Pendidikan

DEPOK – Persoalan pendidikan yang kompleks diyakini bisa diselesaikan dengan sistem zonasi. Mulai dari distribusi guru, sarana-prasarana, serta distribusi siswa akan bisa di selesaikan dengan zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, selama ini masalah pendidikan itu selalu dilihat dari pendekatan makro.

Dampaknya, masalah-masalah itu tidak kunjung selesai karena tidak ada solusi yang fokus kepada satu isu. “Ke depan kuncinya zonasi. Jadi kita selama ini melihat persoalan pendidikan itu terlalu makro sehingga tidak fokus,” katanya pada konferensi pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, (14/2).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, sampai saat ini sudah ada 4.800 zona yang ditetapkan. Dari pembagian zona itu lalu diiris kembali untuk melihat masalah-masalah yang ada.

Dia menyampaikan, zonasi adalah pintu masuk untuk mengatasi berbagai masalah kompleks terkait penerimaan siswa baru. Guru besar Universitas Negeri Malang ini mengatakan, melalui pendekatan mikro dia meyakini para pemangku kepentingan pendidikan dapat mengidentifikasi sekaligus me mberikan solusi permasalahan secara lebih mendalam.

Dicontohkannya, isu mengenai distribusi guru, sarana prasarana, maupun sebaran peserta didik yang tidak merata. Salah satunya yang ingin diberantas Kemendikbud ialah adanya modus titip menitip anak pejabat di satu sekolah.

Mendikbud menyampaikan, adanya peraturan menteri pada jenjang kabupaten kota dan provinsi itu pada akhirnya saat tergantung kemauan dari daerah untuk mematuhinya. “Kalaupun ada petunjuk teknis jangan sampai dipakai cara mendiskresi peraturan yang tercantum dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) kita,” katanya.

Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sudah resmi ditutup. Kegiatan tersebut menghasilkan enam rekomendasi yang di hasilkan untuk sistem zonasi pendidikan.

Pertama diperlukan pemahaman tujuan dan strategi yang sama tentang tata kelola pendidikan berbasis zonasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Lalu diperlukan kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Kesepakatan ini untuk tata kelola berbasis zonasi, dan pengintegrasian data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data siswa melalui Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dalam rangka optimalisasi sistem zonasi.

Rembuknas juga sepakat bahwa pelaksanaan PPDB harus di tempuh dengan tiga jalur, yaitu jalur zonasi (sebesar 90%), jalur prestasi (5%) dan jalur perpindahan orang tua (5%). Jalur ini mendukung faktor-faktor tertentu dari peserta didik, yaitu perkembangan anak sesuai dengan usianya, kondisi, dan peran serta orang tua, dan prestasi siswa untuk membuka ruang anak saling berkompetisi secara akademik.

JAKARTA – Ratusan guru se-Jakarta Selatan mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lembaga Pendidikan.

Kegiatan yang digelar oleh Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) ini tujuannya agar pendidik di setiap sekolah, dapat memahami segala bentuk kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan dan cara menanganinya.

Kasudin PPAPP Jakarta Selatan Eny Rosianingsih, mengatakan sosialisasi ini sangat perlu. Diharapkan dengan begitu nanti dapat menekan angka kekerasan pada anak di lembaga pendidikan

“Saya berharap dengan diselenggaranya sosialisasi hari ini, guru-guru perwakilan yang hadir dapat memahami kekerasan terhadap anak di lingkup pendidikan. Kedepan kami minta kepada peserta yang ikut kemudian disosialisasikan kepada jajaran guru lainnya di sekolah,” terang, Eny Rosianingsih, Selasa (19/2).

Kasudin PPAPP juga menuturkan, setiap permasalahan tentu harus ditelusuri akar masalahnya. Untuk itulah, penting bagi para pendidik, dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Berbagai bentuk kepedulian siswa saat di kelas, juga langkah yang harus dilakukan oleh pendidik.

Sosialisasi ini diikuti sekitar 258 peserta dari 85 perwakilan guru SD, SMP, dan SMA se-Jakarta Selatan. Di 2019 ini, pihaknya telah menargetkan 430 sekolah untuk mendapatkan sosialisasi yang insentif, sebagai langkah lanjutan menekan angka kekerasan pada anak di lembaga pendidikan.

“Tahun 2019 ini target ada 430 sekolah yang akan kami lakukan sosialisasi terkait kekerasan pada anak. Tujuannya, untuk meningkatkan wawasan pendidik, dan dapat menekan angka jumlah kekerasan dengan pendekatan persuasif kepada setiap siswa siswi di sekolah,” tandasnya.

