Pendidikan

LAMPUNG – Kapolres Lampung Utara, AKBP. Budiman Sulaksono dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara, Suwandi, MoU pendidikan lalulitas masuk dalam mata pelajaran Pendidikan dan Kewarganegaraan (PKn) di seluruh SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Lampung Utara Tahun ajaran 2019, di Gedung Korpri Lampung Utara,(4/12).

“Tujuannya, agar generasi muda sadar dan mampu mengimplementasikan sistem nilai etika dan budaya berlalulintas yang aman, santun tertib dan lancar,”kata Budiman Sulaksono.

Menurut Budiman Sulaksono, untuk membuat pengendara patuh terhadap aturan lalulintas dan mewujudkan kemanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas, seseorang tidak hanya cakap dalam berkendara.

Tetapi harus mengerti bagaimana cara berlalulintas yang aman, santun, tertib dan lancar.

“Oleh sebab itu, perlu pelajaran teoritis tentang berlalulintas, untuk membuat generasi muda kita mengerti dan bisa mewujudkan Kamseltibcarlantas,”terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Utara, Suwandi mengungkapkan, akan memasukan pelajaran mengenai lalulintas.

“Bersama Tim, Dinas Pendidikan Lampung Utara, akan melakukan analisa mengenai pokok tertib lalulintas yang masuk dalam pelajaran PKn,”tandasnya.(*/Kris)

JAKARTA – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia bertemu dengan para pimpinan KPK untuk membahas efektivitas penggunaan dana pendidikan.

“Bekerja sama supaya dana pendidikan yang cukup besar 20% dari APBN kita itu, dengan kerja sama yang lebih efektif, akan bisa lebih baik dampaknya pada dunia pendidikan kita,” ucap Ketua KPK, Agus Rahardjo di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (8/1/2019).

Senada dengan Agus, Muhadjir menyebut jika kedatangannya untuk membahas kerja sama terkait pengawasan anggaran pendidikan tahun 2019. Salah satu caranya melalui aplikasi yang sudah dimiliki oleh KPK.

“Sehingga untuk pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan anggaran termasuk juga pencegahan dan penindakannya Nanti bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Muhadjir mengakui jika dana pendidikan yang cukup besar tersebut, rentan penyimpangan. Ia juga ingin pengawasan dilakukan hingga ke tingkat daerah.
Karena itu, Kemendikbud menggandeng KPK untuk membantu pengawasan tersebut.

Apalagi, KPK sendiri sudah terbukti dengan mengungkap beberapa kasus korupsi di sektor pendidikan.

“Kedatangan saya untuk memberikan apresiasi kepada KPK yang tahun 2018 telah menorehkan kesan tersendiri bagi Kemendikbud karena banyak kasus korupsi di sektor pendidikan yang bisa diselesaikan,” pungkasnya. (*/Nia)

GARUT – Kekerasan terhadap pelajar kembali terjadi di Garut. Kepala sekolah salah satu SMP swasta diduga jadi pelakunya. Bupati Garut Rudy Gunawan minta Dinas Pendidikan turun tangan selesaikan kasus ini.

“Dari sisi pendidikan itu jelas tidak dibenarkan. Masih ada cara lain untuk mendidik, tidak usah pakai kekerasan,” kata Rudy di kantornya, Jalan Pembangunan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (7/1/2019).

Rudy menganggap kekerasan tak seharusnya dilakukan untuk mendidik pelajar. Pendidik seharusnya harus lebih bijak dalam menangani pelajar yang tak taat aturan.

Untuk menyelesaikan kasus ini, Rudy meminta jajaran Disdik Garut tidak diam diri. “Disdik sudah ke sekolah untuk memantau langsung kasus ini,” ujar Rudy.

Seorang siswa SMP mengaku jadi korban kekerasan yang dilakukan kepala sekolahnya. Kejadian tersebut terjadi Jumat (4/1), saat siswa lelaki itu ikut kegiatan salat duha.

Menurut keterangan orang tuanya, Pipit Anggraeni (46), sang anak dianiaya dengan cara dibenturkan kepalanya dengan kepala salah seorang temannya. Akibatnya anak tersebut mengalami luka di pelipis.

Pihak keluarga akan melaporkan kasus ini ke polisi.

