Pendidikan

BANDUNG – Guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) nonPNS keberatan dengan ketentuan baru pemberian honorarium peningkatan mutu guru dan tenaga honorer. Dengan aturan baru ini, diperkirakan 1.500 guru honorer tidak bisa menerima honorarium.

Pemberian honor yang sebelumnya disebut dengan Tambahan Penghasilan (Tamsil) ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS. Menurut aturan itu, honorarium diberikan kepada guru non PNS di sekolah negeri dengan kualifikasi minimal berpendidikan S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran bagi guru SD dan SMP, bagi guru PAUD formal minimal S1 atau D4 PAUD, sedangkan bagi PAUD non formal, minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Bagi TAS yang bukan ASN setidaknya harus berpendidikan SMA atau sederajat.

Guru dan TAS non PNS di PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta harus mempunyai masa kerja minimal dua tahun.

Selain itu, guru non PNS yang menerima honorarium ini harus terdata pada sekolah induk dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Guru non PNS harus mengajar setidaknya 24 jam per minggu dengan beban kerja 37,5 jam per minggu. Sementara bagi TAS non PNS harus melaksanakan jam kerja selama 37,5 jam per minggu.

Ribuan guru dan TAS honorer keberatan dengan kebijakan baru ini. Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung bertemu dengan berbagai organisasi guru dan TAS di SMPN 43 Bandung, Jumat 10 Mei 2019. Dalam pertemuan itu, tim menjaring aspirasi berbagai organisasi itu. Tim diwakili oleh Yugi Sukriana.

Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Kota Bandung Tito Suhendar mengatakan, setelah dicermati terdapat sekitar 1.500 orang yang tahun ini tidak akan mendapat honorarium ini. Guru honorer sendiri jumlahnya mencapai 9.000 orang.

Tito mengatakan, Perwal ini sejatinya bisa menjadi jaminan agar guru dan TAS honorer bisa mendapat tunjangan sesuai kemauan politik wali kota. “Kendalanya ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, sulit bagi guru honorer swasta mengajar 24 jam seminggu di saru sekolah. “Kecuali bisa mengajar di dua atau tiga sekolah. Tapi kan informasinya harus satu sekolah,” ujarnya.

Ia juga berpendapat ada ketidakadilan dalam aturan ini. Aturan ini mengklasifikasikan honorarium bisa setara dengan UMK dan di bawahnya. Sementara di sisi lain, sudah ada guru honorer swasta yang sudah bersertifikat justru tidak bisa mendapatkan honorarium ini. “Sehingga bisa ada guru yang belum bersertifikat tapi dapat Rp 3,1 juta, yang sudah bersertifikat dapat Rp 1,5 juta,” tuturnya.

Ia meminta agar Perwal dan Kepwal terkait pemberian honorarium ini bisa direvisi. “Jangan sampai ada yang tidak dapat,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini SD dan SMP negeri banyak kekurangan guru PNS. Di sekolah negeri lebih banyak guru honorer.

“Jika tidak diperbaiki, kami siap gugat ke PTUN,” ujarnya.

Didi Septariana dari Asosiasi Guru dan Tenaga Honorer (AGTH) memahami aturan ini dibuat untuk membangun sistem. Tapi seharusnya, semua guru dan tenaga honorer bisa mendapat honorarium yang tahunalu disebut Tamsil.

“Tidak mungkin mengajar 24 jam seminggu, karena kami diberi sisa dari (jam mengajar PNS). Kami meminta keadilan,” katanya.

Perwakilan dari Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Yanyan Hendriyan mengatakan, sejak awal April sudah banyak menerima keluhan dari guru honorer yang tahun ini tidak bisa menerima honorarium karena tidak memenuhi kriteria.

Ia menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung pada forum itu. “Ini ketidaktahuan orang Disdik atas masalah kita. Harus mengajar 24 jam, honorer itu paling 18-20 jam,”tandasnya.(*/Hend)

JAKARTA – Vaksinasi merupakan salah satu cara pencegahan penyakit menular.

Vaksin bekerja dengan menimbulkan antibodi melalui cara memberikan antigen berupa bakteri atau virus tertentu yang sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga dapat mengetahui, mengingat dan menghancurkan kuman atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh.

