Politik dan Keamanan

JAKARTA – Calon presiden Prabowo Subianto merasakan getaran hati rakyat Indonesia yang ingin perubahan, karena sekarang rakyat sudah tidak mau dibohongi lagi.

“Kami melihat, kami merasakan, kami bisa menangkap getaran hati bangsa Indonesia. Rakyat Indonesia sekarang ingin perubahan, rakyat Indonesia ingin perubahan. Betul?” kata Prabowo saat kampanye akbar di Stadion GBK Senayan, Minggu (7/4/2019).

Kini, Prabowo mengaku sudah muam dengan korupsi dan ketidakadilan serta hak-haknya diinjak-injak. Selain itu, rakyat juga sudah tidak mau lagi dibohongiz

“Rakyat Indonesia sudah mengerti, tidak bodoh. Saudara-saudara datang dari tempat yang jauh kesini ingin menyatakan sikap tidak mau dibohong-bohongi lagi,” ujarnya.

Menurut dia, rakyat Indonesia sekarang menuntut pemerintah yang memiliki akal sehat, pemerintah yang bekerja untuk seluruh rakyat.

“Saya dan kami menganggap bahwa saudara-saudara adalah perwakilan dari rakyat Indonesia di tempat-tempat yang lain,” tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Kampanye akbar Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (7/4/2019).

Sesuai informasi terakhir ratusan ribu pendukung Prabowo-Sandi mulai bersiap siap untuk bergerak, bahkan diprediksi malam stadion GBK mulai dibanjiri para pendukung pasangan 02.

“Jadi yang terbaru itu bahwa, acara besok akan dibanjiri oleh relawan prabowo sandi, sejak kemarin informasi ratusan ribu relawan dari penjuru jabodetabek itu sudah siap berangkat semuanya,” kata Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandi, Pedri Kasman, Sabtu (6/4/2019).

Pedria mengklaim ratusan ribu relawan yang akan bergerak ke GBK semuanya tidak dimobilisir oleh Badan Pemenangan Prabowo Sandi (BPN), bergerak atas inisiatif sendiri.

“Mereka ini berangkat semuanya tanpa dimobilisir BPN. Ini salah satu kebangggan kita di tim 02 bahkan relawan itu antusias. Jadi GBK ini qkan penuh sesak dan bukan hanya di dalam, tapi tumpah ruah sampek pekarangan keluar,”tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Pol Prof HM Tito Karnavian, menghadiri Apel Gabungan TNI-Polri dan memeriksa secara langsung kesiapan personel maupun Alutsista dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan Pemilu Pilpres dan Pilleg tahun 2019 di wilayah Jawa Tengah, bertempat di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo, Solo, Jawa Tengah, Jumat (5/4/2019).

Setelah pelaksanaan apel, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyempatkan diri berdialog langsung dengan para personel TNI-Polri. “Pahami dan pedomani serta junjung tinggi Netralitas TNI. Laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mengamankan dan mensukseskan Pesta Demokrasi 2019,” tegasnya.

Menurutnya, dengan dilaksanakannya kegiatan tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan kesiapsiagaan dan kepercayaan diri para unsur pengamanan dalam melaksanakan tugas serta mensukseskan Pesta Demokrasi yang akan datang.

Selain mengecek kesiapan pasukan, Panglima TNI juga ingin memastikan bahwa para prajuritnya benar-benar memahami aturan pelibatan pasukan TNI dalam pengamanan Pemilu, termasuk pemahaman Netralitas TNI. “Dengan memahami aturan pelibatan pasukan TNI, diharapkan tidak akan terjadi kesalahan prosedur, dan di lapangan tidak terjadi kesalahpahaman,” katanya.

Apel Gabungan TNI-Polri dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan Pilpres, Pilleg tahun 2019 dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono, diikuti oleh 3.300 personel TNI-Polri dari berbagai satuan di wilayah Jateng dan DIY.

Kodam IV/Diponegoro menyiapkan ribuan personel TNI untuk melaksanakan tugas perbantuan kepada Polri dalam mengamankan dan mensukseskan Pemilu 2019. Seluruh pasukan yang diperbantukan ke Polda berada di bawah kendali dari Polda, sedangkan pasukan yang tidak di BKO kan standby on call di satuan berada di bawah kendali Pangdam IV/Diponegoro.

