Politik dan Keamanan

JAKARTA – Calon Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dan terpukau dengan berbagai atraksi yang dilakukan prajurit Kopassus saat perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang digelar di Lapangan Makopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019).

Prabowo yang mengenakan jas krem dipadukan dasi merah dan mengenakan topi Baret Merah serta kacamata hitam nampak menikmati serangkaian kegiatan dan berbagai atraksi yang ditampilkan para prajurit Kopassus.

Prabowo duduk di bangku depan bersama para petinggi TNI termasuk sejajar dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Thajanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Sebagai mantan Danjen Kopassus, Prabowo mendapat kehormatan mengecek keaslian silet yang akan dimakan oleh salah satu prajurit Kopassus. Dengan teliti Prabowo nampak memegang silet sambil menganggukkan kepala.

“Tamu hadirin pastikan silet ini benar tajam. Sekarang kita lihat silet tersebut akan dikunyah dan ditelan,” kata pembaca acara.

Melihat silet tersebut di kunyah dan di telan oleh anggota Kopassus sontak Prabowo memberikan tepuk tangan seraya menunjukkan ekspresi kagum.

“Jadi saya hari ini sangat bahagia. Sangat bangga. Saya lihat penampilan prajurit Kopassus luar biasa. Semangat, kemampuan mereka, fisik mereka menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Saya bangga sekali bahwa kualitas Kopassus masih sangat, sangat, sangat tinggi. Jadi saya sangat bangga hari ini,” kata Prabowo usai acara.

Prabowo juga berharap Kopassus tetap mempertahankan kemampuan dan setia kepada bangsa dan negara Indonesia.

“Kopassus agar tetap semangat. Pertahankan kemampuan. Selalu setia kepada negara dan bangsa. Oke,” tandas Prabowo. (*/Di)

JAKARTA – Kehormatan seorang Prajurit, terlebih Prajurit Komando ditentukan oleh loyalitasnya sebagai prajurit yang tegak lurus kepada pimpinan dan jiwa korsanya untuk rekan sejawat. Oleh karenanya, jadikan itu sebagai pedoman untuk menjadikan kalian (prajurit) berani membela kebenaran dan meraih keberhasilan dalam bertugas.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, pada upacara peringatan HUT ke-67 Kopassus di di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Rabu (24/4/2019). “Melalui HUT Ke-67 Kopassus Kita Tingkatkan Profesionalisme Yang Kuat dan Tangguh serta Adaktif Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Global Guna Mendukung Tugas Pokok TNI,” katanya dalam rilis yang diterima Poskotanews.

Panglima TNI menegaskan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tempatnya prajurit-prajurit pilihan yang ditempa dengan berbagai latihan, tantangan, dan medan pertempuran serta bersumpah untuk senantiasa mempersembahkan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, sejak republik ini berdiri sampai usia ke-67, Kopassus selalu hadir di seluruh penjuru negeri dan tidak terbersit ragu sedikitpun dalam diri prajurit Komando untuk melaksanakan tugas.

“Saya sampaikan Selamat Hari Ulang Tahun Kopassus yang ke-67. Dirgahayu Kopassus. Selaku Panglima TNI, saya bangga dan hormat kepada seluruh prajurit Komando Pasukan Khusus,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI menyampaikan rasa bangga dengan prajurit Kopassus yang senantiasa menepati janji Prajurit Komando. Menurutnya, kesetiaan kepada Sapta Marga, keteguhan memegang Sumpah Prajurit, serta kehormatan dan jiwa kesatuan Para Komando telah membawa berbagai keberhasilan.

“Motto Prajurit Komando ‘Berani, Benar dan Berhasil’ yang telah di pilih, agar selalu diingat dan ditepati,” katanya.

Di sisi lain, Panglima TNI mengingatkan bahwa tantangan di masa mendatang tidak semakin ringan karena teknologi terus berkembang demikian pula dengan taktik dan teknik kemiliteran. “Terus tingkatkan profesionalisme kalian. Jadilah pasukan khusus yang adaptif dan inovatif dalam berbagai tuntutan tugas. Jadilah Pasukan Khusus yang berkelas dunia,” ujarnya.

