Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ribuan kader Partai Hanura mendesak aparat penegak hukum segera menersangkakan komisioner KPU, jika terbukti melakukan pelanggaran pidana lantaran tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Partai Hanura dalam penegakan hukum dugaan pelanggaran pidana terhadap sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tengah diusut Polda Metro Jaya, Jumat (1/2/2019) siang.

“Menganggap pemeriksaan komisioner KPU yang dilakukan Polda Metro sebagai kriminalisasi adalah cara pandang ‘jahat’ terhadap tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Harusnya, kita memberi dukungan, penghormatan untuk menempatkan hukum sebagai panglima,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Benny Rhamdani dalam orasinya dihadapan ratusan kader Partai Hanura, di Polda Metro Jaya.

Menurut Benny Rhamdani, tudingan pemeriksaan Polda Metro Jaya terhadap sejumlah komisioner KPU sebagai kriminalisasi, harusnya tak dipertontonkan Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, proses hukum terhadap sejumlah komisioner KPU terus berjalan. Menurutnya, kepolisian masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dan mendalami kasus tersebut.

“Kalau ditemukan bukti yang cukup. Kami bisa naikan kepenyidikan,” ujar Argo.(*/Ag)

JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Miftah Nur Sabri juga mengapresiasi langkah KPU mengumumkan daftar caleg mantan narapidana kasus korupsi.

Dalam daftar KPU, Gerindra masuk sebagai partai penyumbang eks napi koruptor terbanyak bersama Partai Golkar.

Di sisi lain ia juga meminta KPU berlaku adil. Ia juga meminta agar KPU juga harusnya umumkan selama lima tahun belakang, partai mana yang paling banyak korupsi.

“Mempublish daftar partai-partai yang mencalonkan narapidana kita umumkan kepada publik juga.

Publik juga harus tahu, lima tahun ke belakang partai ini loh yang paling banyak korupsi,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Menimbang Caleg eks Koruptor’ di kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat,(2/2/2019).

Miftah menambahkan jika kepala daerah beberapa waktu ini yang berasal dari partai juga banyak terjerat korupsi. Dan justru bila diungkap atau dipublish akan tidak menguntungkan pemerintah.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan koruptor. Hasilnya, ada 40 caleg tingkat DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten dan 9 calon legislatif DPD. Tercatat dari 40 caleg mantan koruptor disumbang 12 partai politik, hanya PKB, PPP, Nasdem, dan PSI yang tak mencalonkan.(*/Ag)

BOGOR – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan siap tancap gas untuk memenangkan pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin dalam ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dan memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 secara nasional termasuk di wilayah Kabupaten Bogor, Jum’at (1/2/2019).

Hal ini diungkapkan Airlangga sesaat setelah mengikuti acara konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Bogor di Hotel Pendopo 45 Kecamatan Kemang.

“Kita akan gaspol menangkan pak Jokowi di pilpres dan memenangkan pileg 2019,” ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Dia mengatakan, instruksi dan komando pemenangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pengurus dan jajaran simpatisan partai di semua tingkatan.

“Tadi juga sudah disampaikan. Kemenangan pilpres dan pileg 2019 adalah target utama Partai Golkar.” Tandasnya.

Dia memaparkan, target kemenangan untuk pileg 2019 di wilayah Kabupaten Bogor adalah 3 kursi DPR RI, 3 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dan 12 kursi untuk DPRD Kabupaten Bogor. Airlangga mengaku optimis para pengurus, kader dan simpatisan partai Golkar akan mampu mensukseskan Raihan kemenangan tersebut.

“Secara nasional, target raihan suara Partai Golkar adalah 18 persen, atau 120 anggota DPR RI.” pungkas pria yang menjabat Menteri Perindustrian ini.(Fuz)

BOGOR – Doronganan agar masyarakat tidak golput pada Pemilu 2019 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kedua instansi tersebut mengimbau kepada seluruh perusahaan ritel, industri, jasa, dan lainya memasang spanduk sejak hari ini hingga pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.

“Pemasangan penghitungan mundur lebih kepada imbauan kepada pengusaha untuk karyawannya mencoblos saat pemilihan,” kata Bupati Bogor Ade Yasin di Citeureup, (31/1/2019).

