Pendidikan

JAKARTA – Belum penuhi syarat akreditasi, sejumlah rumah sakit putus kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, pihaknya (BPJS Kesehatan), sebelumnya sudah memberikan peringatan bahwa kontrak kerja sama akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

“Kita sudah beri warning (peringatan). Contohnya salah satu rumah sakit di Bekasi, tapi nggak patuh. Akreditasinya belum rampung hingga akhir Desember,” kata M. Iqbal, (4/1/2018)

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan sepenuhnya kepada setiap rumah sakit untuk perpanjangan kontrak dengan melakukan akreditasi.

“BPJS Kesehatan tidak memaksa, jika rumah sakit tidak ingin memperpanjang kontraknya. Kami memberikan batas waktu jika rumah sakit terseut ingin perpanjang kontak, karena butuh waktu untuk melakukan akreditasi,” tuturnya.

Pelaksanaan akreditasi, waktunya terserah rumah sakit yang bersangkutan, Kami (BPJS Kesehatan) akan melakukan survey, kunjungan dan lain-lain, untuk memastikan RS tersebut memenuhi syarat sebagai mitra yang memberi pelayanan kesehatan pada masyarakat,” tegas M. Iqbal.

Pelaksanaan akreditasi ini sesuai dengan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan di pasal 67 untuk fasilitas kesehatan swasta yang memenuhi persyaratan dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Juga diatur dalam Permenkes No 99 Tahun 2015, dimana seluruh rumah sakit swasta yang bekerjasama dengan BPJS harus memenuhi sertifikasi akreditasi dalam jangka waktu 5 tahun.(*/Nia)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta membantu pembangunan 16 gedung sekolah yang roboh akibat bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dana untuk pembangunan sudah diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (4/1).

Sekolah yang dibangun mulai dari tingkat Taman Kanak Kanak hingga SMP. Total dana bantuan yang diberikan Rp33,6 miliar. Selain untuk bangun sekolah dana bantuan juga untuk membangun sanitasi lingkungan yang rusak akibat bencana tersebut.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, bantuan keuangan itu bersumber dari APBD DKI Jakarta dan sumbangan PNS DKI.

Bantuan keuangan dari APBD DKI Jakarta sebanyak Rp 29,2 miliar.

“Bantuan keuangan antara lain untuk Lombok Utara Rp 19,2 miliar, untuk bangun 16 sekolah dari jenjang TK sampai SMP. Untuk Lombok Timur Rp 10 miliar, untuk bangun sanitasi lingkungan, rehab pendidikan, dan normalisasi jaringan air,” kata Mawardi.

Mawardi mengatakan selain itu, dana sekitar Rp4,4 miliar untuk Lombok Utara. Juga direncanakan untuk bangun sekolah.(*/Nia)

SLEMAN – Akademi Angkatan Udara (AAU) dipastikan akan menerepakan dua kurikulum pendidikan (kurdik) yaitu kurdik 2013 dan kurdik 2018.

Kepastian ini setelah taruna-taruni AAU W-2018 mulai Februari 2019 mendatang akan masuk AAU, selesai mengikuti pendidikan dasar di Akademi Militer (Akmil) Magelang .

Direktur pendidikan (Dirdik) AAU Kol Pnb Arif Widianto mengatakan, dengan masuknya taruna-taruni W-2018, secara otomatis AAU akan menerapkan dua kurdik, yaitu kurdik 2013 bagi taruna-taruni AAU tingkat II, III dan IV serta kurdik 2018 bagi tingkat I.

“Hanya saja setelah taruni-taruni AAU W-2017 menyesuaikan pendidikan tahun 2021 mendatang hanya akan ada satu Kurdik 2018,” kata Arif saat memberikan pengarahan kepada dosen AAU soal penerapan dua kurikulum tersebut, Rabu (2/1/2019).

