Pendidikan

JAKARTA – Selain pemerataan akses pendidikan, penerapan sistem zonasi juga didesain untuk mencegah penumpukan guru berkualitas di satu sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, zonasi tak hanya diterapkan pada perekrutan siswa baru, tetapi juga dalam meredistribusi guru di dalam satu zona.

Dalam perencanaannya, Kemendikbud menargetkan 6 poin yang bisa dicapai melalui kebijakan tersebut. Yakni, menghilangkan eksklusivitas sekolah, mengintergrasikan pendidikan formal dan nonformal, mendekatkan sekolah dengan lingkungan peserta didik, pemerataan mutu pendidikan dasar dan menengah, pemerataan distribusi guru, dan mengatur perekrutan siswa.

Muhadjir menuturkan, zonasi merupakan puncak dari reformasi atau restorasi pendidikan nasional. Ia optimistis, pemantapan zonasi akan berjalan lancar karena mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Penerapan zonasi akan dilakukan serentak pada tahun depan.

“Karena sebenarnya simpel kalau diterapkan, siapa yang akan masuk SMP tahun depan di zona itu, pasti siswa SD kelas 6 sekarang. Tapi memang perlu kerja sama dengan Pemda yang menguasai data kependudukan,” ucap Muhadjir di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.

Ia menyatakan, dengan menerapkan zonasi, pemerintah bisa menyalurkan anggaran bantuan lebih tepat dan efektif. Pasalnya, jumlah kebutuhan sekolah dan guru di setiap daerah terdata lebih presisi.

Menurut dia, dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, tidak akan ada lagi dikotomi sekolah favorit dan nonfavorit. Semua sekolah memiliki kualitas pendidikan yang baik.

“Bantuan, baik itu dari dana alokasi khusus (DAK) semua dari pemerintah pusat dan daerah bisa terpetakan dan terarah, tidak diecer. Dengan peta ini, sekolah yang masih butuh dibantu untuk meningkatkan mutu akan diprioritaskan. Sekarang kan yang bermutu dibantu terus karena menjadi rujukan. Ke depan tidak seperti itu,” tandasnya.(*/Im)

CIBINONG – Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pihak berwenang mengusut kasus munculnya logo partai politik (parpol) dalam soal ujian penilaian akhir semester (PAS) siswa sekolah dasar (SD) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar).

“Undang-undang jelas mengatur wilayah sekolah harus steril dari kampanye politik,” kata Fikri.

Dia mempertanyakan tujuan pembuat soal meletakkan logo parpol ke dalam soal ujian siswa SD. Fikri menegaskan bahwa jelas itu bukan merupakan pendidikan politik.

Ada Logo PDIP pada Soal Ujian Tingkat SD di Kabupaten Bogor, Ini Penjelasan Disdik

“Subjeknya itu keliru untuk anak di bawah umur, lokasinya di wilayah terlarang dan waktunya juga di musim kampanye,” kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), itu.

Fikri meminta terutama kepada lembaga pengawas pemilihan umum mengusut tuntas kasus ini dengan menetapkannya sebagai pelanggaran pemilu. “Sosialisasi saja dilarang di wilayah sekolah, apalagi ini dimasukkan dalam soal ujian anak,” katanya.

Fikri mengaku telah menanyakan kasus tersebut ke pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan belum ada jawaban yang jelas.

Heboh! Ada Logo PDIP Pada Soal Ujian Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor

“Kalau benar jawaban menteri dan dirjen (direktur jenderal) tidak tahu, berarti daerah tersebut rawan politisasi pendidikan. Panwas harus mengusut tuntas,” ujar Fikri.

Dia mensinyalir ada banyak pelanggaran serupa terjadi di wilayah lain, hanya saja tidak terekspose. “Makanya kami mendesak mendikbud untuk menyisir, jangan anggap sepele kasus ini,” kata Fikri.

Seperti diketahui, kasus ini bermula ketika ada pertanyaan dalam soal ujian siswa kelas 6 SD mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN).

Dalam ujian tersebut terdapat pertanyaan terkait logo parpol. Pada nomor 27 terdapat pertanyaan dengan mencantumkan gambar banteng moncong putih yang merupakan logo salah satu partai peserta pemilu.

