Politik dan Keamanan

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut DPR memiliki persentase terendah soal kepatuhan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sepanjang 2018.

Jika dipersentasekan, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyebut, DPR hanya mengantongi 7,63 persentase kepatuhan pelaporan LHKPN.

Saat ini, hanya 40 orang dari DPR yang sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Padahal, jumlah total yang harus melapor sebanyak 524 orang. Sehingga ada 484 orang belum melaporkan LHKPN.

KPK pun mengimbau kepada DPR maupun penyelenggara negara lainnya untuk melaporkan LHKPN sebelum 31 Maret 2019. “Masih ada waktu sampai 31 Maret 2019 ini,” ucap Febri, Senin (25/2/2019).
Tak hanya DPR, lembaga DPRD juga termasuk rendah dalam kepatuhan pelaporan LHKPN dengan persentase 10,21 persen.

Bahkan, saat ini baru 1.655 orang DPRD yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Sementara masih ada 16.645 orang wajib yang belum melaporkan.

Selain itu, ada juga lembaga Yudikatif hanya mencapai 13,12 persen sebagai nilai kepatuhan dalam melapor LHKPN. Dari 23.855 orang wajib lapor hanya 3.129 orang yang baru melapor. Sedangkan, masih ada 20.726 orang dari Yudikatif yang belum lapor LHKPN-nya ke KPK.

Adapun lembaga yang memiliki kepatuan tinggi dalam melaporkan LHKPN, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan persentase 60,29 persen. Data dari KPK, terdapat 136 orang wajib, sebanyak 82 orang sudah melapor dan 54 orang belum melapor.

Lalu ada lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mempunyai persentase sebanyak 50 persen dengan 2 orang wajib lapor. Rinciannya 1 orang sudah melapor 1 lagi belum.

Untuk lembaga BUMN atau BUMD mempunyai persentase kepatuhan sebesar 19,34 persen. Dengan jumlah wajib lapor sebanyak 27.855 orang, rinciannya sudah melapor sebanyak 5.387 wajib lapor dan ada 22.468 orang wajib lapor yang belum melaporkan LHKPN.

Terakhir ada lembaga Eksekutif dengan memiliki persentase kepatutan sebanyak 18,54 persen. Dengan rincian yang sudah melapor 48.294 dan 212.166 belum memberikan dari 260.460 orang wajib lapor LHKPN.

Menurut Febri, data tersebut dihimpun oleh KPK per 25 Februari 2019. “KPK berharap para wajib lapor yang belum melapor LHKPN untuk segera melapor sebelum 31 Maret 2019 mendatang,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengirimkan 1 Satuan Setingkat Kompi (SSK) prajurit dari Batalyon Artileri Medan (Yonarmed) 10/Brajamusti Kostrad, untuk membantu mengatasi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Pekanbaru, Riau.

Ratusan prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) tersebut, diberangkatkan oleh Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (24/2/2019).

Satgas Karhutla tersebut dipimpin oleh Lettu Arm Imam Wahyudi. Seluruh prajurit beserta perlengkapannya diberangkatkan dengan menggunakan pesawat Hercules C-130, A-1316 TNI AU menuju Pekanbaru dibawah BKO Korem 031/Wirabima di Riau.

Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito dalam sambutannya menyampaikan bahwa para prajurit TNI senantiasa siap melaksanakan panggilan tugas negara.

“Pagi ini, kurang dalam waktu 1×24 jam kalian semua dengan sigap, siap untuk diberangkatkan dalam Satuan Tugas Operasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Asops Panglima TNI menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap prajurit Yonarmed 10/Brajamusti Kostrad dalam kesiap siagaannya melaksanakan tugas.

“Kurang dari waktu 24 jam para prajurit sudah siap untuk diberangkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kalian semua memiliki kesiapan operasional yang tinggi. Dan itu semua membuktikan kepada masyarakat , bahwa TNI hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat dan TNI selalu siap mengawal negara dan bangsa ini dari berbagai bentuk ancaman”, tegasnya.

