Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ratusan anggota Brimob dari polda-polda (Nusantara) dikirim ke Jakarta. Polri mengatakan bahwa anggota Brimob yang dikirim itu untuk mempertebal pengamanan di Jakarta karena tahapan akhir Pemilu 2019 akan berfokus di Jakarta.

“Dalam rangka mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pemilu. Berakhirnya kegiatan pemilu kan 22 Mei 2019. Kenapa ditarik ke pusat, karena semua proses pemilu bermuara di pusat, di KPU pusat,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Dedi menegaskan tidak ada status siaga 1 yang diberlakukan di Jakarta. Pasukan Brimob Nusantara dikirim Jakarta tak lain hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tahapan akhir Pemilu 2019.

“Sudah nggak Siaga 1 kok. Tapi kami tetap tidak boleh underestimate karena seluruh potensi gangguan kamtibmas yang kemungkinan terjadi di Jakarta juga harus diantisipasi,” terang Dedi.

Soal jumlah 200 Brimob Nusantara yang dikirim ke Jakarta, Dedi mengaku tak mengetahui jumlah pastinya

“Kalau secara spesifik (jumlah anggotanya) saya nggak tau, makanya saya udah nanya ke Kakor Brimb tidak pernah menyampaikan tentang jumlah-jumlah, baik dari asal maupun jumlah brimob yang dikirim ke sini,” sambung Dedi.(*/Adyt)

JAKARTA – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai tidak perlu ada rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019.

Pasalnya, tidak terjadi konflik melainkan hanya perdebatan atas perbedaan pendapat. Hal itu dikatakan Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia berpendapat bahwa yang seharusnya dilakukan adalah memperbaiki cara berfikir masyarakat agar tidak menjadi konflik.

“Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan, biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi.

Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik,” kata Dahnil, Senin (22/4/2019).

Menurut Dahnil, saat ini BPN Prabowo-Sandi tengah fokus mengawal C1 dan mengumpulkan berbagai data terkait dugaan kecurangan pemilu yang TSM yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Kalangan bawah yakni para pendukung yang bersitegang menurut Dahnil karena ditemukan kecurangan tersebut.

“Kalau semuanya baik-baik saja ya tidak masalah. Kuncinya penegakan hukum yang adil. Jadi perhatian khusus kita itu di situ. Yang pasti BPN akan terus bekerja memastikan akumulasi suara itu terakumulatif dengan benar. Kemudian kedua fakta-fakta kecurangan yang TSM itu bisa kita tampakkan,” tandas Dahnil.

Seruan rekonsiliasi datang dari berbagai pihak termasuk para tokoh agama yang meminta kubu pasangan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Calon Wakil Presiden -KH. Ma’ruf Amin dengan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno berdamai pasca Pemilu 2019.

Beberapa tokoh yang menyerukan harus ada rekonsiliasi diantaranya PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo dan Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym. (*/Adyt)

JAKARTA – Puluhan massa berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4/2019) siang.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia (AMI) meminta agar KPU sebagai lembaga yang mengurusi persoalan Pemilu agar tetap menjaga netralitasnya.

Mereka terlihat membawa spanduk dan berbagai poster bertuliskan, ‘Aksi Usir Penyusup Komisioner KPU Titipan #02’

Aksi ini muncul begitu beredarnya kabar bahwa Komisioner KPU Ilham Saputra kakak beradik dengan tim komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Yuga Aden.

Hal ini pun memancing reaksi dari sejumlah massa yang khawatir KPU tidak netral dalam menentukan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang diadakan 17 April 2019 lalu.

“Terbongkarnya hubungan kakak adik Ilham Saputra Komisioner KPU dan Yuga Aden Timses BPN juga Yudistira yang merupakan aktifis PKS, RGP2019 dan pro 02 berdampak negatif terhadap KPU. Ini potensi kuat tak netral,” seru Kordinator lapangan AMI, Ahmad Al Husein, di lokasi orasi.

Ia menambahkan, adanya hubungan kekeluargaan antara komisioner KPU dengan salah satu anggota tim BPN, merupakan tindakan yang melanggar aturan yang ada.

Dalam hal ini, kata Ahmad, melanggar peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Karena dalam pasal 8 huruf K berbunyi menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye,” jelasnya.

Oleh karena hal tersebut, ia bersama massa yang tergabung dalam AMI mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) segera menindaklanjuti merebaknya kabar hubungan kakak adik antara Ilham Saputra dan Yuga Aden, serta Yudistira aktifis PKS dan pro 02. Dengan begitu, lanjutnya, KPU tidak akan dianggap memihak oleh peserta pemilu 2019.

“Jangan coba coba membuat rakyat marah. Kita mendukung netralitas KPU agar bekerja profesional, awas penyusup. Bersihkan kaki tangan 02 dan khilafah yang menyusup di KPU,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantsasn Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai, Pemilu 2019 penuh dengan dugaan kecurangan dan tidak sesuai dengan azas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil)

“Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil, dasar pemilu tidak terpenuhi,” kata Bambang mewakili Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi, dikawasan SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Bambang menambahkan, kecurangan tersebut terjadi secara massif dan memihak kepada pihak tertentu dan merugikan pihak lain.