Untuk itu, agar sesuai dengan satuan acara pembelajaran (SAP) dan rencana pembelajaran semester (RPS), maka dosen AAU harus segera mempersiapkan materi ajarnya. Termasuk membantu pengasuh memberikan pembinaan kepribadian taruna-taruni selama mengikuti pendidikan.

Yaitu dengan memberikan reward bagi taruna-taruni yang aktif di kelas serta punishmen bagi yang melanggar. “Namun punishmen tetap harus bersifat mendidik dan membina dan berkoordinasi dengan kepengasuhan,” tandasnya.

Arif dalam kesempatan itu juga mengatakan, Program Pendidikan AAU 2018-2019 untuk tingkat IV yang akan melaksanakan Latsitarda di Jawa Timur 1-5 April 2019 dan rencana Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester tingkat I,II, III dn IV serta ujian Tugas Akhir (Skripsi) untuk tingkat IV.(*/Gio)

BOGOR – Konferensi Mahasiswa Nasional meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat peraturan soal biaya pendidikan di Indonesia.

Jokowi diminta menerapkan wajib belajar 16 tahun.

“Meminta presiden menerbitkan Perpres mengenai pembiayaan pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah untuk diterapkan setiap provinsi dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan setiap daerah untuk menerapkan wajib belajar 16 tahun pada tahun 2024,” kata Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Nabil Bintang, seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (7/12/2018).

Selain itu, ada 11 poin lain yang disampaikan oleh para mahasiswa kepada Jokowi. Antara lain soal kesejahteraan guru, keadilan sosial hingga masalah HAM.

“Ada 11 poin, pembangunan manusia, proses pendidikan, kesejahteraan guru, keadilan sosial, masalah HAM,” ujarnya.

Jokowi sendiri mengatakan dirinya telah menerima rekomendasi itu. Nantinya, semua poin yang disampaikan bakal dikaji oleh pemerintah.

“Tadi sudah disampaikan oleh Nabil mengenai rekomendasi konferensi mahasiswa nasional. Akan saya lihat lebih detail lagi agar bisa menjawab apa yang disampaikan,”tandasnya.(*/DP Alam)

BOGOR – 25 unit komputer yang dipersiapkan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, hangus terbakar pada Jumat (21/12/2018).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ciawi, Soleh mengatakan, meski 25 komputer hangus namun pihaknya memastikan hal tersebut tak akan mengganggu pelaksanaan UNBK.

Pasalnya, menurut Soleh, SMA Negeri 1 Ciawi memiliki 113 komputer yang akan digunakan untuk UNBK.

“Kami pun masih memiliki komputer yang digunakan untuk pembelajaran siswa. Komputer ini letaknya terpisah, bukan di lantai atas,” jelasnya.

Komputer UNBK ini, berada di dalam dua ruangan di lantai atas, dan sisanya, masih tersimpan di ruang multimedia.
Ia menambahkan, ada 12 komputer yang selamat, dan satu di antaranya adalah komputer server.

“Belum di cek makanya tidak tau apakah masih berfungsi atau tidak untuk komputer yang tidak terbakar. Hanya komputer server saja yang sudah di cek. Hasilnya, komputer server aman dan masih berfungsi,” jelasnya.

Lainnya, Soleh mengatakan, orangtua siswa tidak akan dibebani dari kebakaran yang terjadi pagi tadi sekira pukul 09.20 WIB.

Kebakaran yang terjadi ini, ia duga terjadi karena konslet listrik.

“Kami sudah melapor ke Dinas Pendidikan (Disdik). Mudah-mudahan ada bantuan. Total kerugian ditafsir sekira Rp 250 juta,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Tidak mendapat kesetaraan atas penghasilannya yang didapatkan selama ini, sebanyak 385 ribu guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 12 ribu di antaranya bertugas di DKI, akan menggugat UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasalnya, selama ini sebagai pengajar mereka hanya dibayar paling tinggi senilai Rp300 ribu perbulan.