Sementara itu Wasilatul Karimah,seorang pengajar mengaku sangat senang dan mendukung adanya kegiatan seperti ini. Sebab dengan adanya sosialisasi ini bareng tentu para guru akan paham.

“Kami juga berharap kegiatan seperti ini juga rutin di gelar dengan tujuan agar para guru memahamannya,”tandas Wasilatul Karimah. (*/Sar)

SERANG – Jelang 30 tahun usia PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak), memberikan bantuan pendidikan berupa 600 meja dan kursi belajar serta 2.330 buku pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten Serang.

Hal ini merupakan salah satu program unggulan tanggung jawab sosial ASTRA Tol Tangerang-Merak dalam memajukan mutu pendidikan.

Penyerahan secara simbolis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Koper 2, Kecamatan Cikande pada Senin (18/02/2019) dari Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Krist Ade Sudiyono kepada Bupati Serang yang diwakili ASDA II Adjat Gunawan.

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan sekolah tersebut 12 kepala sekolah SDN binaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kapolsek Cikande Kompol Kosasih, Camat, Kepala Desa, Direktur SDM dan Pelayanan Bisnis PT Marga Mandalasakti Masrana, Kepala Divisi Hukum dan Humas Indah Permanasari, Komite Sekolah serta para guru.

“Program bantuan ini merupakan agenda rutin namun untuk saat ini bertepatan dengan rangkaian HUT PT MMS yang memasuki usia ke 30 tahun,” ungkap Krist Ade dalam sambutannya.

Krist mengatakan bantuan mebel ini nantinya akan diberikan kepada enam SD binaan ASTRA Tol Tangerang-Merak di Kecamatan Cikande yakni SDN Maia, SDN Gorda 2, SDN Songgom Jaya, SDN Kosambi, SDN Rancailat dan SDN Koper 2.

Sedangkan bantuan buku diperuntukan perpustakaan enam SD binaan di Kecamatan Kramatwatu yakni SDN Pejaten 1, SDN Pegadingan 1, SDN Pegadingan 2, SDN Gempol, SDN Dermayon dan SDN Margasana.

Penyerahan mebel ini, kata Krist, sebagai bentuk persiapan untuk pelepasan dan memandirikan 6 SDN binaan di Kecamatan Cikande yang telah dilakukan pembinaan sejak tahun 2012 yang juga direncanakan untuk mampu melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah lain di sekitar wilayah Kabupaten Serang.

Terhitung mulai tahun 2020 ASTRA Tol Tangerang-Merak hanya akan berperan untuk monitoring perkembangan dan pelaksanaan pengimbasan.

“Pelepasan dalam hal ini, tidak semata-mata melepaskan dan membiarkan begitu saja SDN binaan di Kecamatan Cikande, tapi mungkin intensitas pembinaannya mulai dikurangi, karena kami menilai SDN binaan tersebut sudah mampu berjalan sendiri,” kata Krist.

Sementara buku pelajaran akan diberikan kepada SDN binaan di Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang, yang merupakan SDN binaan ASTRA Tol Tangerang -Merak sejak tahun 2017. Penyerahan buku tersebut merupakan wujud dukungan kegiatan belajar mengajar di sekolah binaan.

“Selain itu juga bertujuan memotivasi dalam minat baca di perpustakaan yang dapat mendukung proses pembelajaran baik para guru maupun siswa agar terus semangat berkembang,” kata Krist.(*/Dul)

BANDUNG – Sebanyak 16.714 warga Jawa Barat tercatat mengalami gangguan kejiwaan berat. Diprediksi, jumlah orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) di provinsi berpenduduk lebih dari 45 juta jiwa ini jauh lebih banyak dari yang terdeteksi Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar tersebut.

Kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Kesehatan Jiwa (Keswa) Dinkes Jabar Arief Sutedjo mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun dari kabupaten/kota 2017 lalu, sebanyak 11.360 warga Jabar menderita gangguan jiwa berat.

“Sementara di tahun 2018 ada 16.714 penderita. Sedangkan berdasarkan Riskesdas 2018. Penderita ODGJ ibarat fenomena gunung es dimana tampak sedikit, namun yang tidak terlihat lebih banyak lagi,” jelas Arief di Bandung, Sabtu (16/2/2019).

