Pendidikan

SLEMAN – Akademi Angkatan Udara (AAU) dipastikan akan menerepakan dua kurikulum pendidikan (kurdik) yaitu kurdik 2013 dan kurdik 2018.

Kepastian ini setelah taruna-taruni AAU W-2018 mulai Februari 2019 mendatang akan masuk AAU, selesai mengikuti pendidikan dasar di Akademi Militer (Akmil) Magelang .

Direktur pendidikan (Dirdik) AAU Kol Pnb Arif Widianto mengatakan, dengan masuknya taruna-taruni W-2018, secara otomatis AAU akan menerapkan dua kurdik, yaitu kurdik 2013 bagi taruna-taruni AAU tingkat II, III dan IV serta kurdik 2018 bagi tingkat I.

“Hanya saja setelah taruni-taruni AAU W-2017 menyesuaikan pendidikan tahun 2021 mendatang hanya akan ada satu Kurdik 2018,” kata Arif saat memberikan pengarahan kepada dosen AAU soal penerapan dua kurikulum tersebut, Rabu (2/1/2019).

Untuk itu, agar sesuai dengan satuan acara pembelajaran (SAP) dan rencana pembelajaran semester (RPS), maka dosen AAU harus segera mempersiapkan materi ajarnya. Termasuk membantu pengasuh memberikan pembinaan kepribadian taruna-taruni selama mengikuti pendidikan.

Yaitu dengan memberikan reward bagi taruna-taruni yang aktif di kelas serta punishmen bagi yang melanggar. “Namun punishmen tetap harus bersifat mendidik dan membina dan berkoordinasi dengan kepengasuhan,” tandasnya.

Arif dalam kesempatan itu juga mengatakan, Program Pendidikan AAU 2018-2019 untuk tingkat IV yang akan melaksanakan Latsitarda di Jawa Timur 1-5 April 2019 dan rencana Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester tingkat I,II, III dn IV serta ujian Tugas Akhir (Skripsi) untuk tingkat IV.(*/Gio)

BOGOR – Konferensi Mahasiswa Nasional meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat peraturan soal biaya pendidikan di Indonesia.

Jokowi diminta menerapkan wajib belajar 16 tahun.

“Meminta presiden menerbitkan Perpres mengenai pembiayaan pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah untuk diterapkan setiap provinsi dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan setiap daerah untuk menerapkan wajib belajar 16 tahun pada tahun 2024,” kata Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Nabil Bintang, seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (7/12/2018).

Selain itu, ada 11 poin lain yang disampaikan oleh para mahasiswa kepada Jokowi. Antara lain soal kesejahteraan guru, keadilan sosial hingga masalah HAM.

“Ada 11 poin, pembangunan manusia, proses pendidikan, kesejahteraan guru, keadilan sosial, masalah HAM,” ujarnya.

Jokowi sendiri mengatakan dirinya telah menerima rekomendasi itu. Nantinya, semua poin yang disampaikan bakal dikaji oleh pemerintah.

“Tadi sudah disampaikan oleh Nabil mengenai rekomendasi konferensi mahasiswa nasional. Akan saya lihat lebih detail lagi agar bisa menjawab apa yang disampaikan,”tandasnya.(*/DP Alam)

BOGOR – 25 unit komputer yang dipersiapkan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, hangus terbakar pada Jumat (21/12/2018).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ciawi, Soleh mengatakan, meski 25 komputer hangus namun pihaknya memastikan hal tersebut tak akan mengganggu pelaksanaan UNBK.

Pasalnya, menurut Soleh, SMA Negeri 1 Ciawi memiliki 113 komputer yang akan digunakan untuk UNBK.

“Kami pun masih memiliki komputer yang digunakan untuk pembelajaran siswa. Komputer ini letaknya terpisah, bukan di lantai atas,” jelasnya.