“Maka untuk kami, kecurangan, TSM, terstruktur, sistemis, masif, itu karena prinsip Luber dan Jurdil tidak terpenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan ribuan dugaan kecurangan Pemilu ke Bawaslu. Pasangan Prabowo-Sandi sendiri mengklaim memenangkan Pemilu 2019 dengan perolehan suara 62% bedasarkan hitung real coun internal. Sementara itu, pasangan Jokowi-Maruf juga menyatakan kemenangan dengan prolehan suara 63%.(*/Ag)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menemukan ribuan indikasi kecurangan Pemilu di berbagai daerah di Indonesia. Tim advokasi BPN telah melayangkan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Data yang sudah masuk ada 1.200 kasus yang mencerminkan indikasi kecurangan. Ini kami laporkan ke Bawaslu dan pihak-pihak lain,” kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo melalui siaran persnya, Minggu (21/4/2019).

Hashim mengatakan dugaan kecurangan Pemilu ditemukan di tingkat TPS baik dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

“Ada kertas suara digotong ke tempat yang tidak representatif, ada petugas KPPS nyoblos sendiri kertas suara hingga muncul angka yang fantastis,” jelas Hashim.

Karenanya, lanjut Hashim, BPN Prabowo-Sandi mendorong KPU dan Bawaslu untuk ambil langkah tegas untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.

“Kami menghargai segala kerja keras yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Kami yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia,” tandas Hashim.(*/Ag)

JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menyatakan, kubu paslon 01 akan legowo terhadap hasil apapun penghitungan KPU.

Menurut Moeldoko, KPU bukan milik pemerintah maupun milik pasangan Capres dan Cawapres petahana. Untuk itu, apapun hasil perhitungan KPU, pihaknya akan terima.

“Jangan nanti seolah-olah KPU miliknya 01, wah repot nanti itu kita, apalagi kecurangan yang dilakukan oleh KPU di belakangnya (dituduh) pemerintah. Itu pernyataan yang menyesatkan. Bahwa pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam konteks ini,” kata Moeldoko di Jakarta,(19/4/2019).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pasangan Jokowi-Maruf akan menerima jika hasil hitungan KPU pasangan 01 kalah dari pasangan Prabowo-Sandi.

“Iya pasti, kan salah satu butir pernyataan kita menghormati keputusan akhir KPU, itu sebuah pernyataan yang sangat jelas, berarti kita semuanya sangat hormat atas keputusan KPU,” ungkapnya.

Sejauh ini paslon 01 Joko Widodo-Ma”ruf Amin oleh sejumlah lembaga survei masih diposisikan unggul atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan situs resmi pemilu2019.kpu.go.id, Jumat (19/4), pukul 11.30 WIB, suara real count yang masuk baru 1,4 persen atau baru memuat 11.543 dari 813.350 dari total Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dari data yang terkumpul sementara, Jokowi-Ma”ruf unggul dengan perolehan 56,20 persen suara atau 1.238.585 suara.Sementara pasangan Prabowo-Sandi meraih 43,80 persen atau sebanyak 965.403 suara. (*/Ag)

BANDUNG – Walikota Bogor dan Wakil Walikota Bogor terpilih, Bima Arya Sugiarto dan Dedie A Rachim Sabtu (20/4/2019) resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Pelantikan pucuk pimpinan kota hujan berlangsung di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat.

Usai pelantikan, Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan akan fokus pembangunan wilayah serta meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat.

Ia bertekad di masa kepemimpinan yang kedua ini, ingin menjadikan Kota Bogor ramah bagi keluarga.

“Insya Allah kami akan fokus kepada pengembangan wilayah, semua harus merasakan perubahan di Kota Bogor bukan hanya di pusat kota,” katanya dari keterangan yang diterima wartawan.

Tak hanya itu, Bima Arya Sugiarto juga menyampaikan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Bogor perlu keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam memperhatikan lingkungan, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

“Jadi rumahnya yang layak, kesehatannya yang layak dan pendidikannya juga harus layak. Memang di periode pertama kita memfokuskan pada infrastruktur dan pembenahan tata ruang, akan tetapi di periode kedua ini lebih kepada kualitas hidup manusia,” kata Bima.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyatakan bahwa pihaknya siap menjalankan tugas dan amanah yang diberikan saat ini. Nantinya Ia juga akan lebih fokus untuk membantu tugas wali kota.

“Saya siap menyongsong tanggung jawab, saya harus siap menjalankan semua tugas,” ungkapnya. (*/Ade)

JAKARTA – Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada para relawan dan masyarakat yang berbondong-bondong hadir ke acara Syukuran Kemenangan dan Doa Bersama yang digelar di halaman kediamannya di Jl. Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019).

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga meminta kepada seluruh rakyat Indonesia untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahuwata’ala, agar perjuangan yang selama ini dilakukan oleh dirinya dan Sandiaga Uno serta rakyat Indonesia yang mendukungnya selalu dijaga dan diberikan kehendak untuk memimpin bangsa demi menciptakan kehidupan yang adil dan makmur.