Alhasil, tubuh pun dapat dengan mudah mengenali dan mencegah benda asing yang nantinya masuk dan menyerang tubuh. Pemberian vaksinasi merupakan upaya pencegahan yang terbukti efektif dari sisi biaya (cost effective) dan bermanfaat untuk pemberian perlindungan komunitas (herd immunity).

“Vaksin menjadi bagian penting dari program imunisasi nasional,” kata asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda provinsi DKI Jakarta, Catur Laswanto, di peluncuran kampanye Kenapa Harus Vaksi.

Vaksinasi dapat melindungi anak-anak dari penyakit yang mematikan, sebagian besar penyakit tersebut tidak memiliki alternatif terapi selain vaksin. Ketika bayi lahir, sistem kekebalan tubuhnya berjuang melawan jutaan kuman (bakteri dan virus).

Bayi baru lahir memang mendapatkan perlindungan terhadap beberapa penyakit menular karena adanya antibodi dari sang ibu dan vaksin yang diterima oleh ibu sebelum bayi lahir. Namun, perlindungan tersebut perlahan melemah di bulan pertama setelah bayi lahir sehingga bayi menjadi lebih rentan terhadap penyakit menular.

Vaksin ulangan juga memegang peranan vital seiring pertambahan usia anak, terutama ketika memasuki usia sekolah. Selain melindungi diri, hal ini juga membantu menghentikan penyebaran penyakit menular di sekitarnya.

Selain bayi dan anak-anak, vaksinasi juga dibutuhkan orang dewasa hingga lanjut usia sesuai kebutuhannya dalam rangka melindungi seseorang dari penyakit tertentu. Hal ini diperkuat oleh rekomendasi WHO, Kementerian Kesehatan, dan Satgas Imunisasi Dewasa PB PAPDI (Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia).

“Masih ada beberapa masyarakat yang belum paham. Ada segmen masyarakat yang beranggapan karena gratis sehingga vaksin tidak berkualitas. Padahal vaksin gratis ini berstandar WHO,” ujar Sri Widyastuti selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Beberapa alasan penting mengapa orang dewasa (usia 18 tahun) perlu diberikan imunisasi adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi saat ini belum sepenuhnya tereliminasi, vaksin aman dan efektif mencegah penyakit, vaksin dapat membuat orang dewasa tetap sehat seperti halnya diet dan olahraga, sebagian orang dewasa adalah kelompok berisiko seperti penderita penyakit kronik (diabetes, jantung, asma, penyakit paru) dan ibu hamil, juga orang yang berisiko karena pekerjaannya.

Demikian pula untuk orang lanjut usia ( usia 60 tahun). Kelompok usia ini termasuk rentan terhadap penularan penyakit infeksi karena penurunan kekebalan tubuh dan penurunan fungsi organ secara umum, serta banyaknya paparan kuman pada lanjut usia yang memudahkan terjadinya infeksi pada lanjut usia. Pentingnya vaksinasi serta manfaatnya bagi kehidupan manusia diusung menjadi tema Pekan Imunisasi Dunia yang diadakan pada 24 30 April 2019 yaitu Protected Together: Vaccines Work!.

Pekan Imunisasi Dunia tahun ini juga mengapresiasi upaya para pahlawan vaksin (vaccine heroes) orangtua, masyarakat, pekerja kesehatan, dan inovator yang berperan aktif dalam mengupayakan perlindungan vaksin bagi semua usia.

Tujuan Pekan Imunisasi Dunia yang tak kalah penting adalah meningkatkan pengetahuan publik mengenai vaksin agar target eliminasi berbagai penyakit infeksi dapat tercapai.

Tak sedikit masyarakat yang masih bertanya-tanya atau memiliki keraguan mengenai vaksin. Karena itu, Sanofi Pasteur ingin mengajak masyarakat agar lebih mengenal manfaat dan pentingnya vaksinasi lewat kampanye Kenapa Harus Vaksindi media sosial Instagram dan Facebook.

Kampanye Kenapa Harus Vaksindiharapkan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat seperti perlu tidaknya vaksinasi, apakah vaksinasi hanya untuk anak-anak, dan efektivitas vaksin.

