Pendidikan

JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa Indonesia memiliki 80 juta warga usia 0-17 tahun. Artinya, diperkirakan 1 dari 3 penduduk Indonesia berkatagori anak-anak.
Namun, Kasubdit Statistik Upah dan Pendapatan BPS, Dendi Romadhon, mengungkapkan bahwa tren jumlah penduduk anak terus mengalami penurunan. Hingga 2025, jumlah anak Indonesia menempati urutan keempat tertinggi di dunia setelah China, India, dan Amerika.

Pada setiap usia antara 0-17 tahun, anak laki-laki lebih banyak dari yang perempuan. Berdasarkan rasio gender, dari setiap 100 penduduk perempuan, terdapat sekitar 103 penduduk laki-laki.
Data tersebut juga menemukan bahwa bahwa perkawinan usia anak mencapai angka 37,91 persen.
“Anak perempuan Indonesia usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, menikah di usia 16 tahun,” ujar Dendi saat seminar publikasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa, 27 November 2018.
Dendi melanjutkan, 35 persen anak perempuan hamil pertama kali di bawah usia 15 tahun.

Perkawinan dan kehamilan di usia anak itu sangat berisiko, seperti masalah reproduksi dan kematian ibu, hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, dan kekerasan dalam rumah tangga. (*Ind)

JAKARTA – Sebab, ternyata pengguna media sosial lebih dari dua jam dalam satu hari dikategorikan sebagai manusia yang mengalami sakit kejiwaan atau sakit mental.

Hal itu diutarakan praktisi media Maman Suherman alias Kang Maman dalam pembicara sebuah talkshow yang diselenggarakan oleh Galang Keadilan Ladies (GK Ladies) Bersama Perempuan Karo dan Komunitas-Komunitas Perempuan di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Maman Suherman, para pengguna media sosial paling aktif di Indonesia kebanyakan berasal dari kalangan perempuan.

“Lah di Indonesia, terutama kaum perempuan, ada yang melaporkan bisa sampai tiga jam lebih per hari main media sosial. Hati-hati, jangan sampai sudah masuk kategori mengalami gangguan mental,” ujarnya.

Dia juga memaparkan, laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menyebut ada sebanyak 35 kasus kekerasan per 24 jam.

“Jadi ada sekitar 20 laporan pemerkosaan per dua jam,” ujarnya.

Ketua Penggerak PKK Pekalongan, Munafah Asip Kholbihi dalam talkshow itu mengingatkan kaum perempuan diminta bijak dan tidak terjebak informasi-informasi maupun publikasi yang melanggar hukum. Paling tidak, kata dia, kaum perempuan Indonesia harus mengerti dua sisi penggunaan media sosial.

Dari sisi positif, media sosial bisa bermanfaat banyak bagi kaum perempuan. Terutama untuk memperoleh informasi yang positif, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan. Termasuk informasi mengenai bidang-bidang usaha atau bisnis

Sedangkan dari sisi negatif, kaum perempuan harus waspada terhadap penyebaran informasi hoax, pencemaran nama baik, isu SARA, pornografi dan berbagai wujud informasi buruk dan negatif lainnya.

“Semua itu ada hukumannya. Ada regulasi yang ketat. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang anti SARA dan pidana lainnya. Maka, kaum perempuan harus bijak dan berhati-hati bermedia sosial. Sebelum menuliskan status di Facebook atau media sosial, hendaknya dipikirkan dan bijak,” tuturnya.(*Ind)

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut lembaga pendidikan perlu merancang penerapan kurikulum tanggap bencana. Ini penting sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi bencana.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai kurikulum tanggap bencana, agar sebagai Provinsi yang rutin mendapat bencana, anak- anak sekolah kita siap bagaimana menghadapi bencana gempa bumi, kalau gunung meletus, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya,” kata Emil, sapaan akrabnya, pada Launching Pelajar Siaga Bencana Tahun 2018, di Yayasan Kharisma Darusalam, Kabupaten Karawang, Jumat 23 November 2018.

Ridwan Kamil menyebut, Indonesia khususnya Jawa Barat, merupakan salah satu negara dengan potensi bencana alam yang tinggi. Karena sebagian besar wilayah Indonesia terkait secara langsung dengan proses geologi, seperti gempa bumi, longsor, vulkanik, likuifaksi, hingga banjir.

