Pendidikan

DEPOK – Ratusan pelajar tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta sederajat mulai hari ini melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

“Mereka memgikuti UNBK selama tiga hari mulai Senin hingga Rabu mendatang (25 hingga 28 Maret 2019),” kata Kepala Seksi Pelayanan kantor Cabang Daerah Wilayah II Dinas Pendidikan Jawa Barat, Satari, didampingi Kepala SMK Negeri 2 Depok, Tatang Komarudin, saat melihat langsung kegiatan UNBK di SMKN 2 Depok, Senin (25/3/2019).

“Insya Allah semua berjalan lancar karena seluruh kegiatan UNBK di sekolah ini telah siap semuanya,” jelasnya.

Ia pun mengimbau kepada siswa dan siswi yang mengikuti UNBK agar teliti dan perlahan membaca soal yang diberikan. “Selama empat hari mereka mengikuti UNBK dengan mata pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Matematika dan teori kejuruan,” imbuhnya.

Sementara itu, Tatang Komarudin menambahkan untuk hari ini, UNBK yang diikuti adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hari Selasa pelajaran Matematika, Rabu pelajaran Bahasa Inggris dan hari Kamis teori kejuruan.

“Untuk SMKN2 Depok yang mengikuti UNBK sebanyak 516 siswa di delapan ruang kelas, kegiatan UNBK itu dilakukan dengan dua sesi pagi dan siang hari,” ungkapnya. (*/Dul)

JAKARTA – Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengaku telah keliling Indonesia untuk menyerap aspirasi rakyat jelang Pemilu 2019.

“Saya berkeliling Nusantara di ratusan kabupaten dan kota, untuk menyerap aspirasi dan berdialog dengan rakyat,” ujar AHY di Gelanggang Olahraga Ciracas, Jakarta, Minggu (24/3)

Dari hasil serap aspirasi itu, AHY mengaku bahwa permasalahan yang paling banyak didengar adalah ekonomi, kehidupan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Lomba Foto SelfiePilpres2019

“Saya baru kembali dari Sumatera, khususnya Sumsel dan Sumbar, mereka mengeluhkan harga karet hancur dan harga beras naik,” jelasnya.

Tidak hanya soal ekonomi, lanjut AHY, masyarakat juga menyuarakan sulitnya lapangan kerja di era Joko Widodo. Khusus tenaga guru honorer, sambung AHY, juga mengeluhkan sulitnya untuk diangkat jadi PNS walaupun sudah lama mengabdi.

Dia pun kemudian membandingkan dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat. Saat itu, lebih dari satu juta tenaga honorer diangkat menjadi PNS.
BACA JUGA
Lewat AHY, SBY Dan Ani Titip Salam Ke Peserta Kampanye Terbuka

“Sedangkan empat tahun belakangan ini, tidak ada honorer yang diangkat jadi PNS, begitu juga yang usia di atas 35 tahun tidak boleh jadi PNS, ini tidak adil,” tandasnya.(*/Nia)

SUKABUMI – Terkait pengangkatan guru honorer, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy memastikan bakal tuntas pada 2023 mendatang.

Mendikbud menegaskan hal itu saat melakukan kunjungan kerja ke GOR Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (22/3/2019).

Disebutkan Muhadjir, hingga akhir tahun 2018 sebanyak 117 ribu guru sudah diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Rinciannya, sebanyak 90 guru sekolah dan sisanya madrasah.

Tahun ini, sambung Muhajdir, sebanyak 75 ribu guru honorer kategori II sudah mengikuti seleksi program Pegawai Pemerintah melalui Perjanjian Kerja (PPPK).

“Untuk seleksi program PPPK, kita mengusulkan sebanyak 155 ribu, tapi baru terpenuhi 75 ribu orang,” paparnya.

Dengan kondisi itu, kata Muhadjir, masih bisa rekrutmen baru. Rencananya, rekrutmen guru baru akan kembali dibuka tahun ini. Namun khusus guru honorer yang masa kerjanya di atas 15 tahun.

“Terus berjenjang mulai bawah sampai semua selesai. Hal itu bisa mengisi kekosongan guru di sejumlah daerah. Sehingga proses pengisiannya akan secara bertahap,” tukasnya. (*/Yan)

BOGOR – Institut Pertanian Bogor (IPB) menerima 1.698 mahasiswa baru S1 Reguler dari total pendaftar SNMPTN 2019 ke IPB sebanyak 17.464 peserta. Hasil SNMPTN 2019 diumumkan Jumat (22/3/2019).