Sebelum digelar Apel Gabungan TNI-Polri, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembekalan dan pelatihan kepada pasukan yang dilibatkan langsung dalam pengaman Pilpres dan Pilleg diantaranya Latihan Parsial di tiap-tiap satuan, Latihan Simulasi Pam Pemilu Gabungan TNI-Polri, Latihan Tri Patra, dan Latihan TFG Pam Pemilu 2019.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri, Waaster Panglima TNI Brigjen TNI (Mar) Purnomo, segenap pejabat jajaran TNI-Polri wilayah Jateng dan DIY. (*/Ag)

GRESIK – Ribuan surat suara rusak yang berada di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gresik. Hingga saat ini belum diganti padahal Pilpres dan Pileg 2019 tinggal 12 hari lagi kedepan.

Berdasarkan data KPU Gresik, ada sebanyak 10.477 lembar surat suara yang rusak. Dikuatirkan, jika tidak segera diganti akan memperlambat proses pengiriman logistik.

Dari total 10.447 surat suara yang rusak. Rinciannya, 558 lembar kertas surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Selanjutnya, 3.115 lembar untuk pemilihan anggota DPR RI. Sementara surat suara yang rusak untuk DPD RI sebanyak 627 lembar. DPRD Provinsi 1.954 lembar, dan DPRD Kabupaten Gresik sebanyak 4.193 lembar.

Menanggapi hal ini, Komisoner Bawaslu Kabupaten Gresik Syafi Jamhari membenarkan hingga kini pengganti surat suara rusak belum dikirim oleh KPU Pusat.

“Kami kuatir saja jika tidak segera dikirim untuk penggantinya. Berimbas pada pemenuhan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS),” katanya, Jumat (5/04/2019).

Sementara secara terpisah terkait dengan rusaknya surat suara. Ketua KPU Gresik Akhmad Roni menuturkan,
sudah berkordinasi dengan KPU Pusat.

“Kabar yang diterima pengganti surat suara akan dikirim dalam beberapa hari kedepan. Kami sudah berkirim surat ke KPU pusat pada tanggal 16 Maret 2019 lalu, dan minta untuk segera disiapkan penggantinya,” tuturnya.

Mengenai kondisi fisik surat suara yang rusak lanjut Roni, meliputi surat suara yang sobek, kurang sempurna dalam cetakan, gradasi warna yang tidak sesuai, dan ada bercak warna.(*/Gio)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama ini giat mensosialisasikan pentingnya peranan milenial untuk mencoblos di pemilu 2019.

Pasalnya, saat ini tercatat jumlah pemilih milenial mencapai 70-80 juta jiwa dari 193 juta pemilih tanah air.

Upaya KPU untuk menggalakan pentingnya milenial memilih dilakukan mulai dari sosialisasi, edukasi hingga iklan di televisi.

Ajakan agar milenial untuk tak apatis di pemilu 2019 juga menjadi perhatian lembaga kemasyarakatan Jeune & Raccord. Peduli dengan KPU, lembaga ini menggagas gerakan Ayo Memilih!

Pimpinan lembaga tersebut Monica mengatakan sikap apatisme politik di kalangan milienial dalam pesta demokrasi lima tahunan ini merupakan hal yang tidak dibenarkan.

“Apalagi jika dalam jumlah yang sangat besar, bisa mengakibatkan terpilihnya pemimpin yang tidak menggambarkan aspirasi mayoritas warga,” kata Monica, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Menurut data terakhir yang diketahuinya, potensi golput di kalangan Milenial cukup tinggi yakni di atas angka 40 persen.

Dua alasan yang menonjol sebagai penyebab, menurutnya, yakni apatis dan tak perduli politik, kurang terinformasi atau tak mengetahui dengan benar kapan hari pencoblosan pilpres itu.

“Kami secara organisasi maupun individu, terpanggil untuk menyuarakan dan menyebarkan kepedulian kaum milenial sebagai a good citizenship dalam Pemilu 2019,” jelasnya.

