Politik dan keamanan

JAKARTA – Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat beberapa kebijakan fraksi di DPR akan disesuaikan dengan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tengah mempersiapkan untuk melaksanakan tugas setelah ditunjuk menjadi pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

“Kami hari ini berkumpul, mereka-mereka yang kami proyeksikan menjadi calon pimpinan poksi di masing komisi dan strategi dan goal yang ingin kita capai,”kata Agus di Kantor DPP Golkar, di Jakarta, Kamis (19/3).

Golkar sebagai anggota koalisi baru di KIH, kata Agus akan berkoordinasi dengan fraksi lain di DPR. Baik fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem maupun Hanura.

“Tentunya pada tahap awal sebagai anggota terbaru dari fraksi pemerintah kami akan lakukan penyesuain. Kami juga akan berkoordinasi dengan fraksi lain yang pada awalnya sudah menddukung pemerintah,” terangnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah kubu Agung akan merangkul kubu Aburizal Bakrie dalam penyusunan alat kelengkapan dewan, Agus mengaku akan mengakomodir.

Menurutnya, kader partai berlambang beringin mempunyai banyak potensi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saya tegaskan disini kami mengakomodir mereka-meraka kader Golkar yang punya potensi yang belum sempat bergabung dengan Agung Laksono,”pungkasnya. (*Fad)

JAKARTA – Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono melakukan roadshow politik mengunjungi pimpinan partai politik.

Agung Laksono yang ditemani Sekjen Zainuddin Amali dan tiga waketum, yaitu Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 14.00 WIB.

Agung yang mengenakan jas berwarna kuning keluar dari rumah Megawati setelah melakukan pertemuan terutup sekitar 60 menit.

“Kami (datang) merupakan bagian silaturahim yang berjalan beberapa hari. Kami temui langsung pimpinan parpol, disamping perkenalkan diri kami telah diakui sah Menkumham,” kata Agung di kepada wartawan, Senin (16/3) kemarin.

Agung juga mengatakan, ke depan pihaknya ingin bekerjasama dengan PDIP.

“Di parlemen dan berbagai hal, banyak UU yang harus diselesaikan, begitu juga Pilkada. Terima kasih kepada Ibu Megawati yang telah menerima dengan baik,” kata Agung.

Setelah Agung menyampaikan keterangannya, Agung bersalaman dengan Megawati untuk pamit pulang. Agung didampingi Sekjen Zainuddin Amali dan tiga waketum, yaitu Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang bersalaman dengan politikus senior PDIP Pramono Anung, dan Wasekjen Hasto Kristiyanto (*Fad)

JAKARTA – Dalam pembacaan mosi tidak percaya dari Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap Menkumham Yasonna Laoly atas keputusannya yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat tidak tampak

Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo tetap optimis, hak angket yang akan digulirkan pihaknya akan didukung fraksi KMP di DPR.

“Kami tidak memaksakan kepada semua pihak. PAN sendiri hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari Menkumham,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Bambang juga memahami anggota KMP yang lainnya masih menjaga diri. Namun Politikus yang biasa di sapa Bamsoet ini tetap bulat dan yakin hak angket twap bergulir.

“Sehingga dapat dipahami jika kemudian masih menjaga diri dulu. Sementara kami yang lain ini tetap bulat dan yakin bahwa menteri ini harus diluruskan jalannya,” imbuh politikus yang biasa disapa Bamsoet ini.

Untuk menggulirkan hak angket di DPR, menurut Bambang KMP diatas kertas telah mencapai 50 persen lebih. Meski PAN dan Demokrat belum menunjukkan dukungannya, Bambang mengaku tetap optimis hak angket dapat digulirkan.

“Kami akan maju terus hak angket ini, tak menunggu siapapun. Kalau kita belajar dari yang lalu itu lebih 50 persen itu sudah kita buktikan saat pemilihan ketua DPR di parlemen. Politik tidak matematis. Yang dibutuhkan adalah kepiawaian politik,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Anggota Mahkamah Partai (MP) Muladi mengaku bingung dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta.