Dengan menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum, para guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal (Himpaudi) berupaya menggugat UU yang selama ini berlaku. Mereka menilai, kerja kerasnya sebagai pengajar masih mendapat perbedaan dengan guru-guru lain yang saat ini sudah terbilang sejahtera.

Andi Rosadi (37) guru PAUD mengatakan, selama 11 tahun ia mengajar, setiap bulannya ia hanya menerima bayaran Rp 300 ribu. Uang itu didapat dari swadaya para orangtua siswa yang memberikan secara sukarela.

“Kalau nggak ada orangtua siswa yang swadaya mengumpulkan uang, ya nggak dibayar. Itu yang juga terjadi di seluruh wilayah di Kepulauan Seribu,” katanya, (18/12/2018).

Nisa mengatakan, ia sendiri selama ini memiliki ijazah S1 dari kuliahnya di jurusan pendidikan. Namun, dari hasil kuliahnya selama ini, ia menilai tak mendapat timbal balik yang memuaskan dari pendidikan yang dijalani selama ini. “Karena untuk guru PAUD sendiri masih belum mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.

Ketua Himpaudi DKI, Yufi Natakusumah, menambahkan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya karena di UU No. 20 tahun 2003 terdapat perbedaan.

Mengingat para pengajar seperti dirinya dikelompokkan di Paud nonformal yang selama ini mengajar di kelompok bermain, dan taman penitipan anak. “Kami tidak diakui sebagai guru, padahal kami dibebankan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,” paparnya.

Dari perbedaan itu, kata Yufi, pihaknya akan mengajukan uji undang-undang ke mahkamah konstitusi (MK). Menurutnya, melalui pengujian itu, bisa menjadi pintu pertama bagi pendidik Paud nonformal untuk mendapatkan haknya.

“Selama ini guru mendapat tunjangan sertifikasi, bisa diangkat sebagai PNS, dan kami tidak dapat. Ketika kewajiban guru dibebankan, kenapa di dalam haknya berbeda,” ungkapnya.

Terkait hal itu, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan mengajukan yudicial review tentang undang-undang Guru pada pasal 1angka 1, Undang-Undang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, definisi guru dalam UU tersebut hanya mengakui guru PAUD formal saja. “Ketidaksetaraan hak membuat ratusan ribu guru PAUD non formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang,” tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Sarjana akuntansi harus memiliki sertifikat kompetensi untuk bisa menjadi akuntan profesional yang dibutuhkan era revolusi industri 4.0. Terutama sertifikat keahlian mengolah big data dan penguasaan teknologi informasi. Jika tak memiliki kemampuan tersebut, seorang akuntan dalam negeri akan kalah bersaing di tingkat global.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menjelaskan, revolusi industri 4.0 membawa perubahaan pada penyesuaian segala bidang pekerjaan, termasuk profesi akuntan. Menurut dia, seorang sarjana akan kalah bersaing jika hanya mengandalkan ijazah.

Sumber daya manusia Indonesia harus memiliki keahlian spesifik selain terus mengembangkan soft skill untuk membangun jejaring pekerjaan.

“Untuk menciptakan lulusan pendidikan tinggi berkualitas harus diawali dengan membangun ekosistem perguruan tinggi yang mampu merespon revolusi industri 4.0. Selain ijazah, lulusan pendidikan tinggi harus dibekali sertifikat keahlian yang sesuai dengan standar industri pada bidang masing-masing,” kata Nasir dalam Seminar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), di Jakarta, belum lama ini.

Ia menegaskan, sertifikat kompetensi akan memiliki daya jual lebih tinggi ketimbang ijazah.

Pasalnya, pihak industri tak harus mengeluarkan dana tambahan sekadar untuk meningkatkan kemampuan pekerjanya agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ia menyatakan, perguruan tinggi juga harus membangun sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Seperti penyesuaian kurikulum dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT), big data analytic.