Komputer UNBK ini, berada di dalam dua ruangan di lantai atas, dan sisanya, masih tersimpan di ruang multimedia.
Ia menambahkan, ada 12 komputer yang selamat, dan satu di antaranya adalah komputer server.

“Belum di cek makanya tidak tau apakah masih berfungsi atau tidak untuk komputer yang tidak terbakar. Hanya komputer server saja yang sudah di cek. Hasilnya, komputer server aman dan masih berfungsi,” jelasnya.

Lainnya, Soleh mengatakan, orangtua siswa tidak akan dibebani dari kebakaran yang terjadi pagi tadi sekira pukul 09.20 WIB.

Kebakaran yang terjadi ini, ia duga terjadi karena konslet listrik.

“Kami sudah melapor ke Dinas Pendidikan (Disdik). Mudah-mudahan ada bantuan. Total kerugian ditafsir sekira Rp 250 juta,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Tidak mendapat kesetaraan atas penghasilannya yang didapatkan selama ini, sebanyak 385 ribu guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 12 ribu di antaranya bertugas di DKI, akan menggugat UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasalnya, selama ini sebagai pengajar mereka hanya dibayar paling tinggi senilai Rp300 ribu perbulan.

Dengan menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum, para guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal (Himpaudi) berupaya menggugat UU yang selama ini berlaku. Mereka menilai, kerja kerasnya sebagai pengajar masih mendapat perbedaan dengan guru-guru lain yang saat ini sudah terbilang sejahtera.

Andi Rosadi (37) guru PAUD mengatakan, selama 11 tahun ia mengajar, setiap bulannya ia hanya menerima bayaran Rp 300 ribu. Uang itu didapat dari swadaya para orangtua siswa yang memberikan secara sukarela.

“Kalau nggak ada orangtua siswa yang swadaya mengumpulkan uang, ya nggak dibayar. Itu yang juga terjadi di seluruh wilayah di Kepulauan Seribu,” katanya, (18/12/2018).

Nisa mengatakan, ia sendiri selama ini memiliki ijazah S1 dari kuliahnya di jurusan pendidikan. Namun, dari hasil kuliahnya selama ini, ia menilai tak mendapat timbal balik yang memuaskan dari pendidikan yang dijalani selama ini. “Karena untuk guru PAUD sendiri masih belum mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.

Ketua Himpaudi DKI, Yufi Natakusumah, menambahkan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya karena di UU No. 20 tahun 2003 terdapat perbedaan.

Mengingat para pengajar seperti dirinya dikelompokkan di Paud nonformal yang selama ini mengajar di kelompok bermain, dan taman penitipan anak. “Kami tidak diakui sebagai guru, padahal kami dibebankan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,” paparnya.

Dari perbedaan itu, kata Yufi, pihaknya akan mengajukan uji undang-undang ke mahkamah konstitusi (MK). Menurutnya, melalui pengujian itu, bisa menjadi pintu pertama bagi pendidik Paud nonformal untuk mendapatkan haknya.

“Selama ini guru mendapat tunjangan sertifikasi, bisa diangkat sebagai PNS, dan kami tidak dapat. Ketika kewajiban guru dibebankan, kenapa di dalam haknya berbeda,” ungkapnya.

Terkait hal itu, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan mengajukan yudicial review tentang undang-undang Guru pada pasal 1angka 1, Undang-Undang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, definisi guru dalam UU tersebut hanya mengakui guru PAUD formal saja. “Ketidaksetaraan hak membuat ratusan ribu guru PAUD non formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang,” tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Sarjana akuntansi harus memiliki sertifikat kompetensi untuk bisa menjadi akuntan profesional yang dibutuhkan era revolusi industri 4.0. Terutama sertifikat keahlian mengolah big data dan penguasaan teknologi informasi. Jika tak memiliki kemampuan tersebut, seorang akuntan dalam negeri akan kalah bersaing di tingkat global.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menjelaskan, revolusi industri 4.0 membawa perubahaan pada penyesuaian segala bidang pekerjaan, termasuk profesi akuntan. Menurut dia, seorang sarjana akan kalah bersaing jika hanya mengandalkan ijazah.