Hasil pengumuman dapat dilihat di laman http://snmptn.ac.id atau http://snmptn.ipb.ac.id. Informasi registrasi (daftar ulang) calon mahasiswa baru yang diterima di IPB dapat dilihat secara online melalui laman http://registrasi.admisi.ipb.ac.id.

Humas IPB, Yatri Indah Kusumastuti mengatakan, pada tahun ini, IPB menerima mahasiswa baru melalui enam jalur penerimaan yaitu SNMPTN, SBMPTN, Ujian Talenta Masuk IPB, Jalur Prestasi Internasional dan Nasional (PIN), Jalur Ketua OSIS, Jalur Beasiswa Utusan Daerah dan Jalur Program Internasional.

Bagi calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima di IPB melalui SNMPTN 2019, dapat menyiapkan dokumen registrasi yang sudah ditentukan serta mengunggah pada laman registrasi.admisi.ipb.ac.id.

Berbeda dengan registrasi camaba tahun akademik 2018/2019, tahap awal registrasi calon mahasiswa baru IPB Tahun Akademik 2019/2020 secara online dilakukan dengan mengakses laman registrasi.admisi.ipb.ac.id pada periode 8-22 April 2019.

“Sedangkan periode verifikasi berkas dilaksanakan tanggal 30-31 Juli 2019,”ujarnya.

Registrasi calon mahasiswa baru IPB tahun akademik 2019/2020 yang diterima melalui jalur SNMPTN terdiri atas beberapa tahapan seperti berikut (sesuai dengan panduan pada laman http://registrasi.admisi.ipb.ac.id):

Registrasi Online yakni, peserta mengisi formulir biodata secara online pada periode 8-22 April 2019 dengan melengkapi beberapa dokumen yang harus diunggah seperti, Kartu peserta SNMPTN 2019, Rapor Asli (Halaman Data Diri Siswa dan Halaman Rapor yang terdapat nilai Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia semester 1-5), SKHUN dan IJAZAH (bila sudah ada), Akte Kelahiran, Kartu Keluarga Orangtua/wali, bukti daya listrik dan pembayaran listrik 3 (tiga) bulan terakhir di rumah orangtua/wali dan dokumen penghasilan kotor (termasuk semua jenis tunjangan/ sertifikasi) ayah dan Ibu/Wali yang berprofesi sebagai PNS/TNI/Polri dari instansi pemerintahan, pegawai swasta/BUMN dari perusahaan serta pekerjaan lainya disahkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Desa/Lurah.

Peserta mahasiswa baru mengunduh, menandatangani dan mengunggah formulir mengikuti program pendidikan kompetensi umum (FORM PMB-192).

Selain itu, mengunduh tagihan biaya pendidikan di IPB (FORM PMB-BK19) mulai dari Senin, tanggal 29 April 2019.

IPB akan melakukan verifikasi berkas calon mahasiswa baru jalur SNMPTN dilaksanakan pada tanggal 30-31 Juli 2019.

“Jadwal verifikasi dapat diunduh mulai Rabu, tanggal 8 Mei 2019. Setiap Dokumen asli pada butir A.a.1. sampai A.a.7 dan bukti pembayaran biaya semester pertama di IPB, harus dibawa SENDIRI oleh calon mahasiswa baru (tidak dapat diwakilkan) untuk diperiksa keabsahannya sesuai dengan jadwal dan tempat verifikasi,”ujarnya.

Pembayaran Biaya Semester Pertama di IPB (30 April s/d 17 Mei 2019)

Pada Semester pertama setiap mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT), biaya asrama 1 (satu) tahun, dan Iuran BPJS bagi yang belum memiliki asuransi kesehatan.

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah biaya pendidikan selama menjadi mahasiswa IPB, ditetapkan berdasarkan dokumen resmi penghasilan kotor Orang tua/ Wali pada butir A.a.7, dan harus dibayarkan setiap semester sesuai dengan kalender kegiatan akademik IPB.

UKT semester pertama, biaya asrama tahun pertama, dan biaya BPJS kesehatan (bagi yang belum punya BPJS Kesehatan/asuransi Kesehatan) dapat dilunasi dengan mengikuti petunjuk pada FORM PMB-BK19, Ketentuan pada FORM PMB-BK19 bersifat final.

“Calon mahasiswa baru dinyatakan telah selesai melakukan registrasi online bila telah mengunggah bukti bayar biaya pendidikan di IPB,” paparnya.

Hak menjadi mahasiswa baru IPB dinyatakan batal jika tidak melakukan registrasi online dan tidak hadir pada verifikasi berkas, serta memberikan keterangan dan data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Ditambahkan, setiap mahasiswa baru wajib tinggal di asrama pada tahun pertama. Informasi nomor kamar dan jadwal mulai menghuni asrama dapat diunduh di ppku.ipb.ac.id mulai hari Senin, tanggal 22 Juli 2019.

