Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan masa tenang Pemilu 2019 yang akan dimulai pada tanggal 14 April mendatang.

Ketua KPU Arif Budiman mengatakan, masa kampanye terakhir bagi caleg maupun capres dan cawapres akan adalah 13 April 2019 yang bertepatan dengan digelarnya debat pilpres terakhir.

“Tanggal 13 April belum masuk masa tenang. Masa tenang tanggal 14, 15 dan 16,” kata Arif di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Untuk itu, ia mengingatkan sejak dini kepada seluruh caleg maupun capres dan cawapres, tim sukses, dan partai politik terkait, untuk patuh pada aturan masa tenang ini.

Adapun selama masa tenang, KPU akan berkonsentrasi untuk mempersiapkan kesiapan logistik di seluruh tanah air sebelum hari pencoblosan pada 17 April 2019.

“Saat masa tenang, seluruh alat peraga kampanye harus sudah dibereskan. Selain itu, tak boleh ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun.
Perlu kedewasaan dari kita semua, penyelenggara dan peserta pemilu,” tandasnya.(*/Jun)

JAKARTA – KPU Kabupaten Cianjur angkat bicara soal adanya kesamaan antara nomor induk kependudukan (NIK) yang tercantum di dalam KTP elektronik milik warga negara Tiongkok di Cianjur, Jawa Barat yang tercantum pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner KPU Cianjur Anggy Sophia Wardani mengungkapkan, setelah dilakukan pengecekan dan koordinasi bersama Disdukcapil Cianjur, diketahui bahwa ada kesalahan teknis.

Ia mengatakan, data DPT yang benar adalah warga negara Indonesia bernama Bahar.

“Nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC (Guohui Chen). WNA China tersebut tidak menjadi pemilih pada Pemilu 2019,” kata Anggy, Selasa (26/2/2019).

Ia memastikan, KPU Cianjur akan langsung mengoreksi kesalahan teknis ini. Dirinya menegaskan, pihaknya sama sekali tidak bermaksud mencantumkan identitas kependudukan milik warga negara Tiongkok dan menjadikannya pemilih di pemilu mendatang.

“Jadi, murni kesalahan input NIK-nya saja dalam data pemilih. Intinya KPU tidak memasukkan data WNA sebagai pemilih. Kami tunggu hasil data karena WN China GC dengan Pak Bahar kan berbeda. Kemudian, dari segi registrasinya juga berbeda. Persoalannya, nomor NIK GC itu menjadi NIK milik Pak Bahar. NIK Pak Bahar itu sudah sesuai dengan data kami,” jelasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Desi Ratnasari berharap penegakkan hukum harus berkeadilan dan tidak tebang pilih.

Hal itu disampaikannya menanggapi penetapan tersangka terhadap tiga emak-emak di Karawang karena diduga melakukan kampanye hitam terhadap pasnagan calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

“Menurut saya kembali lagi penegakan hukum harus berkeadilan, bermanfaat buat semua orang. Kalau salah ya hukum tapi jangan pilah pilih,” kata Desi di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (26/2/2019).

Politikus Partai Amanat Nasional itu menambahkan, hukum jangan hanya tajam kepada lawan politik dan tumpul kepada pendukun sendiri. Pasalnya tidak sedikit kasus hukum jika menimpa kubu lawan, prosesnya cepat.

“Kampanye hitam sebelah hajar, kalau yang pro jika melakukan kampanye hitam bisa abu-abu dikit. Saya bukan menuduh, seperti kasus Mandala.

Baru iming-imingi kena, yang lain kasih hadiah tidak dihukum,” ujarnya.

Untuk diketahui,polisi telah menetapkan tiga orang ibu tersebut sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Karawang. Mereka yaitu, ES dan IP warga Desa Wancimekar, Kecamatan Kota Baru, dan CW warga Telukjambe, Desa Sukaraja, Karawang.

