kota Bekasi, (9/12/2018).

Sambungnya, potensi korupsi memang besar apalagi diketahui biaya politik untuk menjadi pimpinan daerah itu sangat tinggi.

“Saat jadi kepala daerah, biaya (yang dikeluarkan) sangat mahal. Apakah dana pinjaman itu mau dihibahkan atau dikembalikan? Cara memilih pun supaya tidak timbulkan biaya tinggi harus diperbaikim,” ungkapnya.

Ia mengatakan, alokasi pendanaan partai politik berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1/2018 yang bersumber dari APBN sebesar Rp1.000,00 per suara sangat jauh dari keperluan partai politik. Menurutnya kondisi seperti ini membuka peluang pendanaan pihak ketiga untuk kebutuhan dana pencalonan kontestan.

“Kita pikirkan secara dalam, apa saja peluangnya. Sistem harus terus diperbaiki agar pada akhirnya sistem penggajian kepala daerah bisa segera diperbaiki,” katanya.

Ia mengatakan, KPK telah mengusulkan kepada pemerintah agar pendanaan kontestasi Pemilu bagi para pesertanya didanai secara penuh keuangan pemerintah.

“KPK sudah usulkan itu berdasarkan kajian di banyak negara. Salah satunya adalah Jerman yang secara penuh membiayai kegiatan pemilu dari pemerintahnya. Secara bertahap jangan terlalu lama perlu disesuaikan,” katanya.

Sisi positif dari pendanaan secara penuh melalui keuangan pemerintah, akan memudahkan Badan Pengawas Keuangan mengawasi pemanfaatan dana oleh kontestan. “Kalau masuk dari uang negara, audit BPK bisa jauh lebih dalam pada tata kelola dana partai,” tandasnya.(*/Al)

JAKARTA – Partai Demokrat mengutuk keras pembantaian yang dilakukan oleh kelompok pengacau keamanan Papua pimpinan Egianus Kogoya. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berharap para pelakunya segera ditemukan.

“Ingat, ya. Ini pembantaian. Bukan tindak kekerasan atau kriminal biasa,” kata Deputi Kogasma Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra dalam keterangan resminya, (7/12/2018).

Herzaky menilai, pembunuhan 31 pekerja di proyek pembangunan jembatan Kali Yigi-Kali Aurak, Kabupaten Nduga, Papua, merupakan perbuatan yang sangat keji.

Karena itu, lanjut Herzaky, Partak Demokrat mendukung penuh TNI dan Polri untuk terus menangani tindak kekerasan di Papua dan segera membebaskan para sandera.

“Kami mendukung penuh TNI-Polri mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku kekejaman ini. Aparat tidak perlu ragu-ragu dalam bertindak. Tegakkan saja hukum yang berlaku di Indonesia dalam penanganan kasus pembantaian ini,” kata Herzaky.

Apalagi, Herzaky menambahkan, jika ditemukan adanya keterkaitan kekejaman ini dengan gerakan separatisme. Aksi ini bisa dikategorikan merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aksi ini bentuk teror nyata terhadap pemerintah RI, terhadap aparat TNI-Polri, serta teror terhadap publik.

“Negara harus super tegas dengan yang begini-begini. Jangan sampai mereka merasa aparat terkesan lembek menghadapi mereka. Bisa-bisa, mereka lebih kejam lagi ke depannya, dan meningkatkan ekskalasi terornya,” ucap Herzaky.(*Adyt)

JAKARTA – Komnas HAM mengecam tindakan brutal dan tidak manusiawi yang telah mengakibatkan kematian pada peristiwa penembakan yang menewaskan 30-an orang di Kabupaten Nduga, Papua. Menurut Komnas HAM tindakan-tindakan seperti itu tidak bisa ditolerir.

Untuk itu Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dalam peristiwa ini menyebut, pihaknya perlu mengamati perkembangan penanganannya dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

“Sebab, jika peristiwa pembunuhan tidak manusiawi di Nduga itu ditangani tidak secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan Hak Asasi Manusia di kemudian hari,” ujar Taufan dalam jumpa pers di Kantor Komnas HAM, (5/12/2018).

Taufan juga meminta aparat penegak hukum sesegera mungkin bisa menindak dan menangkap para pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah untuk memastikan tersedianya perlindungan, menanggung seluruh biaya pemulihan fisik maupun nonfisik mereka bagi para korban dan saksi kunci yang selamat.

