Politik dan keamanan

BREBES – Rahayu, warga Desa Wlahar Kabupaten Brebes, minta calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, jika menjadi pemimpin nanti dapat memperbaiki jalan desanya yang rusak.

“Jalan rusak pak, kalau bisa diperbaiki pak,” ucap Rahayu dalam acara sapa warga di Lapangan Desa Wlahar Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Minggu (10/2/2019).

Sandi mengatakan, infrastruktur akan menjadi salah satu fokus Prabowo-Sandi jika diberi amanat untuk melayani masyarakat Indonesia.

“Ibu Rahayu, Insya Allah kami akan fokus pada infrastruktur yang banyak menyerap lapangan kerja. Infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, masyarakat di desa-desa. Termasuk infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang bisa mewujudkan swasembada pangan ” kata Sandi.

Ribuan warga yang datang dari tiga kecamatan yakni Larangan, Songgom dan Margasari ini histeris begitu Sandi tiba di lapangan yang becek dan basah karena diguyur hujan. Tapi, kondisi ini tidak menyurutkan kumpulan massa yang berkerumun dan berdesakan meminta swafoto, berjabat tangan atau hanya ingin melihat lebih dekat pasangan calon presiden Prabowo Subianto itu.

Selain Rahayu, Abdul Choir, petani tebu, juga mengeluhkan nasib para petani yang kian memprihatinkan lima tahun terakhir ini.

“Duh pak, petani ini menangis, tidak ada yang nolongin. Kenapa sih impor gula terus? Kasihan petani tebu ini, bayangkan pak, pabrik gula yang tadinya ada 13 di Jawa Tengah, sekarang tinggal lima. Saya mau tanya apa yang ada di benak bapak biar petani nggak menangis?” tanya Abdul.

Menurut Sandi dia sudah menandatangani kontrak politik dengan petani tebu. Ada tujuh poin yang diminta petani tebu, yang kata Abdul Khoir menangis. Salah satunya stop impor saat petani tebu panen serta menghidupkan kembali pabrik gula pemerintah. (*/D Tom)

JAKARTA – Ketua KPU Arif Budiman mengungkapkan, pihaknya akan menggelar forum group discussion (FGD) bersama delapan orang panelis debat selama tiga hari ke depan.

Adapun melalui forum ini, panelis juga akan merumuskan pertanyaan debat. Meski demikian, Ketua KPU mengatakan pihaknya tak memberi waktu selama tiga hari kepada para panelis untuk menyelesaikan pertanyaannya.

“Pokoknya yang terpenting, pertanyaan sudah selesai dirumuskan sebelum debat berlangsung. Misalnya, baru hari ini baru membuat rancangan pertanyaannya, bisa saja nanti finalisasinya menjelang debatnya,” kata Arif di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/2019).

Setelah pertanyaan disusun, lanjutnya, panelis akan diminta menandatangani pakta integritas. Hal ini dilakukan sebagai komitmen mereka tidak membocorkan pertanyaan debat ke pihak mana pun, termasuk para tim sukses paslon.

“Mereka yang membuat pertanyaannya dan akan menandatangani pakta integritas untuk tidak membocorkan pertanyaan itu kepada siapa pun,” tutupnya. (*/Adit)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Ferrial Sofyan dari jabatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ferrial digantikan Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso.

“Iya dia diganti pak Santoso,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Taufiqurahman yang membenarkan pergantian tersebut saat dihubungi di Jakarta, (5/2/2019).

Pergantian Ferrial tertuang dalam Surat Keputusan (SK) DPP Demokrat Nomor 06/SK/DPP.PD/I/2019, tentang Pergantian Unsur Pimpinan (Wakil Ketua) DPRD Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrat.

Surat itu ditandatangani langsung Ketua Umum SBY dan Sekretaris Jenderal Hinca Pandjaitan pada 23 Januari 2019.

Surat pencopotan Ferrial juga ditandatangani Taufiqurahman sebagai ketua Fraksi Demokrat-PAN di DPRD DKI Jakarta. Dalam surat tersebut tertulis, pergantian posisi ke Santoso bedasarkan SK dari DPP ke DPD pada 24 Januari 2019.