Menutur dia, imbauan ini sebagai media pengingat kepada karyawan yang bekerja bisa mencoblos pemilihan presiden dan legislatif sebagai hak warga negara. Selain itu, kata Ade, juga pengingat agar pihak perusahaan meliburkan karyawan ketika waktu pencoblosan pada 17 April 2019.

“Jangan tidak diliburkan pada saat pemilihan karena hak warga negara memilih pemimpinnya,” ujar Ade Yasin.

Dia mengatakan, Pemkab Bogor juga mempersilakan kepada KPU untuk menyosialisasikan pemilu lebih masif kepada masyarakat dalam program Rebo Keliling (Boling). Harapannya agar partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor meningkat.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan menuturkan, KPU sudah bersurat dengan Pemkab Bogor terkait pemasangan penghitungan mundur di setiap perusahaan.

“Kita melihat partisipasi pemilihan daerah tahun lalu sekitar 69 persen, kami harapkan adanya bantuan bupati partisipasi pemilihan bisa mencapai 78 sampai 80 persen partisipasi pemilih,” ujar Herry.

Dia turut mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor atas bantuan meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan kesempatan KPU menyosialisasikan di program Boling di 40 kecamatan. KPU turut mengimbau kepada warga yang sedang bertugas, bekerja, belajar, dan orang sakit dengan alamat rumah di luar Kabuapten Bogor bisa mengurus A5 atau pindah memilih di kantor KPU Kabupaten Bogor.

“Paling lambat pada 31 Maret 2019 pengurusan surat A5 di kantor KPU, kami juga menyediakan tempat pemungutan pemilih (TPS) mobile,” tuntasnya.(*/fuz)

JAKARTA – Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) menggelar upacara penyerahan tongkat komando Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus dari Mayjen TNI Eko Margiyono kepada Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa. Upacara penyerahan pasukan itu dilaksanakan di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (1/2/2019).

Eko Margiyono dalam sambutannya berharap dengan kepemimpinan yang baru, korps baret merah itu bisa bekerja dan berlatih lebih baik lagi.

“Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada segenap prajurit Kopassus beserta keluarga,” ujar Eko dalam sambutannya di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (1/2/2019).

Pada kesempatan yang sama, Danjen Kopassus yang baru Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Eko Margiyono atas pengabdiannya sebagai Danjen Kopassus selama 10 bulan 10 hari.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya telah menerima penyerahan satuan Kopassus dari Mayjen TNI Eko Margiyono. Saya siap melaksanakan tugas sebagai Danjen Kopassus ke-31. Semoga saya dapat menjalankan amanah ini untuk melanjutkan roda organisasi dan tongkat estafet kepemimpinan Danjen Kopassus,” ucap I Nyoman Cantiasa.

I Nyoman Cantiasa lahir di Buleleng, Bali pada 26 Juni 1967, lulusan terbaik Akademi Mililter 1990 dari kecabangan Infanteri, serta menyabet penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama. I Nyoman Cantiasa pernah berdinas di Batalyon Linud (Para Raider) 328/Dirgahayu Kostrad.

Karirnya lebih banyak di lingkungan Kopassus, mulai dari Satuan-81 Kopassus (Gultor). Dia pernah menjabat sebagai Komandan Sat-81 Gultor Kopassus pada 2010-2012 dan meraih pangkat kolonel. Kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Pusdikpassus pada 2012-2013.
Dia juga pernah menjabat Komandan Korem 163/Wirasatya, Kodam lX/Udayana, Danrem 173/Praja Vira Braya,

Kodam XVII/Cendrawasih dengan pangkat bintang satu dan dilanjutkan menjabat sebagai Kasdam XVII/Cendrawasih pada tahun 2017.

Pada 2008, Nyoman naik pangkat bintang dua menjadi Pati Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Komandan Jenderal ke-31 Komando Pasukan Khusus.(*/Wel)

JAKARTA – Ketua Bappilu Bidang Media dan Opini Partai Golkar, Meutya Hafid mengatakan, adanya calon legislator eks napi koruptor tidak akan memengaruhi elektabilitas partainya. Apalagi, tak ada satu pun caleg Golkar eks napi korupsi di tingkat DPR RI.