Menurut Mayjen TNI Ganip Warsito, kebakaran hutan dan lahan sangat merugikan masyarakat, dimana penyebab yang utama adalah karena ulah manusia dalam mengelola lahan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur yang benar.

“Karhutla ini dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terutama ekonomi. Dikarenakan penanggulangan kebakaran hutan ini menyedot anggaran negara yang begitu besar, yang semestinya bisa digunakan untuk kepentingan pembangunan yang lainnya”, jelasnya.

Karhutla, lanjutnya, juga berdampak terhadap aspek sosial budaya dan kesehatan masyarakat, karena akan mempengaruhi aktivitas mata pencaharian masyarakat serta menimbulkan penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) serta penyakit lainnya menjadi akibat dari kebakaran hutan dan lahan.

Asops Panglima TNI mengingatkan kepada para prajurit untuk meluruskan niat dalam melaksanakan tugas. “Saya berpesan kepada seluruh prajurit bahwa tugas yang kalian lakukan menjadi ladang amal ibadah kepada sesama kita, sehingga melahirkan sikap yang tulus ikhlas dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa”, katanya.(*/Ag)

PURBALINGGA – Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta kaum millenial yang lahir antara tahun 1980-2000 tidak dipinggirkan dari urusan politik.

Menurut dia, saat ini dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 44 persen total pemilih, kaum millenial telah menjadi kunci penting dalam Pemilu 2019.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Bamsoet itu usai menghadiri pengukuhan Kader dan Saksi Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tim Pemenangan Bambang Soesatyo di Purbalingga, Jawa Tengah, Jumat (22/02/19).

“Dari daftar pemilih tetap (DPT) yang diperkirakan berjumlah 192,8 juta, 85 juta diantaranya adalah kaum millenial. Mereka bukan hanya pemeran utama, melainkan sudah menjadi pemain kunci,” ujar Bamsoet.

Pada kesempatan ini, ia mengukuhkan ratusan kader dan saksi TPS Tim Pemenangan Bamsoet di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Kemangkon, Bukateja dan Purbalingga.

Menyadari besarnya potensi millenial tersebut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak tim pemenangan kandidat Capres-Cawapres maupun para Caleg dan Partai Politik untuk menjalankan kampanye yang mencerdaskan.

Ia pun mengajak semua pihak untuk menghindari melancarkan aksi kampanye yang justru membuat millenial antipati dengan politik.

“Millenial sangat akrab dengan gadget dan teknologi informasi. Sasaran kampanye kandidat harus menyasar kesana. Jika kandidat bisa menyajikan informasi yang berkualitas di berbagai platform media sosial, terutama tentang pentingnya memilih dalam Pemilu sebagai perjuangan membangun bangsa, millenial pasti tanpa ragu akan terlibat aktif dalam politik,” tuturnya.

Legislator Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini juga mengetuk pintu hati para millenial bahwa Indonesia adalah rumah besar mereka, yang perlu dijaga dan dirawat bersama.

Keikutsertaan kaum muda sejak dini di dunia politik, lanjutnya, akan membuat politik tanah air lebih berwarna, lebih energik dan lebih menarik.

“Bung Karno dan banyak tokoh-tokoh bangsa lainnya sudah terjun ke politik sejak muda. Ini seharusnya bisa menginspirasi kaum muda agar tidak apatis terhadap politik. Warnai atmosfer politik bangsa kita dengan gagasan dan terobosan baru untuk kemajuan bangsa,” jelasnya.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyadari, iklim politik masih penuh polusi. Karena itu diperlukan anak-anak muda dengan ide-ide segar dan bernas untuk membuat udara politik menjadi bersih dan sehat.

