Pendidikan

PURWAKARTA – Menjelang ujian nasional tingkat SMP, di Purwakarta masih belum seluruh sekolahnya melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Setidaknya ada 89 dari 110 SMP yang telah siap menggelar UNBK baik secara mandiri maupun menumpang sekolah lain.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto mengatakan sisanya masih melaksanakan UN secara konvensional.

“Sekolah yang masih menggelar ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNBKP) yaitu 21 SMP,” kata Purwanto saat ditemui di kompleks Pemda Purwakarta, Nagri Tengah, Purwakarta, Kamis (14/2/2019).

Dia menjelaskan dari seluruh sekolah yang akan melaksanakan UNBK, tidak semuanya melaksanakan di sekolah sendiri.

• Seluruh SMP Negeri di Kabupaten Cirebon Siap Laksanakan UNBK Tahun Ini

• Evaluasi Pelaksanaan UNBK di Jabar, Kadisdik Ingatkan Sekolah Soal Keamanan Komputer

Melainkan bisa melakukan UNBK dengan menumpang ke sekolah terdekat yang memiliki fasilitas cukup untuk UNBK.

Hal tersebut diijinkan oleh pihaknya karena keterbatasan dan memang tidak bisa memaksakan kemampuan masing-masing sekolah.

“Ini UNBK tahun ketiga. Di tahun ini, peningkatannya mencapai 81% persen. Setiap tahunnya, sekolah yang menggelar UNBK terua meningkat,” ucap dia.

Merujuk pada hal itu, pihaknya menargetkan pada tahun selanjutnya UNBK digelar bisa diikuti oleh seluruh sekolah.

Dia berharap adanya bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memenuhi target 100 persen penyelenggaran UNBK.

“Kami menyampaikan target pemerintah pusat semua sekolah harus UNBK, tapi itu dikembalikan lagi ke kemampuan sekolah. Kalau belum siap UNBK yah UNBKP saja,” tutupnya.(*/Dang)

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika meresmikan Gedung Perpustakaan Digital Purwakarta.

Perpustakaan berlokasi bersebelahan dengan area Museum Diorama Nusantara Purwakarta, di Jalan KK Singawinata tersebut bisa menjadi pelengkap akan kebutuhan edukasi serta meningkatkan budaya literasi masyarakat Purwakarta.

Anne menyebutkan, perpustakaan digital ini sudah bisa dibuka untuk umum dan serta bisa diakses dengan mudah. “Perpustakaan digital ini memudahkan masyarakat yang gemar membaca, selain itu dilengkapi dengan fasilitas zaman now bahkan untuk mengisi buku tamu dengan digital dan membuat kartu anggota saja cepat bahkan gratis,” ujarnya.

Anne menjelaskan masyarakat bisa mengakses melalui smartphone. Perpustakaan digital ini difasilitasi oleh beberapa judul buku serta ditambah dengan kenyamanan ketika membaca buku.

Untuk judul buku yang sudah digitalisasi sebanyak 3600 judul e-book, sedangkan Perpustakaan Digital milik Pemprov baru memiliki 400 judul e-book.

“Untuk gedungnya selain dibuat nyaman juga ada beberapa fasilitas, ruang laktasi, ruang baca khusus anak ditambah dengan ornamen digital,” kata Anne.

Menurutnya, dibangunnya perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi remaja zaman now yang sangat erat dengan smartphone atau digitalisasi.

Syamsul Bahri, pejabat pustakawan ahli utama mewakili Perpustakaan Nasional, mengapresiasi langkah Kabupaten Purwakarta dengan membangun perpustakaan digital.

“Kami mengapresiasi Purwakarta bisa membangun perpustakaan digital,yang terpenting kan bukan hanya kunjungan fisik tetapi dengan mengakases di manapun tetapi hati dan pikirannya berada di konten yang disediakan perpustakaan digital tersebut, apalagi tempatnya asik dan nyaman di sini,” kata dia.

Secara nasional Perpustakaan digital sudah berada di sejumlah wilayah di Indonesia, akan tetapi untuk di Jawa Barat Purwakarta menjadi daerah pertama yang memiliki perpustakaan digital apalagi ditunjang dengan sarana baca yang sangat nyaman.
Perpustakaan Nasional turut menyerahkan sebuah kendaraan Perpustakaan Keliling, yang menurut Syamsul Bahri, bisa dimanfaatkan untuk berkeliling dan meningkatkan minat baca terutama di daerah pelosok Purwakarta. (*/Dang)

DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah pembangunan infrastruktur, pemerintah akan membangun sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Untuk itu, Jokowi mengingatkan pentingnya peran insan-insan pendidikan bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran.