Peluncuran kampanye Kenapa Harus Vaksindilakukan bersamaan dengan momen Pekan Imunisasi Dunia 2019. Di mana Sanofi Pasteur bekerja sama dengan WHO, Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dan Ronald McDonald House Charities (RMHC). Acara ini diadakan di kawasan Sudirman Car Free Day Jakarta, baru – baru ini.(*/Nia)

BANDUNG – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Barat tidak menggunakan sistem zonasi. Calon peserta didik bisa mendaftarkan diri sesuai dengan minat dan kompetensinya.

“Pada prinsipnya, kalau PPDB SMK tidak ada zonasi. Mendaftar ke SMK itu bukan semata memilih sekolah, tapi memilih peminatan. Jadi silakan mendaftar sesuai minatnya,” kata Kepala Bidang Pembinaan SMK Dinas Pendidikan Provinsi Jabar Dodin Rusmin Nuryadin kepada media, Senin 6 Mei 2019.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 menyebutkan, seleksi peserta didik baru kelas 10 SMK dengan mempertimbangkan nilai Ujian Nasional (UN) dan hasil tes bakat dan minat. Prestasi di luar bidang akademik juga bisa menjadi pertimbangan.

Pemrov Jabar telah menetapkan empat jalur PPDB SMK. Pertama, jalur prestasi UN dengan kuota 70 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu atau dua SMK. Jika ada nilai akhir yang sama, jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah menjadi pertimbangan.

Kedua, jalur prestasi non UN dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK.

Dodin mengatakan, prestasi yang dimaksud ialah non akademik, seperti olah raga dan seni. Prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat itu nantinya akan diperhitungkan sesuai tingkat kejuaraan yang diikuti. Prestasi harus dibuktikan pula di tes kemampuan. Jika ada nilai akhir sama, jarak rumah dengan sekolah menjadi pertimbangan.

Jalur ketiga, khusus untuk keluaga ekonomi tidak mampu dengan kuota 20 persen. Calon peserta bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK.

Jalur ini mempertimbangkan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, seleksi melalui usia tertinggi.

Jalur keempat, perpindahan tugas orangtua dengan kuota 5 persen. Calon siswa bisa memilih tiga peminatan pada satu SMK. Seleksi menggunakan pertimbangan jarak rumah ke sekolah. Jika ada nilai akhir yang sama, nilai UN dan usia tertinggi menjadi pertimbangan.

Dodin mengatakan, mengingat adanya tes minat dan bakat yang diselenggarakan sekolah, ia menduga kecil kemungkinan adanya nilai akhir yang sama.

Pendaftaran dibuka mulai 17 Juni sampai 22 Juni 2019. Calon peserta didik mendaftar dan menyerahkan berkas di sekolah pilihan pertama. Calon siswa yang diterima akan diumumkan pada 29 Juni 2019. Daftar ulang dilakukan pada 1-2 Juli 2019.(*/Hen)

SERANG – Pemerintah Kabupaten Serang sangat masif melakukan perbaikan ruang kelas rusak. Setiap tahun, perbaikan ruang kelas selalu bertambah.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah menargetkan hingga akhir 2020, Kabupaten Serang tidak ada lagi sekolah rusak.

Berdasarkan catatan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Serang, total ruang kelas SD di Kabupaten Serang sebanyak 4.635 ruang kelas. Tercatat sejak 2016, terdapat 1.386 ruang kelas rusak.

Setiap tahun sejak 2016, jumlah ruang kelas yang diperbaiki selalu meningkat. Pada 2016 sudah diperbaiki 128 ruang kelas dan dibangun 40 kelas baru, 2017 diperbaiki 217 raung kelas dan 29 ruang kelas baru, 2018 diperbaiki 317 ruang kelas dan 108 ruang kelas baru, serta pada 2019 akan diperbaiki 454 ruang kelas dan 106 ruang kelas baru.

Selanjutnya untuk perbaikan tingkat SMP pada 2018 sudah diperbaiki 122 ruang kelas dan 50 ruang kelas baru, pada 2019 akan diperbaiki 206 ruang kelas dan 3 ruang kelas baru. Target pada 2020, sebanyak 1.206 ruang kelas SMP dalam kondisi baik.

Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugrahaya, sesuai Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), tahun 2020 ditargetkan seluruh ruang kelas rusak SD dan SMP selesai diperbaiki.