“Enggak ada kekhawatiran (elektabilitas turun). Yang jelas, kami di DPR RI tak ada sama sekali. Jadi, kami tak terlampau melihat ada dampak elektabilitas. Karena, kami merasa di level DPR RI tidak ada satupun (eks koruptor),” kata Meutya di gedung DPR, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.

Ia menambahkan, caleg dari kabupaten, kota, atau provinsi diakui tak terkawal dengan baik. Ia menduga, karena waktu saat pencalonan tidak cukup.

“Tapi pada prinsipnya, Golkar mengikuti keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan tidak ada keberatan. Kami siap saja dengan aturan KPU. Yang penting, caleg-caleg tetap turun dan berkomunikasi dengan masyarakat. Pilihan akhir, ya ada di masyarakat,” kata Meutya.

Ia mengakui, pencalonan legislator daerah memang ada kontrol dari DPP, tetapi cakupannya luas sekali, sehingga tak mungkin terpantau keseluruhan. “Semangatnya, kami membawa perubahan. Jadi, kalau KPU waktu itu mau ngasih tanda, ya enggak apa-apa,” kata Meutya. (*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, meminta seluruh jajaran di bawahnya agar memberikan perhatian penuh, dan dalam skala prioritas terhadap tiga tantangan besar di tahun 2019.

Tantangan pertama diprioritaskan di 2019 yakni terkait keamanan di Papua, kerawanan bencana, dan ketiga yakni ikut mensukseskan perhelatan pemilihan umum (Pemilu) April 2019 mendatang.

“Kami sampaikan bahwa dalam rapim tantangan tahun 2019 diantaranya adalah terkait gangguan keamanan di Papua menjadi prioritas. Kita melaksanakan operasi gakkum di wilayah Papua,” kata Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto ketika dijumpai sesaat setelah penutupan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI 2019, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, (31/1/2019).

Panglima mengatakan, dari tiga tantangan tersebut maka dirinya sudah perintahkan kepada seluruh Pangkotama untuk menyiapkan seluruh kekuatan Alutsista dan personel yang ada.

Semua dilakukan lantaran dari karakteristik ancaman sekarang ini sudah berubah, yaitu dari yang biasa tiba-tiba meningkat menjadi sangat eskalatif.

“Sehingga kesiapan kesiapan alutsista sumber daya manusia semuanya harus siap dan kita tetap berkoordinasi dengan BNPB dengan tetap kita mengembangkan kemampuan kita adalah pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana,” katanya.

Dalam rapim, Panglima juga sudah menyampaikan bahwa TNI harus segera merealisasikan opini akuntabilitas menjadi wajar tanpa pengecualian atau WTP.

Semuanya diyakini dapat menjadi pemacu semangat untuk segera merealisasikan keinginan tersebut.

Panglima menegasjan, TNI harus tetap fokus kepada percepatan minimum esensial force (MEF) pada Renstra kedua yang saat ini masih 62,8% menjadi 72 bahkan sampai 75% untuk segera terealisasi.

“Seingga kami semua terus fokus untuk bisa merealisasikan keinginan tersebut dan yang paling penting kita akan terus melaksanakan sinergi dengan Polri dalam rangka mensukseskan pemilu legislatif dan Pilpres tahun 2019,” katanya. (*/Wel)

JAKARTA – Usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di Istana Negara dan bersilaturahim dengan mantan Kapolri dan Panglima TNI di Istana Merdeka, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan masa pensiun prajurit TNI.

Dengan begitu, maka secara otomatis pemerintah akan mengajukan revisi undang-undang tentang TNI ke DPR. Maka masa pensiun prajurit TNI menjadi lebih panjang dari sekarang. Ia juga membandingkan masa pensiun Polri yakni 58 tahun.

“Saya sudah perintahkan Menkumhan dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun tamtama dan bintara yang sekarang 53 tahun ke 58 tahun,” kata Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 29 Januari 2019.

Dalam penilaian Jokowi, usia 53 bagi seorang tamtama dan bintara TNI bukanlah usia yang tidak produktif. Justru, ia melihat, di usia itulah sebenarnya prajurit semakin matang dan semakin menguasai lingkungan kerjanya.

“Kalau umur 53 tahun kan masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya,” kata mantan Gubernur DKI itu.