“Kita harus berubah, infrastruktur kita harus baik, sumber daya manusia kita harus baik,” kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2) siang.

Dua hal itu, infrastruktur dan sumber daya manusia, tegas Presiden, menjadi prasyarat supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, dan tidak bisa melompat kepada negara maju.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, mulai tahun ini dan mungkin tahun depan, pemerintah akan besar-besaran refocusing anggaran untuk masuk kepada pembangunan sumber daya manusia.

“Apa yang kita kerjakan? Pelatihan vokasi, pendidikan vokasi, politeknik, upgrading skill, BLK pondok pesantren, semuanya harus kita kerjakan,” ujarnya.

Untuk itu, okowi meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kewenangan pendidikan, urusan pendidikan daerah (kabupaten, kota, provinsi) dan pusat ini harus betul-betul jelas.

“Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, kota dan kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab menteri. Harus jelas, terkonsolidasi, dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden meminta sekolah vokasi, SMK-SMK, guru-gurunya harus diupgrade, terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru-guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak daripada guru yang normatif.

“Guru normatif misalnya guru agama, guru Pancasila, guru Bahasa Indonesia. Guru normatif di SMK juga penting, tapi informasi yang saya terima, guru normatif ini justru persentasenya lebih banyak yaitu 65 persen.

Ini tugas kementerian, tugas Bapak-Ibu sekalian untuk menyiapkan ini, meng-upgrade agar guru-guru yang bisa melatih, guru-guru yang terampil itu lebih banyak,” paparnya.(*/Idr)

MAMUJU – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, tradisi membaca atau literasi yang baik akan melahirkan masyarakat yang berkarakter, cerdas dan kritis.

“Saya ini orang kampung. Walau dulu membaca di kampung hanya pakai pelita, tetapi literisasi yang kuat jadi modal kuat bagi saya berkompetisi di Jakarta. Tradisi membaca dengan kuat itulah modal yang aku miliki,” kata Fahripada acara Ngobrol Inspiratif “Bincang Literasi” di warung kopi Teras Mamuju di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (11/2).

Dahulu, tambah Fahri, orang membaca buku ada pengantar, pendahuluan, isi dan kesimpulan namun saat ini muncul tradisi menulis pendek melalui media sosial.

Menurut dia, tradisi menulis pendek itu akan melahirkan manusia berpikiran pendek, tidak mengerti bagaimana melahirkan sintesa dan memunculkan kesimpulan sehingga tidak ada alur diskusi dan dialektika yang baik.

Karena itu, dia mengkritisi kurangnya dukungan dari pemerintah melalui arah kebijakan turut merendahkan budaya literasi di masyarakat.

Salah satu yang menghambat munculnya budaya literasi, menurut Fahri, adalah pelarangan buku dan tidak adanya contoh dari pemerintah bagaimana membudayakan membaca di masyarakat.

“Bagaimana mau mengampanyekan literasi kalau konsepnya saja tidak ada. Itu yang membuat kita sulit. Kegandrungan nasional akan literasi masih rendah, lalu sekarang ditambah dengan hilangnya buku,” terang Fahri.

Kondisi ini pun, lanjut legislator dari Dapil NTB itu, diperparah dengan munculnya upaya kriminalisasi terhadap seorang yang menuliskan gagasannya dalam tradisi teks pendek dengan dikenakan pasal pidana pelanggaran UU ITE.

“Seharusnya, pemerintah menyadarkan masyarakat untuk kembali kepada tradisi literasi, misalnya buku apa yang harus dibaca masyarakat seperti menggandrungi teks lama dan membaca sejarah secara utuh,” harapnya.

Fahri berpendapat pemimpin bangsa seharusnya mengambil posisi penting dalam tradisi literasi yaitu berbicara secara lantang terkait arah bangsa dan mengirimkan sinyal tersebut kepada bangsa lain.