Untuk menggaungkan gerakan Ayo Memilih, mereka bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan anak muda seperti media dan acara-acara edukasi pentingnya nyoblos.

“Ini akan menjadi momen kebangkitan milenial. Ujung dari gerakan ini mengobarkan api semangat Anti-Golput dan peduli pada pemilu,” pungkasnya.(*/We)

JAKARTA – Keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong tumbuhnya industri alat utama sistem persenjataan (alutsista) nasional sudah tepat. Hanya saja, anggaran pertahanan masih rendah.

Di mana, anggaran pertahanan hanya 0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Masih di bawah Singapura yang besarnya 3% dari PDB. “Kebijakan memprioritaskan industri pertahanan yang sangat tepat dan strategis. Kita harus menuju dan membangun industri pertahanan yang lebih kuat demi memiliki angkatan bersenjata yang kuat. Sebenarnya, kita sudah mulai dari dulu, namun masih kecil-kecil,” ujar mantan Komandan Korps Marinir, Mayor Jenderal TNI Mar (Purn) Djoko Pramono, Rabu (4/3/2019).

Saat ini, kata dia, pembangunan industri pertahanan sudah menjadi prioritas. Sehingga Indonesia memiliki industri alat utama sistem pertahanan (alutsista) seperti kapal perang, kapal selam, tank, dan juga peluru. Dengan memiliki industri pertahanan yang baik, maka akan terjadi transfer tehnologi dalam bidang pertahana itu.

Terkait anggaran pertahanan, Djoko mengakui, porsi 0,8% dari PDB, atau senilai Rp110 triliun, masih tergolong kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara-negara tetangga di Asia Tenggara dan Asia. Ia pun berharap, anggaran pertahanan itu secara bertahan dinaikkan.

“Baik untuk memperbesar industri pertahanan kita, atau melengkapi persenjataan yang lebih canggih demi menjaga kedaulatan negara,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika dikaitkan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif, Indonesia tetap harus siap untuk sewaktu-waktu dibutuhkan penggunaan aktif alutsista dalam menjaga kedaulatan. Ia pun berbagi pengalamannya saat masih bertugas dahulu.

“Saya punya pengalaman, dulu kapal TNI AL kita sering ditabrak oleh kapal-kapal nelayan asing yang besar dan punya mesin yang powernya besar. Apalagi senjata kita hanya M16,” tuturnya.

Namun, kini berbeda sejak ada kapal patroli TNL AL yang cepat, besar, dan dilengkapi senjata otomatis serta misil jarak pendek. Menurut Djoko, Indonesia ditakuti oleh para nelayan asing pencuri ikan atau yang ingin mengancam kedaulatan negara.

Karena itu, Djoko menyarankan, dalam membangun sistem pertahanan dan keamanan negara, matra laut perlu mendapat prioritas pertama. Ia beralasan, yakni Indonesia itu negara yang sangat luas dengan sebagian besar wilayahnya merupakan lautan.

“Saya sarankan, anggaran pertahanan diprioritaskan untuk menjaga lautan dan wilayah kita yang berbatasan laut dengan negara lain. Pentahapannya, bangun kekuatan laut, lalu udara, dan kemudian darat,” kata dia. (*/Adyt)

JAKARTA – Lima hari kampanye terbuka capres-cawapres belum dimanfaatkan dengan baik oleh para kandidat. Hal itu pula yang dialami capres petahana. Alih-alih menjawab kegelisahan publik atas kinerja petahana, konten kampanye Jokowi justru keluar dari kebutuhan yang semestinya dipenuhi. Duuh, Jokowi.

Sedikitnya terdapat tiga narasi besar yang disampaikan Jokowi dalam lima hari kampanye terbuka atau rapat umum ini yakni soal perlawanan terhadap hoaks yang menimpanya, baju putih versus jas serta program kartu baru yang dijanjikan di periode kedua yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra Kerja serta Kartu Sembako Murah.

Sayangnya, tiga narasi tersebut tak mencerminkan kebutuhan yang seharusnya dilakukan oleh Jokowi di momentum krusial 20 hari jelang hari H pencoblosan ini. Setidaknya data Drone Emprit mengungkapkan selama tiga bulan terakhir terhitung dari 24 Desember 2018 hingga 26 Maret 2019 isu yang paling banyak terkait dengan Jokowi terkait dengan persoalan janji dan tudingan kebohongan.