Kepala sekolah SMP, inisial SF, mengaku sudah meminta maaf dan mengklaim kejadian itu sudah diselesaikan secara kekeluargaan.(*/Dang)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta membantu pembangunan 16 gedung sekolah yang roboh akibat bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dana untuk pembangunan sudah diberikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Jumat (4/1).

Sekolah yang dibangun mulai dari tingkat Taman Kanak Kanak hingga SMP. Total dana bantuan yang diberikan Rp33,6 miliar. Selain untuk bangun sekolah dana bantuan juga untuk membangun sanitasi lingkungan yang rusak akibat bencana tersebut.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta Muhammad Mawardi mengatakan, bantuan keuangan itu bersumber dari APBD DKI Jakarta dan sumbangan PNS DKI.

Bantuan keuangan dari APBD DKI Jakarta sebanyak Rp 29,2 miliar.

“Bantuan keuangan antara lain untuk Lombok Utara Rp 19,2 miliar, untuk bangun 16 sekolah dari jenjang TK sampai SMP. Untuk Lombok Timur Rp 10 miliar, untuk bangun sanitasi lingkungan, rehab pendidikan, dan normalisasi jaringan air,” kata Mawardi.

Mawardi mengatakan selain itu, dana sekitar Rp4,4 miliar untuk Lombok Utara. Juga direncanakan untuk bangun sekolah.(*/Nia)

SLEMAN – Akademi Angkatan Udara (AAU) dipastikan akan menerepakan dua kurikulum pendidikan (kurdik) yaitu kurdik 2013 dan kurdik 2018.

Kepastian ini setelah taruna-taruni AAU W-2018 mulai Februari 2019 mendatang akan masuk AAU, selesai mengikuti pendidikan dasar di Akademi Militer (Akmil) Magelang .

Direktur pendidikan (Dirdik) AAU Kol Pnb Arif Widianto mengatakan, dengan masuknya taruna-taruni W-2018, secara otomatis AAU akan menerapkan dua kurdik, yaitu kurdik 2013 bagi taruna-taruni AAU tingkat II, III dan IV serta kurdik 2018 bagi tingkat I.

“Hanya saja setelah taruni-taruni AAU W-2017 menyesuaikan pendidikan tahun 2021 mendatang hanya akan ada satu Kurdik 2018,” kata Arif saat memberikan pengarahan kepada dosen AAU soal penerapan dua kurikulum tersebut, Rabu (2/1/2019).

Untuk itu, agar sesuai dengan satuan acara pembelajaran (SAP) dan rencana pembelajaran semester (RPS), maka dosen AAU harus segera mempersiapkan materi ajarnya. Termasuk membantu pengasuh memberikan pembinaan kepribadian taruna-taruni selama mengikuti pendidikan.

Yaitu dengan memberikan reward bagi taruna-taruni yang aktif di kelas serta punishmen bagi yang melanggar. “Namun punishmen tetap harus bersifat mendidik dan membina dan berkoordinasi dengan kepengasuhan,” tandasnya.

Arif dalam kesempatan itu juga mengatakan, Program Pendidikan AAU 2018-2019 untuk tingkat IV yang akan melaksanakan Latsitarda di Jawa Timur 1-5 April 2019 dan rencana Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir semester tingkat I,II, III dn IV serta ujian Tugas Akhir (Skripsi) untuk tingkat IV.(*/Gio)

BOGOR – Konferensi Mahasiswa Nasional meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat peraturan soal biaya pendidikan di Indonesia.

Jokowi diminta menerapkan wajib belajar 16 tahun.

“Meminta presiden menerbitkan Perpres mengenai pembiayaan pendidikan dari pendidikan dasar sampai menengah untuk diterapkan setiap provinsi dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan setiap daerah untuk menerapkan wajib belajar 16 tahun pada tahun 2024,” kata Ketua BEM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Nabil Bintang, seusai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, (7/12/2018).

Selain itu, ada 11 poin lain yang disampaikan oleh para mahasiswa kepada Jokowi. Antara lain soal kesejahteraan guru, keadilan sosial hingga masalah HAM.

“Ada 11 poin, pembangunan manusia, proses pendidikan, kesejahteraan guru, keadilan sosial, masalah HAM,” ujarnya.

Jokowi sendiri mengatakan dirinya telah menerima rekomendasi itu. Nantinya, semua poin yang disampaikan bakal dikaji oleh pemerintah.