Sebelumnya viral video emak-emak tersebut yang diduga melakukan kampanye hitam terhadap Capres petahana Jokowi-Maruf secara door to door di Karawang, Jawa Barat. Mereka menyebut jika Jokowi terpilih maka azan tidak akan lagi diperbolehkan dan perkawinan sesama jenis akan dilegalkan.(*/Na)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) terus mengupayakan agar DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) dapat mencoblos saat berlangsungnya pemilu 2019.

Diberitakan, sejauh ini KPU mencatat ada lebih dari 275.000 pemilih tambahan di pemilu 2019. Jumlah ini pun kemungkinan akan terus bertambah hingga bulan depan.

Ketua KPU Arif Budiman mengungkapkan, sebenarnya DPTb sudah disediakan surat suaranya. Ia mengatakan, pihaknya telah memproduksi surat suara bagi pemilih yang akan menggunakan hak suaranya, meski pindah tempat pemilihan atau TPS.

Namun, ia mengatakan hal ini tak lepas begitu saja dari masalah. Dirinya menuturkan, hal yang menjadi persoalan ialah jika jumlah pemilih yang berpindah domisili atau TPS itu berkumpul di satu tempat.

“Tidak mungkin kami mengumpulkan atau memindahkan banyak surat suara dari banyak tempat. Misalnya, ada satu pemilih dari Aceh, dari Kalimantan, Sulawesi bahkan dari Papua. Mustahik jika KPU harus memindahkan satu-satu surat suara pemilih tersebut,” jelas Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).

Adapun soal solusi penambahan produksi surat suara, lanjut ketua KPU, hal ini belum diatur dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

Sejauh ini, dalam Undang-undang hanya diatur pencetakan surat suara untuk pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ditambah 2 persen surat suara cadangan yang dihitung dari DPT per TPS.

“Makanya kita cari mekanisme bagaimana memenuhi ini. Dalam Undang-undnag, terdapat pasal yang mengatakan DPTb harus ada surat suaranya di TPS sehingga pemilih bisa dilayani. Nah jadi sebetulnya ada kontradiksi dalam regulasi itu. Kita diminta melayani DPTb tapi tidak mungkin surat suara dari tempat asalnya berasal,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut DPR memiliki persentase terendah soal kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang 2018.

Jika dipersentasekan, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, DPR hanya mengantongi 7,63 persentase kepatuhan pelaporan LHKPN.

Saat ini, hanya 40 orang dari DPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Padahal, jumlah total yang harus melapor sebanyak 524 orang. Sehingga ada 484 orang belum melaporkan LHKPN.

KPK pun mengimbau kepada DPR maupun penyelenggara negara lainnya untuk melaporkan LHKPN sebelum 31 Maret 2019. “Masih ada waktu sampai 31 Maret 2019 ini,” ucap Febri, Senin (25/2/2019).
Tak hanya DPR, lembaga DPRD juga termasuk rendah dalam kepatuhan pelaporan LHKPN dengan persentase 10,21 persen.

Bahkan, saat ini baru 1.655 orang DPRD yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Sementara masih ada 16.645 orang wajib yang belum melaporkan.

Selain itu, ada juga lembaga Yudikatif hanya mencapai 13,12 persen sebagai nilai kepatuhan dalam melapor LHKPN. Dari 23.855 orang wajib lapor hanya 3.129 orang yang baru melapor. Sedangkan, masih ada 20.726 orang dari Yudikatif yang belum lapor LHKPN-nya ke KPK.

Adapun lembaga yang memiliki kepatuan tinggi dalam melaporkan LHKPN, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan persentase 60,29 persen. Data dari KPK, terdapat 136 orang wajib, sebanyak 82 orang sudah melapor dan 54 orang belum melapor.

Lalu ada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai persentase sebanyak 50 persen dengan 2 orang wajib lapor. Rinciannya 1 orang sudah melapor 1 lagi belum.