“Kami juga meminta pemerintah untuk meningkatkan upaya-upaya pencegahan, dengan melibatkan berbagai elemen (pemeritah daerah dan masyarakat) agar peristiwa yang same tidak terulang kembali,” jelasnya.

Taufan bersama dengan Komnas HAM juga turut menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada semua keluarga korban penembakan Kabupaten Nduga, Provinsi Papua.(*Adyt)

JAKARTA – Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menganggap sejumlah kebijakan di pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla belum konsisten. Misalnya, soal kebijakan kelautan, masalah pangan dan energi. Menurutnya, penerapan tiga hal tersebut belum bisa membuat negara dan rakyat untung.

Hal itu disampaikannya saat diskusi ‘Karut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi’ di Seknas Prabowo-Sandi, Jl HOS Cokroaminoto No 93, Menteng, Jakarta Pusat, (4/12).

Pertama soal pangan, Herman menilai, baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan tidak kompak soal keperluan impor beras. Dia menyesalkan hal ini tak terkoordinir dengan baik.

“Ini yang menurut saya memaknai ada karut marut dalam komunikasi dalam kebijakan pemerintah. Pertanyaan selanjutnya apakah situasi ini pernah didiskusikan bersama atau tidak, sampai hari ini belum terjadi, boleh dicermati,” kata Herman.

Dalam diskusi ini, hadir pula Pengamat Politik dari Paramadina Hendri Satrio. Diskusi yang digelar secara rutin setiap minggu itu juga menghadirkan pembicara lainnya. Direktur Sumber Daya dan Sumber Daya Hukum, Satya Zulfanitra dan Pakar Semiotika ITB, Acep Iwan Sandi. Hadir juga Ketua Seknas Prabowo-Sandi, M Taufik.

Herman yang pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR itu menyebut, target tiga tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk swasembada pangan dan bisa menjadi lumbung pangan internasional juga belum terlaksana.

“Saya (pernah berada di komisi empat (DPR) empat tahun dan tahu persis perjalanan pangan,” ujarnya.

Kemudian, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan soal larangan penggunaan cantrang terhadap nelayan juga masih merugikan. Harusnya pemerintah mesti peka apa alat yang memudahkan para nelayan untuk memancing guna memenuhi kebutuhan. Hal tersebut pun belum ada kejelasan konkret dari pemerintah dan terkesan inkonsisten.

“Menurut saya ke depan akan menjadi masalah, sewaktu waktu akan jadi masalah, masyarakat cantrang moratorium yang tidak ada pernah kejelasan sewaktu waktu akan menjadi masalah,” ujarnya.

Terakhir soal kebijakan energi dari listrik dan bahan bakar yang belum menguntungkan perusahaan BUMN Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN).

“Apa buktinya, Pertamina di tahun 2014 masih untung Rp 50 triliun lebih, tetapi sekarang progresnya baru mencapai Rp 5 triliun, mungkin di akhir tahun mereka hanya bisa untung kurang lebih di Rp 6 triliun,” ucapnya.

“Jadi baik di sektor pangan sektor kebijakan terhadap rakyat di sektor kelautan, kemudian di sektor energi baik itu terhambat pertamina maupun PLN, BBM dan listrik, menurut saya ini juga ada hal yang inkonsistensi,” pungkasnya.(*Im)

JAKARTA – Reuni Akbar Mujahid 212 yang berlangsung di Lapang Monas Jakarta, Minggu (2/12) kemarin menjadi bukti bahwa umat Islam Indonesia cinta damai .

Hal itu diungkapkan oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat ditemui di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (3/12).

“Saya datang sebagai ketua MPR untuk meminta teman-teman alumni 212 untuk menjadi pelopor pemilu damai, pemilu yang menggembirakan, pemilu yang friendly gitu,” kata Zulhas biasa disapa.

Dia pun menyangkal jika reuni tersebut hanya untuk mendongkrak elektabilitas capres usungannya. Karena soal reuni dan silaturahmi dalam menjaga persatuan jauh lebih penting dari sekadar elektoral.

Ketum PAN ini pun salut dengan gerakan massa yang jumlahnya besar namun berjalan tertib. Massa tersebut dari berbagai latar belakang yang berbeda namun disatukan dengan hati.