“Saat ini memang masih ada sekolah rusak, tetapi setiap tahun berkurang. Dan kebijakan Ibu Bupati, proses perbaikan sekolah rusak menjadi prioritas dan masif dilakukan Pemkab Serang,” kata Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya, kepada poskotanews.com, Sabtu (4/5/2019) malam.

Kata Asep, Dindikbud Kabupaten Serang sangat berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang setiap tahun meningkatkan bantuan perbaikan ruang kelas ke Kabupaten Serang. Tidak hanya perbaikan ruang kelas, Pemkab Serang juga konsen terhadap pemenuhan sanitasi dan perpustakaan sekolah.

Perbaikan ruang kelas, kata Asep, dilakukan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan Kabupaten Serang. “Perbaikan ruang kelas bersinergi dari APBD Kabupaten Serang, APBD Banten, APBN, dan bantuan sosial sejumlah perusahaan. Semakin banyak yang membantu, tentu perbaikan sekolah rusak cepat tuntas,” ujar Asep. (*/Dul)

SERANG – Guru tidak akan pernah tergantikan oleh apa pun, alasanya guru itu ruang kerjanya alam pikiran dan hati nurani manusia. Sudah jelas hati dan pikiran tidak bisa digantikan oleh apa pun. Dengan situasi saat ini yakni di era revolusi industri 4.0 tersebut, guru harus mengubah pola pembelajarannya dalam penyampaian materi.

Angota Tim Pengembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudyaan (Kemendikbud) Zulfikri Anas mengatakan, yang perlu dilakkan guru, yakni lebih mendorong anak untuk berpikir lebih strategis, sehingga dapat memahami persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Serta memotivasi anak untuk menemukan potensi diri, karena setiap manusia itu memilki keunikan.

Selain itu, lanjut Anas, dalam proses pembejalaran menggunakan media digital silakan saja, tapi jika di dalam kelas menggunakan telefon genggam untuk kepentingan diri sendiri itu tidak boleh.

“Guru harus menempatkan posisinya di dalam kelas, jangan sampai berada di dalam kelas tapi malah sibuk dengan telefon genggamnya itu yang tidak boleh. Kalau sebagai media pembelajaran silakan,” ujarnya kepada wartawan .

Anas mengingatkan, Banten itu terkenal dengan pendidikannya yang menggabungkan ilmu dan agama. Ke depan guru-guru di Banten bisa lebih mengutamakan kearifan lokalnya yakni agamanya kuat, ilmunya kuat, kemaslahatanya kuat.

“Sehingga memunculkan generasi-generasi Banten yang agamis,” katanya.(*/Dul)

NGAMPRAH – Beberapa sekolah di Kabupaten Bandung Barat masih menumpang di area kantor desa, sehingga menimbulkan kesan negatif. Oleh karena itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna berencana menggabungkan sekolah yang ada di lingkungan kantor desa dengan sekolah lain.

“Adanya dua lembaga di satu lokasi memberikan kesan gaduh dan tak ada kenyamanan, sehingga satu dengan yang lainnya bisa merasa terganggu,” kata Umbara.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan infrastruktur sekolah dasar, dia pun berencana untuk memisahkan area sekolah dengan kantor desa. Sekolah yang dipisahkan itu selanjutnya bakal digabung dengan sekolah lain yang lokasinya tidak cukup jauh.

“Masih ada beberapa sekolah yang satu lokasi dengan kantor desa, seperti di Ngamprah ada dua sekolah yakni di Desa Cilame dan Desa Cimanggu. Sekolah yang seperti itu ke depan harus dipisahkan,” katanya.

Menurut dia, rencana peningkatan mutu dan kualitas sekolah di Ngamprah menjadi prioritas pemerintah daerah. Ini karena, Kecamatan Ngamprah yang jadi ibukota Bandung Barat menjadi pilot project untuk penanganan masalah pendidikan.

Dengan menggabungkan sekolah-sekolah yang lokasinya relatif berdekatan, maka proses belajar siswa diharapkan bisa lebih nyaman. Dikhawatirkan, siswa yang bersekolah di lingkungan kantor desa terganggu oleh aktivitas warga yang ke kantor desa.

