Pendidikan

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan para siswa SMA Taruna Nusantara harus siap menghadapi perubahan revolusi industri

Menurut dia, para siswa harus mulai belajar sistem pemerintahan yang berbasis teknologi.

Jokowi mengatakan para siswa yang nanti masuk ke pemerintahan harus bisa menyesuaikan dengan e-goverment, bagaimana mempersiapkan e-planning, e-budgeting hingga e-procurement.

“Anak-anak harus siap mengenai ini, siswa harus siap mengenai ini,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/3/2019).

Menurut dia, pihak sekolah harus melakukan perubahan dan berani merubah rutinitas yang dianggap sudah tertinggal. Maka, kualitas dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan guna menghadapi perubahan dunia terutama teknologi yang begitu cepat.

“Inilah para siswa yang saat ini dengan adanya perubahan-perubahan itu perlu segera belajar,” ujarnya.

Karena, Jokowi sering menyampaikan saat ini sejumlah negara telah mengembangkan artificial intelegence, virtual reality, big data. Kemudian, bidang keuangan sudah muncul cryptocurrency alias mata uang digital.

“Kita harus ngerti, kita harus tahu. Karena kalau tidak, kita hanya belajar rutinitas padahal perubahan di luar, ditinggal kita. Sepandai apapun ditinggal kita, ini harus kita ngerti, paham,” tandasnya.(*/DP Alam)

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno merasa prihatin dengan kesejahteraan guru. Dia menyebut ada guru di Cirebon, Jawa Barat tidak mendapat gaji selama hampir satu tahun.

“Guru itu akan meningkat kualitasnya, kalau punya kesejahteraan, guru honorer banyak sekali yang masih mengeluh keadilan dalam soal kesejahteraan. Baru saja kami dari Cirebon, di mana guru yang tidak jauh dari pusat kota hampir 1 tahun tidak mendapatkan gaji,” ucap Sandiaga kepada wartawan di Jalan Jenggala II, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Sandiaga berjanji akan memperbaiki sektor pendidikan jika terpilih. Menurutnya, kompetensi dan kesejahteraan guru harus sama-sama diperhatikan.

“Ini kan sangat zalim, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jangan menyalahkan pemerintahan sekarang, kita pastikan ke depan, kesejahteraan, kualitas, dan kompetensi guru itu kita tingkatkan,” ujar Sandiaga.

Selain soal kesejahteraan guru, Sandiaga fokus pada pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perusahaan-perusahaan harus bermitra dengan SMK untuk menampung lulusan siap kerja.

“Kita pastikan juga pendidikan kejuruan menjadi fokus dan membawa dunia usaha, perusahaan besar, perusahaan BUMN, ini bermitra dengan pemerintah memberikan kesempatan yang kepada para siswa yang memastikan mereka bukan hanya soal cari kerja tapi siap dipakai oleh industri maupun dunia usaha,” katanya.

Sementara itu, jelang debat cawapres 17 Maret 2019, Sandiaga telah berkonsultasi dengan beberapa pakar pendidikan termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies seorang pakar pendidikan yang bisa memberi saran soal sistem pendidikan.

“Pak Anies, salah seorang pakar pendidikan terbaik yang dimiliki republik ini. Hal-hal yang dilakukan di Jakarta itu sudah sangat baik, pendidikan tuntas berkualitas, meningkatkan angka partisipasi murni. Perbaiki Askes pendidikan. perbaikan kualitas dan kompetensi guru,” tandasnya.(*/Na)

BOGOR – Dugaan adanya tindak korupsi dilingkungan pendidikan di Bogor kembali mencuat kepermukaan. Kali ini, salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) diduga melakukan praktek penggunaan faktur dan stempel palsu untuk kepentingan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Informasi yang diterima dari lapangan, Kepala Sekolah bersama Bendahara sekolah tersebut, diduga sengaja melakukan tindakan pemalsuan faktur dan stempel untuk kepentingan pelaporan penggunaan dana BOS dengan membuat laporan transaksi secara fiktif.

“Dari hasil investigasi yang dilakukan, selama kurun waktu dua bulan terakhir Kepsek sekolah bersama Bendahara, diketahui sering membuat laporan-laporan transaksi fiktif penggunaan dana BOS,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Dia menjelaskan, bisa penelusurannya, Bendahara sekolah tersebut, diketahui memiliki banyak tumpukan faktur dan stempel beberapa toko yang berada di sekitar sekolah tersebut dan diduga kuat digunakan untuk kepentingan pemalsuan laporan dana BOS setiap triwulan. “Dalam penelusuran tersebut, setidaknya ditemukan sebelas toko yang menjadi korban pemalsuan stempel dan faktur belanja,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan informasi dari sumber yang dipercaya, Bendahara sekolah tersebut ternyata mengantongi tumpukan faktur dan stempel. “Berdasarkan informasi sumber tersebut, berbagai faktur dan stempel ini diketahui telah berada di tangan bendahara sejak lama,” paparnya.