“Soekarno ketika di dalam penjara dan di pengasingan di Bengkulu, Ende dan Bandung, mampu mengirimkan sinyal kepada bangsa lain. Kita butuh pemimpin raksasa dalam ide dan pemikiran yang memukau dunia,” katanya.(*/Im)

JAKARTA – Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan pihaknya akan merehab total 132 sekolah pada tahun 2019. Dalam pembangunansekolah yang direhab, Pemprov akan menonjolkan kearifan budaya lokal dengan sentuhan kedaerahan.

“Ya kita memang memiliki nuansa dan sentuhan kedaerahan,” katanya di Jakarta,(7/2/2019).

Ia menjelaskan, di setiap sekolah yang direhab nantinya akan dipasangi ornamen-ornamen khas budaya Betawi. Ini dilakukan karena Jakarta adalah tuan ruymah budaya Betawi.

“Seperti itu. Sekolah yang direhab dan dibangun baru di Jakarta akan ada ornamen-ornamen Betawi. Jakarta menjadi tuan rumah budaya Betawi. Kita adaptif terhadap masukan-masukan siapa pun,” ulasnya.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan tahun 2019 ini Pemprov DKI sudah menargetkan untuk melakukan rehabilitasi atau renovasi sebanyak 123 sekolah.

“Rehap total 132 sekolah. SD, SMP dan SMA. Tetapi mayoritas itu SD,” katanya.

BEKASI – Atap dua kelas di SDN 01 Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ambruk. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar kini diungsikan ke ruang olah raga di kantor desa setempat. Tidak ada meja dan kursi di ruangan tersebut.

Kedua ruangan yang beratap ambruk itu biasa digunakan siswa kelas IV dan V. Menurut kepala sekolah, ambruknya atap terjadi pada Jumat 1 Februari 2019. Ketika itu, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, terutama di Cikarang Pusat.

“Untungnya, memang saat ambruk itu malam jadi ruangan kosong. Kalau siang, mungkin ceritanya berbeda,” kata Kepala SDN 01 Cicau, Endah Sulyana, Selasa (5/2/ 2019).

Endah mengatakan, ada 120 siswa yang belajar di dua kelas tersebut. Kini mereka terpaksa belajar di lantai karena ruang guru yang digunakan tidak memiliki kursi dan meja yang memadai.

Menurut Endah, ruangan yang ambruk itu merupakan bangunan lama yang telah berumur 14 tahun. Dua ruangan tersebut dibangun pada 2005 dan tak pernah dibenahi hingga kini. Akibatnya, terdapat kerusakan di sejumlah bagian, terutama di kerangka atap dan genting.

Endah mengatakan, kayu yang menyangga atap telah keropos. Sebelum peristiwa ambruknya atap, sekolah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Tidak ada tanggapan hingga atap akhirnya ambruk.

“Saat keropos, sudah kami laporkan, sampai saat ambruk pun sudah kami laporkan. Karena belum ada respons, jadi kami biarkan agar saat Disdik datang dapat melihat kondisi atap yang ambruk. Untungnya tidak terkena siswa,” ucapnya.

Endah menjelaskan, pada 2015 lalu, sekolah telah mengajukan penambahan ruang kelas baru. Namun, ketika itu muncul wacana pelebaran jalan di depan sekolah.

Sekolah lantas mengajukan relokasi agar saat dilakukan pelebaran jalan, aktivitas sekolah tidak terganggu. Hanya, kedua pengajuan tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Memang ada rencana pelebaran jalan, makanya sekolah perlu direlokasi ke lapangan sepak bola Wijaya Kusuma yang lokasinya berada di belakang sekolah.
Jika tidak direlokasi, kami perlu penambahan ruang kelas karena jumlah siswa dan ruang kelas tidak seimbang, tapi penambahan tidak, relokasi juga tidak, sampai ambruk. Kami harap ada titik terang karena siswa perlu fasilitas yang memadai untuk belajar,” tandasnya.(*/Eln)

JAKARTA – Substansi Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan telah rampung dibahas.

Pemerintah dengan perwakilan seluruh fraksi di Komisi IX DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Kebidanan ini ke tahap selanjutnya, yaitu rapat Paripurna.

“Pendapat dan pandangan akhir dari masing-masing fraksi telah disampaikan, dan seluruhnya menyatakan persetujuan terhadap RUU Kebidanan untuk ke tahap selanjutnya, yakni pembahasan. Kita harapkan bisa disahkan menjadi Undang-undang pada Rapat Paripurna mendatang,” ujar Pimpinan Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, dalam Rapat Kerja Komisi IX bersama jajaran pemerintah di Gedung Nusantara, seperti yang dikutip dari siaran pers, Selasa (05/02/2019).