“Partai politik harus menjadi pohon yang menaungi banyak kalangan. Jika partai politik bisa membuka diri, membuat semua kalangan, terutama millenial nyaman untuk datang, Insya Allah Pemilu 2019 ini akan menjadi tonggak penting bagi bangsa Indonesia untuk menuju kemakmuran,” tandasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Jokowi makin sering menyebut adanya Dana Desa yang telah digelontornya, jumlahnya mencapai ratusan triliun rupiah. Kini, Jokowi seakan menyatakan, adanya dana desa itu merupakan inisiatif dari dirinya.

“Dana Desa adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang lahir pada masa Pemerintahan Presiden SBY. Melihat nomor UU, kalau kita lihat nomor 6, itu artinya UU yang lahir di awal pemerintahannya atau di awal tahun 2014,” kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Kamis (21/2/2019).

“Kita tahu Pak SBY berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014. Artinya, kalau ada perintah UU, yang kira-kira disahkan di awal tahun, berarti pada saat Presiden mengajukan rancangan ABPN 2015, dalam pidato tanggal 16 Agustus 2014 itu, Presiden SBY telah memulai mengimplementaskan perintah dari UU No.6/2014 tentang UU Desa.

“Nah, artinya yang memulai meletakan anggaran dalam APBN Dana Desa itu adalah pak SBY, bukan Pak Jokowi. Dan itu bukan perintah pribadi presiden, tetapi perintah UU,” tandas Fahri.

Jadi kalau ada pejabat yang menganggap bahwa itu perintah dari presiden, maka itu bohong. Karena siapa pun presidenanya, UU Dana Desa itu pasti tetap ada karena itu perintah UU.

Saya kira tendensi untuk menggunakan pos-pos anggaran negara sebagai kamapanye, itu sangat berbahaya dan oleh sebab itu harus diusut sbeagai satu tindakan kebohongan publik.

Fahri menambahkan, UU Desa disahkan pada 18 Desember 2013 diberi nomor 6 di awal tahun 2014, artinya pada Pidato Nota Keuangan pada Agustus 2014 Presiden SBYudhoyono harus dan telah melaksanakan perintah UU untuk mengalokasikan dana desa dalam APBN 2015. Alokasi saat itu Rp 20,7 Trilyun.

“Jadi itu perintah UU bukan perintah pak joko. Tapi memang begitu masuk belanja APBN 2015 Presidennya sudah Pak Jokowi,” kata Fahri.(*/Adyt)

SURABAYA – Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto kembali menyampaikan komitmennya mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri silaturahmi ulama dan kiyai se-Jawa di Pondok Pesantren (Ponpes) Thoriqoh Syathoriyyah An-nahdliyyah Tambak Deres, Surabaya, Jawa Timur, (19/2/2019)

Ulama dan kyai yang datang dalam acara tersebut antara lain KH. Raden Maulana Sayyid Ali Zaenal Abidin, KH.Mahfud Malang, KH.Umar Krian, Gus Fuji Banyuwangi, KH. Imam Mahdi Kediri, dan KH. Noer Warji, Grobogan.
Prabowo mengatakan Indonesia tengah menghadapi situasi krisis. Banyak kekayaan yang dimiliki Indonesia tidak tinggal di dalam negeri. Kondisi demikan kemudian membuat rakyat menjadi tidak sejahtera.

Ketika mendapatkan mandat dari rakyat untuk menjadi presiden pada 17 April 2019 nanti, Prabowo berjanji mengubah keadaan tersebut.

“Saya dengan putra-putri terbaik Indonesia, kita yakin kita bisa mengubah negara ini menjadi lebih baik. Kami akan membuat Indonesia swasembada pangan, swasembada bahan bakar, swasembada air. Listrik kita akan turunkan harganya,” kata Prabowo.

Tak hanya bicara swasembada pangan, Prabowo juga miliki program untuk sejahterakan petani, nelayan, petambak, hingga peternak. Ketua Umum Partai Gerindra ini juga memastikan akan menstabilkan harga bahan pokok sehingga terjangkau oleh masyarakat.

