TOLAK REKONSILIASI, BPN: TAK ADA KONFLIK

JAKARTA – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menilai tidak perlu ada rekonsiliasi pasca pemungutan suara Pemilu 2019.

Pasalnya, tidak terjadi konflik melainkan hanya perdebatan atas perbedaan pendapat. Hal itu dikatakan Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Dia berpendapat bahwa yang seharusnya dilakukan adalah memperbaiki cara berfikir masyarakat agar tidak menjadi konflik.

“Kalau ada konflik baru ada rekonsiliasi. Ini nggak ada konflik sama sekali. Yang muncul adalah perdebatan, biasa saja antara perbedaan hasil yang muncul. Dan itu biasa saja dalam setiap kompetisi.

Jadi rekonsiliasi itu bisa dilakukan kalau ada konflik,” kata Dahnil, Senin (22/4/2019).

Menurut Dahnil, saat ini BPN Prabowo-Sandi tengah fokus mengawal C1 dan mengumpulkan berbagai data terkait dugaan kecurangan pemilu yang TSM yakni terstruktur, sistematik, dan masif. Kalangan bawah yakni para pendukung yang bersitegang menurut Dahnil karena ditemukan kecurangan tersebut.

“Kalau semuanya baik-baik saja ya tidak masalah. Kuncinya penegakan hukum yang adil. Jadi perhatian khusus kita itu di situ. Yang pasti BPN akan terus bekerja memastikan akumulasi suara itu terakumulatif dengan benar. Kemudian kedua fakta-fakta kecurangan yang TSM itu bisa kita tampakkan,” tandas Dahnil.

Seruan rekonsiliasi datang dari berbagai pihak termasuk para tokoh agama yang meminta kubu pasangan Calon Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Calon Wakil Presiden -KH. Ma’ruf Amin dengan pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno berdamai pasca Pemilu 2019.

Beberapa tokoh yang menyerukan harus ada rekonsiliasi diantaranya PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Waketum PBNU Zainut Tauhid, Uskup Agung Jakarta Ignasius Suharyo dan Pendiri Ponpes Daarut Tauhid Aa Gym. (*/Adyt)