Siswa diminta menjawab gambar tersebut lambang partai apa. Soal ujian tersebut diketahui beredar setidaknya di Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jabar, pekan lalu. Kasus ini tengah ditangani oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.(jpnn/Nia)

DEPOK – Banyak guru honorer yang masih dibawah standar hidup dalam pendapatannya ,sebab itu jajaran pemerintahan kota (Pemkot) Depok berencana membuat standar gaji untuk guru honorer yang ada sebesar Rp 1 juta untuk seluruh sekolah yang ada guru honorernya. Didapat dari anggaran diambil dari APBD.

“Kami memang telah merencanakan standar gaji untuk guru honorer di Kota Depok yang mencapai lebih 1.300 orang, ” kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok Muhammad Thamrin, (3/12).

Ini dimaksudkan agar seluruh guru honorer di Kota Depok memiliki standar gaji yang sama selain tambahan gaji ke 13 dari pemerintah. Selain itu untuk komitmen Pemkot Depok memajukan dunia pendidikan yang ada.

Standar pengupahan itu berkaitan dengan masa kerja dan tingkat pendidikannya. Bila selama ini gaji guru honorer hanya sekitar Rp 400 ribu-Rp 500 ribu sekarang guru dengan masa kerja 0-4 tahun mengajar, itu sebesar Rp1 juta.

Tidak ada lagi honor guru yang di bawah Rp1 juta, maksimal sampai Rp4 juta yang masa kerjanya di atas 20 tahun, sedangkan anggarannya dari APBD. “Pemberian honor standar tersebut sesuai dengan masa kerja dan tingat pendidikan dari guru honorer,” katanya.

Tidak itu saja, imbuh M. Thamrin, pihaknya juga telah memberikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru honorer sehingga mereka diakui di tingkat pusat untuk mengajar di sekolah negeri.

“Walaupun secara bertahap tapi NUPTK untuk 1.300 guru honorer sudah diberikan dan tahun 2019 guru honorer juga akan diberikan gaji ke 13 yang biaaa diberikan mwnjelang hari raya Idul Fitri, ” tambah dia.

Ketentuan tersebut rata untuk tenaga pendidik seperti penjaga sekolah, operator dan tata usaha yang jumlahnya sekitar 200 orang. Setiap tiga bulan gaji guru honorer yang dikeluarkan Rp18 miliar.

Diharapkan para guru honorer untuk selalu mengikuti peraturan, yaitu harus linier, guru SD harus S-1 PGSD karena hal itu ketentuan pusat.
“Jadi saya harap para guru melakukan penyesuaian,” tandanyaB. (*Idr)

CIBINONG – Heboh apa yang tejadi didunia pendidikan disebabkan adanya soal yang meyentuh dunia politik ,Jagat pendidikan di Bumi Tegar beriman kembali mendapat sorotan karena tidak sesuai dengan dunia pendidikan itu sendiri.

Pada Kamis (29/11) lalu proses ujian Penialaian Akhir Semester (PAS) terdapat logo partai PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) atau partai bergambar banteng merah.

Keterangan Panitia Pengawas Tingkat Desa, Enim Supriyadi kepada wartawan, pihaknya menemukan di Sekolah Dasar Cibulakan, Desa Linggarmukti.

Soal tersebut ada di ujian esai PKN (Pendidikan Kewarganegaraan).

Awalnya, pada soal halaman pertama soal membahas logo pancasila. Dimana salah satunya tergambar pohon beringin.

Namun, pada soal nomor 27, terdapat pertayaan ‘gambar di atas merupakan lambang partai…’.

“Kami sedang memeriksa kebetulan ada salah satu soal yang memperkenalkan salah satu partai,” katannya.

Enim mengatakan, soal tersebut ditemukan Rabu (28/11) usai terlaksana proses ujian.

Atas kejadian ini ia melaporkan ke pengawas tingkat kecamatan. Menurut penilaian panitia, soal tersebut kurang pantas menjadi konsumsi untuk proses pembelajaran.

Terlebih menjelang tahun politik Pilpres dan Pileg 2019.

“Kami berharap agar ke depannya tidak ada di tingkat SD. Tingkat SD sila-sila pancasila itu cocok atau lambang negara, kalau soal partai tidak pantas,” jelasnya.

Menurut keterangan siswa di sekolah, sebagian besar dari mereka memilih absen untuk mengisi kolom soal tersebut.