“Tadi sudah disampaikan oleh Nabil mengenai rekomendasi konferensi mahasiswa nasional. Akan saya lihat lebih detail lagi agar bisa menjawab apa yang disampaikan,”tandasnya.(*/DP Alam)

BOGOR – 25 unit komputer yang dipersiapkan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMA Negeri 1 Ciawi, Kabupaten Bogor, hangus terbakar pada Jumat (21/12/2018).

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMA Negeri 1 Ciawi, Soleh mengatakan, meski 25 komputer hangus namun pihaknya memastikan hal tersebut tak akan mengganggu pelaksanaan UNBK.

Pasalnya, menurut Soleh, SMA Negeri 1 Ciawi memiliki 113 komputer yang akan digunakan untuk UNBK.

“Kami pun masih memiliki komputer yang digunakan untuk pembelajaran siswa. Komputer ini letaknya terpisah, bukan di lantai atas,” jelasnya.

Komputer UNBK ini, berada di dalam dua ruangan di lantai atas, dan sisanya, masih tersimpan di ruang multimedia.
Ia menambahkan, ada 12 komputer yang selamat, dan satu di antaranya adalah komputer server.

“Belum di cek makanya tidak tau apakah masih berfungsi atau tidak untuk komputer yang tidak terbakar. Hanya komputer server saja yang sudah di cek. Hasilnya, komputer server aman dan masih berfungsi,” jelasnya.

Lainnya, Soleh mengatakan, orangtua siswa tidak akan dibebani dari kebakaran yang terjadi pagi tadi sekira pukul 09.20 WIB.

Kebakaran yang terjadi ini, ia duga terjadi karena konslet listrik.

“Kami sudah melapor ke Dinas Pendidikan (Disdik). Mudah-mudahan ada bantuan. Total kerugian ditafsir sekira Rp 250 juta,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Tidak mendapat kesetaraan atas penghasilannya yang didapatkan selama ini, sebanyak 385 ribu guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 12 ribu di antaranya bertugas di DKI, akan menggugat UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasalnya, selama ini sebagai pengajar mereka hanya dibayar paling tinggi senilai Rp300 ribu perbulan.

Dengan menggandeng Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum, para guru yang tergabung dalam Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal (Himpaudi) berupaya menggugat UU yang selama ini berlaku. Mereka menilai, kerja kerasnya sebagai pengajar masih mendapat perbedaan dengan guru-guru lain yang saat ini sudah terbilang sejahtera.

Andi Rosadi (37) guru PAUD mengatakan, selama 11 tahun ia mengajar, setiap bulannya ia hanya menerima bayaran Rp 300 ribu. Uang itu didapat dari swadaya para orangtua siswa yang memberikan secara sukarela.

“Kalau nggak ada orangtua siswa yang swadaya mengumpulkan uang, ya nggak dibayar. Itu yang juga terjadi di seluruh wilayah di Kepulauan Seribu,” katanya, (18/12/2018).

Nisa mengatakan, ia sendiri selama ini memiliki ijazah S1 dari kuliahnya di jurusan pendidikan. Namun, dari hasil kuliahnya selama ini, ia menilai tak mendapat timbal balik yang memuaskan dari pendidikan yang dijalani selama ini. “Karena untuk guru PAUD sendiri masih belum mendapat perhatian dari pemerintah,” ungkapnya.

Ketua Himpaudi DKI, Yufi Natakusumah, menambahkan bahwa langkah yang dilakukan pihaknya karena di UU No. 20 tahun 2003 terdapat perbedaan.

Mengingat para pengajar seperti dirinya dikelompokkan di Paud nonformal yang selama ini mengajar di kelompok bermain, dan taman penitipan anak. “Kami tidak diakui sebagai guru, padahal kami dibebankan untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,” paparnya.

Dari perbedaan itu, kata Yufi, pihaknya akan mengajukan uji undang-undang ke mahkamah konstitusi (MK). Menurutnya, melalui pengujian itu, bisa menjadi pintu pertama bagi pendidik Paud nonformal untuk mendapatkan haknya.

“Selama ini guru mendapat tunjangan sertifikasi, bisa diangkat sebagai PNS, dan kami tidak dapat. Ketika kewajiban guru dibebankan, kenapa di dalam haknya berbeda,” ungkapnya.