Dia juga mengaku telah melakukan konfirmasi ke beberapa pemilik toko yang diketahui terdapat faktur dan stempel di tangan bendahara sekolah tersebut. “Salah satu pemilik toko membantah dirinya pernah menyerahkan stempel dan faktur kepada pihak mana pun. Dia mengatakan kalau ada pihak-pihak yang menyimpan faktur dan stempel toko saya, bisa dipastikan itu fiktif dan saya tidak bertanggungjawab,” jelasnya menirukan jawaban pemilik toko.

Mencuatnya informasi ini, dia berharap Dinas terkait dan pihak Kepolisian bisa turun tangan menyikapi dugaan adanya penyelewengan dugaan korupsi di sekolah tersebut. “Jangan sampai dana bantuan yang diperuntukan bagi sektor pendidikan jadi ajang bagi-bagi uang pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi di Bumi Tegar Beriman,’ imbaunya.(Fuz)

JAKARTA – Tingkat kesulitan dan jumlah soal berbasis higher order thinking skills (HOTS) dalam ujian nasional (UN) tahun ini tidak meningkat. Yakni 4-5 butir soal pada setiap mata pelajaran yang diujikan.

Materi soal HOTS juga masih bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno, meminta para siswa tidak khawatir jika ada informasi yang menyatakan UN tahun ini lebih sulit dari tahun kemarin.

Menurut dia, tingkat kesulitan dan jumlah soal tidak ditambah dengan mempertimbangkan kesiapan guru. “Komposisi soal HOTS masih sama. Tingkat kesulitannya biasa, ada yang mudah, sedang, agak sulit, dan sulit. Kami tidak menambah jumlah soal agar siswa dan guru terbiasa dulu dengan soal HOTS,” kata Totok di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu 27 Februari 2018.

Ia menuturkan, materi soal HOTS akan terus diterapkan dalam UN. Kendati demikian, formulasinya bisa berubah-ubah. HOTS diklaim dapat meningkatkan nalar kritis siswa dan memahami materi pelajaran dengan baik.

“Anak tidak sekadar menghapal tetapi memahami konsep. Soal berbasis HOTS tidak terlepas dari cakupan kemampuan menghafal, memahami konsep, menerapkan konsep untuk pemecahan masalah, analisis dan level lainnya,” ujarnya.

Totok menyampaikan, berdasarkan rekap data per 25 Januari 2019, sekolah yang siap menjalan UN berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP, MTs, SMA/MA, dan SMK ada 88.71%. Dengan rincian, SMP dan Mts (82,03%), SMA dan MA(95,35%), dan SMK (98,75%). Sedangkan untuk nonformal seperti program paket sekitar 99.04%.

Ia mengatakan, meningkatnya sekolah yang menjalani UNBK berkorelasi kuat dengan kualitas penyelanggaran UN. Menurut dia, tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini adalah menjamin penyelenggaran UNBK tak terkendala teknis yang fatal.

“Seperti tahun lalu, masalah itu ketika semua minta token saat bersamaan. Tentu akan lama. Nah ini banyak yang panik dan menekan berulang-ulang yang akan berdampak pada server. Seharusnya siswa sabar agar tidak memburuk keadaan,” katanya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, peningkatan jumlah sekolah penyelenggaran UNBK melebih target pemerintah yang membidik angka minimal 80%. Ia optimistis UNBK tahun ini berjalan lebih baik dan kondusif.

“Saya minta tim dari Kemendikbud untuk menyisir bekerja sama dengan kabupaten\kota untuk mendata sekolah SMP mana yang secara prasarana masih belum siap,” kata Muhadjir.

Ia menuturkan, Kemendikbud terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk memastikan sekolah penyelenggaran UNBK benar-benar siap. Mengacu pada prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan UN, prasarana teknis harus selesai sebelum April.

Berdasarkan jadwal dari Kemendikbud, siswa SMA akan menjalani UN pada 1-4 April dan dilanjutkan pada 8 April 2019. UN SMP akan diselenggarakan pada 22-25 April 2019. Sementara itu, UN Paket C akan dilaksanakan pada 12-16 April dan UN Paket B/Wustha dilaksanakan 10-13 Mei 2019.(*/Na)

DEPOK  – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara menyoroti masalah kurangnya fasilitas pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Sehingga menyulitkan masyarakat Kota Depok untuk mengakses pendidikan di wilayahnya.