“Karena sudah keluar surat perintahnya dari DPP, Pak SBY dan Sekjen Hinca Panjaitan yang tanda tangan surat tersebut” ujar Taufiqurahman.

Dia tak menjelaskan mengenai permasalahan pergantian tersebut. Taufiqqurahman juga mengatakan yang bersangkutan tak memiliki kasus apa pun.

Selain itu, dia mengungkapkan, pergantian jabatan tersebut benar-benar hanya keputusan DPP. “(Ferrial Sofyan) enggak ada kasus, iya (hanya keputusan DPP),” ucapnya.(*/Wel)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto membahas soal pangan bersama jajaran LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Isu pangan diprediksi menjadi salah satu isu krusial dalam debat capres tahap kedua pada 17 Februari ini.

Menurut Airlangga, LDII selain lembaga dakwah juga ada kegiatan keekonomian, lingkungan hidup. Bahkan, Ketua Umum LDII, KH Abdullah Syam merupakan lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) sehingga sangat paham tentang ketahanan pangan.

“Saya senang LDII bicara ketahanan pangan, karena pak kiai lulusan IPB sehingga kalau bicara ketahanan pangan sahih. Ini jadi topik diskusi pilpres mengenai pangan,” kata Airlangga , Selasa (5/2/2019).

Airlangga menyebutkan, swasembada dan ketahanan memiliki filosofi yang berbeda. Berdasarkan pengalaman suatu negara, kesejahteraan itu yang utama kesejahteraan rakyat terkait dengan ketersediaan pangan dan harga pangan yang murah.

“Tentu itu lebih baik dibandingkan barangnya dari dalam negeri tapi harganya mahal. Tentu terkait dengan swasembada impor ekspor itu biasa saja, tapi tentu ada hal baik untuk impor dan ekspor,” ujarnya.

Airlangga sebagai Menteri Perindustrian mengaku Indonesia ekspor otomotif dan impor pangan, tapi secara total lebih tinggi ekspor daripada impor. Sebab, itu tujuan dari negara yang bergaul didalam konteks global.

“Artinya, kita tidak perlu memaksakan komoditi per komoditi. Tapi lebih bicara mana yang jadi andalan ekspor dan mana yang diperlukan untuk kesejahteraan rakyat dan mana harus didorong pekerjaan rumah berikutnya,” jelas dia.

Di samping itu, Airlangga mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sebagai inti daripada nawacita untuk menghadapi revolusi industri 4.0.
“Tentunya, SDM yang dilahirkan ini terampil, tanggguh tapi positif dan optimis,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ribuan kader Partai Hanura mendesak aparat penegak hukum segera menersangkakan komisioner KPU, jika terbukti melakukan pelanggaran pidana lantaran tidak menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Partai Hanura dalam penegakan hukum dugaan pelanggaran pidana terhadap sejumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tengah diusut Polda Metro Jaya, Jumat (1/2/2019) siang.

“Menganggap pemeriksaan komisioner KPU yang dilakukan Polda Metro sebagai kriminalisasi adalah cara pandang ‘jahat’ terhadap tugas kepolisian sebagai penegak hukum. Harusnya, kita memberi dukungan, penghormatan untuk menempatkan hukum sebagai panglima,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura, Benny Rhamdani dalam orasinya dihadapan ratusan kader Partai Hanura, di Polda Metro Jaya.

Menurut Benny Rhamdani, tudingan pemeriksaan Polda Metro Jaya terhadap sejumlah komisioner KPU sebagai kriminalisasi, harusnya tak dipertontonkan Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, proses hukum terhadap sejumlah komisioner KPU terus berjalan. Menurutnya, kepolisian masih mengumpulkan sejumlah alat bukti dan mendalami kasus tersebut.

“Kalau ditemukan bukti yang cukup. Kami bisa naikan kepenyidikan,” ujar Argo.(*/Ag)

JAKARTA – Politikus Partai Gerindra Miftah Nur Sabri juga mengapresiasi langkah KPU mengumumkan daftar caleg mantan narapidana kasus korupsi.

Dalam daftar KPU, Gerindra masuk sebagai partai penyumbang eks napi koruptor terbanyak bersama Partai Golkar.

Di sisi lain ia juga meminta KPU berlaku adil. Ia juga meminta agar KPU juga harusnya umumkan selama lima tahun belakang, partai mana yang paling banyak korupsi.