Sumber daya manusia Indonesia harus memiliki keahlian spesifik selain terus mengembangkan soft skill untuk membangun jejaring pekerjaan.

“Untuk menciptakan lulusan pendidikan tinggi berkualitas harus diawali dengan membangun ekosistem perguruan tinggi yang mampu merespon revolusi industri 4.0. Selain ijazah, lulusan pendidikan tinggi harus dibekali sertifikat keahlian yang sesuai dengan standar industri pada bidang masing-masing,” kata Nasir dalam Seminar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), di Jakarta, belum lama ini.

Ia menegaskan, sertifikat kompetensi akan memiliki daya jual lebih tinggi ketimbang ijazah.

Pasalnya, pihak industri tak harus mengeluarkan dana tambahan sekadar untuk meningkatkan kemampuan pekerjanya agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ia menyatakan, perguruan tinggi juga harus membangun sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Seperti penyesuaian kurikulum dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT), big data analytic.

“Dengan mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan berdaya saing. revolusi industri 4.0 membawa pergeseran yang luar biasa pada berbagai bidang ilmu dan profesi. Cara kerja dan praktik akuntan perlu diubah untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global,” katanya.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Nasir menegaskan Kemenristekdikti terus mendorong IAI untuk mempercepat program sertifikasi profesi akuntan. Ia mengungkapkan, ke depannya, sertifikat yang diterbirkan IAI akan turut menentukan kualitas lulusan akuntansi yang lebih akuntabel dan berorientasi pada target.(*/Nia)

BOGOR – Berbagai inovasi dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memberikan kemudahan bagai mahasiswanya. Misalnya saja dengan menggandeng PT Pegadaian (Persero) dengan membuat sekaligus meresmikan The Gade Creative Lounge di Aula CCR IPB.

The Gade Creative Lounge merupakan Co Working Space diperuntukan bagi mahasiswa IPB dalam memudahkan aktivitas akademiknya.

Pembukaan dan peresmian Lounge tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Sunarso dan Rektor IPB Arif Satria. Sunarso menyampaikan bahwa lounge ini adalah sebagai bentuk transformasi pegadaian yang tengah dipimpinnya.

“Ini untuk memperkenalkan pegadaian di kalangan mahasiswa lewat media yang bisa mereka gunakan sehari-hari,” kalimat dalam pesan yang dikirim Sabtu (15/12/2018).

IPB dipilih karena dirinya adalah alumni dari IPB dan ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi almamaternya.”Saya sendiri adalah alumni IPB jurusan Agronomi angkatan 20, Saya merasa bahwa saya harus memberikan yang terbaik bagi almamater saya,” jelasnya.

Rektor IPB dalam kesempatan yang sama mengapresiasi hibah Co Working Space ini. Dia berharap tempat tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan oleh semua mahasiswa.

“Saya sangat senang dengan kerja sama ini, semoga mahasiswa IPB bisa menggunakan dalam menunjang aktivitas mereka. Dan semoga ini bisa diakses oleh semua mahasiswa tanpa dibatasi guna mengembangkan kreativitas mereka,” tutupnya.(*/P Alam)

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian lebih kepada standar guru atau pendidik/tenaga kependidikan serta sarana prasarana (sarpras). Sebab dari hasil akreditasi Badan Akreditasi Nasional Sekolah/madrasah (BAN-S/M) akreditasi sekolah didominasi peringkat B.

Ketua BAN-S/M Toni Toharudin mengatakan, realisasi jumlah sekolah/madrasah yang telah diakreditasi sampai 10 Desember adalah 51.979 unit. Dari jumlah tersebut yang telah diakreditasi sebanyak 17.695 (34.04%) merupakan sasaran baru dan 34.284 (65.96%) sekolah reakreditasi.