“Ingat pula bahwa kekuatan TNI ada pada rakyat, dan TNI-lah yang menjadi pelindung dan pembela rakyat. Karena itu, tetaplah rendah hati dan berjiwa besar, dekat dan menyatu dengan rakyat,” pesannya.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa prajurit Kopassus adalah Legenda. Menurutnya, tanpa perlu mencari nama, prajurit Kopassus sudah terkenal seantero penjuru dunia. “Prajurit Kopassus bagaikan hantu-hantu bagi musuh negara,” katanya.

“Tapi ingatlah bahwa kita juga manusia, jangan takabur, jangan lupa untuk selalu berlindung kepada Sang Pencipta dalam setiap langkah menjadi yang terbaik,” tandasnya. (*/Di)

JAKARTA – Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andreas Rosiade membenarkan pertemuan antara mantan panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo dengan Prabowo Subianto,(22/4/2019).

“Ia benar Jendral Gatot temui pak Prabowo sore jelang meghrib kemarin. Pertemuan biasa silaturahim biasa aja. Dengarkan perkembangan terkini. Pokoknya silaturahim lah judulnya,” katanya kepada media, Selasa (23/4/2019).

Ia menjelaskan pertemuan antara Prabowo dan Gatot tidak berlangsung lama. Meski demikian ia mengaku tidak tahu detil apa saja yang dibicarakan keduanya.

“Pertemuan gak lama. Setengah jam apa satu jam saya lupa. Karena waktu itu saya sudah tidak di sana. Pokoknya aman silaturahim,” ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Mantan Panglima Gatot Nurmantyo menemui capres Prabowo Subianto kemarin. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menyebut kedatangan Gatot untuk membahas perkembangan pencoblosan.

“Biasa perkembangan pencoblosan beberapa hari yang lalu,” ujar koordinator jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (23/4/2019).

Dahnil mengatakan, dalam pertemuan itu, Prabowo dan Gatot juga membicarakan langkah strategis yang akan dilakukan pasca-pemungutan suara. Gatot, kata dia, juga memberikan banyak saran dan masukan kepada Prabowo.

“Iya banyak hal yang dibicarakan apa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh Pak Prabowo terkait dengan ada fenomena atau fakta TSMB. Bagi kami, kecurangan hari ini TSMB, terstruktur, sistematik, masif, dan brutal. Jadi ini brutal sekali dan kita tentu sedang fokus di situ,” tuturnya.

“Ya saya pikir banyak saran yang diberikan Pak Gatot, Pak Dahlan apa yang harus dilakukan dan itu kita dengarkan,” imbuh Dahnil.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua KPU Arief Budiman mengaku hingga kini, pihaknya terus menerima masukan agar dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah.

Tak hanya pemungutan suara ulang, ia mengatakan KPU juga menerima rekomendasi dari Bawaslu agar dilakukan pula pemungutan suara ulang lanjutan dan susulan.

“Sampai sekarang ada 2.767 rekomendasi pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan,” jelas Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2019).

Sampai saat ini, lanjutnya, dari sekitar 2.000 rekomendasi itu, KPU telah melakukan 1.511 penungutan suara ulang, susulan dan lanjutan di berbagai daerah.

“Kami harap paling lambat semuanya bisa dilaksanakan paling lambat sepuluh hari setelah diterima rekomendasi Bawaslu,” tandasnya. (*/Joh)

JAKARTA – Ratusan anggota Brimob dari polda-polda (Nusantara) dikirim ke Jakarta. Polri mengatakan bahwa anggota Brimob yang dikirim itu untuk mempertebal pengamanan di Jakarta karena tahapan akhir Pemilu 2019 akan berfokus di Jakarta.

“Dalam rangka mengamankan seluruh rangkaian tahapan Pemilu. Berakhirnya kegiatan pemilu kan 22 Mei 2019. Kenapa ditarik ke pusat, karena semua proses pemilu bermuara di pusat, di KPU pusat,” jelas Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Dedi menegaskan tidak ada status siaga 1 yang diberlakukan di Jakarta. Pasukan Brimob Nusantara dikirim Jakarta tak lain hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di tahapan akhir Pemilu 2019.