“Itu saya kira gerakan hati ya, satu cara untuk menyampaikan aspirasi,” tandasnya.(*Adit)

JAKARTA – Amankan jalannya aksi Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Polda Metro Jaya mengerahkan 20 ribu personil gabungan bersama TNI.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan pihak kepolisian kini sedang menyiapkan pengamanan terhadap massa yang diperkirakan datang dari berbagai daerah, pada Minggu (2/12). Ia berharap acara Reuni Akbar 212 bisa berlangsung dengan tertib dan lancar

“Ada 20 ribu personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah. Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan, yang akan digunakan untuk mengamankan,” kata Argo, Jumat (30/11).

Kasubdit Bin Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto menjelaskan pihaknya telah menyiapkan rencana pengaturan lalu lintas yang akan dilaksanakan secara situasional dengan mengerahkan 1.459 polantas.

Rencananya untuk arus dari Jalan Hayam Wuruk dibelokkan ke kiri arah Jalan Juanda. Kemudian alih arus dari Jalan Majapahit normal belok ke kiri Jalan Suryo Pranoto, lurus ke Jalan Gajah Mada serta belok kanan kearah Jalan Juanda.

“Untuk parkir di kawasan ini disediakan di halaman Gedung BTN, Gedung Bank Niaga dan halaman Gedung Eks PN Jakpus,” tukasnya.

Sementara alih arus di bundaran Air Mancur Patung Kuda, arus lalin menuju Jalan Budi Kemuliaan baik dari Jalan Fachrudin maupun dari Jalan Abdul Muis diluruskan (utara ke selatan dan selatan ke utara). Arus lalin dari Jalan Sabang menuju TL PT Garuda diluruskan ke arah Mersel, dibelokkan kekanan atau lawan arus menuju halaman Balai Kota DKI sebagai lahan parkir. Pakir juga disediakan SPJG Jalan Mersel lajur paling kiri dan SPJG Jalan Budi Kemuliaan.

Kemudian arus dari Jalan Juanda diluruskan ke Jalan Gunung Sahari. Arus di Jalan Katedral diluruskan ke arah Pasar Baru sehingga dilakukan pemecahan arus di perempatan MBAL Gunung Sahari, arus dari Jalan Mertim yang akan menuju Jalan Merut diluruskan ke Jalan Perwira. Sedangkan di JalanVeteran III menuju TL MA di sterilkan dari arus lalu lintas.

Di area ini kantong parkir diswdiakan di halaman Masjid Istiqlal lapangan Banteng serta sepanjang Jalan Lapangan Banteng Selatan. Sedangkan untuk arus dari timur Jalan Letjen Suprapto dibelokkan kekiri Jalan Kramat Raya. Kemudian arus masuk dari Underpass dikanalisasi pada sisi lajur kanan arah ke Jalan Gunung Sahari. Untuk arus yang masuk ke Denmabesad dilakukan sterilisasi.

Arus lalin dari Jalan Kramat Raya menuju Tugu Tani diluruskan ke arah Gunung Sahari. Kemudian arus lalin dari Jalan Abdul Rahman Saleh dilakukan filterisasi dialihkan belok kiri ke Jalan KKO Usman Harun ke Simpang Lima Senen. Arus lalin dari Jalan Arief Rahmat Hakim dan dari Jalan Kembang di Tugu Tani dilakukan filterisasi untuk dialihkan ke Jalan Menteng Raya. Area parkir disediakan di halaman Gedung Galeri Nasional, Gwdung KKP (Bareskrim Polri). (*Adyt)

Warga Kampung Gardu,Desa Parakan Jaya. Kecamatan Kemang Berharap Pemerintah Kabupaten Bogor segera mencairkan Dana Bantuan Pembangunan Mesjid Albarokah di Kampung tersebut. Pembangunan mesjid untuk menampung kegiatan keagamaan 500 kepala keluarga itu selama ini merupakan hasil swadaya masyarakat

Sementara itu saat sedang melakukan kerja bhakti,puluhan warga Kp Gardu di di buat terkejut dengan kedatangan Ihham Permana Calon anggota Legislatif DPRRI dari Partai Golkar untuk daerah pemilihan 5 Kabupaten Bogor

Ilham Permana yang juga ketua DPRD kabupaten Bogor ini langsung turun ikut kerja bhakti dengan puluhan warga yang tengah bahu membahu melanjutkan pembangunan mesjid.

Sejumlah warga juga langsung menyampaikan aspirasinya untuk segera menyelesaikan pembangunan mesjid dua lantai tersebut kepada Ilham
Permana.