“Dengan mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan berdaya saing. revolusi industri 4.0 membawa pergeseran yang luar biasa pada berbagai bidang ilmu dan profesi. Cara kerja dan praktik akuntan perlu diubah untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global,” katanya.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Nasir menegaskan Kemenristekdikti terus mendorong IAI untuk mempercepat program sertifikasi profesi akuntan. Ia mengungkapkan, ke depannya, sertifikat yang diterbirkan IAI akan turut menentukan kualitas lulusan akuntansi yang lebih akuntabel dan berorientasi pada target.(*/Nia)

BOGOR – Berbagai inovasi dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memberikan kemudahan bagai mahasiswanya. Misalnya saja dengan menggandeng PT Pegadaian (Persero) dengan membuat sekaligus meresmikan The Gade Creative Lounge di Aula CCR IPB.

The Gade Creative Lounge merupakan Co Working Space diperuntukan bagi mahasiswa IPB dalam memudahkan aktivitas akademiknya.

Pembukaan dan peresmian Lounge tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Sunarso dan Rektor IPB Arif Satria. Sunarso menyampaikan bahwa lounge ini adalah sebagai bentuk transformasi pegadaian yang tengah dipimpinnya.

“Ini untuk memperkenalkan pegadaian di kalangan mahasiswa lewat media yang bisa mereka gunakan sehari-hari,” kalimat dalam pesan yang dikirim Sabtu (15/12/2018).

IPB dipilih karena dirinya adalah alumni dari IPB dan ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi almamaternya.”Saya sendiri adalah alumni IPB jurusan Agronomi angkatan 20, Saya merasa bahwa saya harus memberikan yang terbaik bagi almamater saya,” jelasnya.

Rektor IPB dalam kesempatan yang sama mengapresiasi hibah Co Working Space ini. Dia berharap tempat tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan oleh semua mahasiswa.

“Saya sangat senang dengan kerja sama ini, semoga mahasiswa IPB bisa menggunakan dalam menunjang aktivitas mereka. Dan semoga ini bisa diakses oleh semua mahasiswa tanpa dibatasi guna mengembangkan kreativitas mereka,” tutupnya.(*/P Alam)

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian lebih kepada standar guru atau pendidik/tenaga kependidikan serta sarana prasarana (sarpras). Sebab dari hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah (BAN-S/M) akreditasi sekolah didominasi peringkat B.

Ketua BAN-S/M Toni Toharudin mengatakan, realisasi jumlah sekolah/madrasah yang telah diakreditasi sampai 10 Desember adalah 51.979 unit. Dari jumlah tersebut yang telah diakreditasi sebanyak 17.695 (34.04%) merupakan sasaran baru dan 34.284 (65.96%) sekolah reakreditasi.

“Secara nasional hasil akreditasi tahun 2018 didominasi peringkat B untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK,” katanya saat Diskusi Publik Hasil Akreditasi tahun 2018 di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Rincian peringkat hasil akreditasi tersebut ialah pada SD/MI peringkat A sebesar 19,77%, B sebesar 61,62%, C 16,03%, dan Tidak Terakreditasi (TT) sebesar 2,58% dari 35,903 unit yang diakreditasi. Lalu jenjang SMP/MTs peringkat A 20,85%, B (40,49%), C (32,20%) dan TT (6,46%) dari 10,022 s/m yang diakreditasi. Lalu SMA/MA peringkat A (27,29%), B (40,10%), C (27,10%) dan TT (5,51%) dari 4,122 s/m yang diakreditasi. Jenjang SMK peringkat A (18,06%), B (47,20%), C (28,16%) dan TT (6,57%) dari 1,932 Sekolah yang diakreditasi.

“Dari total 51,979 sekolah/madrasah yang diakreditasi tahun 2018, perolehan persentase rata-rata nasional peringkat B sebesar 55,31% dan peringkat A sebesar 20,51 %,” jelasnya.