Arief menjelaskan, gangguan jiwa sifatnya sama seperti penyakit kronis lainnya, yakni bisa kambuh bila tidak terkontrol. Bagi para penderita gangguan jiwa berat, pihaknya menyiapkan rujukan ke RS Marzoeki Mahdi (MM), Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

“Kemudian setelah pulih (tidak sembuh, karena memang harus minum obat), kami siapkan puskesmas setempat dalam penyiapan obat-obatanya,” tandasnya.(*/Hend)

PURWAKARTA – Menjelang ujian nasional tingkat SMP, di Purwakarta masih belum seluruh sekolahnya melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

Setidaknya ada 89 dari 110 SMP yang telah siap menggelar UNBK baik secara mandiri maupun menumpang sekolah lain.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Purwanto mengatakan sisanya masih melaksanakan UN secara konvensional.

“Sekolah yang masih menggelar ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNBKP) yaitu 21 SMP,” kata Purwanto saat ditemui di kompleks Pemda Purwakarta, Nagri Tengah, Purwakarta, Kamis (14/2/2019).

Dia menjelaskan dari seluruh sekolah yang akan melaksanakan UNBK, tidak semuanya melaksanakan di sekolah sendiri.

• Seluruh SMP Negeri di Kabupaten Cirebon Siap Laksanakan UNBK Tahun Ini

• Evaluasi Pelaksanaan UNBK di Jabar, Kadisdik Ingatkan Sekolah Soal Keamanan Komputer

Melainkan bisa melakukan UNBK dengan menumpang ke sekolah terdekat yang memiliki fasilitas cukup untuk UNBK.

Hal tersebut diijinkan oleh pihaknya karena keterbatasan dan memang tidak bisa memaksakan kemampuan masing-masing sekolah.

“Ini UNBK tahun ketiga. Di tahun ini, peningkatannya mencapai 81% persen. Setiap tahunnya, sekolah yang menggelar UNBK terua meningkat,” ucap dia.

Merujuk pada hal itu, pihaknya menargetkan pada tahun selanjutnya UNBK digelar bisa diikuti oleh seluruh sekolah.

Dia berharap adanya bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat untuk memenuhi target 100 persen penyelenggaran UNBK.

“Kami menyampaikan target pemerintah pusat semua sekolah harus UNBK, tapi itu dikembalikan lagi ke kemampuan sekolah. Kalau belum siap UNBK yah UNBKP saja,” tutupnya.(*/Dang)

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika meresmikan Gedung Perpustakaan Digital Purwakarta.

Perpustakaan berlokasi bersebelahan dengan area Museum Diorama Nusantara Purwakarta, di Jalan KK Singawinata tersebut bisa menjadi pelengkap akan kebutuhan edukasi serta meningkatkan budaya literasi masyarakat Purwakarta.

Anne menyebutkan, perpustakaan digital ini sudah bisa dibuka untuk umum dan serta bisa diakses dengan mudah. “Perpustakaan digital ini memudahkan masyarakat yang gemar membaca, selain itu dilengkapi dengan fasilitas zaman now bahkan untuk mengisi buku tamu dengan digital dan membuat kartu anggota saja cepat bahkan gratis,” ujarnya.

Anne menjelaskan masyarakat bisa mengakses melalui smartphone. Perpustakaan digital ini difasilitasi oleh beberapa judul buku serta ditambah dengan kenyamanan ketika membaca buku.

Untuk judul buku yang sudah digitalisasi sebanyak 3600 judul e-book, sedangkan Perpustakaan Digital milik Pemprov baru memiliki 400 judul e-book.

“Untuk gedungnya selain dibuat nyaman juga ada beberapa fasilitas, ruang laktasi, ruang baca khusus anak ditambah dengan ornamen digital,” kata Anne.

Menurutnya, dibangunnya perpustakaan digital untuk meningkatkan literasi remaja zaman now yang sangat erat dengan smartphone atau digitalisasi.

Syamsul Bahri, pejabat pustakawan ahli utama mewakili Perpustakaan Nasional, mengapresiasi langkah Kabupaten Purwakarta dengan membangun perpustakaan digital.

“Kami mengapresiasi Purwakarta bisa membangun perpustakaan digital,yang terpenting kan bukan hanya kunjungan fisik tetapi dengan mengakases di manapun tetapi hati dan pikirannya berada di konten yang disediakan perpustakaan digital tersebut, apalagi tempatnya asik dan nyaman di sini,” kata dia.