Mereka beralasan karena tidak diajarkan lambang partai politik oleh guru mereka di sekolah.(*P Alam)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, guru honorer K2 (kategori dua) dan non-kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah.

Penegasan Presiden Jokowi ini diikut dengan meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Dengan adanya PP ini, guru honorer K2 (kategori dua) dan non-kategori berusia di atas 35 tahun yang tidak lulus dalam tes calon pegawai negeri sipil (CPNS), bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah,” kata Presiden Jokowi di Stadion Pakansari Bogor Sabtu (1/12/2018) saat berlangsung

Peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2018.

Turut hadir dalam acara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bogor Nurhayanti, serta Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi.

Peringatan hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun Ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tahun 2018.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, dengan terbitnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang membuka peluang pengangkatan bagi yang telah melampuai usia maksimal.

Masih kata Jokowi, melalui PP ini, nantinya guru honorer K2 dan non-kategori yang diangkat dengan skema P3K memiliki status dan hak yang sama dengan PNS. “Namun bedanya, masa kerja P3K lebih fleksibel daripada PNS,” ujarnya.

Mantan Walikota Solo ini menuturkan, selain masa kerja, P3K dan PNS juga punya perbedaan dari segi keuangan. P3K tidak mendapat jaminan pensiun dan hari tua.

Jokowi melanjutkan, pada tahun ini pemerintah merekrut 114.000 guru untuk menjadi CPNS. Perekrutan akan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air.

“Perekrutan guru CPNS tetap memperhatikan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kita harus sesuaikan dengan kondisi APBN kita. Tapi kita ingin berpihak kepada rasa keadilan guru yang telah lama mengabdi serta tidak melanggar undang-undang,” ujarnya.

Untuk membahas lebih lanjut persoalan yang dihadapi para guru saat ini, Jokowi mengundang Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi ke Istana Negara, Jakarta. Pertemuan bakal dilakukan pekan depan.

“Nanti minggu depan akan saya undang Ibu Ketua beserta seluruh jajaran pengurus untuk datang ke Istana berbicara masalah-masalah besar yang kita hadapi,” pungkasnya. (*Jun)

JAKARTA – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir membantah melakukan pembiaran terhadap kampus yang mengeluarkan ijazah palsu. Ia mengklaim, semua kampus yang tidak menyelenggarakan proses pembelajaran sudah ditutup oleh Direktorat Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti.

Ia menyatakan, ramainya pemberitaan yang menulis isu ijazah palsu belakangan ini merupakan kasus lama dan sudah beres. Kendati demikian, ia menduga, pemilik kampus swasta yang sudah ditutup itu kembali membuka kampus dengan nama baru.

“Ternyata ini orang lama bermain lagi. Dia mengubah dari yang sudah kami tutup. Dia membuat universitas baru, Universitas Pelita Bangsa,” kata Nasir di Gedung D Kemenristekdikti, Jakarta, Kamis 29 November 2018.

Ia menegaskan, jika ada perguruan tinggi yang masih mengeluarkan ijazah tapi tak menyelenggarakan proses pembelajaran akan ditutup. Pemberantasan ijazah palsu juga menjadi fokus kerja Kemenristekdikti pada tahun depan. Menurut dia, praktik jual beli ijazah palsu menurunkan kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesa.

“Saya sudah perintahkan pada direktur jenderal dan direktur bahwa (perguruan tinggi) yang bermasalah tentang ada penjualan ijazah palsu tutup saja, tidak usah diberikan izin. Kami tidak akan pernah memberikan toleransi terkait perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah palsu,” ujarnya.

Ia menduga, “pemain lama” yang pernah terlibat kasus ijazah palsu tidak menutup kemungkinan kembali berulah. Di antaranya, dengan membuka kampus baru atau membuka kembali kampus yang izinnya sudah dicabut. Ia berharap, semua pihak turut mengawasi dan melaporkan jika ditemukan dugaan praktik ilegal tersebut.

“Ijazah bodong ini hukumnya haram, jangan sampai terjadi, oleh karena itu harus kerja keras. Karena itu (ijazah palsu) akan merusak marwah pendidikan tinggi Indonesia, siapa pun yang melakukan tidak boleh ini,” kata Nasir.

Sindikat ijazah palsu berkeliaran
Direktur Jenderal Kelembagaan Kemenristekdikti Patdono Suwignjo mengatakan, pada 2017, pihaknya menemukan perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah tidak sah. Perguruan tinggi itu ada di Pulau Jawa dan luar Jawa.