Terkait hal itu, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya akan mengajukan yudicial review tentang undang-undang Guru pada pasal 1angka 1, Undang-Undang Guru dan Dosen ke Mahkamah Konstitusi.

Pasalnya, definisi guru dalam UU tersebut hanya mengakui guru PAUD formal saja. “Ketidaksetaraan hak membuat ratusan ribu guru PAUD non formal tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan amanat undang-undang,” tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Sarjana akuntansi harus memiliki sertifikat kompetensi untuk bisa menjadi akuntan profesional yang dibutuhkan era revolusi industri 4.0. Terutama sertifikat keahlian mengolah big data dan penguasaan teknologi informasi. Jika tak memiliki kemampuan tersebut, seorang akuntan dalam negeri akan kalah bersaing di tingkat global.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir menjelaskan, revolusi industri 4.0 membawa perubahaan pada penyesuaian segala bidang pekerjaan, termasuk profesi akuntan. Menurut dia, seorang sarjana akan kalah bersaing jika hanya mengandalkan ijazah.

Sumber daya manusia Indonesia harus memiliki keahlian spesifik selain terus mengembangkan soft skill untuk membangun jejaring pekerjaan.

“Untuk menciptakan lulusan pendidikan tinggi berkualitas harus diawali dengan membangun ekosistem perguruan tinggi yang mampu merespon revolusi industri 4.0. Selain ijazah, lulusan pendidikan tinggi harus dibekali sertifikat keahlian yang sesuai dengan standar industri pada bidang masing-masing,” kata Nasir dalam Seminar Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), di Jakarta, belum lama ini.

Ia menegaskan, sertifikat kompetensi akan memiliki daya jual lebih tinggi ketimbang ijazah.

Pasalnya, pihak industri tak harus mengeluarkan dana tambahan sekadar untuk meningkatkan kemampuan pekerjanya agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Ia menyatakan, perguruan tinggi juga harus membangun sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Seperti penyesuaian kurikulum dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT), big data analytic.

“Dengan mengintegrasikan objek fisik, digital dan manusia untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif dan berdaya saing. revolusi industri 4.0 membawa pergeseran yang luar biasa pada berbagai bidang ilmu dan profesi. Cara kerja dan praktik akuntan perlu diubah untuk meningkatkan kualitas layanan dan ekspansi global,” katanya.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, Nasir menegaskan Kemenristekdikti terus mendorong IAI untuk mempercepat program sertifikasi profesi akuntan. Ia mengungkapkan, ke depannya, sertifikat yang diterbirkan IAI akan turut menentukan kualitas lulusan akuntansi yang lebih akuntabel dan berorientasi pada target.(*/Nia)

BOGOR – Berbagai inovasi dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk memberikan kemudahan bagai mahasiswanya. Misalnya saja dengan menggandeng PT Pegadaian (Persero) dengan membuat sekaligus meresmikan The Gade Creative Lounge di Aula CCR IPB.

The Gade Creative Lounge merupakan Co Working Space diperuntukan bagi mahasiswa IPB dalam memudahkan aktivitas akademiknya.

Pembukaan dan peresmian Lounge tersebut dihadiri oleh Direktur Utama Pegadaian Sunarso dan Rektor IPB Arif Satria. Sunarso menyampaikan bahwa lounge ini adalah sebagai bentuk transformasi pegadaian yang tengah dipimpinnya.

“Ini untuk memperkenalkan pegadaian di kalangan mahasiswa lewat media yang bisa mereka gunakan sehari-hari,” kalimat dalam pesan yang dikirim Sabtu (15/12/2018).

IPB dipilih karena dirinya adalah alumni dari IPB dan ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi almamaternya.”Saya sendiri adalah alumni IPB jurusan Agronomi angkatan 20, Saya merasa bahwa saya harus memberikan yang terbaik bagi almamater saya,” jelasnya.

Rektor IPB dalam kesempatan yang sama mengapresiasi hibah Co Working Space ini. Dia berharap tempat tersebut bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dipergunakan oleh semua mahasiswa.

“Saya sangat senang dengan kerja sama ini, semoga mahasiswa IPB bisa menggunakan dalam menunjang aktivitas mereka. Dan semoga ini bisa diakses oleh semua mahasiswa tanpa dibatasi guna mengembangkan kreativitas mereka,” tutupnya.(*/P Alam)