“Mempublish daftar partai-partai yang mencalonkan narapidana kita umumkan kepada publik juga.

Publik juga harus tahu, lima tahun ke belakang partai ini loh yang paling banyak korupsi,” katanya dalam diskusi bertajuk ‘Menimbang Caleg eks Koruptor’ di kawasan Sarinah Thamrin, Jakarta Pusat,(2/2/2019).

Miftah menambahkan jika kepala daerah beberapa waktu ini yang berasal dari partai juga banyak terjerat korupsi. Dan justru bila diungkap atau dipublish akan tidak menguntungkan pemerintah.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan para caleg mantan koruptor. Hasilnya, ada 40 caleg tingkat DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten dan 9 calon legislatif DPD. Tercatat dari 40 caleg mantan koruptor disumbang 12 partai politik, hanya PKB, PPP, Nasdem, dan PSI yang tak mencalonkan.(*/Ag)

BOGOR – Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto mengatakan siap tancap gas untuk memenangkan pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin dalam ajang pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dan memenangkan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 secara nasional termasuk di wilayah Kabupaten Bogor, Jum’at (1/2/2019).

Hal ini diungkapkan Airlangga sesaat setelah mengikuti acara konsolidasi Partai Golkar Kabupaten Bogor di Hotel Pendopo 45 Kecamatan Kemang.

“Kita akan gaspol menangkan pak Jokowi di pilpres dan memenangkan pileg 2019,” ungkapnya kepada sejumlah awak media.

Dia mengatakan, instruksi dan komando pemenangan tersebut telah disampaikan kepada seluruh pengurus dan jajaran simpatisan partai di semua tingkatan.

“Tadi juga sudah disampaikan. Kemenangan pilpres dan pileg 2019 adalah target utama Partai Golkar.” Tandasnya.

Dia memaparkan, target kemenangan untuk pileg 2019 di wilayah Kabupaten Bogor adalah 3 kursi DPR RI, 3 kursi DPRD Provinsi Jawa Barat dan 12 kursi untuk DPRD Kabupaten Bogor. Airlangga mengaku optimis para pengurus, kader dan simpatisan partai Golkar akan mampu mensukseskan Raihan kemenangan tersebut.

“Secara nasional, target raihan suara Partai Golkar adalah 18 persen, atau 120 anggota DPR RI.” pungkas pria yang menjabat Menteri Perindustrian ini.(Fuz)

BOGOR – Doronganan agar masyarakat tidak golput pada Pemilu 2019 dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Kedua instansi tersebut mengimbau kepada seluruh perusahaan ritel, industri, jasa, dan lainya memasang spanduk sejak hari ini hingga pelaksanaan Pemilu 17 April 2019.

“Pemasangan penghitungan mundur lebih kepada imbauan kepada pengusaha untuk karyawannya mencoblos saat pemilihan,” kata Bupati Bogor Ade Yasin di Citeureup, (31/1/2019).

Menutur dia, imbauan ini sebagai media pengingat kepada karyawan yang bekerja bisa mencoblos pemilihan presiden dan legislatif sebagai hak warga negara. Selain itu, kata Ade, juga pengingat agar pihak perusahaan meliburkan karyawan ketika waktu pencoblosan pada 17 April 2019.

“Jangan tidak diliburkan pada saat pemilihan karena hak warga negara memilih pemimpinnya,” ujar Ade Yasin.

Dia mengatakan, Pemkab Bogor juga mempersilakan kepada KPU untuk menyosialisasikan pemilu lebih masif kepada masyarakat dalam program Rebo Keliling (Boling). Harapannya agar partisipasi pemilih di Kabupaten Bogor meningkat.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Bogor Herry Setiawan menuturkan, KPU sudah bersurat dengan Pemkab Bogor terkait pemasangan penghitungan mundur di setiap perusahaan.

“Kita melihat partisipasi pemilihan daerah tahun lalu sekitar 69 persen, kami harapkan adanya bantuan bupati partisipasi pemilihan bisa mencapai 78 sampai 80 persen partisipasi pemilih,” ujar Herry.