“Ada di beberapa perguruan tinggi yang kami dapati bahwa itu ijazah-ijazahnya itu ijazah yang tidak sah. Maka kami minta untuk idicabut dan perguruan tingginya kami kasih sanksi,” ucap Patdono.

Dalam berita mendalam yang ditulis tirto.id, seorang staf khusus Menristekdikti dituding menjadi orang yang terlibat sindikat ijazah palsu. Media daring tersebut mengungkap, dengan bantuan oknum staf khusus Menristekdikti, kampus yang melakukan praktik jual beli dan sudah ditutup kembali beroperasi dan berpindah lokasi.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komis X DPR RI Reni Marlinawati mengaku prihatin dan mengecam keras semua orang yang diduga terlibat. Ia menilai, menerbitkan ijazah palsu menodai marwah pendidikan tinggi. Semua pihak yang terlibat harus dijerat dengan hukum pidana.

“Saya sangat menyesalkan, menyesakkan dada. Disaat kita sedang berjuang bagaimana membangkitkan kualitas pendidikan tinggi nasional, ini kok masih ada orang yang tega melakukan pencederaan. Pemalsuan, pelecehan terhadap ilmu pengetahuan. Harus diusut tuntas, apalagi ini (diduga) dilakukan orang terdekat di lingkungan kementerian,” kata Reni.

Ia menegaskan, mengeluarkan ijazah palsu bukan hanya tindakan hukum, tetapi juga melanggar etika. Ia berharap, Menristekdikti tegas menjatuhkan sanksi kepada siapa pun orang yang terlibat di dalam kasus ini. “Para intelektual sudah dicederai. Aparat juga harus dilibatkan untuk menindak tegas. Kami dalam waktu dekat akan memanggil Menristekdikti untuk dengar pendapat,” tandasnya.(*Adyt)

TANGERANG – Masih ada ratusan guru honor di kota Tangerang yang nasibnya memprihatinkan.

“Kita telah mewacanakan peningkatan kesejahteraan, termasuk guru honorer,” jelas Ketua PGRI Kota Tangerang, Jamaluddin, kepada wartawan di acara perayaan 73 tahun HUT PGRI di salah satu ruang di gedung pusat pemerintahan kota Tangerang,(28/11/2018) .

Sambungnya, pihaknya mengapresiasi perhatian Walikota Tangerang terhadap dunia pendidikan. “Kita sudah membicarakannya dengan Pak Wali.

Beliau sama-sama mencari solusi bagi kesejahteraan guru,” kata Jamal .

Jamal juga mengaku prihatin karena guru honorer yang berusia di atas 35 tahun tak bisa dijadikan PNS.

“Kita akan coba dengan cara lain, untuk pengangkatan guru honorer yang usia di atas itu,” tambah Jamal. Dia mengakui, hingga hari ini masih ada tunjangan bagi guru honor sebesar Rp 650 ribu. Namun diharapkan pada tahun depan, perbaikan dilakukan untuk kesejahteraan yang lebih baik.

Sementara itu acara peringatan HUT PGRI di kota Tangerang juga diramaikan pemberian hadiah bagi mereka yang berprestasi di berbagai bidang dan hiburan musik dangdut.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Mohamad Abduh.(*Adyt))

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut lembaga pendidikan perlu merancang penerapan kurikulum tanggap bencana. Ini penting sebagai salah satu upaya mempersiapkan generasi yang memiliki pengetahuan dan wawasan dalam menghadapi bencana.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai kurikulum tanggap bencana, agar sebagai Provinsi yang rutin mendapat bencana, anak- anak sekolah kita siap bagaimana menghadapi bencana gempa bumi, kalau gunung meletus, kebakaran, banjir, dan lain sebagainya,” kata Emil, sapaan akrabnya, pada Launching Pelajar Siaga Bencana Tahun 2018, di Yayasan Kharisma Darusalam, Kabupaten Karawang, Jumat 23 November 2018.

Ridwan Kamil menyebut, Indonesia khususnya Jawa Barat, merupakan salah satu negara dengan potensi bencana alam yang tinggi. Karena sebagian besar wilayah Indonesia terkait secara langsung dengan proses geologi, seperti gempa bumi, longsor, vulkanik, likuifaksi, hingga banjir.