Adapun jajaran pemerintah yang hadir dalam Raker Komisi IX mengenai RUU tentang Kebidanan tersebut, antara lain:

1) Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, didampingi beberapa pejabat tinggi madya dan pratama dari Kementerian Kesehatan;

2) Sekjen Kementerian Tenaga Kerja;

3) Sekjen Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

4) Plt. Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;

5) Direktur Harmonisasi Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam sesi penyampaian pendapat pemerintah, Menkes Nila Moeloek menyatakan bahwa bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan kebidanan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, aman, dan terjangkau.

“Praktik Kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan,” tutur Menkes Nila Moeloek.

Dalam pemberian pelayanan kesehatan, seorang bidan tidak bisa dipisahkan dari tenaga kesehatan lain dan harus bekerja secara tim, walaupun bidan dapat juga bekerja secara mandiri sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya RUU Kebidanan.

“Dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan, setiap bidan harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan kewenangan yang dimilikinya, serta harus memperhatikan kode etik kebidanan. Harapannya, bidan akan memberikan pelayanan terbaik,” pesan Menkes Nila Moeloek.

Pemerintah berharap RUU tentang Kebidanan yang akan ditetapkan menjadi UU tentang Kebidanan nantinya dapat memberikan jaminan terhadap peningkatan kompetensi Bidan dan mutu pelayanan kebidanan, serta memberikan perlindungan hukum kepada bidan dan klien di dalam penyelenggaraan pelayanan kebidanan.

Regulasi ini juga diharapkan dapat memberikan jaminan peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kebidanan, sehingga dapat mendukung pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Secara garis besar terkait struktur kebijakan, Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Usman Sumantri, menerangkan bahwa RUU tentang Kebidanan hasil pembahasan memuat penjelasan mengenai pendidikan kebidanan, registrasi dan izin praktik bidan, bidan warga negara asing, bidan WNI lulusan luar negeri, praktik kebidanan, hak dan kewajiban bidan, organisasi profesi bidan, pendayagunaan bidan, serta pembinaan juga pengawasannya.

“Tidak ada pembahasan yang alot, hanya terkait salah satu klausul mengenai konsil kebidanan, disepakati bahwa sudah ada konsil kebidanan di bawah konsil tenaga kesehatan indonesia (KTKI). Ini sudah tertampung dalam UU Tenaga Kesehatan Nomor 36 tahun 2014. Jangan sampai dua hal tertampung pada dua UU yang berbeda,” paparnya.(*/Nia)

JAKARTA – Kanker prostat adalah jenis kanker ketiga terbanyak di Indonesia setelah kanker paru-paru dan dubur.

Sekitar 15 kasus ditemukan di setiap populasi berjumlah 100.000 orang, dan angka ini terus meningkat dengan cepat. Kanker prostat pada tahap awal umumnya muncul tanpa gejala.

Namun, pada tahap lanjut, gejala-gejala seperti perubahan pola berkemih lebih sering, sulit mulai atau berhenti, aliran lemah, serta munculnya darah pada air seni dan nyeri tulang dapat muncul.

Sebaliknya, kanker penis lebih jarang ditemui, tetapi akibatnya banyak orang juga tak familier dengan tipe kanker yang diasosiasikan dengan inveksi virus papiloma manusia (HPV) layaknya kanker serviks pada wanita.

Gejala yang perlu diperhatikan ialah munculnya benjolan, ruam atau lecet yang tak kunjung sembuh, serta pendarahan pada penis.

Ahli Urologi Parkway Hospitals Dr. Poh Beow Kiong memaparkan sejumlah faktor risiko kanker prostat dan penis.

“Meningkatnya usia berperan besar terhadap kemunculan kedua kanker ini, demikian pula gaya hidup tidak sehat. Obesitas, akibat pola makan tak sehat dan kurang olahraga, misalnya meningkatkan kemungkinan pria mengidap kanker prostat,” kata Dr. Poh Beow Kiong, Ahli Urologi Parkway Hospitals, Jakarta, , (01/02/2019).

Masih menurutnya, sedangkan, merokok, seks bebas dan infeksi HIV mempertinggi prospek kanker penis.