“Secara nasional hasil akreditasi tahun 2018 didominasi peringkat B untuk jenjang SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK,” katanya saat Diskusi Publik Hasil Akreditasi tahun 2018 di kantor Kemendikbud, Jakarta, kemarin.

Rincian peringkat hasil akreditasi tersebut ialah pada SD/MI peringkat A sebesar 19,77%, B sebesar 61,62%, C 16,03%, dan Tidak Terakreditasi (TT) sebesar 2,58% dari 35,903 unit yang diakreditasi. Lalu jenjang SMP/MTs peringkat A 20,85%, B (40,49%), C (32,20%) dan TT (6,46%) dari 10,022 s/m yang diakreditasi. Lalu SMA/MA peringkat A (27,29%), B (40,10%), C (27,10%) dan TT (5,51%) dari 4,122 s/m yang diakreditasi. Jenjang SMK peringkat A (18,06%), B (47,20%), C (28,16%) dan TT (6,57%) dari 1,932 Sekolah yang diakreditasi.

“Dari total 51,979 sekolah/madrasah yang diakreditasi tahun 2018, perolehan persentase rata-rata nasional peringkat B sebesar 55,31% dan peringkat A sebesar 20,51 %,” jelasnya.

Toni memaparkan, hasil analisis pemenuhan standar nasional menyebutkan bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) serta sarpras harus menjadi perhatian bersama. Sebab untuk jenjang SD/MI dibawah nilai rata-rata standar baik untuk sekolah dengan sasaran baru maupun reakreditasi. Capaian untuk PTK di sekolah sasaran baru 71,7 dan sarpras 69,7. Untuk sekolah reakreditasi capaian PTKnya 81 dan sarpras 76,4.

“Tingkat pemenuhan standar yang rendah pada PTK dan sarpras baik untuk jenjang SD maupun MI disebabkan salah satunya karena masalah rendahnya kepemilikan tenaga perpustakaan yang memenuhi kualifikasi dan rendahnya guru yang memiliki sertifikat pendidik,” jelasnya.

Capaian dibawah nilai rata-rata standar juga terjadi di jenjang SMP/MTS. Untuk SMP sasaran baru capaian PTK-nya 66,5 dan sarpras 69,4. Untuk sekolah reakreditasi capaian PTK 76,8 dan sarpras 82,2. Penyebab rendahnya capaian di SMP ini sama dengan SD karena salah satunya karena sertifikasi dan juga ruang perpustakaan yang luas dan sarana tidak sesuai ketentuan.

Sama halnya jenjang SMA/MA, rata-rata standar PTK dan sarpras dibawah nilai rata-rata standar lainnya baik untuk sekolah dengan kategori sasaran baru maupun re-akreditasi. Contoh, untuk jenjang SMA pada sasaran baru capaian pemenuhan standar PTK sebesar 69,5 dan sarpras sebesar 69. Demikian juga dengan sekolah re-akreditasi capaian pemenuhan standar PTK sebesar 80,8 dan sarpras sebesar 83,8.

Toni merekomendasikan kepada pemerintah, pemerintah daerah dan stakeholders merumuskan kebijakan dengan fokus utama pada pelaksanaan program terhadap rendahnya pemenuhan standar PTK dan sarpras. Misalnya pemerintah meningkatkan partisipasi guru dalam program sertifikasi.

Demikian juga pada sarpras, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk menambah lahan. Sehubungan dengan belum meratanya akses akreditasi pada daerah-daerah terpencil, pemerintah perlu membuat kebijakan afirmasi dengan memberikan perhatian lebih pada daerah 3T dan Non 3T. Selama ini, banyak s/m di daerah-daerah yang tidak tersentuh oleh akreditasi karena faktor alam, teknis dan pembiayaan.(*/Ind)

JAKARTA – Pembelajaran antikorupsi akan masuk ke dalam mata kuliah dasar umum (MKDU). Hal tersebut sebagai bentuk komitmen implementasi dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang turut menandatangani kesepakatan kerja sama melawan dan memberantas korupsi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menristekdikti Mohamad Nasir mengatakan, persiapan memasukan pelajaran antikorupsi sudah dibahas hingga level teknis. Menurut dia, implementasinya bisa jadi mata kuliah khusus atau masuk dalam materi mata kuliah etik.