“Isu soal China dan PKI masih relevan (bagi Jokowi), tapi soal isu agama tak lagi relevan. Yang paling relevan adalah soal janji dan tudingan kebohongan,” ujar Ismail Fahmi, pendiri Drone Emprit saat berbincang dengan INILAH.COM, Kamis (28/3/2019).

Dari data Drone Emprit terungkap dalam kurun waktu tiga bulan, persoalan janji dan tudingan kebohongan Jokowi menempati posisi puncak yang paling banyak dibincangkan oleh warga internet khususnya di media sosial Twitter yakni sebanyak 394.356, isu kedua soal klaim Jokowi atas sejumlah kinerja infrastruktur juga mendapat sorotan nomor dua yakni sebanyak 112.079.

Di posisi ketiga, Drone Emprit mengungkapkan persoalan kepemimpinan (leadership) Jokowi juga mendapat sorotan netizen dengan penyebutan sebanyak 105.416. Sedangkan isu mengenai PKI menempati posisi keempat 95.920, isu China sebanyak 72.408 dan isu tentang Jokowi dan agama menempati posisi buncit yakni sebesar28.269.

Ismail belum mengukur sejauh mana mitigasi yang dilakukan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf terhadap isu yang menjadi perhatian publik yakni soal isu janji dan tudingan kebohongan ini. “Kami belum mengukur sejauh mana mitigasi (terhadap isu janji dan tudingan kebohongan, red),” sebut Ismail.

Alumnus ITB ini mengingatkan agar Jokowi dan TKN memberi perhatian serius soal janji yang paling banyak mendapat sorotan publik khususnya warga internet. “Yang pasti soal janji ini yang harus diperhatikan. Dan akan menjadi bahan serangan oposisi sampai pencoblosan,” saran Ismail.

Dia menilai tiga narasi besar yang disampaikan Jokowi selama masa kampanye terbuka atau rapat umum belum menjawab persoalan yang sejatinya dihadapi oleh Jokowi. Sayangnya, kata Ismail, Jokowi justru membuat janji baru berupa tiga kartu. “(Kampanye) belum menjawab sama sekali (persoalan yang menjadi sorotan publik). Malah bikin janji baru,” sebut Ismail.

Temuan Dorne Emprit ini linier dengan temuan Charta Politika yang mengungkap soal alasan mengapa pemilih tidak memilih pasangan Jokowi-Maruf bukan karena faktor isu agama. “Ternyata soal berbeda antara ucapan dan perbuatan atau tidak dipercaya, kedua tidak menepati janji serta ketiga kurang tegas atau berwibawa,” ujar Yunarto Wijaya awal pekan ini.

Sisa waktu 20 hari ke depan menjelang Pilpres masih ada peluang bagi Jokowi dan tim untuk memperbaiki narasi dan yakinkan publik soal janji dan tudingan kebohongan terhadap kandidat petahana. Jika tidak segera ditangani, tidak mustahil mimpi dua periode sulit terwujud.(*/Adyt)

JAKARTA – Warganet meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelidiki dugaan pemberian amplop yang dilakukan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan kepada seorang kiai di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Sebab, sempat viral video yang diduga Luhut sedang berbincang dengan beberapa ustad. Dalam pertemuan itu, Luhut meminta kepada kiai agar mengajak umat dan santri untuk mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 17 April 2019.

“Tanggal 17, tolong disampaikan supaya semua umat, santri pergi ke TPS pakai baju putih,” kata Luhut lewat video yang beredar pada Selasa (2/4/2019).

Akhirnya, netizen mengomentari sikap Luhut yang memberikan amplop serta mengimbau agar kiai datang ke TPS dengan mengajak umat dan santri. Karena, dianggap Luhut telah melakukan politik uang.

Memang, terlihat dalam rombongan Luhut ada mobil yang ditempeli stiker bertuliskan ‘Kami Rakyat Jokowi’ disertai foto atau gambar Jokowi. Namun, belum ada klarifikasi terkait berita ini.