“Rakyat kita harus bisa makan daging, makan telur, dengan harga terjangkau. Saya sudah pelajari mengelola negara dan menurunkan harga-harga makanan pokok untuk rakyat kita. Dan kita juga akan tingkatkan penghasilan petani kita,” ucap Prabowo.

Capres yang berpasangan dengan cawapres Sandiaga Salahuddin Uno ini menyampaikan visinya untuk menyelamatkan kekayaan Indonesia supaya dapat dinikmati oleh rakyat. Prabowo memastikan, di pemilu 2019, rakyat bersama dirinya akan melakukan perubahan.

“Itu cita-cita saya, itu tujuan sisa hidup saya, itu perjuangan saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Kita akan melakukan perubahan besar dengan damai dan konstitusional dan tidak ada yang bisa mengalahkan ratusan juta rakyat Indonesia,” kata Prabowo.

Sebagai penutup Prabowo juga berdoa agar Allah SWT senantiasa memberikan kebaikan, serta memberi perlindungan, keselamatan dan kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia

“Terimakasih saudara saudara sekalian, ini adalah kota pahlawan, Surabaya adalah lambang pertahanan nasional kemerdekaan bangsa Indonesia, marilah kita kembali merebut kemerdekaan bangsa Indonesia, terimakasih selamat berjuang,” tandasnya. (*/Gio)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, turut menyoroti pernyataan Capres Joko Widodo (Jokowi) perihal ratusan hektar tanah di Kalimantan Timur dan Aceh, yang disebut milik pribadi Capres Prabowo Subianto, padahal belakangan diketahui tanah tersebut adalah milik negara atau hak guna usaha (HGU).

Edhy menjelaskan, pernyataan Jokowi pada debat kedua di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019) perlu diluruskan agar masyarakat mendapatkan informasi utuh. Dia pun menyayangkan ucapan Jokowi yang menyinggung tanah yang dikelola Prabowo yang terkesan menyerang pribadi.

“Padahal, KPU melarang bila perdebatan menyerempet sisi pribadi,” kata Edhy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (20/2/2019).

Tanah tersebut, lanjut Edhy, merupakan HGU dan Prabowo sendiri menyatakan siap menyerahkan jika negara mengambil alih demi kepentingan rakyat. Namun, disisi lain Prabowo siap pasang badan mengelola lahan tersebut dengan segala keterbatasan agar tidak jatuh ke tangan pihak asing.

“Wakil Presiden Bapak Jusuf Kalla, sangat mengerti sejarah pengorbanan Pak Prabowo ini,” ucap dia.

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini menjelaslan, dari usaha mengelola ratusan hektar tanah tersebut, Prabowo banyak memberikan kontribusi kepada negara dan masyarakat. Diantaranya banyak mempekerjakan warga, menyekolahkan anak-anak, dan membantu lingkungan sekitar.

“Dan yang perlu diketahui bersama, salah satu keuntungan usaha kelola lahan tersebut adalah untuk membiayai kampanye Pak Jokowi saat Pilgub DKI tahun 2012 lalu yang jumlahnya sangat besar,” ucap Edhy.

Dia pun menyayangkan sikap Jokowi yang terkesan menyerang sisi personal, dan keluar dari konteks tema debat. Begitu juga saat debat perdana di Hotel Bidakara, (17/1/2019) saat petahana justru menyerang Prabowo dan Partai Gerindra, yang menyebut caleg mantan koruptor terbanyak datang dari Gerindra.

“Kami sangat menyesalkan dan menyayangkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Beliau seperti lupa dengan sejarah bahwa Pak Prabowo dan Partai Gerindra adalah bagian yang pernah membesarkan namanya hingga bisa besar seperti sekarang ini. Kami tak menyangka Pak Jokowi bisa sampai hati menyerang sisi pribadi,” pungkasnya. (*/Di)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Priyo Budi Santoso mengatakan data-data yang disampaikan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam debat kedua banyak yang invalid.