Pun sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku utara.

Di Jawa Barat, selama kurun waktu Januari 2018 sampai saat ini saja, sudah terjadi sekira 1.322 kejadian bencana alam. Adapun ribuan bencana ini terdiri dari tanah longsor 351 kejadian, puting beliung 220 kejadian, Banjir 106 kejadian, kebakaran hutan 141 kejadian, kebakaran hunian 387 kejadian, gempa bumi dua kejadian, dan gelombang pasang lima kejadian.

Selanjutnya Emil berharap, kurikulum tanggap bencana yang dia inisiasi, bisa diterapkan di seluruh sekolah di Jawa Barat mulai Januari 2019. Ia mengaku, telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang terkait asistensi pengembangan kurikulum kebencanaan tersebut.

“Kita meniru apa yang ada di Jepang, mereka yang luar biasa ini akan jadi mitra, saya sudah kerjasama dengan JICA, Kota Yokohama, juga Pemerintah Jepang untuk memberi asistensi kurikulum berbasis bencana,” katanya dalam rilis Humas Pemprov Jabar.

Sehingga, diharapkan dapat meminimalisir korban di kemudian hari karena kurangnya pengetahuan terkait persiapan dan kesiapan dalam menghadapi bencana. “Kami ingin di masa depan anak cucu kita siap terhadap bencana dan potensi bencana sehingga bisa hidup berbudaya dan menyiasati takdir bencana yang memang secara geologis Indonesia ini rawan,”tandasnya(*Yan)

Tags:

BANDUNG – Dana hibah guru honorer 2017 terancam tidak cair. Persoalan tahun lalu, berkaitan dengan penentuan pengelola pencairan dana hibah guru honorer 2016 berimbas pada pencairan tahun ini.

Awalnya, untuk pencairan dana hibah 2016, Dinas Pendidikan Kota Bandung menunjuk PGRI. Namun, PGRI menolak penunjukan itu. Kemudian, pengelola dialihkan ke Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI). Namun, ketika akan memproses pencairan, pengelola yang tercantum di APBD Kota Bandung 2016 adalah PGRI. “Padahal PGRI telah mengajukan proposal untuk menjadi pengelola pada 2017,” kata Ketua FAGI Iwan Hermawan, (26 Oktober 2017).

Akan tetapi, setelah PGRI akhirnya menyepakati menjadi penge­lola pada 2016, sesuai yang tercantum di APBD, maka menurut Iwan, PGRI tidak dapat menjadi pengelola pada 2017. Pasalnya, organisasi guru tidak boleh menjadi pengelola pencairan dana hibah dua tahun berturut-turut.

Persoalan yang sama, akan berulang di pencairan dana hibah guru honorer. Hal itu disebabkan, di dalam aplikasi sabilulungan.bandung.go.id, PGRI tercantum sebagai pengaju proposal pengelola dana hibah guru honorer 2017. Di dalam aplikasi tersebut, disebutkan dana hibah yang diajukan sebesar Rp 60.537.000.000.

“Setiap tahun selalu terjadi persoalan yang sama. Ada persoalan inkonsistensi antara penunjukan, pengajuan proposal, dan penentu­an pengelola. Akibatnya, selalu terjadi perdebatan siapa yang berhak mengelola di saat yang mendesak,” kata Iwan.

Tahun lalu, proses pencairan menjadi terlambat karena sebagian waktu digunakan untuk menyelesaikan persoalan siapa pengelola dana hibah. Iwan menyebutkan kesepakatan di tahun lalu, penge­lola dana hibah guru honorer 2017 adalah FAGI.

“Namun ketika mengajukan proposal ke TU pimpinan ditolak karena ada yang sudah duluan mengajukan proposal yaitu FKGH dan PGRI . Jadi di TU pimpinan dan Inspektorat ada 2 proposal untuk dana hibah 2017 yaitu Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) dan PGRI,” kata Iwan.

Ketua PGRI Kota Bandung Maman Sulaeman menyebutkan tidak mungkin PGRI menjadi pengelola kembali. Meskipun ada proposal yang sudah masuk, PGRI tidak dapat menjadi pengelola karena larangan menjadi pengelola berturut-turut.