“Kegiatan mahasiswa baru di kampus IPB Dramaga, Bogor, dimulai pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019,” ungkap Indah. (*/DP Alam)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan para siswa SMA Taruna Nusantara harus siap menghadapi perubahan revolusi industri

Menurut dia, para siswa harus mulai belajar sistem pemerintahan yang berbasis teknologi.

Jokowi mengatakan para siswa yang nanti masuk ke pemerintahan harus bisa menyesuaikan dengan e-goverment, bagaimana mempersiapkan e-planning, e-budgeting hingga e-procurement.

“Anak-anak harus siap mengenai ini, siswa harus siap mengenai ini,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/3/2019).

Menurut dia, pihak sekolah harus melakukan perubahan dan berani merubah rutinitas yang dianggap sudah tertinggal. Maka, kualitas dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) harus ditingkatkan guna menghadapi perubahan dunia terutama teknologi yang begitu cepat.

“Inilah para siswa yang saat ini dengan adanya perubahan-perubahan itu perlu segera belajar,” ujarnya.

Karena, Jokowi sering menyampaikan saat ini sejumlah negara telah mengembangkan artificial intelegence, virtual reality, big data. Kemudian, bidang keuangan sudah muncul cryptocurrency alias mata uang digital.

“Kita harus ngerti, kita harus tahu. Karena kalau tidak, kita hanya belajar rutinitas padahal perubahan di luar, ditinggal kita. Sepandai apapun ditinggal kita, ini harus kita ngerti, paham,” tandasnya.(*/DP Alam)

Jakarta – Cawapres Sandiaga Uno merasa prihatin dengan kesejahteraan guru. Dia menyebut ada guru di Cirebon, Jawa Barat tidak mendapat gaji selama hampir satu tahun.

“Guru itu akan meningkat kualitasnya, kalau punya kesejahteraan, guru honorer banyak sekali yang masih mengeluh keadilan dalam soal kesejahteraan. Baru saja kami dari Cirebon, di mana guru yang tidak jauh dari pusat kota hampir 1 tahun tidak mendapatkan gaji,” ucap Sandiaga kepada wartawan di Jalan Jenggala II, Jakarta, Minggu (3/3/2019).

Sandiaga berjanji akan memperbaiki sektor pendidikan jika terpilih. Menurutnya, kompetensi dan kesejahteraan guru harus sama-sama diperhatikan.

“Ini kan sangat zalim, ini yang harus kita perbaiki ke depan. Jangan menyalahkan pemerintahan sekarang, kita pastikan ke depan, kesejahteraan, kualitas, dan kompetensi guru itu kita tingkatkan,” ujar Sandiaga.

Selain soal kesejahteraan guru, Sandiaga fokus pada pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Perusahaan-perusahaan harus bermitra dengan SMK untuk menampung lulusan siap kerja.

“Kita pastikan juga pendidikan kejuruan menjadi fokus dan membawa dunia usaha, perusahaan besar, perusahaan BUMN, ini bermitra dengan pemerintah memberikan kesempatan yang kepada para siswa yang memastikan mereka bukan hanya soal cari kerja tapi siap dipakai oleh industri maupun dunia usaha,” katanya.

Sementara itu, jelang debat cawapres 17 Maret 2019, Sandiaga telah berkonsultasi dengan beberapa pakar pendidikan termasuk dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurutnya, Anies seorang pakar pendidikan yang bisa memberi saran soal sistem pendidikan.

“Pak Anies, salah seorang pakar pendidikan terbaik yang dimiliki republik ini. Hal-hal yang dilakukan di Jakarta itu sudah sangat baik, pendidikan tuntas berkualitas, meningkatkan angka partisipasi murni. Perbaiki Askes pendidikan. perbaikan kualitas dan kompetensi guru,” tandasnya.(*/Na)

BOGOR – Dugaan adanya tindak korupsi dilingkungan pendidikan di Bogor kembali mencuat kepermukaan. Kali ini, salah satu Sekolah Dasar Negeri (SDN) diduga melakukan praktek penggunaan faktur dan stempel palsu untuk kepentingan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Informasi yang diterima dari lapangan, Kepala Sekolah bersama Bendahara sekolah tersebut, diduga sengaja melakukan tindakan pemalsuan faktur dan stempel untuk kepentingan pelaporan penggunaan dana BOS dengan membuat laporan transaksi secara fiktif.