Pertama Jokowi menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan pribadi ratusan hektar di Kalimantan dan Aceh. Padahal lahan tersebut berstatus hak guna usaha (HGU) atau milik pemerintah yang bisa sewaktu-waktu diambil alih negara.

“Justru dari pernyataan Pak Jokowi menguak tabir lain bahwa kami melihat beberapa data yang disampaikan, banyak data yang disampaikan Pak Jokowi invalid,” kata Priyo di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (19/2/2019).

Priyo mengatakan, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi telah memiliki data yang bisa membantah pernyataan Jokowi yang terkesan menyerang pribadi Prabowo. “Kami mempunyai data lain yang cukup bisa mengkonfirmasi beberapa capaian yang disampaikan itu datanya tidak cukup dikatakan jujur,” ucap dia.

Priyo memberikan contoh pernyataan Jokowi yang berbeda dengan data sebenarnya yakni ketika petahana tersebut menyampaikan telah membangun sepanjang 191 ribu kilometer jalan desa semasa pemerintahannya.

“Ini kalau dihitung sama dengan lima kali keliling bumi. Setelah kita cek angka tersebut dari mana? Mungkin angka ini akumulasi jalan yang telah dibangun dari Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, dan Jokowi, kalau itu baru 191 ribu kilometer,” papar Priyo.

Dia meminta Jokowi meluruskan ucapannya saat debat yang berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta (17/2/2019) malam, agar tidak menjadi perdebatan di masyarakat. “Jadi gimana peran presiden lainnya kok gak dihitung? ini mohon berkenan bisa diluruskan. Kami juga hormat asalkan data itu valid,” ujar dia.

Selain itu, Priyo juga mempertanyakan klaim Jokowi yang mengaku telah memenangkan gugatan terhadap kerusakan hutan di mana perusahaan telah membayar Rp 18 triliun. Sedangkan Greenpeace sebagai organisasi lingkungan hidup membantah pernyataan Jokowi.

“Greenpeace membantah dan meluruskan bahwa dari 11 perusahaan yang dibanggakan telah diklaim dimenangkan sampai hari ini tidak ada yang membayar tunai kembali ke kas negara, yang katanya Rp 18 triliun dibanggakan Jokowi. Ini mohon diluruskan beliau,” ucap Priyo.

Selain itu, terkait konflik agraria yang diklaim sudah tidak ada lagi juga disebut Priyo sebagai data yang invalid. Dikatakan Priyo, berdasarkan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2017 angka konflik agraria naik 50 persen dibanding tahun 2016. Terdapat 659 konflik dengan luas lahan 520.500 hektare.

“Rata-rata ada dua konflik agraria per hari, perkebunan, properti, infrastruktur, kehutanan dan lain-lain. Itu artinya klaim sudah tidak ada lagi konflik agraria itu klaim yang super hebat. Masih banyak terjadi konflik agraria itu PR yang belum selesai. Ini kami mohon penjelasan juga,” tandas Priyo. (*/Adyt)

PASURUAN – Bertemu dengan kyai, habaib dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Pasuruan di Kancil Mas, Bangil, Kabupaten Pasuruan,Jawa Timur Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno berjanji menggerakan ekonomi umat, mempererat ukhuwah dan mengawal Ahlussunnah Wal Jamaah.

“Sudah saatnya ekonomi umat dibangun. Dalam tiap kunjungan ke pondok pesantren saya diamanatkan menggerakkan ekonomi umat, menjaga ukhuwah dan mengawal Ahlussunnah Wal Jamaah,” ucap Sandi, Selasa (19/2/2019).

Silaturahmi dengan habaib dan Kyai se – Kabupaten Pasuruan ini dikoordinir oleh Habib Abu Bakar Assegaf dengan mengundang pengasuh pondok pesantren di tapal kuda.