Hal ini disampaikan Irfan saat menjaring aspirasi masyarakat kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung Kota Depok dalam rangka Reses I DPRD Jawa Barat Tahun Sidang 2019.

Irfan menambahkan, saat ini keberadaan SMP dan SMA di Kota Depok tidak dapat menampung jumlah lulusan sekolah dasar dikarenakan jumlah yang tidak seimbang.

Untuk sekolah setingkat SMA, Irfan menekankan idealnya di Kota depok terdapat 20 hingga 24 sekolah.Namun saat ini baru terdapat 14 sekolah. Karena itu, pihaknya terus mendorong pembangunan sekolah baru.

“Idealnya Depok itu harus ada 20–24 SMA dan sekarang baru 14 sehingga setiap tahun ajaran baru masyarakat berebut,” ujar irfan.

Untuk tahun 2019, lanjut irfan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membeli lahan untuk SMK 3, SMK 4, SMA 12 dan pembangunan unit sekolah baru yakni SMA 11.

Irfan yang juga pimpinan badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong agar pada tahun 2020 harus sudah terbangun serta membangun sekolah lainnya.

“Sebagai wakil masyarakat Kota Depok saya akan berjuang keras untuk memprioritaskan pemenuhan sarana pendidikan di wilayah Depok terutama SMA sesuai kewenangan saya,” tegas Irfan.(*/Hend)

BOGOR – Pendidikan agama menjadi penting saat ini. Namun, belum ada upaya konkret dari pemerintah untuk mensejahterakan guru-guru di madrasah. Rata-rata, para guru tersebut hanya mendapatkan Rp300 ribu setiap bulannya.

Menurut Ketua Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Agus Ridhallah. Menurutnya tidak sejahteranya guru madrasah diperparah dengan tidak jelasnya status mereka. Lain cerita dengan mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Ada sekitar 15 ribu guru madrasah dan 90 persennya itu non-PNS. Makanya kami mendorong pemerintah supaya kesejahteraan ini diperjuangkan,” papar Agus,(24/2/2019).

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan legalitas yang jelas dari Pondok Pesantren maupun madrasah. Hal ini baik Ibtidaiyah (SD), Tsanawiyah (SMP) muapun Aliyah (SMA).

Karena, dengan legalitas, lembaga pendidikan berbasis syar’i akan mendapat bantuan dari pemerintah, termasuk tenaga pengajarnya. Ujung-ujungnya, kesejahteraan guru akan meningkat.

“Khusus Kabupaten Bogor ya, ada 1.020 madrasah. Belum punya aspek legal, karena rata-rata berdiri di atas lahan wakaf,” kata Agus.

Sementara Sekretaris DPD PGM Indonesia Kabupaten Bogor, Ade Irawan menilai, masih ada perlakuan yang belum setara dalam pengelolaan pendidikan terhadap madrasah.

“Banyak guru madrasah, secara kesejahteraan masih di bawah rata-rata, masih ada yang honornya Rp300 ribu per bulan, sedangkan tugas dan kewajiban mereka sama dalam mengelola pendidikan. Bahkan lebih penting,” tegasnya.

Tak hanya itu, para penggiat pendidikan di Kabupaten Bogor ini meminta kepada Pemkab Bogor untuk mengalokasikan hibah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab madrasah.

“Hampir 95 persen madrasah di Kabupaten Bogor dikelola swasta dan banyak yang sarana dan prasarananya tidak layak atau boleh dibilang banyak yang kondisinya memprihatinkan ,” ungkapnya.(*/Fuz)

DEPOK – Persoalan pendidikan yang kompleks diyakini bisa diselesaikan dengan sistem zonasi. Mulai dari distribusi guru, sarana-prasarana, serta distribusi siswa akan bisa di selesaikan dengan zonasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyatakan, selama ini masalah pendidikan itu selalu dilihat dari pendekatan makro.

Dampaknya, masalah-masalah itu tidak kunjung selesai karena tidak ada solusi yang fokus kepada satu isu. “Ke depan kuncinya zonasi. Jadi kita selama ini melihat persoalan pendidikan itu terlalu makro sehingga tidak fokus,” katanya pada konferensi pers penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, (14/2).

Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini menjelaskan, sampai saat ini sudah ada 4.800 zona yang ditetapkan. Dari pembagian zona itu lalu diiris kembali untuk melihat masalah-masalah yang ada.

Dia menyampaikan, zonasi adalah pintu masuk untuk mengatasi berbagai masalah kompleks terkait penerimaan siswa baru. Guru besar Universitas Negeri Malang ini mengatakan, melalui pendekatan mikro dia meyakini para pemangku kepentingan pendidikan dapat mengidentifikasi sekaligus me mberikan solusi permasalahan secara lebih mendalam.

Dicontohkannya, isu mengenai distribusi guru, sarana prasarana, maupun sebaran peserta didik yang tidak merata. Salah satunya yang ingin diberantas Kemendikbud ialah adanya modus titip menitip anak pejabat di satu sekolah.

Mendikbud menyampaikan, adanya peraturan menteri pada jenjang kabupaten kota dan provinsi itu pada akhirnya saat tergantung kemauan dari daerah untuk mematuhinya. “Kalaupun ada petunjuk teknis jangan sampai dipakai cara mendiskresi peraturan yang tercantum dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) kita,” katanya.

Rembuknas Pendidikan dan Kebudayaan 2019 sudah resmi ditutup. Kegiatan tersebut menghasilkan enam rekomendasi yang di hasilkan untuk sistem zonasi pendidikan.

Pertama diperlukan pemahaman tujuan dan strategi yang sama tentang tata kelola pendidikan berbasis zonasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Lalu diperlukan kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, dan Kemendagri. Kesepakatan ini untuk tata kelola berbasis zonasi, dan pengintegrasian data kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data siswa melalui Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dalam rangka optimalisasi sistem zonasi.

Rembuknas juga sepakat bahwa pelaksanaan PPDB harus di tempuh dengan tiga jalur, yaitu jalur zonasi (sebesar 90%), jalur prestasi (5%) dan jalur perpindahan orang tua (5%). Jalur ini mendukung faktor-faktor tertentu dari peserta didik, yaitu perkembangan anak sesuai dengan usianya, kondisi, dan peran serta orang tua, dan prestasi siswa untuk membuka ruang anak saling berkompetisi secara akademik.

JAKARTA – Ratusan guru se-Jakarta Selatan mengikuti Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lembaga Pendidikan.

Kegiatan yang digelar oleh Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (Sudin PPAPP) ini tujuannya agar pendidik di setiap sekolah, dapat memahami segala bentuk kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan dan cara menanganinya.

Kasudin PPAPP Jakarta Selatan Eny Rosianingsih, mengatakan sosialisasi ini sangat perlu. Diharapkan dengan begitu nanti dapat menekan angka kekerasan pada anak di lembaga pendidikan

“Saya berharap dengan diselenggaranya sosialisasi hari ini, guru-guru perwakilan yang hadir dapat memahami kekerasan terhadap anak di lingkup pendidikan. Kedepan kami minta kepada peserta yang ikut kemudian disosialisasikan kepada jajaran guru lainnya di sekolah,” terang, Eny Rosianingsih, Selasa (19/2).

Kasudin PPAPP juga menuturkan, setiap permasalahan tentu harus ditelusuri akar masalahnya. Untuk itulah, penting bagi para pendidik, dalam mengikuti kegiatan sosialisasi. Berbagai bentuk kepedulian siswa saat di kelas, juga langkah yang harus dilakukan oleh pendidik.

Sosialisasi ini diikuti sekitar 258 peserta dari 85 perwakilan guru SD, SMP, dan SMA se-Jakarta Selatan. Di 2019 ini, pihaknya telah menargetkan 430 sekolah untuk mendapatkan sosialisasi yang insentif, sebagai langkah lanjutan menekan angka kekerasan pada anak di lembaga pendidikan.

“Tahun 2019 ini target ada 430 sekolah yang akan kami lakukan sosialisasi terkait kekerasan pada anak. Tujuannya, untuk meningkatkan wawasan pendidik, dan dapat menekan angka jumlah kekerasan dengan pendekatan persuasif kepada setiap siswa siswi di sekolah,” tandasnya.

Sementara itu Wasilatul Karimah,seorang pengajar mengaku sangat senang dan mendukung adanya kegiatan seperti ini. Sebab dengan adanya sosialisasi ini bareng tentu para guru akan paham.

“Kami juga berharap kegiatan seperti ini juga rutin di gelar dengan tujuan agar para guru memahamannya,”tandas Wasilatul Karimah. (*/Sar)

SERANG – Jelang 30 tahun usia PT Marga Mandalasakti (ASTRA Tol Tangerang-Merak), memberikan bantuan pendidikan berupa 600 meja dan kursi belajar serta 2.330 buku pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten Serang.