“Dari hasil investigasi yang dilakukan, selama kurun waktu dua bulan terakhir Kepsek sekolah bersama Bendahara, diketahui sering membuat laporan-laporan transaksi fiktif penggunaan dana BOS,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Dia menjelaskan, bisa penelusurannya, Bendahara sekolah tersebut, diketahui memiliki banyak tumpukan faktur dan stempel beberapa toko yang berada di sekitar sekolah tersebut dan diduga kuat digunakan untuk kepentingan pemalsuan laporan dana BOS setiap triwulan. “Dalam penelusuran tersebut, setidaknya ditemukan sebelas toko yang menjadi korban pemalsuan stempel dan faktur belanja,” ungkapnya.

Berdasarkan keterangan informasi dari sumber yang dipercaya, Bendahara sekolah tersebut ternyata mengantongi tumpukan faktur dan stempel. “Berdasarkan informasi sumber tersebut, berbagai faktur dan stempel ini diketahui telah berada di tangan bendahara sejak lama,” paparnya.

Dia juga mengaku telah melakukan konfirmasi ke beberapa pemilik toko yang diketahui terdapat faktur dan stempel di tangan bendahara sekolah tersebut. “Salah satu pemilik toko membantah dirinya pernah menyerahkan stempel dan faktur kepada pihak mana pun. Dia mengatakan kalau ada pihak-pihak yang menyimpan faktur dan stempel toko saya, bisa dipastikan itu fiktif dan saya tidak bertanggungjawab,” jelasnya menirukan jawaban pemilik toko.

Mencuatnya informasi ini, dia berharap Dinas terkait dan pihak Kepolisian bisa turun tangan menyikapi dugaan adanya penyelewengan dugaan korupsi di sekolah tersebut. “Jangan sampai dana bantuan yang diperuntukan bagi sektor pendidikan jadi ajang bagi-bagi uang pihak yang tidak bertanggung jawab seperti yang terjadi di Bumi Tegar Beriman,’ imbaunya.(Fuz)

JAKARTA – Tingkat kesulitan dan jumlah soal berbasis higher order thinking skills (HOTS) dalam ujian nasional (UN) tahun ini tidak meningkat. Yakni 4-5 butir soal pada setiap mata pelajaran yang diujikan.

Materi soal HOTS juga masih bertujuan untuk melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Totok Suprayitno, meminta para siswa tidak khawatir jika ada informasi yang menyatakan UN tahun ini lebih sulit dari tahun kemarin.

Menurut dia, tingkat kesulitan dan jumlah soal tidak ditambah dengan mempertimbangkan kesiapan guru. “Komposisi soal HOTS masih sama. Tingkat kesulitannya biasa, ada yang mudah, sedang, agak sulit, dan sulit. Kami tidak menambah jumlah soal agar siswa dan guru terbiasa dulu dengan soal HOTS,” kata Totok di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu 27 Februari 2018.

Ia menuturkan, materi soal HOTS akan terus diterapkan dalam UN. Kendati demikian, formulasinya bisa berubah-ubah. HOTS diklaim dapat meningkatkan nalar kritis siswa dan memahami materi pelajaran dengan baik.

“Anak tidak sekadar menghapal tetapi memahami konsep. Soal berbasis HOTS tidak terlepas dari cakupan kemampuan menghafal, memahami konsep, menerapkan konsep untuk pemecahan masalah, analisis dan level lainnya,” ujarnya.

Totok menyampaikan, berdasarkan rekap data per 25 Januari 2019, sekolah yang siap menjalan UN berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP, MTs, SMA/MA, dan SMK ada 88.71%. Dengan rincian, SMP dan Mts (82,03%), SMA dan MA(95,35%), dan SMK (98,75%). Sedangkan untuk nonformal seperti program paket sekitar 99.04%.

Ia mengatakan, meningkatnya sekolah yang menjalani UNBK berkorelasi kuat dengan kualitas penyelanggaran UN. Menurut dia, tantangan terbesar bagi pemerintah saat ini adalah menjamin penyelenggaran UNBK tak terkendala teknis yang fatal.

“Seperti tahun lalu, masalah itu ketika semua minta token saat bersamaan. Tentu akan lama. Nah ini banyak yang panik dan menekan berulang-ulang yang akan berdampak pada server. Seharusnya siswa sabar agar tidak memburuk keadaan,” katanya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, peningkatan jumlah sekolah penyelenggaran UNBK melebih target pemerintah yang membidik angka minimal 80%. Ia optimistis UNBK tahun ini berjalan lebih baik dan kondusif.