Dia turut mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bogor atas bantuan meningkatkan partisipasi pemilih dengan memberikan kesempatan KPU menyosialisasikan di program Boling di 40 kecamatan. KPU turut mengimbau kepada warga yang sedang bertugas, bekerja, belajar, dan orang sakit dengan alamat rumah di luar Kabuapten Bogor bisa mengurus A5 atau pindah memilih di kantor KPU Kabupaten Bogor.

“Paling lambat pada 31 Maret 2019 pengurusan surat A5 di kantor KPU, kami juga menyediakan tempat pemungutan pemilih (TPS) mobile,” tuntasnya.(*/fuz)

JAKARTA – Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat (AD) menggelar upacara penyerahan tongkat komando Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus dari Mayjen TNI Eko Margiyono kepada Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa. Upacara penyerahan pasukan itu dilaksanakan di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (1/2/2019).

Eko Margiyono dalam sambutannya berharap dengan kepemimpinan yang baru, korps baret merah itu bisa bekerja dan berlatih lebih baik lagi.

“Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang tinggi kepada segenap prajurit Kopassus beserta keluarga,” ujar Eko dalam sambutannya di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (1/2/2019).

Pada kesempatan yang sama, Danjen Kopassus yang baru Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa mengucapkan terima kasih kepada Mayjen TNI Eko Margiyono atas pengabdiannya sebagai Danjen Kopassus selama 10 bulan 10 hari.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya telah menerima penyerahan satuan Kopassus dari Mayjen TNI Eko Margiyono. Saya siap melaksanakan tugas sebagai Danjen Kopassus ke-31. Semoga saya dapat menjalankan amanah ini untuk melanjutkan roda organisasi dan tongkat estafet kepemimpinan Danjen Kopassus,” ucap I Nyoman Cantiasa.

I Nyoman Cantiasa lahir di Buleleng, Bali pada 26 Juni 1967, lulusan terbaik Akademi Mililter 1990 dari kecabangan Infanteri, serta menyabet penghargaan Adhi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama. I Nyoman Cantiasa pernah berdinas di Batalyon Linud (Para Raider) 328/Dirgahayu Kostrad.

Karirnya lebih banyak di lingkungan Kopassus, mulai dari Satuan-81 Kopassus (Gultor). Dia pernah menjabat sebagai Komandan Sat-81 Gultor Kopassus pada 2010-2012 dan meraih pangkat kolonel. Kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Komandan Pusdikpassus pada 2012-2013.
Dia juga pernah menjabat Komandan Korem 163/Wirasatya, Kodam lX/Udayana, Danrem 173/Praja Vira Braya,

Kodam XVII/Cendrawasih dengan pangkat bintang satu dan dilanjutkan menjabat sebagai Kasdam XVII/Cendrawasih pada tahun 2017.

Pada 2008, Nyoman naik pangkat bintang dua menjadi Pati Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Komandan Jenderal ke-31 Komando Pasukan Khusus.(*/Wel)

JAKARTA – Ketua Bappilu Bidang Media dan Opini Partai Golkar, Meutya Hafid mengatakan, adanya calon legislator eks napi koruptor tidak akan memengaruhi elektabilitas partainya. Apalagi, tak ada satu pun caleg Golkar eks napi korupsi di tingkat DPR RI.

“Enggak ada kekhawatiran (elektabilitas turun). Yang jelas, kami di DPR RI tak ada sama sekali. Jadi, kami tak terlampau melihat ada dampak elektabilitas. Karena, kami merasa di level DPR RI tidak ada satupun (eks koruptor),” kata Meutya di gedung DPR, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.

Ia menambahkan, caleg dari kabupaten, kota, atau provinsi diakui tak terkawal dengan baik. Ia menduga, karena waktu saat pencalonan tidak cukup.

“Tapi pada prinsipnya, Golkar mengikuti keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan tidak ada keberatan. Kami siap saja dengan aturan KPU. Yang penting, caleg-caleg tetap turun dan berkomunikasi dengan masyarakat. Pilihan akhir, ya ada di masyarakat,” kata Meutya.

Ia mengakui, pencalonan legislator daerah memang ada kontrol dari DPP, tetapi cakupannya luas sekali, sehingga tak mungkin terpantau keseluruhan. “Semangatnya, kami membawa perubahan. Jadi, kalau KPU waktu itu mau ngasih tanda, ya enggak apa-apa,” kata Meutya. (*/Ag)