Turut hadir dalam acara itu, KH abdulloh Saukat pengasuh, KH Fuad Nur Hasan pengasuh ponpes Sidogiri, KH Abdulloh Zaini pengasuh Ponpes Besuk, KH Malikulkarim Pengasuh ponpes Kramat, KH Asnawi Fauzan pengasuh ponpes Riyadlu Thullab lekok, Habib Muhammad bin taufiq (putra Habib Taufik ) Pengasuh ponpes Sunni.

Sandiaga juga akan menjadikan santri ujung tombak dalam menumbuhkan ekonomi melalui santripreneur

“Kita perkuat komitmen untuk menjadikan santri, sebagai lokomotif pembangunan kita ke depan. Terutama pembangunan ekonomi. Santri ini luar biasa, karena pengetahuan agamanya sangat baik dan juga kalau diberikan pengetahuan tentang perniagaan, tentang kewirausahaan akan luar biasa dampaknya kepada kemajuan, bukan hanya ekonomi, tapi pembangunan bangsa secara keseluruhan,” tandasnya.(*/Gio)

JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan membenarkan tengah melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara.

Abhan mengatakan Rudiantara dimintai klarifikasi atas laporan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) beberapa waktu lalu. “Iya benar, sedang klarifikasi,” katanya di Gedung Bawaslu, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (18/2/2019).

Dia menambahkan proses klarifikasi masih berlangsung hingga malam ini. Abhan enggan menjelaskan secara detil proses klarifikasi karena masih berlangsung. “Masih berjalan, nanti saja,” imbuh dia.

Rudiantara mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Jalan MH. Thamrin, Senin (18/2/2019) malam.

Mengenakan kemeja putih, Rudiantara tiba di Bawaslu sekitar pukul 19:00.

Rudiantara menjadi pihak terlapor atas laporan dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) beberapa waktu lalu. Pembantu Presiden itu dituding menguntungkan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan merugikan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, lantaran menggiring opini publik untuk tidak memilih paslon nomor urut 02.

Hal ini terjadi saat sosialisasi pemilu 2019 di sebuah acara Kominfo di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019) lalu. (*/Adyt)

JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak menepis tudingan Capres nomor 01, Joko Widodo yang menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan ribuan hektar di Aceh dan Kalimantan.

Dahnil menyebut data yang dimiliki Jokowi adalah salah dan menyebut Fitnah telah menyerang Prabowo secara personal.

“Dari keseluruhan yang kami amati Prabowo tetap tak ingin serang pribadi tetap pertahankan atitude baik debat,” kata Dahnil di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

“Yang lakukan serangan pribadi dan fitnah itu Jokowi menuduh soal kepemilikan lahan yang padahal itu HGU dan itu milik negara dan sedang dijelola dengan baik,” sambung dia.

Dahnil mengatakan jika negara meminta lahan itu maka Prabowo dengan senang hati akan mengembalikan ke pemerintah. Dahnil menyayangkan data yang dimiliki banyak berbau fitnah.

“Kalau negara minta dia akan bersedia kembalikan kalau hastus diambil dia ksatria akan kelbalikan. Beliau kelola tanah negara, yang kami sayangkan banyak data Jokowi nuansa fitnah itu bahaya bagi negara seorang capres gunakan data tidak valid,” ucap Dahnil.

“Komitmen Prabowo ada di rakyat paling bawah akan dorong turunkan tarif dasar listrik dan akan konsisten tingkatkan kesejahterana petani di 7 komiditi dua hal itu menunjukan bahwa komoditi Prabowo ada di kalangan masyarakat paling bawah,” sambung dia.

Sindiran soal kepemilikan ratusan hektare tanah itu dilontarkan Jokowi saat berbicara terkait pembagian sertifikat tanah. Sebab, sebelumnya Prabowo menyindir apa yang dilakukan Jokowi berdampak pada tiadanya lahan bagi anak-cucu kelak.

“Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede,” ucap Jokowi.

“Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya,” ucap jokowi lantang .(*/Na)