Secara nasional Perpustakaan digital sudah berada di sejumlah wilayah di Indonesia, akan tetapi untuk di Jawa Barat Purwakarta menjadi daerah pertama yang memiliki perpustakaan digital apalagi ditunjang dengan sarana baca yang sangat nyaman.
Perpustakaan Nasional turut menyerahkan sebuah kendaraan Perpustakaan Keliling, yang menurut Syamsul Bahri, bisa dimanfaatkan untuk berkeliling dan meningkatkan minat baca terutama di daerah pelosok Purwakarta. (*/Dang)

DEPOK – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, setelah pembangunan infrastruktur, pemerintah akan membangun sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran. Untuk itu, Jokowi mengingatkan pentingnya peran insan-insan pendidikan bertanggung jawab atas berhasil tidaknya pembangunan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia secara besar-besaran.

“Kita harus berubah, infrastruktur kita harus baik, sumber daya manusia kita harus baik,” kata Jokowi saat membuka Rembuk Nasional (Rembuknas) Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Sawangan Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2) siang.

Dua hal itu, infrastruktur dan sumber daya manusia, tegas Presiden, menjadi prasyarat supaya kita tidak terjebak pada negara dengan pendapatan menengah, dan tidak bisa melompat kepada negara maju.

Oleh sebab itu, menurut Jokowi, mulai tahun ini dan mungkin tahun depan, pemerintah akan besar-besaran refocusing anggaran untuk masuk kepada pembangunan sumber daya manusia.

“Apa yang kita kerjakan? Pelatihan vokasi, pendidikan vokasi, politeknik, upgrading skill, BLK pondok pesantren, semuanya harus kita kerjakan,” ujarnya.

Untuk itu, okowi meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar kewenangan pendidikan, urusan pendidikan daerah (kabupaten, kota, provinsi) dan pusat ini harus betul-betul jelas.

“Apa yang menjadi tanggung jawab provinsi, kota dan kabupaten, apa yang menjadi tanggung jawab menteri. Harus jelas, terkonsolidasi, dan terkoordinasi dengan baik,” tegas Presiden Jokowi.

Presiden meminta sekolah vokasi, SMK-SMK, guru-gurunya harus diupgrade, terutama yang berkaitan dengan kemampuan skill, kemampuan guru-guru dalam melatih siswanya. Guru yang terampil harus lebih banyak daripada guru yang normatif.

“Guru normatif misalnya guru agama, guru Pancasila, guru Bahasa Indonesia. Guru normatif di SMK juga penting, tapi informasi yang saya terima, guru normatif ini justru persentasenya lebih banyak yaitu 65 persen.

Ini tugas kementerian, tugas Bapak-Ibu sekalian untuk menyiapkan ini, meng-upgrade agar guru-guru yang bisa melatih, guru-guru yang terampil itu lebih banyak,” paparnya.(*/Idr)

MAMUJU – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menegaskan, tradisi membaca atau literasi yang baik akan melahirkan masyarakat yang berkarakter, cerdas dan kritis.

“Saya ini orang kampung. Walau dulu membaca di kampung hanya pakai pelita, tetapi literisasi yang kuat jadi modal kuat bagi saya berkompetisi di Jakarta. Tradisi membaca dengan kuat itulah modal yang aku miliki,” kata Fahripada acara Ngobrol Inspiratif “Bincang Literasi” di warung kopi Teras Mamuju di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Senin (11/2).

Dahulu, tambah Fahri, orang membaca buku ada pengantar, pendahuluan, isi dan kesimpulan namun saat ini muncul tradisi menulis pendek melalui media sosial.

Menurut dia, tradisi menulis pendek itu akan melahirkan manusia berpikiran pendek, tidak mengerti bagaimana melahirkan sintesa dan memunculkan kesimpulan sehingga tidak ada alur diskusi dan dialektika yang baik.

Karena itu, dia mengkritisi kurangnya dukungan dari pemerintah melalui arah kebijakan turut merendahkan budaya literasi di masyarakat.

Salah satu yang menghambat munculnya budaya literasi, menurut Fahri, adalah pelarangan buku dan tidak adanya contoh dari pemerintah bagaimana membudayakan membaca di masyarakat.

“Bagaimana mau mengampanyekan literasi kalau konsepnya saja tidak ada. Itu yang membuat kita sulit. Kegandrungan nasional akan literasi masih rendah, lalu sekarang ditambah dengan hilangnya buku,” terang Fahri.

Kondisi ini pun, lanjut legislator dari Dapil NTB itu, diperparah dengan munculnya upaya kriminalisasi terhadap seorang yang menuliskan gagasannya dalam tradisi teks pendek dengan dikenakan pasal pidana pelanggaran UU ITE.