“Saya tidak mempersoalkan siapa yang akan menjadi pengelola. Asal sesuai aturan. Dan yang paling penting, guru honorer mene­rima haknya tiap tahun,” kata Maman.
Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Herdiyan tidak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Padahal saat ini telah beredar informasi kepada guru honorer untuk proses pemutakhiran data..(*Ind)

JEMBER – Ribuan orang guru dan pegawai honorer seluruh Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mogok kerja selama tiga hari, mulai Senin (23/10) hingga Rabu (26/10).

Mereka menuntut kepada Bupati Faida agar menerbitkan surat keputusan mengenai guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Aksi mogok ini digalang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

“Mereka nanti berkumpul di kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan kecamatan dan beristigosah. Mereka menyuarakan agar Ibu Bupati terketuk untuk menerbitkan SK yang sangat bermanfaat untuk teman-teman,” tutur Ketua PGRI Jember Supriyono, (20/10/2017).

Aksi mogok ditempuh setelah beberapa kali para guru gagal berdialog dengan Bupati Faida. “Ketika ada keluhan dari teman-teman terkait SK tadi, kami bersurat kepada pemerintah kabupaten,” kata Supriyono.

Supriyono sempat menemui Wakil Bupati Abdul Muqit Arief beberapa saat setelah dilantik. “Kami sampaikan bahwa SK bupati penting, tapi tetap menunggu petunjuk bupati,” katanya.

PGRI kemudian melayangkan surat kepada Bupati Faida kembali karena ingin berdialog. “Ternyata tidak ada jawaban,” kata Supriyono.

Belakangan pengurus PGRI melayangkan permohonan langsung via WhatsApp. “Kami ingin menghadap. Ternyata juga tidak ada respons. Sementara dari bawah ingin ada dialog (untuk mengetahui) seperti apa kebijakan tentang guru honorer (guru tidak tetap),” kata Supriyono.

“Karena jalan-jalan ini (ikhtiar untuk berdialog) sudah tidak diberikan ruang kepada kami, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan ruang kepada kami, untuk menyampaikan pendapat di depan umum,” kata Supriyono.

Permintaan terhadap SK bupati tidak berlebihan. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 mensyaratkan adanya SK bupati bagi guru honorer yang menerima dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

“Dengan SK bupati, kepala sekolah tidak kebingungan karena tak melanggar petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Kedua, guru yang belum memperoleh NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), bisa mengusulkan. Ketiga, dengan punya NUPTK dan SK bupati, mereka bisa mengikuti sertifikasi. Kalau lulus bisa mendapatkan tunjangan profesi pendidik. Ini akan membuat guru lebih sejahtera,” kata Supriyono.

Supriyono mengatakan, para guru tetap taat hukum. “Apapun para founding father menyiapkan negara ini menjadi negara hukum,” katanya.

Supriyono menyesalkan tidak adanya respons dari Bupati Faida terkait keinginan para guru untuk berdialog. “Padahal silaturahim ini penting. Apapun bisa dipecahkan dengan silaturahim. Lewat silaturahim semua persoalan bisa disampaikan, dan kita bisa memahami kebijakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi paling tidak kami punya data dan informasi dari pemegang kebijakan bahwa seperti ini kondisinya,” katanya.

Aksi mogok ini hanya dilakukan guru honorer. “Kalau PNS janganlah. PNS ini jangan meninggalkan tempat. Saya pikir adik-adik kita yang GTT. GTT ini di dalamnya ada K2 dan non K2, dan ada PTT juga. Kami sebagai organisasi yang menjadi rumah besar mereka ya harus melindungi dan menyampaikan pikiran-pikiran mereka,” kata Supriyono.

PGRI siap jika kemudian Bupati Faida mengundang para guru honorer untuk berdialog. “Kami welcome. Kalau tatkala ada jalan buntu dan kami perlu ke DPRD, ya kami akan ke DPRD. Saluran-saluran konstitusional akan kami lewati,” kata Supriyono.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali belum bisa dimintai konfirmasi. “Maaf, saya masih rapat ” tutupnya.(*Gio)

JAKARTA – Pemakaian gadget yang nggak terkontrol bisa bikin anak kecanduan gadget . Kalau sudah begitu, berbagai dampak bisa terjadi pada si kecil nih, Apa saja ya?