“Saya minta tim dari Kemendikbud untuk menyisir bekerja sama dengan kabupaten\kota untuk mendata sekolah SMP mana yang secara prasarana masih belum siap,” kata Muhadjir.

Ia menuturkan, Kemendikbud terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk memastikan sekolah penyelenggaran UNBK benar-benar siap. Mengacu pada prosedur operasional standar (POS) penyelenggaraan UN, prasarana teknis harus selesai sebelum April.

Berdasarkan jadwal dari Kemendikbud, siswa SMA akan menjalani UN pada 1-4 April dan dilanjutkan pada 8 April 2019. UN SMP akan diselenggarakan pada 22-25 April 2019. Sementara itu, UN Paket C akan dilaksanakan pada 12-16 April dan UN Paket B/Wustha dilaksanakan 10-13 Mei 2019.(*/Na)

DEPOK  – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ir. Irfan Suryanagara menyoroti masalah kurangnya fasilitas pendidikan khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat. Sehingga menyulitkan masyarakat Kota Depok untuk mengakses pendidikan di wilayahnya.

Hal ini disampaikan Irfan saat menjaring aspirasi masyarakat kelurahan Bojong Pondok Terong, Kecamatan Cipayung Kota Depok dalam rangka Reses I DPRD Jawa Barat Tahun Sidang 2019.

Irfan menambahkan, saat ini keberadaan SMP dan SMA di Kota Depok tidak dapat menampung jumlah lulusan sekolah dasar dikarenakan jumlah yang tidak seimbang.

Untuk sekolah setingkat SMA, Irfan menekankan idealnya di Kota depok terdapat 20 hingga 24 sekolah.Namun saat ini baru terdapat 14 sekolah. Karena itu, pihaknya terus mendorong pembangunan sekolah baru.

“Idealnya Depok itu harus ada 20–24 SMA dan sekarang baru 14 sehingga setiap tahun ajaran baru masyarakat berebut,” ujar irfan.

Untuk tahun 2019, lanjut irfan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah membeli lahan untuk SMK 3, SMK 4, SMA 12 dan pembangunan unit sekolah baru yakni SMA 11.

Irfan yang juga pimpinan badan anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat akan terus mendorong agar pada tahun 2020 harus sudah terbangun serta membangun sekolah lainnya.

“Sebagai wakil masyarakat Kota Depok saya akan berjuang keras untuk memprioritaskan pemenuhan sarana pendidikan di wilayah Depok terutama SMA sesuai kewenangan saya,” tegas Irfan.(*/Hend)

BOGOR – Pendidikan agama menjadi penting saat ini. Namun, belum ada upaya konkret dari pemerintah untuk mensejahterakan guru-guru di madrasah. Rata-rata, para guru tersebut hanya mendapatkan Rp300 ribu setiap bulannya.

Menurut Ketua Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Agus Ridhallah. Menurutnya tidak sejahteranya guru madrasah diperparah dengan tidak jelasnya status mereka. Lain cerita dengan mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Ada sekitar 15 ribu guru madrasah dan 90 persennya itu non-PNS. Makanya kami mendorong pemerintah supaya kesejahteraan ini diperjuangkan,” papar Agus,(24/2/2019).

Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan legalitas yang jelas dari Pondok Pesantren maupun madrasah. Hal ini baik Ibtidaiyah (SD), Tsanawiyah (SMP) muapun Aliyah (SMA).

Karena, dengan legalitas, lembaga pendidikan berbasis syar’i akan mendapat bantuan dari pemerintah, termasuk tenaga pengajarnya. Ujung-ujungnya, kesejahteraan guru akan meningkat.

“Khusus Kabupaten Bogor ya, ada 1.020 madrasah. Belum punya aspek legal, karena rata-rata berdiri di atas lahan wakaf,” kata Agus.

Sementara Sekretaris DPD PGM Indonesia Kabupaten Bogor, Ade Irawan menilai, masih ada perlakuan yang belum setara dalam pengelolaan pendidikan terhadap madrasah.

“Banyak guru madrasah, secara kesejahteraan masih di bawah rata-rata, masih ada yang honornya Rp300 ribu per bulan, sedangkan tugas dan kewajiban mereka sama dalam mengelola pendidikan. Bahkan lebih penting,” tegasnya.

Tak hanya itu, para penggiat pendidikan di Kabupaten Bogor ini meminta kepada Pemkab Bogor untuk mengalokasikan hibah pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan rehab madrasah.

“Hampir 95 persen madrasah di Kabupaten Bogor dikelola swasta dan banyak yang sarana dan prasarananya tidak layak atau boleh dibilang banyak yang kondisinya memprihatinkan ,” ungkapnya.(*/Fuz)