“Sudah dibicarakan dengan para Dirjen dan rektor. Sebenarnya kalau masalah pembelajaran antikorupsi, kami sudah memiliki pusat antikorupsi (Pukat) di setiap kampus. Tapi ternyata itu tidak cukup, Pukat hanya untuk di dalam kampus. Tapi bagaimana untuk mahasiswa nanti juga bisa mengawasi kegiatan kampus,” kata Nasir setelah menandatangani kesepakatan kerja sama Komitmen Implementasi Pendidikan Antikorupsi dengan KPK di Jakarta, (11 /12/2018).

Ia menjelaskan, implementasi tersebut diwujudkan dengan lahirnya kebijakan insersi pendidikan antikorupsi pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Nasir mengaku turut meminta pendampingan kepada KPK dalam mengelola keuangan negara di perguruan tinggi.

“Sistemnya sudah kita bangun. Setiap PTN misalnya, dalam laporannya harus selalu terintegrasi dalam evaluasi dan monitoring. Kita juga menyusun E-budget untuk menghindari pertemuan antara penyusun dan pengguna yang berpotensi problem,” ujar Nasir.

Ia menuturkan, hingga akhir 2018, Kemenristekdikti telah melaksanakan pelatihan untuk ribuan dosen dari berbagai bidang ilmu yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pelatihan tersebut melibatkan berbagai kampus baik negeri maupun swasta yang terlibat dalam program Training of Trainer Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi.

Upaya ini dilakukan untuk memantapkan kembali para dosen perguruan tinggi di lingkungan Kemeristekdikti untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi bagi mahasiswa. Kemenristekdikti juga akan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penerapannya.

“Dengan memanfaatkan teknologi informasi, saat ini seluruh pendaftaran proposal pengusulan pembukaan perguruan tinggi serta program studi baru, pengusulan proposal baik penelitian maupun pengabdian di lingkungan Kemenristekdikti telah dilakukan dengan cara online,” katanya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pendidikan antikorupsi bukan hanya terkait materi pembelajaran terhadap siswa. Tetapi juga guru, dosen, para pegawai, dan komponen lainnya. Dalam hal ini, keseluruhan tata kelola perguruan tinggi harus mengedepankan pencegahan korupsi. Agus menegaskan, persiapannya harus segera dimulai sehingga 1 juli 2019 itu sudah ada alternatif memasukan bahan ajar ke dalam mata pelajaran dari pendidikan dasar hingga tinggi.

“Pembelajaran anti korupsi di perguruan tinggi beberapa sudah dilakukan seperti misalnya di ITB. Ada komunitas dosennya, ada kebijakannya, misal jika ada murid yang melakukan nyontek akan diskors satu semester. Bahkan di (Universitas) Binus, itu menyatakan jika ada alumninya yang korupsi maka ijazahnya akan ditarik. Mudah-mudahan dengan nanti kami membuat roadmap akan terjadi revolusi mental yang sesungguhnya dimulai dari dunia pendidikan ini,” tandasnya.(*/Nia)

PANGANDARAN – Jumlah penduduk Pangandaran, Jawa Barat yang tidak bersekolah tercatat sebanyak 80.688 orang atau 19,89% dari keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2017, jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran per 2017 yang tersebar di 93 desa dan 10 Kecamatan sebanyak 405.683. Terdiri dari 203.269 laki-laki dan 202.414 perempuan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran Agus Satriadi mengatakan, tingkat pendidikan penduduk suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia (IPM). “Semakin banyak penduduk yang sekolah, maka akan mendongkrak nilai IPM,” kata Agus, Rabu (12/12/2018).