Untuk lembaga BUMN atau BUMD mempunyai persentase kepatuhan sebesar 19,34 persen. Dengan jumlah wajib lapor sebanyak 27.855 orang, rinciannya sudah melapor sebanyak 5.387 wajib lapor dan ada 22.468 orang wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN.

Terakhir ada lembaga Eksekutif dengan memiliki persentase kepatutan sebanyak 18,54 persen. Dengan rincian yang sudah melapor 48.294 dan 212.166 belum memberikan dari 260.460 orang wajib lapor LHKPN.

Menurut Febri, data tersebut dihimpun oleh KPK per 25 Februari 2019. “KPK berharap para wajib lapor yang belum melapor LHKPN untuk segera melapor sebelum 31 Maret 2019 mendatang,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 10/Brajamusti Kostrad, untuk membantu mengatasi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pekanbaru, Riau.

Ratusan prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) tersebut, diberangkatkan oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (24/2/2019).

Satgas Karhutla tersebut dipimpin oleh Lettu Arm Imam Wahyudi. Seluruh prajurit beserta perlengkapannya diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules C-130, A-1316 TNI AU menuju Pekanbaru dibawah BKO Korem 031/Wirabima di Riau.

Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito dalam sambutannya menyampaikan bahwa para prajurit TNI senantiasa siap melaksanakan panggilan tugas negara.

“Pagi ini, kurang dalam waktu 1×24 jam kalian semua dengan sigap, siap untuk diberangkatkan dalam Satuan Tugas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Asops Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap prajurit Yonarmed 10/Brajamusti Kostrad dalam kesiap siagaannya melaksanakan tugas.

“Kurang dari waktu 24 jam para prajurit sudah siap untuk diberangkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kalian semua memiliki kesiapan operasional yang tinggi. Dan itu semua membuktikan kepada masyarakat , bahwa TNI hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan TNI selalu siap mengawal negara dan bangsa ini dari berbagai bentuk ancaman”, tegasnya.

Menurut Mayjen TNI Ganip Warsito, kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan masyarakat, dimana penyebab yang utama adalah karena ulah manusia dalam mengelola lahan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang benar.

“Karhutla ini dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terutama ekonomi. Dikarenakan penanggulangan kebakaran hutan ini menyedot anggaran negara yang begitu besar, yang semestinya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan yang lainnya”, jelasnya.

Karhutla, lanjutnya, juga berdampak terhadap aspek sosial budaya dan kesehatan masyarakat, karena akan mempengaruhi aktivitas mata pencaharian masyarakat serta menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta penyakit lainnya menjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan.

Asops Panglima TNI mengingatkan kepada para prajurit untuk meluruskan niat dalam melaksanakan tugas. “Saya berpesan kepada seluruh prajurit bahwa tugas yang kalian lakukan menjadi ladang amal ibadah kepada sesama kita, sehingga melahirkan sikap yang tulus ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa”, katanya.(*/Ag)

PURBALINGGA – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kaum millenial yang lahir antara tahun 1980-2000 tidak dipinggirkan dari urusan politik.

Menurut dia, saat ini dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 44 persen total pemilih, kaum millenial telah menjadi kunci penting dalam Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu usai menghadiri pengukuhan Kader dan Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Pemenangan Bambang Soesatyo di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (22/02/19).

“Dari daftar pemilih tetap (DPT) yang diperkirakan berjumlah 192,8 juta, 85 juta diantaranya adalah kaum millenial. Mereka bukan hanya pemeran utama, melainkan sudah menjadi pemain kunci,” ujar Bamsoet.

Pada kesempatan ini, ia mengukuhkan ratusan kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bamsoet di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kemangkon, Bukateja dan Purbalingga.

Menyadari besarnya potensi millenial tersebut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak tim pemenangan kandidat Capres-Cawapres maupun para Caleg dan Partai Politik untuk menjalankan kampanye yang mencerdaskan.

Ia pun mengajak semua pihak untuk menghindari melancarkan aksi kampanye yang justru membuat millenial antipati dengan politik.