Hamid,40 tahun. Salah seorang warga di lokasi pembangunan mesjid albarokah menuturkan keinginannya untuk segera menyelesaikan pembangunan mesjid tersebut. ” kita ingin cepat selesai Mas. Selama ini kita swadaya aja membangun mesjid ini. Bantuan dari mana mana belum ada, Pernah dua bulan lalu kita mengajukan proposal bantuan ke pemkab Bogor untuk melanjutkan pembangunan mesjid ini tapi belum ada tanggapan juga. Tutur Hamid.

Ilham Permana yang juga memeriksa seluruh bangunan mesjid beserta warga mengatakan kehadirannya hanya sebagai bentuk simpatinya dan untuk mengapresiasiasi warga kampung gardu yang telah berusaha membangun rumah ibadah secara swadaya.

“Ini sebagai bentuk perberdayaan masyarakat dalam kegiatan keagamaan.saya mengapresiasi kekompkan warga kampung gardu tanpa bantuan pun mereka mampu membangun mesjid besar ini. Tutur Ilham permana

Lebih lanjut Ilham Permana mengatakan. Pembangunan mesjid secara swadaya ini merupakan tradisi dan budaya masyarakat kabupaten bogor yang selalu mengedepankan kebersamaan dalam berbagai kegiatan baik sosial budaya dan ekonomi termasuk dalam kegiatan politik sekalipum sehingga tercipta suasana yang kondusif dalam setiap kehidupan bermasyarkat. Terlebih dalam suasana politik yang tengah memanas saat ini. Ungkap Ilham permana.

Dalam kesempatan tersebut Ilham Permana juga memberikan sejumlah bantuan untuk kepada masyarakat untuk melanjutkan pembangunan mesjid albarokah di Kampung gardu Desa Paralam Jaya.(P Alam)

BOGOR – Gerakan Masyarakat Muda Ade Yasin – Iwan Setiawan (GEMMA-AYI) mengadakan Rapat Kerja dan Pemantapan Relawan di Wisma Griya Sabha DPR-RI, Jl. Raya Puncak Cipayung Bogor pada hari Minggu, 10 Juni 2018.

Acara yang dihadiri para relawan dari 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor yang dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ini berlangsung khidmat. Dilanjutkan dengan pidato dari Dewan Pembina, H. Nugraha yang menitik-beratkan pemenangan Calon Bupati No Urut 2, Ade Yasin – Iwan Setiawan, mengatakan, bahwa kesiapan para relawan harus konsisten dan terus berkonsentrasi dalam pergerakan pemenangan. “Saya sungguh berterimakasih kepada para relawan GEMMA-AYI untuk konsisten dipemenangan pemilihan Ade Yasin –Iwan Setiawan” tutur H. Nugraha.

Ketua Umum GEMMA-AYI, Dawak Faturahman dalam pidatonya berharap, para pemuda Bogor jangan tinggal diam dalam pemilihan Bupati Bogor nanti. “Para pemuda Bogor harus menjadi tuan rumah di Kabupaten Bogor, jangan hanya jadi penonton tetapi harus berkontribusi terhadap pembangunan Kabupaten-kabupaten Bogor dan menjadikan Kabupaten termaju di Indonesia” ujar Dawak Faturahman yang juga Ketua Umum Pemuda Muslimin

Calon Bupati Kabupaten Bogor, Hj. Ade Yasin, yang menyempatkan diri hadir walaupun datang ditengah malam meski dirinya lelah setelah menghadiri acara di Klapanunggal, Gunung Putri dan Citeureup, sosok pemimpin Bogor ini tetap bersemangat. “Alhamdulillah malam ini saya bisa hadir ditengah-tengah relawan GEMMA-AYI yang diketuai oleh Dawak Faturahman” ujar Ade Yasin.

Gerakan Masyarakat Muda Ade Yasin – Iwan Setiawan (GEMMA-AYI) merupakan salah satu organisasi relawan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Hj. Ade Yasin dan H. Iwan Setiawan dengan komposisi generasi muda dari berbagai elemen keorganisasian pemuda yang bertujuan memenangkan pasangan tersebut dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Bogor 2018 demi mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia.

Disisi lain Muhammad Kadir S.Pi, Sekjen GEMMA AYI menambahkan, “Kita ingin menjadi bagian dari kemenangan Paslon Hadist, oleh karena itu GEMMA AYI akan berperan sebagai Pemasti kemenangan itu, disamping kamipun akan senantiasa mendampingi pasangan AYI pasca pelantikan nanti, tentunya dalam menjalankan roda pemerintahan dengan memberikan masukan yang positif dalam menentukan kebijakan”.ZAN