Penduduk Kabupaten Pangandaran yang menamatkan pendidikan strata 1, 2, dan 3 tercatat 7.257 atau setara dengan 1,79% dari jumlah penduduk. Sedangkan tingkat pendidikan yang menamatkan Diploma tercatat 4.033 atau 0,99%. SLTA/Sederajat tercatat 39.003 atau 9,61% dan SLTP/Sederajat 63.002 atau 15,52%, dan yang menamatkan SD/Sederajat tercatat 211.688 atau 52,18%.

“Data tersebut menggambarkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Pangndaran mulai meningkat jika dibandingkan antara penduduk sekolah dengan penduduk yang tidak sekolah,” ujarnya.

Pada rumus penghitungan IPM, kata AGus, aspek pendidikan merupakan salah satu komponen penghitungan selain kesehatan dan daya beli. “IPM Kabupaten Pangandaran dari tahun 2013 sampai 2016 setiap tahun mengalami kenaikan, meski belum mencapai target IPM provinsi dengan nilai 70,69%,” paparnya.

IPM Kabupaten Pangadaran untuk komponen Angka Harapan Hidup pada 2013 tercatat 69,79; 2014 tercatat 69,84; 2015 tercatat 70,24; dan 2016 tercatat 70,27. Untuk komponen Angka Lama Sekolah 2013 tercatat 11,48; 2014 tercatat 11,89; 2015 tercatat 11,99; dan 2016 tercatat 12,20.

Sementara untuk komponen Rata-Rata Lama Sekolah 2013 tercatat 7,01; 2014 tercatat 7,05; 2015 tercatat 7,06; dan 2016 tercatat 7,09. Adapun komponen Pengeluaran per Kapita 2013 tercatat 8.200; 2014 tercatat 8.232; 2015 tercatat 8.265; 2016 tercatat 8.270.

“IPM pada tahun 2013 nilainya mencapai 64,73; tahun 2014 mencapai 65,29; tahun 2015 mencapai 65,62; dan tahun 2016 mencapai 65,90,” tandasnya.(*/Asp)

CIANJUR – Ratusan siswa SDN Sukamanah 3 di Kampung Kabandungan, Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, terpaksa libur karena sekolah mereka rusak dihantam angin puting beliung.

Tak hanya memorak-porandakan fisik bangunan sekolah, puting beliung yang terjadi pada Senin 10 Desember 2018 sore itu juga melukai warga.

Tiupan angin puting beliung itu menghancurkan hampir semua atap ruangan kelas di sekolah tersebut. Kerusakan sekolah baru diketahui pada Selasa 11 Desember 2018 pagi, yakni saat jam masuk sekolah dimulai.

Material atap yang rusak, ranting pohon dan pecahan kaca terlihat memenuhi halaman sekolah, sehingga berbahaya jika sampai terinjak. “Kondisi sekolah masih cukup berantakan dan membahayakan. Khawatirnya ada genting yang jatuh lagi,” kata Kepala SDN Sukamanah 3, Hamzah.

Dia bersyukur, musibah terjadi ketika tidak ada aktivitas yang melibatkan murid dan guru di sekolah itu. Hamzah berharap instansi terkait segera menangani kerusakan yang terjadi di sekolahnya.

Terlebih, pembangunan terakhir sekolah ini dilakukan pada 2002 lalu. Selain berdampak pada kerusakan bangunan sekolah, hembusan angin puting beliung juga merusak rumah-rumah warga.

Aparat Desa Sindangasih mencatat, sejak Senin malam hingga Selasa pagi, jumlah rumah warga yang mengalami kerusakan mencapai 262 unit. Tiga orang warga pun mengalami luka-luka, akibat tertimpa reruntuhan genting dan tersiram air panas saat puting beliung menerjang.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Cianjur dilanda angin puting beliung. Angin yang kencang membuat beberapa pohon tumbang di ruas jalan utama hal ini menghambat para pengendara .(*Yan)