“Sudah nggak Siaga 1 kok. Tapi kami tetap tidak boleh underestimate karena seluruh potensi gangguan kamtibmas yang kemungkinan terjadi di Jakarta juga harus diantisipasi,” terang Dedi.

Soal jumlah 200 Brimob Nusantara yang dikirim ke Jakarta, Dedi mengaku tak mengetahui jumlah pastinya

“Kalau secara spesifik (jumlah anggotanya) saya nggak tau, makanya saya udah nanya ke Kakor Brimb tidak pernah menyampaikan tentang jumlah-jumlah, baik dari asal maupun jumlah brimob yang dikirim ke sini,” sambung Dedi.(*/Adyt)

JAKARTA – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai tidak perlu ada rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019.

Pasalnya, tidak terjadi konflik melainkan hanya perdebatan atas perbedaan pendapat. Hal itu dikatakan Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia berpendapat bahwa yang seharusnya dilakukan adalah memperbaiki cara berfikir masyarakat agar tidak menjadi konflik.

“Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan, biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi.

Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik,” kata Dahnil, Senin (22/4/2019).

Menurut Dahnil, saat ini BPN Prabowo-Sandi tengah fokus mengawal C1 dan mengumpulkan berbagai data terkait dugaan kecurangan pemilu yang TSM yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Kalangan bawah yakni para pendukung yang bersitegang menurut Dahnil karena ditemukan kecurangan tersebut.

“Kalau semuanya baik-baik saja ya tidak masalah. Kuncinya penegakan hukum yang adil. Jadi perhatian khusus kita itu di situ. Yang pasti BPN akan terus bekerja memastikan akumulasi suara itu terakumulatif dengan benar. Kemudian kedua fakta-fakta kecurangan yang TSM itu bisa kita tampakkan,” tandas Dahnil.

Seruan rekonsiliasi datang dari berbagai pihak termasuk para tokoh agama yang meminta kubu pasangan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Calon Wakil Presiden -KH. Ma’ruf Amin dengan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno berdamai pasca Pemilu 2019.

Beberapa tokoh yang menyerukan harus ada rekonsiliasi diantaranya PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo dan Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym. (*/Adyt)

JAKARTA – Puluhan massa berkumpul di depan gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4/2019) siang.

Massa yang tergabung dalam Aliansi Muslim Indonesia (AMI) meminta agar KPU sebagai lembaga yang mengurusi persoalan Pemilu agar tetap menjaga netralitasnya.

Mereka terlihat membawa spanduk dan berbagai poster bertuliskan, ‘Aksi Usir Penyusup Komisioner KPU Titipan #02’

Aksi ini muncul begitu beredarnya kabar bahwa Komisioner KPU Ilham Saputra kakak beradik dengan tim komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Yuga Aden.

Hal ini pun memancing reaksi dari sejumlah massa yang khawatir KPU tidak netral dalam menentukan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang diadakan 17 April 2019 lalu.

“Terbongkarnya hubungan kakak adik Ilham Saputra Komisioner KPU dan Yuga Aden Timses BPN juga Yudistira yang merupakan aktifis PKS, RGP2019 dan pro 02 berdampak negatif terhadap KPU. Ini potensi kuat tak netral,” seru Kordinator lapangan AMI, Ahmad Al Husein, di lokasi orasi.

Ia menambahkan, adanya hubungan kekeluargaan antara komisioner KPU dengan salah satu anggota tim BPN, merupakan tindakan yang melanggar aturan yang ada.

Dalam hal ini, kata Ahmad, melanggar peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

“Karena dalam pasal 8 huruf K berbunyi menyatakan secara terbuka dalam rapat apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemilu, dan tim kampanye,” jelasnya.

Oleh karena hal tersebut, ia bersama massa yang tergabung dalam AMI mendesak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) segera menindaklanjuti merebaknya kabar hubungan kakak adik antara Ilham Saputra dan Yuga Aden, serta Yudistira aktifis PKS dan pro 02. Dengan begitu, lanjutnya, KPU tidak akan dianggap memihak oleh peserta pemilu 2019.