“Saya sebagai anggota Mahkamah Partai agak bingung, kerena Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan siapa yang menang,” kata Muladi di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Menkumham mengesahkan kepengurusan partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali. Pengesahan tersebut dituangkan keputusan Menteri Nomor M.HH.AH.11.03-02-26 Tanggal 10 Maret 2015.

Muladi menegaskan, tidak pernah membuat keputusan yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie (Ical) atau kubu Agung Laksono saat sidang perselisihan internal Golkar, di Kantor DPP Golkar.

“Secara yuridis kita belum menentukan siapa yang menang,” pungkasnya. (*Did)

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali. Pengesahan tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri Nomor M.HH.AH.11.03-02-26 Tanggal 10 Maret 2015.

Agung Laksono menyambut baik putusan Yasona yang mengacu kepada hasil sidang Mahkamah Partai. Bahkan Agung berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

“Kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kami haturkan terima kasih dan perhargaan yang setinggi-tingginya,” kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (10/3).

Ucapan terima kasih Agung, karena pemerintah telah mengesahkan kepengurusan DPP Golkar sesuai keputusan Mahkamah Partai tanggal 3 Maret 2015. Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong kemandirian partai politik.

Agung menegaskan, keberadaan Mahkamah Partai diatur dalam peraturan organisasi Golkar Nomor 13 Tahun 2011 tentang disiplin, saksi organisasi dan pembelaan kader.

“Mahkamah Partai telah menjalankan perintah Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008,” pungkasnya. (*Fad)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mewacanakan partai politik (Parpol) dibiayai Rp 1 Triliun oleh APBN. Namun wacana itu hanya pendapat pribadinya, bukan mewakili suara partai, maupun pemerintahan saat ini.

“Satu parpol misalnya maksimal Rp 1 Triliun per tahun, setelah adanya hasil pemilu parpol yang memenuhi threshold 2019 misalnya,” kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pembiayaan parpol oleh APBN, disamping adanya iuran kader, merupakan political will yang sangat diperlukan. Selain dapat mencegah korupsi, karena parpol juga merupakan tempat pertama merekrut pemimpin nasional dalam negara demokratis. Begitu juga dalam mengkaderisasi serta melaksanakan program dan operasional.

“Tapi persyaratan kontrol kepada partai harus ketat dan transparan BPK dan lembaga pengawas lainnya. Melanggar aturan harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik,” terangnya.

Kalau sudah begitu, Tjahjo memprediksi parpol yang tembus parlemen dapat optimal dan konsisten melaksanakan tugasnya. Seperti fungsi legislasi dan pengawasan. Sementara soal besaran bantuan tahunan pemerintahan kepada parpol, lanjut Tjahjo, hal itu sesuai suara yang diperoleh parpol dalam setiap pemilu.

“Saya kira pembiayaan partai politik dari pemerintah atau negara perlu jadi pertimbangan, termasuk bantuan pembiayaan kepada ormas yang sah,” pungkasnya.(*Did)

JAKARTA – Untuk menyambut pelaksanaan pilkada serentak yang akan diselenggarakan pada Desember 2015 nanti Partai Politik (Parpol) mulai sibuk mempersiapkan daerah. Parpol di tingkat pusat tengah menkonsolidasikan para pengurus parpol di tingkat daerah.

Seperti misalnya PKS, DPP sudah mulai mengkonsolidasi para pengurus daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi pilkada serentak. Karena, pilkada serentak merupakan suatu tantangan baru yang perlu dipersiapkan dengan baik.

“PKS sudah mulai konsolidasi untuk persiapan menghadapi pilkada serentak mulai Desember 2015 ini,” kata Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan, kemarin.

Jazuli menjelaskan, DPP telah mengundang seluruh Ketua DPW dan pengurus dari 34 provinsi pada tanggal 6-8 Februari 2015 lalu di Jakarta. Dalam pertemuan itu PKS juga telah membentuk desk Pilkada PKS yang khusus menangani persiapan pilkada serentak.

“Dan terus PKS melakukan persiapan untuk memenangkan pilkada. Termasuk juga koalisi-koalisi yang perlu dibangun di lapangan,” jelasnya.