Toni memaparkan, hasil analisis pemenuhan standar nasional menyebutkan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras harus menjadi perhatian bersama. Sebab untuk jenjang SD/MI dibawah nilai rata-rata standar baik untuk sekolah dengan sasaran baru maupun reakreditasi. Capaian untuk PTK di sekolah sasaran baru 71,7 dan sarpras 69,7. Untuk sekolah reakreditasi capaian PTKnya 81 dan sarpras 76,4.

“Tingkat pemenuhan standar yang rendah pada PTK dan sarpras baik untuk jenjang SD maupun MI disebabkan salah satunya karena masalah rendahnya kepemilikan tenaga perpustakaan yang memenuhi kualifikasi dan rendahnya guru yang memiliki sertifikat pendidik,” jelasnya.

Capaian dibawah nilai rata-rata standar juga terjadi di jenjang SMP/MTS. Untuk SMP sasaran baru capaian PTK-nya 66,5 dan sarpras 69,4. Untuk sekolah reakreditasi capaian PTK 76,8 dan sarpras 82,2. Penyebab rendahnya capaian di SMP ini sama dengan SD karena salah satunya karena sertifikasi dan juga ruang perpustakaan yang luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.

Sama halnya jenjang SMA/MA, rata-rata standar PTK dan sarpras dibawah nilai rata-rata standar lainnya baik untuk sekolah dengan kategori sasaran baru maupun re-akreditasi. Contoh, untuk jenjang SMA pada sasaran baru capaian pemenuhan standar PTK sebesar 69,5 dan sarpras sebesar 69. Demikian juga dengan sekolah re-akreditasi capaian pemenuhan standar PTK sebesar 80,8 dan sarpras sebesar 83,8.

Toni merekomendasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholders merumuskan kebijakan dengan fokus utama pada pelaksanaan program terhadap rendahnya pemenuhan standar PTK dan sarpras. Misalnya pemerintah meningkatkan partisipasi guru dalam program sertifikasi.

Demikian juga pada sarpras, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk menambah lahan. Sehubungan dengan belum meratanya akses akreditasi pada daerah-daerah terpencil, pemerintah perlu membuat kebijakan afirmasi dengan memberikan perhatian lebih pada daerah 3T dan Non 3T. Selama ini, banyak s/m di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh akreditasi karena faktor alam, teknis dan pembiayaan.(*/Ind)

SUKABUMI – Musim hujan telah tiba , seluruh Puskesmas di Kota Sukabumi, Jawa Barat disiagakan mengantisipasi hal yang tak diinginkan yang terjadi ditengah masyarakat .

Tindakan itu untuk kesiapsiagaan terhadap kemungkinan munculnya berbagai jenis penyakit, khususnya penyakit diare dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kepala Dinkes, Ritanenny Edlien S Mirah, mengatakan pasca turun hujan, biasanya sering terjadi genangan air di beberapa titik lokasi, serta secara epidemis jentik-jentik Nyamuk Aedes Aegypti berkembang biak.

“Dibutuhkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di sekitar pemukimannya. Di antaranya dengan melakukan gerakan kebersihan dan rutin melaksanakan Gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) termasuk melakukan kegiatan 3-M, yakni Menutup, Menguras bak penampungan air, serta Mengubur barang-barang bekas dan membersihan genangan air, yang dapat digunakan tempat bersarang dan berkembang biak Nyamuk Aedes Aegypti,” terangnya, (13/12/2018).

Sedangkan penyakit diare, dikatakan Ritanenny, sering muncul di lokasi-lokasi yang lingkungannya kotor, seperti banyak sampah yang dibiarkan dan terkena guyuran hujan.

“Para petugas di setiap Puskesmas, untuk mengantisipasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat, agar senantiasa berupaya optimal menjaga dan meningkatkan kesehatan lingkungan,”ungkapnya.

Menurutnya paling rawan dan berpotensi terhadap munculnya penyakit diare dan DBD, yakni wilayah berpenduduk padat, seperti wilayah Kecamatan Citamiang, Cikole, dan Baros. (*/Yan)