“Jangan coba coba membuat rakyat marah. Kita mendukung netralitas KPU agar bekerja profesional, awas penyusup. Bersihkan kaki tangan 02 dan khilafah yang menyusup di KPU,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantsasn Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai, Pemilu 2019 penuh dengan dugaan kecurangan dan tidak sesuai dengan azas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil)

“Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil, dasar pemilu tidak terpenuhi,” kata Bambang mewakili Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi, dikawasan SCBD, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Bambang menambahkan, kecurangan tersebut terjadi secara massif dan memihak kepada pihak tertentu dan merugikan pihak lain.

“Maka untuk kami, kecurangan, TSM, terstruktur, sistemis, masif, itu karena prinsip Luber dan Jurdil tidak terpenuhi,” ujarnya.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan ribuan dugaan kecurangan Pemilu ke Bawaslu. Pasangan Prabowo-Sandi sendiri mengklaim memenangkan Pemilu 2019 dengan perolehan suara 62% bedasarkan hitung real coun internal. Sementara itu, pasangan Jokowi-Maruf juga menyatakan kemenangan dengan prolehan suara 63%.(*/Ag)

JAKARTA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menemukan ribuan indikasi kecurangan Pemilu di berbagai daerah di Indonesia. Tim advokasi BPN telah melayangkan laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Data yang sudah masuk ada 1.200 kasus yang mencerminkan indikasi kecurangan. Ini kami laporkan ke Bawaslu dan pihak-pihak lain,” kata Direktur Komunikasi dan Media BPN Hashim Djojohadikusumo melalui siaran persnya, Minggu (21/4/2019).

Hashim mengatakan dugaan kecurangan Pemilu ditemukan di tingkat TPS baik dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara.

“Ada kertas suara digotong ke tempat yang tidak representatif, ada petugas KPPS nyoblos sendiri kertas suara hingga muncul angka yang fantastis,” jelas Hashim.

Karenanya, lanjut Hashim, BPN Prabowo-Sandi mendorong KPU dan Bawaslu untuk ambil langkah tegas untuk menciptakan pemilihan yang jujur dan adil.

“Kami menghargai segala kerja keras yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Kami yakin KPU dan Bawaslu terdiri dari orang-orang yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara, serta menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk menegakkan demokrasi di Indonesia,” tandas Hashim.(*/Ag)

JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Moeldoko menyatakan, kubu paslon 01 akan legowo terhadap hasil apapun penghitungan KPU.

Menurut Moeldoko, KPU bukan milik pemerintah maupun milik pasangan Capres dan Cawapres petahana. Untuk itu, apapun hasil perhitungan KPU, pihaknya akan terima.

“Jangan nanti seolah-olah KPU miliknya 01, wah repot nanti itu kita, apalagi kecurangan yang dilakukan oleh KPU di belakangnya (dituduh) pemerintah. Itu pernyataan yang menyesatkan. Bahwa pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam konteks ini,” kata Moeldoko di Jakarta,(19/4/2019).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, pasangan Jokowi-Maruf akan menerima jika hasil hitungan KPU pasangan 01 kalah dari pasangan Prabowo-Sandi.

“Iya pasti, kan salah satu butir pernyataan kita menghormati keputusan akhir KPU, itu sebuah pernyataan yang sangat jelas, berarti kita semuanya sangat hormat atas keputusan KPU,” ungkapnya.

Sejauh ini paslon 01 Joko Widodo-Ma”ruf Amin oleh sejumlah lembaga survei masih diposisikan unggul atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Berdasarkan situs resmi pemilu2019.kpu.go.id, Jumat (19/4), pukul 11.30 WIB, suara real count yang masuk baru 1,4 persen atau baru memuat 11.543 dari 813.350 dari total Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Dari data yang terkumpul sementara, Jokowi-Ma”ruf unggul dengan perolehan 56,20 persen suara atau 1.238.585 suara.Sementara pasangan Prabowo-Sandi meraih 43,80 persen atau sebanyak 965.403 suara. (*/Ag)