Jazuli juga mengatakan, masalah Koalisi Merah Putih (KMP) yang akan diikutkan dalam koalisi parpol di pilkada juga akan dibicarakan. “Termasuk kita bicarakan juga di KMP,” pungkasnya. (*Fad)

JAKARTA – Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie mendaftarkan gugatan baru terkait dualisme kepengurusan partai berlambang pohon beringin itu. Gugatan baru itu didaftarkan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Bali bersama kuasa hukum Golkar kubu Ical, Yusril Ihza Mahendra ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Kamis (5/3).

“Kami mengajukan gugatan baru di pengadilan negeri ini setelah terlebih dahulu, kami mengikuti persidangan di Mahkamah Partai Golkar dan kita semua sudah tahu Mahkamah Partai Golkar dimana putusannya tidak memenangkan salah satu pihak,” kata Idrus di Gedung PN Jakarta Barat.

Idrus mengakui pihaknya berencana mengajukan kasasi. Tetapi setelah dipertimbangkan bila mengajukan kasasi tidak menyangkut pokok perkara maka prosesnya akan panjang.

Menurut dia, putusan Mahkamah Partai Golkar tidak memenangkan satu pihak pun.

“Kita semua sudah tahu Mahkamah Partai Golkar dimana putusannya tidak memenangkan salah satu pihak yang ada. Bahkan dikatakan di situ bahwa antaranggota Mahkamah Partai memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Sidang putusan Mahkamah Partai Golkar berakhir imbang. Pasalnya, sikap empat hakim Mahkamah Partai Golkar terbelah. Dua hakim memenangkan kubu Agung Laksono. Sementara dua lainnya memilih abstain.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar produk Munas Bali, Ahmadi Noor Supit mengatakan, upaya membawa kembali persoalan Partai Golkar ke pengadilan adalah usaha mencari solusi terbaik bagi partai berlambang beringin tersebut.

“Kita kan mencari solusi yang terbaik, yang diputuskan kita akan mengkuti,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (4/3).

Ahmadi juga mengatakan, pihaknya serta jajaran pengurus dari pusat hingga daerah akan mengikuti hasil sidang Mahkamah Partai jika putusannya jelas dan mengakomodir kehendak kedua belah pihak.

“Asal putusannya jelas dan kemudian diamanahkan harus mengakomidir semua pihak, saya kira konsekuensinya mau melihat Golkar baik, ya harus mau (menerima),” katanya

“Tapi sekali lagi selama belum jelas keputsannya seperti apa, penerjemahan masing-masing pihak, itu belum bisa kita berikan saran seperti apa,” pungkasnya.(*Fad)

BALI – Melalui Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) ke IV di Nusa Dua, Bali. Ketua MPR Zulkifli Hasan telah terpilih menjadi Ketua Umum PAN periode 2015-2020.

Hasil perolehan suara Zulkifli mendapatkan 292 suara sementara Hatta Rajasa hanya mendapatkan 286 suara hanya beda 6 suara. Jumlah total suara 582, 4 suara rusak, dan 2 suara.

Mulai dari perhitungan surat suara pertama Zulkifli unggul 20 suara dari Hatta, pada perhitungan kedua pun sama Hatta kalah 10 suara. Sempat terjadi penghitungan suara ulang dikarenakan dari salah satu suara ada yang salah.

Saat Zulkifli menang semua pendukung Hatta tidak terima dan menyatakan lanjutkan-lanjutkan. Tetapi hal tersebut hanya sesat, para pendukung Hatta mampu menerima kekalahan tersebut.

Para pendukung Zulkifli bersorak gembira dengan menyebutkan yel-yel Bang Zul-Bang Zul. Tidak lupa tim sukses para pendukung Zulkifli pun disebut-Sebut oleh kader partai berlambang matahari seperti hidup Pak Amin-Hidup Amin, Hidup Soetrisno Bachir (SB). Saat mengetahui dirinya kallah Hatta Rajasa pun langsung memberikan ucapan selamat kepada Zulkifli. (*Did)