Sementara di tempat yang sama, Panglima TNI Marsekal, Hadi Tjahjanto menjelaskan, pihaknya nanti akan mengajukan revisi UU Nomor 34 tahun 2004. Hadi mengatakan, usia prajurit 53 tahun sebenarnya masih bisa digunakan oleh TNI.

“Harapan orang Indonesia saat ini sudah di atas 70 tahun. Pensiun 53 masih segar masih bisa kita gunakan untuk kegiatan lain seperti di staf,” kata Hadi.

Ia memberi contoh, di angkatan laut. Semakin senior maka mereka semakin memahami persoalan mesin perkapalan. Selain itu, juga sangat paham mengenai sistem radar.

Di Angkatan Udara (AU), lanjut Hadi, semakin memahami permesinan di pesawat. “Ini yang kami harap tetap dinas di TNI. Dari pasukan juga bisa dimasukkan ke teritorial contoh di pesisir jadi tentara pembina pesisir, dan lain-lain,” kata Hadi.

Meski ada perpanjangan usia pensiun ini, Hadi menegaskan tidak akan mengganggu proses regenerasi pada pimpinan di tubuh TNI. Karena, masih ada peluang jabatan yang bisa diambil oleh prajurit TNI yang masih aktif.

“Yang saya ajukan usia saja pasal 53 dan pasal 57 soal peluang jabatan di kementerian dan lembaga yang bisa diduduki TNI,” ucap mantan Sekretaris Militer Presiden itu.(*/Well)

JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak setuju dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj terkait imam shalat masjid dan khatib.

JK menilai pernyataan Said Aqil tak tepat.

“Kurang tepat kalau dilakukan dalam skala organisasi,” kata JK di Istana Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, (29/1/2019).

JK menambahkan, didalam hukum Islam syarat untuk menjadi Imam dan Khatib adalah orang yang mampu. Baik dari segi pengetahuan dan bacaan Al-Quran.

“Jadi kalau disebut bahwa imam yang punya kompetensi ya silakan, tapi tidak dalam garis organisasi-organisasi apapun, di Indonesia kan begitu banyak organisasi, dan organisasi yang anggotanya itu tentu memiliki kemampuan yang baik,” tutur JK.

Sebelumnya Ketum PBNU Said Aqil Siradj mengatakan bahwa imam masjid dan khatib harus dari kalangan Nahdlatul Ulama.

Hal itu disampaikannya dalam dua kesempatan acara NU.

“Khotib sekarang bacaan Alqurannya, plentang plentong. MasyaAllah. Kemarin saya katakan, khotib kalau bukan dari NU, salah semua. Pada marah, biarin,” kata Said dalam sambutannya di acara Rakornas LDNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

“Agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Peran syuhudan diniyan, peran agama. Harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Pak Menteri Agama, harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua,” kata Said Aqil di acara peringatan Hari Lahir ke-73 Muslimat NU di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Minggu (27/1).(*/Ag)

BOGOR – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI nomor urut 1 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Elly Rachmat Yasin moengikuti kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yabg dihadiri ribuan jama’ah, di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Senin (28/1/2019).

Elly Rachmat Yasin mengatakan, pihaknya bukan hanya selalu mengapresiasi kegiatan sosial tapi juga religius ditengah-tengah masyarakat.

“Saya diundang Jama’ah Majlis Ta’lik Mar’atus Sholihah. Bagi saya aktivitas sosial mesti dibarengi dengan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW,” ujar Elly kepada Jurnal Metro, kemarin.

Perempuan yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor menerangkan, antusias jamaah terhadap salah satu bukti kecintaan Nabi Muhammad SAW jadi tauladan.

“Bagi mereka memperingati Maulid Nabi tidak harus selalu di bulan Rabi’ul awal, karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW tak lekang oleh waktu,” katanya.

Lebih lanjut ia memaparkan, penumbuhan iman penting untuk kelangsungan hidup demi kemaslahatan di dunia. “Dengan iman dan taqwa yang kuat tehadap Allah SAW, itu pondasi manusia untuk melakukan hal yang berdasarkan ajaran agama. Insyaallah, dengan masyarakat yang beriman akan memicu kesejahteraan bersama,” tandasnya.