Berikut komentar dari warganet:

Alex Setiawan @AlexSet93009266: Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan dari pemilu 2019. Semua penuh dengan kecurangan. Para wasit sudah terang-terangan menjadi pemain bahkan penyerang utama di lapangan #AmplopLuhutAdaMaunya.

gunawan truse @kopiakalsehat: Kalau niat mau ngasi uang saja secara ikhlas sebagai bantuan gak ada masalah. Tetapi kalau ada himbauan buat nyoblos
calon tertentu serta menggunakan pakaian putih-putih itu si money politic. @KPU_ID serta @KPK_RI harus menyelidikinya agar jelas masalahnya #AmplopLuhutAdaMaunya.

Doradong @do_ra_dong: Ini jelas pelanggaran @bawaslu_RI Mengajak untuk memilih disertai money politic #AmplopLuhutAdaMaunya.(*/Joh)

PADANG – Saat ini dimanapun Prabowo – Sandi hadir bak gelombang raksasa masyarakat hadir dan tumpah ruah dan ini disemua daerah .

Calon Presiden 02 Prabowo Subianto melanjutkan kampanye terbuka di Padang, Sumatera Barat. Dalam pidatonya, Prabowo meminta maaf karena tidak bisa memberikan amplop kepada masyarakat yang hadir.

“Maaf saya tidak memberi amplop, saya tidak memberi sembako. Tapi saya berikan jiwa dan raga saya ini untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo disambut ribuan tepuk tangan di Kawasan Wisata Danau Cimpago, Padang, (2/4/2019).

Prabowo mengaku tidak menyangka antusiasme masyarakat sangat luar biasa meyambutnya, meskipun di bawah terik matahari yang berlokasi kampanye tepat di samping Pantai Padang.

“Saya tidak menduga kalian begitu banyak yang hadir, dan saya meminta maaf tidak bisa bagi-bagi sembako kepada kalian. Sungguh perjuangan anda semua yang hadir sangat luar biasa, panas terik matahari tidak menyurutkan anda semua,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, jika ada pihak tertentu yang memberi uang atau sembako di Pemilu 2019 ini, ia menyatakan jangan ditolak. Bukan money politics, Prabowo mengatakan bahwa uang dan sembako yang dibagikan berasal dari uang rakyat.

“Kalau mereka kasih bantuan, saran saya terima saja karena itu uang kalian, uang rakyat Indonesia. Mereka menggunakan uang rakyat,” tuntasnya.(*/Wid)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menanggapi pencabutan pernyataan oleh AKP Sulman Aziz, mantan Kapolsek Pasirwangi, Garut yang menyatakan dirinya diminta menggalang dukungan masyarakat ke pasangan Capres petahana Jokowi-Maruf.

“Tapi intinya serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, masyarakat nilai objektif. Apakah AKP Sulman tulus cabut, atau ada tekanan,” kata Juru Bicara BPN Andre Rosiade, Selasa (2/4/2019).

Andre pun kembali menyebutkan beberapa kejadian terkait dugaan keberpihakan Polri ke salah satu pasangan Capres.

“Banyak kasus kita lihat ada indikasi ketidaknetralan, viral (video) polisi Jokowi Yes. Aplikasi Sambhar, grup WA polisi dukung Jokowi,” tuturnya.

Pihaknya pun percaya bahwa Polri dapat profesional. Jangan sampai Polri terseret dalam politik praktis akibat ulah oknum anggotanya.

“Harapan kami polisi betul netral, jaga marwah institusi Polri dengan netral,” tandas Andre.

Pasca menyatakan Polri tidak netral dalam Pilpres 2019, AKP Sulman mencabut semua pernyataannya. Sebelumnya AKP Sulman mengungkapkan adanya keberpihakan Polisi dalam Pemilu 2019. Dia mengaku mendapat arahan dari Kapolres Kabupaten Garut untuk menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf Amin. Tak hanya dirinya, dalam sebuah rapat Februari lalu, Kapolres Kabupaten Garut menurutnya juga memerintahkan para Kapolsek menggalang dukungan dan melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon 01 dan 02. Para Kapolsek lanjut Sulman, bahkan diancam akan dimutasikan jika Paslon 01 kalah di wilayahnya. (*/He)