Selanjutnya, terang Umbara, Dinas Pendidikan akan membahas keberadaan sekolah-sekolah yang berada satu lokasi dengan balai desa. Pilihan untuk merger sekolah atau pindah mencari tempat baru kemudian ditindaklanjuti dalam rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Cilame Asel Jabar mengatakan bahwa sudah cukup lama bangunan SD Cilame dan Kantor Desa Cilame berada di satu kompleks. Wacana pemisahan SD pun sudah mengemuka sejak lama, tapi sampai sekadang masih belum terealisasi.

Kondisi tersebut, diakuinya, membuat aktivitas di sekolah maupun di desa seringkali terganggu, terutama sewaktu sedang ada kegiatan. “Rencananya nanti sekolah yang dipindah, desa tetep di sini. Lahannya sudah ada, tidak jauh dari sini (kantor desa). Jadi, biar belajar siswa juga nyaman,” katanya.(*/Hend)

JAKARTA – Dokter Spesialis Endokrinologi RSCM, Dr. dr. Tri Juli Edi Tarigan, SpPD-KEMD mengatakan, setidaknya setengah dari 20 juta orang Indonesia dengan diabetes melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

Untuk mencegah risiko hipoglikemia pada penyandang diabetes yang besar tersebut, berikut beberapa faktor risiko yang harus diperhatikan, seperti yang dikutip dari siaran pers, Jakarta, Selasa, (30/04/2019).

1. Kompleksitas

Diabetes, yaitu riwayat hipoglikemia pada pasien;

2. Multi morbiditas, yaitu riwayat penyakit lain yang dapat berdampak pada penanganan;

3. Farmakoterapi, yaitu obat-obatan yang pernah diminum sebelumnya;

4. Profil pasien meliputi gaya hidup dan sosiol ekonomi

5. Sistem kesehatan terkait kebijakan publik, penanganan kesehatan, dan sebaran informasi.

“Dengan mengacu pada faktor-faktor risiko tersebut, dokter dapat memberikan anjuran pada pasien dalam mengelola penyakit diabetes selama bulan Ramadhan,” kata Tri Juli Edi Tarigan, di acara MDS Inventing For Life.(*/Indr)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun ini memfokuskan pada dua program, yakni memperkuat implementasi pendidikan karakter, dan peningkatan kapasitas keterampilan siswa.

Pembangunan karakter akan diterapkan sejak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sedangkan peningkatan keterampilan siswa diimplementasikan melalui penguatan sistem pendidikan vokasi.

Mendikbud Muhadjir Effendy menuturkan, dua program tersebut sejalan dengan program pemerintah yang mulai mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke bidang sumber daya manusia. Menurut dia, semua perangkat hukum untuk mengimplementasikan dua program tersebut pun sudah diperbaiki.

“Payung hukum penguatan pendidikan karakter ada Perpres Nomor 87 tahun 2017 tentang PPK. Untuk vokasi ini juga sudah ada payung hukumnya, yaitu Inpres Nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK. Untuk ke depan, bukan hanya SMK yang akan kami beri bekal, tetapi juga SMA dan lembaga kursus yang berada di bawah Ditjen PAUD Dikmas,” kata Muhadjir usai membuka peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Jumat 26 April 2019.

Ia mengatakan, implementasi dua program bidang pendidikan tersebut akan berjalan lancar jika bersinergi dengan pemerintah daerah. Menurut dia, dalam dua tahun terakhir, sinergi antara program pusat dan daerah terus membaik. Hal tersebut di antaranya terlihat dari tingginya serapan anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah.

“Alhamdulilah hasilnya kan sudah bagus. Pendidikan menjadi urusan pemerintahan konkuren yang sebagian besar anggarannya sudah ada di provinsi dan kabupaten/kota. Begitu juga beban tanggung jawabnya sudah harus dibagi antara pusat dan daerah. Tugas dari pusat agar memastikan bagaimana anggaran dan berbagai macam kegiatan yang sudah diatur betul-betul dilaksanakan di daerah,” katanya.

Sektretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan, kesesuaian kualifikasi lulusan SMK menjadi salah satu fokus penguatan dalam bidang pendidikan vokasi. Pasalnya, saat ini, kompetensi dan kualifikasi lulusan SMK masih menjadi kendala dalam penyerapan tenaga kerja.