Kata psikolog anak dari Tiga Generasi, Anastasia Satriyo yang akrab disapa Anas, dampak terburuk kalau anak udah kecanduan banget adalah bisa terjadi speech delay alias keterlambatan bicara. Soalnya, saat bermain gadget sendirian, stimulasi nggak didapat anak secara dua arah.

Nggak cuma itu, saat anak udah kecanduan gadget, dia bisa gampang marah-marah dan tantrum ketika gadget-nya diambil. Bahkan, cuma diminta berhenti main gadget sejenak aja anak udah bisa marah-marah sampai membanting barang lho .

“Lebih parah lagi masalah emosi. Namanya orang kecanduan, terus terpisah dari barang yang bikin dia kecanduan, ibaratnya kayak orang sakau kan. Anak bisa uring-uringan dan kehilangan kontrol diri,” kata Anas.

Dalam keseharian, saat terpisah dari gadget-nya, anak bisa cemas, tantrum, dan di malam hari, paparan sinar biru dari gadget juga bisa bikin anak nggak ngantuk. Anas menambahkan, terkait prestasi anak, ketika terlalu banyak main gadget dan nggak belajar, bukan nggak mungkin prestasi akademisnya menurun kan ?

“Terus gimana dengan kehidupan sosialnya? Saat anak terlalu asyik main gadget, dia bisa asyik sendiri dan nggak peduli sama lingkungan sekitar. Sehingga, relasi sosial anak kurang baik sama teman dan orang di sekitarnya,” sambung Anas.

Memang ya, pemakaian gadget oleh anak kembali lagi pada keputusan masing-masing orang tua. Ada orang tua yang membolehkan si kecil pakai gadget lalu merasa terbantu nih. Ya, soalnya anak bisa belajar bahasa. Kata Anas, hal ini bisa aja terjadi misalkan anak jadi jago bahasa Inggris karena games di gadget-nya berbahasa Inggris.

Tapi, kita jangan lupa melihat aspek lain dari tumbuh kembang anak, apakah sudah sesuai apa belum? “Contohnya, gimana relasi dia sama lingkungan sekitar, gimana kemampuan berbicaranya, juga kemampuan motorik halus dan kasarnya. Jadi kita nggak cuma fokus sama satu aspek aja yaitu bahasa Inggris-nya dia yang bagus, tapi juga kemampuan anak yang lain,” kata Anas yang kuga berpraktik di Klinik Petak Pintar Mampang Prapatan ini.

Kalau anak sudah kecanduan gadget, memang butuh perjuangan supaya mereka bisa lepas dari gadget-nya, Bun. Tapi belum ada kata terlambat kok. Yang bisa kita lakukan, mengurangi durasi waktu anak main gadget namun nggak secara drastis. Misalkan anak biasa bermain gadget sejam sehari, mulai kurangi menjadi 45 menit.

Nah, 15 menit waktu anak nggak bermain gadget digantikan dengan kegiatan lain yang menyenangkan buat dia dan bisa jadi alternatif main gadget. Misalnya, main slime, mewarnai, main busy book, menggambar, atau melakukan kegiatan lain yang menyenangkan bersama bunda dan ayah.(*Ind)

PEKANBARU – Menteri Kesehatan Prof Nila Djuwita F Moeloek mengatakan anak -anak sangat rentan yang disebabkan beberapa faktor baik lingkungan keluarga dan sebagainya. Untuk itu Nila mengatakan, Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru, Riau, perlu memiliki klinik jiwa anak mengingat kelengkapan fasilitas yang dimiliki.

“Ia betul RSJ Tampan bisa buka klinik kejiwaan anak contohnya yang di Padang,” kata Menteri Kesehatan RI Prof Nila Djuwita F Moeloek saat hadir membuka Pekan Olah Raga dan Kesenian Rehabilitasi Mental (Porkesremen) Nasional dan Jambore Kesehatan Jiwa (Keswa) VI 2017 di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru, kemarin.

Nila mengaku pembukaan klinik kejiwaan anak ini sudah saatnya dilakukan dan ada di beberapa Provinsi lain seperti Padang dan Magelang.Menkes juga mencontohkan kejiwaan anak-anak zaman sekarang sudah berubah akibat gadget. Mau ketawa sendiri.

“Saya pernah lihat di Magelang RSJ nya buka semacam klinik konsultasi kejiwaan anak,” katanya.