“Millenial sangat akrab dengan gadget dan teknologi informasi. Sasaran kampanye kandidat harus menyasar kesana. Jika kandidat bisa menyajikan informasi yang berkualitas di berbagai platform media sosial, terutama tentang pentingnya memilih dalam Pemilu sebagai perjuangan membangun bangsa, millenial pasti tanpa ragu akan terlibat aktif dalam politik,” tuturnya.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga mengetuk pintu hati para millenial bahwa Indonesia adalah rumah besar mereka, yang perlu dijaga dan dirawat bersama.

Keikutsertaan kaum muda sejak dini di dunia politik, lanjutnya, akan membuat politik tanah air lebih berwarna, lebih energik dan lebih menarik.

“Bung Karno dan banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya sudah terjun ke politik sejak muda. Ini seharusnya bisa menginspirasi kaum muda agar tidak apatis terhadap politik. Warnai atmosfer politik bangsa kita dengan gagasan dan terobosan baru untuk kemajuan bangsa,” jelasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyadari, iklim politik masih penuh polusi. Karena itu diperlukan anak-anak muda dengan ide-ide segar dan bernas untuk membuat udara politik menjadi bersih dan sehat.

“Partai politik harus menjadi pohon yang menaungi banyak kalangan. Jika partai politik bisa membuka diri, membuat semua kalangan, terutama millenial nyaman untuk datang, Insya Allah Pemilu 2019 ini akan menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menuju kemakmuran,” tandasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Jokowi makin sering menyebut adanya Dana Desa yang telah digelontornya, jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Kini, Jokowi seakan menyatakan, adanya dana desa itu merupakan inisiatif dari dirinya.

“Dana Desa adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lahir pada masa Pemerintahan Presiden SBY. Melihat nomor UU, kalau kita lihat nomor 6, itu artinya UU yang lahir di awal pemerintahannya atau di awal tahun 2014,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Kamis (21/2/2019).

“Kita tahu Pak SBY berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014. Artinya, kalau ada perintah UU, yang kira-kira disahkan di awal tahun, berarti pada saat Presiden mengajukan rancangan ABPN 2015, dalam pidato tanggal 16 Agustus 2014 itu, Presiden SBY telah memulai mengimplementaskan perintah dari UU No.6/2014 tentang UU Desa.

“Nah, artinya yang memulai meletakan anggaran dalam APBN Dana Desa itu adalah pak SBY, bukan Pak Jokowi. Dan itu bukan perintah pribadi presiden, tetapi perintah UU,” tandas Fahri.

Jadi kalau ada pejabat yang menganggap bahwa itu perintah dari presiden, maka itu bohong. Karena siapa pun presidenanya, UU Dana Desa itu pasti tetap ada karena itu perintah UU.

Saya kira tendensi untuk menggunakan pos-pos anggaran negara sebagai kamapanye, itu sangat berbahaya dan oleh sebab itu harus diusut sbeagai satu tindakan kebohongan publik.

Fahri menambahkan, UU Desa disahkan pada 18 Desember 2013 diberi nomor 6 di awal tahun 2014, artinya pada Pidato Nota Keuangan pada Agustus 2014 Presiden SBYudhoyono harus dan telah melaksanakan perintah UU untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN 2015. Alokasi saat itu Rp 20,7 Trilyun.

“Jadi itu perintah UU bukan perintah pak joko. Tapi memang begitu masuk belanja APBN 2015 Presidennya sudah Pak Jokowi,” kata Fahri.(*/Adyt)

SURABAYA – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyampaikan komitmennya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri silaturahmi ulama dan kiyai se-Jawa di Pondok Pesantren (Ponpes) Thoriqoh Syathoriyyah An-nahdliyyah Tambak Deres, Surabaya, Jawa Timur, (19/2/2019)

Ulama dan kyai yang datang dalam acara tersebut antara lain KH. Raden Maulana Sayyid Ali Zaenal Abidin, KH.Mahfud Malang, KH.Umar Krian, Gus Fuji Banyuwangi, KH. Imam Mahdi Kediri, dan KH. Noer Warji, Grobogan.
Prabowo mengatakan Indonesia tengah menghadapi situasi krisis. Banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak tinggal di dalam negeri. Kondisi demikan kemudian membuat rakyat menjadi tidak sejahtera.