Pun sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan daerah pertemuan 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertabrakan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatra, Jawa dan Nusa Tenggara, sedangkan dengan Pasifik di utara Irian dan Maluku utara.

Di Jawa Barat, selama kurun waktu Januari 2018 sampai saat ini saja, sudah terjadi sekira 1.322 kejadian bencana alam. Adapun ribuan bencana ini terdiri dari tanah longsor 351 kejadian, puting beliung 220 kejadian, Banjir 106 kejadian, kebakaran hutan 141 kejadian, kebakaran hunian 387 kejadian, gempa bumi dua kejadian, dan gelombang pasang lima kejadian.

Selanjutnya Emil berharap, kurikulum tanggap bencana yang dia inisiasi, bisa diterapkan di seluruh sekolah di Jawa Barat mulai Januari 2019. Ia mengaku, telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Jepang terkait asistensi pengembangan kurikulum kebencanaan tersebut.

“Kita meniru apa yang ada di Jepang, mereka yang luar biasa ini akan jadi mitra, saya sudah kerjasama dengan JICA, Kota Yokohama, juga Pemerintah Jepang untuk memberi asistensi kurikulum berbasis bencana,” katanya dalam rilis Humas Pemprov Jabar.

Sehingga, diharapkan dapat meminimalisir korban di kemudian hari karena kurangnya pengetahuan terkait persiapan dan kesiapan dalam menghadapi bencana. “Kami ingin di masa depan anak cucu kita siap terhadap bencana dan potensi bencana sehingga bisa hidup berbudaya dan menyiasati takdir bencana yang memang secara geologis Indonesia ini rawan,”tandasnya(*Yan)

Tags:

BANDUNG – Dana hibah guru honorer 2017 terancam tidak cair. Persoalan tahun lalu, berkaitan dengan penentuan pengelola pencairan dana hibah guru honorer 2016 berimbas pada pencairan tahun ini.

Awalnya, untuk pencairan dana hibah 2016, Dinas Pendidikan Kota Bandung menunjuk PGRI. Namun, PGRI menolak penunjukan itu. Kemudian, pengelola dialihkan ke Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI). Namun, ketika akan memproses pencairan, pengelola yang tercantum di APBD Kota Bandung 2016 adalah PGRI. “Padahal PGRI telah mengajukan proposal untuk menjadi pengelola pada 2017,” kata Ketua FAGI Iwan Hermawan, (26 Oktober 2017).

Akan tetapi, setelah PGRI akhirnya menyepakati menjadi penge­lola pada 2016, sesuai yang tercantum di APBD, maka menurut Iwan, PGRI tidak dapat menjadi pengelola pada 2017. Pasalnya, organisasi guru tidak boleh menjadi pengelola pencairan dana hibah dua tahun berturut-turut.

Persoalan yang sama, akan berulang di pencairan dana hibah guru honorer. Hal itu disebabkan, di dalam aplikasi sabilulungan.bandung.go.id, PGRI tercantum sebagai pengaju proposal pengelola dana hibah guru honorer 2017. Di dalam aplikasi tersebut, disebutkan dana hibah yang diajukan sebesar Rp 60.537.000.000.

“Setiap tahun selalu terjadi persoalan yang sama. Ada persoalan inkonsistensi antara penunjukan, pengajuan proposal, dan penentu­an pengelola. Akibatnya, selalu terjadi perdebatan siapa yang berhak mengelola di saat yang mendesak,” kata Iwan.

Tahun lalu, proses pencairan menjadi terlambat karena sebagian waktu digunakan untuk menyelesaikan persoalan siapa pengelola dana hibah. Iwan menyebutkan kesepakatan di tahun lalu, penge­lola dana hibah guru honorer 2017 adalah FAGI.

“Namun ketika mengajukan proposal ke TU pimpinan ditolak karena ada yang sudah duluan mengajukan proposal yaitu FKGH dan PGRI . Jadi di TU pimpinan dan Inspektorat ada 2 proposal untuk dana hibah 2017 yaitu Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) dan PGRI,” kata Iwan.

Ketua PGRI Kota Bandung Maman Sulaeman menyebutkan tidak mungkin PGRI menjadi pengelola kembali. Meskipun ada proposal yang sudah masuk, PGRI tidak dapat menjadi pengelola karena larangan menjadi pengelola berturut-turut.