“Seharusnya, pemerintah menyadarkan masyarakat untuk kembali kepada tradisi literasi, misalnya buku apa yang harus dibaca masyarakat seperti menggandrungi teks lama dan membaca sejarah secara utuh,” harapnya.

Fahri berpendapat pemimpin bangsa seharusnya mengambil posisi penting dalam tradisi literasi yaitu berbicara secara lantang terkait arah bangsa dan mengirimkan sinyal tersebut kepada bangsa lain.

“Soekarno ketika di dalam penjara dan di pengasingan di Bengkulu, Ende dan Bandung, mampu mengirimkan sinyal kepada bangsa lain. Kita butuh pemimpin raksasa dalam ide dan pemikiran yang memukau dunia,” katanya.(*/Im)

JAKARTA – Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan pihaknya akan merehab total 132 sekolah pada tahun 2019. Dalam pembangunansekolah yang direhab, Pemprov akan menonjolkan kearifan budaya lokal dengan sentuhan kedaerahan.

“Ya kita memang memiliki nuansa dan sentuhan kedaerahan,” katanya di Jakarta,(7/2/2019).

Ia menjelaskan, di setiap sekolah yang direhab nantinya akan dipasangi ornamen-ornamen khas budaya Betawi. Ini dilakukan karena Jakarta adalah tuan ruymah budaya Betawi.

“Seperti itu. Sekolah yang direhab dan dibangun baru di Jakarta akan ada ornamen-ornamen Betawi. Jakarta menjadi tuan rumah budaya Betawi. Kita adaptif terhadap masukan-masukan siapa pun,” ulasnya.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Bowo Irianto mengatakan tahun 2019 ini Pemprov DKI sudah menargetkan untuk melakukan rehabilitasi atau renovasi sebanyak 123 sekolah.

“Rehap total 132 sekolah. SD, SMP dan SMA. Tetapi mayoritas itu SD,” katanya.

BEKASI – Atap dua kelas di SDN 01 Cicau, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi ambruk. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar kini diungsikan ke ruang olah raga di kantor desa setempat. Tidak ada meja dan kursi di ruangan tersebut.

Kedua ruangan yang beratap ambruk itu biasa digunakan siswa kelas IV dan V. Menurut kepala sekolah, ambruknya atap terjadi pada Jumat 1 Februari 2019. Ketika itu, hujan lebat mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bekasi, terutama di Cikarang Pusat.

“Untungnya, memang saat ambruk itu malam jadi ruangan kosong. Kalau siang, mungkin ceritanya berbeda,” kata Kepala SDN 01 Cicau, Endah Sulyana, Selasa (5/2/ 2019).

Endah mengatakan, ada 120 siswa yang belajar di dua kelas tersebut. Kini mereka terpaksa belajar di lantai karena ruang guru yang digunakan tidak memiliki kursi dan meja yang memadai.

Menurut Endah, ruangan yang ambruk itu merupakan bangunan lama yang telah berumur 14 tahun. Dua ruangan tersebut dibangun pada 2005 dan tak pernah dibenahi hingga kini. Akibatnya, terdapat kerusakan di sejumlah bagian, terutama di kerangka atap dan genting.

Endah mengatakan, kayu yang menyangga atap telah keropos. Sebelum peristiwa ambruknya atap, sekolah telah melaporkan kondisi tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Tidak ada tanggapan hingga atap akhirnya ambruk.

“Saat keropos, sudah kami laporkan, sampai saat ambruk pun sudah kami laporkan. Karena belum ada respons, jadi kami biarkan agar saat Disdik datang dapat melihat kondisi atap yang ambruk. Untungnya tidak terkena siswa,” ucapnya.

Endah menjelaskan, pada 2015 lalu, sekolah telah mengajukan penambahan ruang kelas baru. Namun, ketika itu muncul wacana pelebaran jalan di depan sekolah.

Sekolah lantas mengajukan relokasi agar saat dilakukan pelebaran jalan, aktivitas sekolah tidak terganggu. Hanya, kedua pengajuan tersebut tidak ditindaklanjuti.

“Memang ada rencana pelebaran jalan, makanya sekolah perlu direlokasi ke lapangan sepak bola Wijaya Kusuma yang lokasinya berada di belakang sekolah.
Jika tidak direlokasi, kami perlu penambahan ruang kelas karena jumlah siswa dan ruang kelas tidak seimbang, tapi penambahan tidak, relokasi juga tidak, sampai ambruk. Kami harap ada titik terang karena siswa perlu fasilitas yang memadai untuk belajar,” tandasnya.(*/Eln)