“Tenaga kerja di Indonesia 50% persen masih diisi oleh lulusan SMP ke bawah, kemudian sekitar 30% diisi lulusan sekolah menengah, sedangkan yang lulusan sarjana masih sekitar 10%. Jadi tenaga kerja kita sebagian besar masih diisi oleh lulusan SMP ke bawah. Ini tidak menguntungkan kalau kita tidak segera meningkatkan tingkat kualifikasi pendidikan angkatan kerja kita,” kata Didik

Ia menuturkan, satuan pendidikan SMK harus dapat menyeleksi jurusan yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha. Dengan demikian, SMK akan semakin mendapat tempat di dunia pendidikan nasional.

“Persoalan sekarang ada di kualitas, tuntutan dan dunia yang semakin mengglobal menuntut pendidikan kita harus selalu ditingkatkan. Kita perlu menyiapkan anak-anak Indonesia untuk bisa berkompetisi dengan sehat, berkualitas tinggi sehingga mereka bisa mengisi pembangunan di Indonesia. Dan pembangunan di Indonesia tidak diisi oleh orang lain tetapi diisi oleh orang Indonesia sendiri,” ungkapnya.(*/Nia)

KINTAMANI – Migrain adalah salah satu penyakit yang banyak dirasakan orang. Mengatasi masalah tersebut ternyata sangat mudah, cukup dengan pijatan.

Pelatih, I Wayan Sukeria, mencontohkan akupresur untuk migrain yaitu dengan menekan 2 pelipis dengan 2, 3, atau 4 jari sebanyak 30 kali atau dengan memutarnya. Kemudian menekan titik pada bagian belakang kepala, di atas batas rambut bagian belakang dengan menggunakan ibu jari.

“Lokasi lainnya terletak di punggung tangan pada tonjolan tertinggi ketika ibu jari dan telunjuk dirapatkan,” kata Wayan di Kintamani, Bali, Kamis, (25/04/2019).

Masih menurutnya, lokasi lainnya terletak di punggung kaki pada cekungan antara pertemuan tulang telapak kaki ibu jari dan jari kedua kaki.

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Tradisional, Dinkes Bali berbagi memang mengembangkan dan memberikan pelatihan tersebut untuk metode kesehatan tradisional.

Metode kesehatan tradisional terbilang mudah, dapat dilakukan secara mandiri tanpa biaya tinggi.

“Setidaknya, bisa melakukan sendiri tanpa harus minta bantuan orang lain. Jika sudah terbiasa, bisa bermanfaat juga untuk keluarga,” tambahnya.(*/Dhan)

BALI – Menteri Kesehatan (Menkes) RI, Nila F Moeloek menyayangkan ketika para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), bekerja hingga 24 jam.

Hal ini yang banyak mengakibatkan para anggota KPPS banyak yang mengalami sakit hingga meninggal dunia.

“Saya kira memang ini seharusnya diperhatikan tidak mungkin kita itu bekerja 24 jam, kita itu bisa shifting di sini ini yang barangkali belum, tidak dipersiapkan dengan baik,” kata Menkes saat ditemui usai kunjungan ke pabrik Rapid Test Kimia Farma di Denpasar, Bali,(23/04/2019).

Masih menurutnya, secara medis petugas KPPS bisa disebabkan karena kelelahan. Misalnya, salah satu anggota KPPS mengidap hipertensi, dan lupa mengkonsumsi obat karena bekerja hingga 24 jam. Hal ini mengakibatkan penyakit tersebut kembali timbul.

“Terus terang kalau saya 24 jam mungkin saya hipertensi obatnya tidak saya bawa tentu setelah beberapa jam kemudian keadaan begitu capek, lelah, stres dan sebagainya mereka tidur juga tidak disediakan tempat tidur. Tidak ada tempat, bisa tensinya naik dan akhirnya terjadi serangan,” tambahnya.

Menurut KPU, jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada saat proses rekapitulasi hasilPemilu 2019 kembali bertambah tercatat sebanyak 119 orang meninggal dunia.

Saat ini Ada sekitar 119 meninggal dunia, 548 sakit, tersebar di 25 provinsi. Hingga kini, total petugas KPPS yang meninggal dan sakit terdapat sekitar 667 orang.(*/Gio)