“Saya tidak mempersoalkan siapa yang akan menjadi pengelola. Asal sesuai aturan. Dan yang paling penting, guru honorer mene­rima haknya tiap tahun,” kata Maman.
Ketua FKGH Kota Bandung Yanyan Herdiyan tidak dapat dihubungi untuk dimintai konfirmasi.
Padahal saat ini telah beredar informasi kepada guru honorer untuk proses pemutakhiran data..(*Ind)

JEMBER – Ribuan orang guru dan pegawai honorer seluruh Kabupaten Jember, Jawa Timur, akan mogok kerja selama tiga hari, mulai Senin (23/10) hingga Rabu (26/10).

Mereka menuntut kepada Bupati Faida agar menerbitkan surat keputusan mengenai guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Aksi mogok ini digalang Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

“Mereka nanti berkumpul di kantor UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Pendidikan kecamatan dan beristigosah. Mereka menyuarakan agar Ibu Bupati terketuk untuk menerbitkan SK yang sangat bermanfaat untuk teman-teman,” tutur Ketua PGRI Jember Supriyono, (20/10/2017).

Aksi mogok ditempuh setelah beberapa kali para guru gagal berdialog dengan Bupati Faida. “Ketika ada keluhan dari teman-teman terkait SK tadi, kami bersurat kepada pemerintah kabupaten,” kata Supriyono.

Supriyono sempat menemui Wakil Bupati Abdul Muqit Arief beberapa saat setelah dilantik. “Kami sampaikan bahwa SK bupati penting, tapi tetap menunggu petunjuk bupati,” katanya.

PGRI kemudian melayangkan surat kepada Bupati Faida kembali karena ingin berdialog. “Ternyata tidak ada jawaban,” kata Supriyono.

Belakangan pengurus PGRI melayangkan permohonan langsung via WhatsApp. “Kami ingin menghadap. Ternyata juga tidak ada respons. Sementara dari bawah ingin ada dialog (untuk mengetahui) seperti apa kebijakan tentang guru honorer (guru tidak tetap),” kata Supriyono.

“Karena jalan-jalan ini (ikhtiar untuk berdialog) sudah tidak diberikan ruang kepada kami, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memberikan ruang kepada kami, untuk menyampaikan pendapat di depan umum,” kata Supriyono.

Permintaan terhadap SK bupati tidak berlebihan. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 mensyaratkan adanya SK bupati bagi guru honorer yang menerima dana dari BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

“Dengan SK bupati, kepala sekolah tidak kebingungan karena tak melanggar petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Kedua, guru yang belum memperoleh NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), bisa mengusulkan. Ketiga, dengan punya NUPTK dan SK bupati, mereka bisa mengikuti sertifikasi. Kalau lulus bisa mendapatkan tunjangan profesi pendidik. Ini akan membuat guru lebih sejahtera,” kata Supriyono.

Supriyono mengatakan, para guru tetap taat hukum. “Apapun para founding father menyiapkan negara ini menjadi negara hukum,” katanya.

Supriyono menyesalkan tidak adanya respons dari Bupati Faida terkait keinginan para guru untuk berdialog. “Padahal silaturahim ini penting. Apapun bisa dipecahkan dengan silaturahim. Lewat silaturahim semua persoalan bisa disampaikan, dan kita bisa memahami kebijakan tak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi paling tidak kami punya data dan informasi dari pemegang kebijakan bahwa seperti ini kondisinya,” katanya.

Aksi mogok ini hanya dilakukan guru honorer. “Kalau PNS janganlah. PNS ini jangan meninggalkan tempat. Saya pikir adik-adik kita yang GTT. GTT ini di dalamnya ada K2 dan non K2, dan ada PTT juga. Kami sebagai organisasi yang menjadi rumah besar mereka ya harus melindungi dan menyampaikan pikiran-pikiran mereka,” kata Supriyono.

PGRI siap jika kemudian Bupati Faida mengundang para guru honorer untuk berdialog. “Kami welcome. Kalau tatkala ada jalan buntu dan kami perlu ke DPRD, ya kami akan ke DPRD. Saluran-saluran konstitusional akan kami lewati,” kata Supriyono.

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Jember Muhammad Ghozali belum bisa dimintai konfirmasi. “Maaf, saya masih rapat ” tutupnya.(*Gio)