“Agar seluruh ikhtiar kita membuahkan hasil dan mendapatkan berkah Allah SWT, maka saya mengajak seluruh elemen pendukung Prabowo-Sandi dan seluruh pendukung untuk terus mengetuk pintu langit dan berdoa kepada Allah Subhanahuwata’ala, supaya Allah Subhanahuwata’ala, mengijabah ikhtiar kita,” katanya.

Lebih jauh Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya dan Sandiaga Salahuddin Uno bersama seluruh pendukungnya adalah warga negara Indonesia yang selalu memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 serta selalu mengedepankan kedamaian. Karena itu, ia meminta kepada seluruh pendukungnya untuk tidak terpancing provokasi dari pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

“Saya, kita pendukung Prabowo-Sandi adalah warga negara yang cinta tanah air, cinta UUD 1945, warga negara yang selalu mengutamakan perdamaian dan kedamaian, jangan mau kita di provokasi. Mereka ingin menggambarkan bahwa kita punya niat-niat yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, kita mau menegakkan keadilan, kita ingin kejujuran, kita hormati kejujuran dan keadilan,” tuturnya.

Prabowo juga meminta para pendukungya untuk mengawal penghitungan surat suara. Seperti yang dikemukakannya, berdasarkan hasil real count dari internal, Prabowo-Sandi unggul 62% dari pasangan Jokowi-Maruf.

“Saya minta saudara-saudara melakukan menjaga formulir C1 dan C1 plano yang ada di dalam kotak suara yang ada di tps atau ppk-ppk, harus dijaga, karena ada yang berusaha ingin menghilangkan kotak suara. Pastikan jangan sampai ada angka yang diubah, pastikan angka yang diinput seauai dengan yang tercantum di formulir C1. Jangan sampai suara rakyat kita dicurangi terus,” tandas Prabowo.(*/Ag)

JAKARTA – Capres 02 Prabowo Subianto menepis anggapan dan isu yang menyebutkan dirinya akan melakukan langkah-langkah diluar konstitusi terkait Pemilu 2019. Prabowo pun meminta pendukungnya tidak terprovokasi.

“Saya minta pendukung Prabowo-Sandi warga negara yg cinta tanah air, yg cinta UUD, yang selalu utamakan perdamaian dan keadamaian, jangan kita diprovokasi. Mereka ingin menggambarkan bahwa kita mungkin punya niat-niat yang aneh-aneh. Tidak ada yang aneh-aneh, kita ingin tegakkan kebenaran dan keadilan.

Kita ingin kejujuran dan kita hormati kejujuran dan keadilan,” kata Prabowo di hadapan pendukungnya, Jl. Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019).

Prabowo mengingatkan agar tidak ada kecurangan apapun dalam Pemilu 2019. Prabowo mengaku, ia tidak akan menerima cara curang dalam pesta demokrasi ini.

“Manakala penyimpangan keadilan dan kejujuran, ada upaya terang-terangan merobek-robek hak rakyat Indonesia kami tidak akan terima,” tegas Prabowo.

Prabowo pun menegaskan bahwa ia akan mematuhi peraturan pesta demokrasi ini sesuai dengan Undang-undang yang ada.

“Kami selalu akan melakukan hal-hal sesuai konstitusi. Berkumpul di jamin oleh konstitusi kita. Menyatakan pendapat dijamin oleh konstitusi kita. Berjalan bersama-sama di jalan raya dijamin konstitusi. Kalaupun nanti jutaan turun, kita akan Damai. Kita tidak akan biarkan ada satu plastikpun yang tertinggal,” tuntasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan proses pemungutan suara pada 17 April 2019 berjalan aman dan damai. Hadi tak lupa mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh stakeholder holder terkait yang membantu jalannya pesta demokrasi ini.

“Saya TNI dan polri mengucapkan terima kasih serta semua pihak dan masyarakat Indonesia sehingga pelaksanaan pemungutan suara tanggal 17 April 2019 dapat berjalan aman, damai dan lancar,” kata Hadi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4/2019).

Hadi mengtakaan TNI-Polri selanjutnya siap untuk mengawal jalannya proses penghitungan suara secara manual dari KPU dari tingkat TPS sampai ke tingkat nasional.

“Selanjutnya kami TNI-Polri siap untuk menjaga stabilitas keamanan di tahapan-tahapan selanjutnya,” ucap Hadi.

Hadi juga menegaskan TNI-Polri menolak adanya upaya-upaya provokasi yang bisa mengganggu keamanan dan ketertiban nasional. Hadi mengingatkan bahwa jika ada pihak yang mengganggu NKRI akan berhadap dengan TNI-Polri.

“Kami tidak akan mentolerir dan menindak tegas semua upaya yang akan mengganggu ketertiban masyarakat serta aksi-aksi inkonstitusional yang merusak NKRI,” tegas Hadi.

Proses pencoblosan Pemilu 2019 telah dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada Rabu (17/4) kemarin. Masyarakat memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, serta DPD.(*/Adyt)