Berkat laju perkembangan penyakit yang relatif lambat dan kemajuan dunia medis, kedua tipe kanker ini memiliki tingkat penyembuhan yang tinggi.

“Yang penting, pasien harus mendapatkan diagnosis yang akurat untuk mengetahui tipe serta tahap kanker yang diidapnya, sehingga ia bisa mendapatkan rencana perawatan yang optimal, entah itu radiasi, operasi, atau lainnya,” lanjut Dr. Poh.

Sebagai contoh, tindakan medis untuk setiap pasien berbeda, tergantung dari usia, kondisi kesehatan pasien, tipe kanker, stadium kanker, dan ada atau tidaknya penyebaran kanker di luar lokasi asal tumor. (*/Ind)

BOGOR – Datangnya musim hujan membawa penyakit yang setiap waktu menjadi petaka disetiap Daerah .

Pasien demam berdarah dengue (DBD) di RSUD Cibinong, Kabupaten Bogor kini telah meningkat.

Peningkatan jumlah pasien DBD terjadi sejak pertengahan bulan Januari 2019.

Pantauan dirumah sakit, Jumat (1/2/2019), sejumlah pasien tampak dirawat menggunakan pelbet di lorong atau selasar rumah sakit.

Hal ini terjadi karena ruang perawatan yang tersedia di RSUD Cibinong sudah penuh.

“Udah banyak yang dirawat menggunakan pelbet, udah sampai puluhan,” jelas Wadir Pelayanan RSUD Cibinong, Endang Setiabudi, kepada wartawan, (1/2/2019).

Ia mengatakan bahwa sampai saat ini jumlah pasien DBD di RSUD Cibinong mencapai 169 orang.

“Pasien DBD di RSUD Cibinong terdata sampai sekarang 169 pasien, yang meninggal 1 orang,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ingin menghapus sistem pemeringkatan akreditasi sekolah. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kastanisasi antarsekolah yang menjadi inti dari semangat digulirkannya penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi. Kendati demikian, wacana menghapus pemeringkatan akreditasi ini perlu persetujuan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM).

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, ke depan, kualitas sekolah cukup diklasifikasikan dalam kelas terakreditasi dan tak akreditasi. Bukan seperti sekarang, kualitas sekolah dibagi ke dalam akreditasi A, B, C dan tak terakreditasi. Menurut dia, mengganti sistem akreditasi juga akan berdampak pada pemerataan distribusi kursi seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN).

“Sudah saya minta, mudah-mudahan segera ditindaklanjuti, tidak ada lagi nanti akreditasi A B C itu. Yang ada hanya accredited dan non-accredited. Sehingga nanti kami akan fokus membenahi yang non-accredited, dan nanti diberi tempo sekian lama,” kata Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis 31 Januari 2019.

Ia menjelaskan, sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana memadai, infrastruktur, kecukupan guru dan elemen lainnya akan dikategorikan tak terakreditasi. Ia yakin, dengan sistem tersebut, kastanisasi kualitas sekolah akan hilang.

“Selama ini kan di masyarakat suka beranggapan begini, misalnya, nilai 8 di sekolah yang akreditasi B atau C, sama dengan nilai 4 di sekolah akreditasi A. Kan ini tidak benar,” ujarnya.

Berdasarkan data dari BAN-SM, akreditasi tingkat sekolah dasar dan menengah sederajat hingga Desember 2018 didominasi peringkat B, yakni sebesar 55,31%. Dari 51.979 sekolah yang terakreditasi, hanya 20,51% sekolah yang mengantongi akreditasi A. Dengan rincian, pada jenjang SD/MI hanya 19,77%, SMP/MTs 20,85%, SMA/MA 27, 29% dan SMK 18,06%.

Ketua BAN-SM Toni Toharudin menyatakan, berdasarkan hasil tersebut, pihaknya meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kualitas guru selain fokus menggenjot pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Pasalnya, kualitas guru dan tenaga kependidikan, terutama pada jenjang SD/MI masih di bawah nilai rata-rata standar nasional.

“Tingkat pemenuhan standar yang rendah pada pendidik di antaranya karena rendahnya guru yang memiliki sertifikat pendidik. Selain itu, rendahnya kepemilikian sekolah terhadap tenaga perpustakaan yang memenuhi kualifikasi,” tandasnya.(*/Ind)