Ketika mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi presiden pada 17 April 2019 nanti, Prabowo berjanji mengubah keadaan tersebut.

“Saya dengan putra-putri terbaik Indonesia, kita yakin kita bisa mengubah negara ini menjadi lebih baik. Kami akan membuat Indonesia swasembada pangan, swasembada bahan bakar, swasembada air. Listrik kita akan turunkan harganya,” kata Prabowo.

Tak hanya bicara swasembada pangan, Prabowo juga miliki program untuk sejahterakan petani, nelayan, petambak, hingga peternak. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memastikan akan menstabilkan harga bahan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat.

“Rakyat kita harus bisa makan daging, makan telur, dengan harga terjangkau. Saya sudah pelajari mengelola negara dan menurunkan harga-harga makanan pokok untuk rakyat kita. Dan kita juga akan tingkatkan penghasilan petani kita,” ucap Prabowo.

Capres yang berpasangan dengan cawapres Sandiaga Salahuddin Uno ini menyampaikan visinya untuk menyelamatkan kekayaan Indonesia supaya dapat dinikmati oleh rakyat. Prabowo memastikan, di pemilu 2019, rakyat bersama dirinya akan melakukan perubahan.

“Itu cita-cita saya, itu tujuan sisa hidup saya, itu perjuangan saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Kita akan melakukan perubahan besar dengan damai dan konstitusional dan tidak ada yang bisa mengalahkan ratusan juta rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Sebagai penutup Prabowo juga berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan, serta memberi perlindungan, keselamatan dan kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia

“Terimakasih saudara saudara sekalian, ini adalah kota pahlawan, Surabaya adalah lambang pertahanan nasional kemerdekaan bangsa Indonesia, marilah kita kembali merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, terimakasih selamat berjuang,” tandasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, turut menyoroti pernyataan Capres Joko Widodo (Jokowi) perihal ratusan hektar tanah di Kalimantan Timur dan Aceh, yang disebut milik pribadi Capres Prabowo Subianto, padahal belakangan diketahui tanah tersebut adalah milik negara atau hak guna usaha (HGU).

Edhy menjelaskan, pernyataan Jokowi pada debat kedua di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019) perlu diluruskan agar masyarakat mendapatkan informasi utuh. Dia pun menyayangkan ucapan Jokowi yang menyinggung tanah yang dikelola Prabowo yang terkesan menyerang pribadi.

“Padahal, KPU melarang bila perdebatan menyerempet sisi pribadi,” kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/2/2019).

Tanah tersebut, lanjut Edhy, merupakan HGU dan Prabowo sendiri menyatakan siap menyerahkan jika negara mengambil alih demi kepentingan rakyat. Namun, disisi lain Prabowo siap pasang badan mengelola lahan tersebut dengan segala keterbatasan agar tidak jatuh ke tangan pihak asing.

“Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, sangat mengerti sejarah pengorbanan Pak Prabowo ini,” ucap dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menjelaslan, dari usaha mengelola ratusan hektar tanah tersebut, Prabowo banyak memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat. Diantaranya banyak mempekerjakan warga, menyekolahkan anak-anak, dan membantu lingkungan sekitar.

“Dan yang perlu diketahui bersama, salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar,” ucap Edhy.

Dia pun menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan menyerang sisi personal, dan keluar dari konteks tema debat. Begitu juga saat debat perdana di Hotel Bidakara, (17/1/2019) saat petahana justru menyerang Prabowo dan Partai Gerindra, yang menyebut caleg mantan koruptor terbanyak datang dari Gerindra.

“Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi,” pungkasnya. (*/Di)