“Terus terang kita akui anak-anak sekarang lebih suka pegang gadget, orang tuanya di cuekin,” lanjutnya.

Ia juga yakin di bawah pengelolaan Direkturnya Hazneli RS Jiwa akan bisa membuka layanan kejiwaan anak.

Sebab, ia menilai kesalahan masyarakat saat ini sudah berkurang nilai gotong-royong dan saling kepeduliannya. Upaya tidak memperhatikan jiwa anak sejak dini bisa berpengaruh ke masa depan. Makanya saran dia Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) harus di hidupkan lagi, dari sekarang anak-anak kita latih dokter kecil, bukan untuk melihat yang sakit tetapi kalau ada anak sekolah duduk diam sendiri itu perlu diperhatikan.

“Guru diminta sensitif jika melihat anak yang kucel diam, diberi pertolongan jangan dibiarkan, saya apresiasi RSJ Padang sudah melakukannnya ini perlu didorong,” terangnya.

Sekedar informasi sebelumnya diberitakan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pada (16/1/2017) telah meresmikan penggunaan gedung Unit Perawatan Intensif Psikiatri (UPIP) yang ada di komplek Rumah Sakit Jiwa Tampan, Pekanbaru.

UPIP RSJ Tampan memiliki beragam pelayanan bagi pasien jiwa, yang membutuhkan pelayanan intensif agar bisa membaik seperti sebelumnya.

RSJ Tampan Riau sebagai pusat rujukan regional terbaik pelayanan kesehatan jiwa juga sudah mendapatkan Komisi Akreditasi Rumah Sakit, selain itu, RSJ Tampan memiliki pelayanan unggulan kesehatan untuk Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (*Roy)

JAKARTA – Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno memastikan akan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Ibu Kota saat mengunjungi SDN 07 Pagi di Cawang, Jakarta Timur, kemarin.

Menurutnya bahwa saat ini Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Sekolah Dasar di Jakarta 97 persen, Sekolah Menegah Pertama 87 persen dan Sekolah Menengah Atas 59 persen.

“Kita mengirimkan pesan untuk semua, bahwa prioritas utama kita pendidikan yang berkualitas dan akses pendidikan untuk semua,” kata Anies.

“Bayangkan di Ibu Kota ini angka APM 59 persen, dan akan kita tingkatkan untuk masuk kelas 1 sampai tuntas ke kelas 12,” lanjutnya.

Anies juga mengatakan, berdasarkan data Indonesian National Assessment Programme (INAP) tingkat kemampuan membaca anak di Ibu Kota masih di bawah rata-rata nasional.

Padahal, Anies melanjutkan, akses ke buku bacaan di DKI Jakarta relatif luas.

“Kita ingin di Jakarta bukan hanya di atas rata-rata nasional, Jakarta harus bisa sejajar dengan kota-kota besar di Asia Tenggara minimal,” jelasnya.

Selain itu Gubernur menyatakan akan segera merealisasikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, perbaikan dan perluasan manfaat KJP yang dijanjikan selama kampanye pemilihan gubernur.(*Ind)

JAKARTA – Menjaga kesehatan memang sangatlah penting terkadang sibuk dengan pekerjaan atau pun aktivitas lainnya sehingga kita lupa unruk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.

Banyak orang pasti menyukai rasa manis. Namun, terkadang banyak yang menghindarinya karena sifatnya yang dapat berujung buruk pada kesehatan. Akan tetapi, madu, cairan kental yang mirip seperti sirup ini berbanding terbalik.

Tidur Nyenyak

Seperti gula pada umumnya, madu dapat meningkatkan kadar insulin dalam darah yang kemudian melepaskan serotonin. Kemudian, serotonin akan berubah menjadi melatonin, hormon yang dapat membuat kualitas tidur lebih baik.

Memori yang lebih baik

Sebuah penelitian menunjukkan bahwa madu mampu melawan stres, mengembalikan sistem pertahanan antioksidan dan tentu saja, sebagai gantinya, bisa meningkatkan daya ingat. Sementara itu, kalsium yang terkadung dalam madu mudah untuk dicerna dan diterima otak, sehingga fungsinya dapat lebih optimal.

Kulit yang lebih bersih

Madu adalah antioksidan yang sangat baik, itu artinya, jika kamu rutin mengonsumsi madu, maka tubuhmu akan bebas dari berbagai toksin. Selain itu, sifat antibakteri yang dimiliki madu akan meningkatkan kondisi kulit.