Hal ini merupakan salah satu program unggulan tanggung jawab sosial ASTRA Tol Tangerang-Merak dalam memajukan mutu pendidikan.

Penyerahan secara simbolis dilakukan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Koper 2, Kecamatan Cikande pada Senin (18/02/2019) dari Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti Krist Ade Sudiyono kepada Bupati Serang yang diwakili ASDA II Adjat Gunawan.

Turut hadir dalam acara penyerahan bantuan sekolah tersebut 12 kepala sekolah SDN binaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kapolsek Cikande Kompol Kosasih, Camat, Kepala Desa, Direktur SDM dan Pelayanan Bisnis PT Marga Mandalasakti Masrana, Kepala Divisi Hukum dan Humas Indah Permanasari, Komite Sekolah serta para guru.

“Program bantuan ini merupakan agenda rutin namun untuk saat ini bertepatan dengan rangkaian HUT PT MMS yang memasuki usia ke 30 tahun,” ungkap Krist Ade dalam sambutannya.

Krist mengatakan bantuan mebel ini nantinya akan diberikan kepada enam SD binaan ASTRA Tol Tangerang-Merak di Kecamatan Cikande yakni SDN Maia, SDN Gorda 2, SDN Songgom Jaya, SDN Kosambi, SDN Rancailat dan SDN Koper 2.

Sedangkan bantuan buku diperuntukan perpustakaan enam SD binaan di Kecamatan Kramatwatu yakni SDN Pejaten 1, SDN Pegadingan 1, SDN Pegadingan 2, SDN Gempol, SDN Dermayon dan SDN Margasana.

Penyerahan mebel ini, kata Krist, sebagai bentuk persiapan untuk pelepasan dan memandirikan 6 SDN binaan di Kecamatan Cikande yang telah dilakukan pembinaan sejak tahun 2012 yang juga direncanakan untuk mampu melakukan pengimbasan ke sekolah-sekolah lain di sekitar wilayah Kabupaten Serang.

Terhitung mulai tahun 2020 ASTRA Tol Tangerang-Merak hanya akan berperan untuk monitoring perkembangan dan pelaksanaan pengimbasan.

“Pelepasan dalam hal ini, tidak semata-mata melepaskan dan membiarkan begitu saja SDN binaan di Kecamatan Cikande, tapi mungkin intensitas pembinaannya mulai dikurangi, karena kami menilai SDN binaan tersebut sudah mampu berjalan sendiri,” kata Krist.

Sementara buku pelajaran akan diberikan kepada SDN binaan di Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang, yang merupakan SDN binaan ASTRA Tol Tangerang -Merak sejak tahun 2017. Penyerahan buku tersebut merupakan wujud dukungan kegiatan belajar mengajar di sekolah binaan.

“Selain itu juga bertujuan memotivasi dalam minat baca di perpustakaan yang dapat mendukung proses pembelajaran baik para guru maupun siswa agar terus semangat berkembang,” kata Krist.(*/Dul)

BANDUNG – Sebanyak 16.714 warga Jawa Barat tercatat mengalami gangguan kejiwaan berat. Diprediksi, jumlah orang dengan gangguan jiwa (OGDJ) di provinsi berpenduduk lebih dari 45 juta jiwa ini jauh lebih banyak dari yang terdeteksi Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar tersebut.

Kepala seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) dan Kesehatan Jiwa (Keswa) Dinkes Jabar Arief Sutedjo mengungkapkan, berdasarkan data yang dihimpun dari kabupaten/kota 2017 lalu, sebanyak 11.360 warga Jabar menderita gangguan jiwa berat.

“Sementara di tahun 2018 ada 16.714 penderita. Sedangkan berdasarkan Riskesdas 2018. Penderita ODGJ ibarat fenomena gunung es dimana tampak sedikit, namun yang tidak terlihat lebih banyak lagi,” jelas Arief di Bandung, Sabtu (16/2/2019).

Arief menjelaskan, gangguan jiwa sifatnya sama seperti penyakit kronis lainnya, yakni bisa kambuh bila tidak terkontrol. Bagi para penderita gangguan jiwa berat, pihaknya menyiapkan rujukan ke RS Marzoeki Mahdi (MM), Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar, dan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).

“Kemudian setelah pulih (tidak sembuh, karena memang harus minum obat), kami siapkan puskesmas setempat dalam penyiapan obat-obatanya,” tandasnya.(*/Hend)