Perut lebih sehat

Madu merupakan antiseptik yang kuat dan sangat dianjurkan untuk meminum sesendok madu saat perut masih kosong. Jika hal ini dijalani secara rutin, maka dapat mencegah berbagai penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan. Selain itu, madu dapat menghancurkan kuman dan menyembuhkan luka kecil saat berada di dalam perut.

Jantung yang lebih kuat

Penelitian menunjukkan bahwa antioksidan dalam madu dapat mencegah arteri dari penyempitan. Hal ini dapat dicegah dengan meminum beberapa sendok madu dan segelas air putih. Penyempitan arteri sendiri dapat menyebabkan gagal jantung, kerusakan ingatan, atau sakit kepala.

Berat badan menurun

Jika kamu sedang merencanakan diet, kamu pasti akan berusaha untuk terbebas dari gula, seperti permen. Namun, jangan anggap madu seperti gula pada permen, sebab, gula yang dimiliki madu sangat berberda dengan pemanis lainnya. Gula di dalam madu dapat meningkatkan metabolisme tubuhmu, sehingga dapat membantu dalam menurunkan berat badan.(*Nia)

JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengapresiasi usaha 600 bidan di Indonesia untuk mengurangi angka kematian bayi melalui pelatihan stimulasi pijat bayi atau infant massage.

“Saya mengapresiasi usaha 600 bidan Indonesia yang telah memecahkan rekor dunia Guinness World Record melalui pelatihan pijat bayi. Hal ini berarti bidan di Indonesia berkomitmen dalam mengurangi angka kematian bayi, dan merupakan upaya dalam mendukung salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs) dalam rangka menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) sekurang-kurangnya 12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2030. Berdasarkan survei demografi dan Kesehatan Indonesia di tahun 2012, tercatat bahwa angka kematian bayi di Indonesia yaitu 32 per 1.000 kelahiran, artinya satu dari 31 bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun,” kata Yohana melalui siaran persnya di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Menteri Yohana mengatakan salah satu faktor penyebab kematian pada bayi adalah kurangnya perawatan kulit pada bayi yang bisa diatasi melalui pemijatan bayi.

“Salah satu faktor yang menyebabkan kematian pada bayi adalah kurangnya perhatian terhadap perawatan kulit selama masa neonatal yang mengakibatkan sepsis pada kulit bayi. Padahal banyak nyawa bayi yang bisa terselamatkan melalui pemijatan bayi yang jika dilakukan di tahun pertama mampu membantu perkembangan fisik dan kesehatan bayi,” katanya.

Yohana juga menyinggung mengenai perempuan yang menghadapi peran ganda. Menurut data BPS tahun 2016, dari seluruh ibu yang memiliki anak usia di bawah dua tahun yang sedang menyusui, 31 persen diantaranya terjun ke dunia kerja.

Status peran ganda pada perempuan berpengaruh terhadap kesehatan anak-anak mereka. Di satu sisi, perempuan harus menjalankan tugasnya sebagai ibu yang bekerja, di sisi lain harus memenuhi hak anaknya untuk mendapatkan ASI guna mencukupi asupan gizi anak agar anak tumbuh dan berkembang dengan baik.

Lebih lanjut lagi, Yohana mengatakan bahwa Kementerian PPPA telah melakukan kebijakan pengembangan kabupaten dan kota layak anak (KLA) yang salah satu indikatornya adalah program “Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA)”.

Dengan adanya indikator tersebut dalam pengembangan KLA, diharapkan mendorong pemerintah daerah dalam meningkatkan angka cakupan ASI Eksklusif pada anak dan meningkatkan sarana dan prasarana laktasi untuk ibu menyusui di tempat umum dan tempat kerja di seluruh kabupaten/kota.

Yohana juga memuji usaha lembaga, organisasi kemasyarakatan dan media dalam menurunkan Angka Kematian Bayi di Indonesia.

“Saya berterima kasih kepada kementerian dan lembaga, organisasi kemasyarakatan, media yang telah memberikan kepedulian dan komitmennya untuk memperjuangkan terpenuhinya hak anak-anak Indonesia dan menurunkan angka kematian bayi di Indonesia,” kata Yohana.(*Nia)