Pendidikan

SUKABUMI – Perpisahan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Palabuhanratu, Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi berlangsung meriah. Sebanyak 124 siswa-siswi yang dilepas pada tahun ini, acara dilaksanakan di Halaman Sekolah. Selasa (18/06/2019).

Acara perpisahan siswa dan siswi kelas VI A, B dan C ini dihadiri Perwakilan dari Danramil 0622 Kab. Sukabumi, Kapolsek Palabuhanratu, Camat Palabuhanratu, Lurah Palabuhanratu, perwakilan dari Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi serta jajaran Komite dan Orang tua siswa siswi SDN 3 Palabuhanratu.

“Saya sangat bangga dan gembira karena para siswa dan siswi kelas VI telah menuntut ilmu dengan baik untuk pengembangan ilmu pendidikan,” kata Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 3 Palabuhanratu, Juhan, S.Pd dalam sambutannya didepan para wali murid.

Sebagai Kepsek, dia juga berharap mudah-mudahan dengan adanya partisipasi masyarakat, komite dan para wali murid yang luar biasa sekolah ini akan lebih maju dari yang lalu. Baik didalam bidang akademik maupun non akademik, karena yakin tanpa adanya partisipasi dari masyarakat baik dorongan moril maupun materil itu semua tidak akan terlaksana dengan baik.

“Alhamdulillah warga masyarakat, komite dan para wali murid antusias sekali dalam memberikan bantuan ataupun partisipasi dalam berbagai macam kegiatan. Termasuk dalam kegiatan hari ini walaupun tidak 100% tapi kegiatan bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu juga Juhan berpesan, mudah-mudahan siswa yang telah kami lepas pada hari ini bisa melanjutkan kesekolah yang lebih tinggi.

“Mohon setelah anak-anak ini kami serahkan kembali kepada Bapak dan Ibu, maka tanamkanlah suri tauladan yang baik di rumah agar mereka menjadi anak-anak yang baik dan berbudi pekerti luhur,” tambahnya.

Selain acara inti pelepasan siswa juga dipersembahkan berbagai ragam seni, mulai seni suara, seni musik dan seni tari. Yang disajikan oleh siswa-siswi SDN 3 Palabuhanratu.

“Acara yang disajikan dalam acara pesta kenaikan kelas, yang pertama adalah penampilan dari para siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas VI. Yang kedua dilengkapi dengan upacara adat pelepasan secara simbolis siswa kelas VI. Ini murni dari anak-anak kelas V yang kami bina semenjak ajaran tahun pertama,” terangnya.

Tidak hanya itu, menjelang malam akan disajikan pagelaran calung dari balatak grup PGRI Palabuhanratu serta wayang golek bodoran.

Diterangkan juga olehnya, bahwa SDN 3 Palabuhanratu ini sangat memerlukan berbagai sarana penunjang dalam pendidikan, seperti saat ini, pagar sekolah yang sudah rusak juga beberapa Ruang Kelas Belajar yang sudah rusak.

“Karena sekolah ini berada dilingkungan Pemerintah Kab. Sukabumi dan ada ditengah perkotaan, kondisi seperti ini jauh seperti yang diharapkan. Mudah-mudahan Pemerintah tanpa adanya pengajuan yang terus menerus, bagi pemangku kepentingan di Kab. Sukabumi ini secara otomatis tersentuh hatinya untuk memperhatikan dan merekomondasikan agar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi memprioritaskan SDN 3 yang ada ditengah-tengah Pemerintahan ini. Agar kondisinya layak seperti sekolahan yang lain,” pungkasnya.

Di sisi lain ketua komite SDN 3 Palabuhanratu yang mewakili orang tua wisudawa mengucapkan terima kasih pada Bapak dan Ibu guru yang telah membimbing anak-anak dari tidak bisa apa-apa menjadi siswa yang mempunyai berbagai pengetahun. Selain itu juga memohonkan maaf atas segala kesalahan para siswa selama mengikuti pendidikan di SDN 3 Palabuhanratu.

“Jasa Bapak dan Ibu guru cukup besar bagi kami semua, maka saya harapkan anak-anak semua tetap ingat pada Bapak dan Ibu guru sampai kapanpun. Agar ilmu yang kami dapatkan bermanfaat kelak,” tandasnya. (Hery)

DEPOK – Minimnya jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kota Depok menjadi pemicu semrawutnya penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019.

“Selain jumlah bangku di SMA dan SMK yang tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMP masalah minimnya jumlah sekolah juga menjadi pemicu semrawutnya kegiatan PPDB tahun 2019 di Kota Depok, ” kata Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD)

Pendidikan Jawa Barat Wilayah II Bogor, Dadang Ruhiyat didampingi Kepala SMK N 2 Depok Tatang Komarudin saat meninjau PPDB di SMK N 2 Depok, Rabu (19/6/2919).

Menurutnya, jumlah lulusan SMP mencapai 27.320 orang atau siswa dan yang dapat ditampung di SMA/SMK Negeri total 5.406 lulusan terdiri dari SMA 3.858 orang serta SMK sebanyak 1.548 siswa.

“Mereka harus berebut masuk di 17 sekolah yang tersebar di 11 kecamatan. Kondisi ini membuat PPDB di Kota Depok paling semrawur dibandingkan kota perbatasan DKI Jakarta termasuk di Jawa Barat,” ujarnya.

Kalau dulu, lanjutnya, orang tua yang melihat NEM anaknya tidak mampu masuk sekolah favorit tentunya mencari sekolah lain yang terdekat tapi sekarang karena sistem zonasi semua berebut masuk tidak hanya di kecamatan terdekat tapi kecamatan yang jauh juga mencoba mendaftar jadi antrean bisa mencapai ribuan orang.

Melihat kondisi itu, imbuh dia, dirinya memang sudah menyampaikan masalah tersebut ke Gubernur Jabar Ridwan Kamil, terkait PPDB di Kota Depok yang lebih disebabkan minimnya sekolah yang dituju.

“Kami memang tengah mendorong agar dibangun baru SMA/SMK baru di Depok, ” katanya.

Sementara itu, Kepsek SMK N 2 Depok Tatang Komarudin, mengatakan untuk di sekolahnya kegiatan PPDB tahun 2019 berjalan aman dan lancar. Untuk menghindari antrean pendaftaran setiap hari dibatasi hanya 200 orang pendaftar mulai 17 hingga 22 Juni 2019.

Ada lima jurusan di SMK N 2 yang dibuka untuk siswa baru. Setelah mendaftar, siswa atau orang tua murid dapat melihat secara on line penerimaan siswa tersebut. “Tiga hari ini saja sudah hampir 700 orang mendaftar masuk ke SMK N 2 Depok, ” ujarnya. (*/Idr)

JAKARTA – Pemkot Jakarta Pusat (Jakpus) menggelar sosialisasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019. Diharapkan nantinya pelaksanaannya berjalan lancar dan sukses.

Sekretaris Kota (Seko) Jakpus, Iqbal Akbarudin mengatakan PPDB ini harus dicermati dengan baik terkait berbagai ketentuan dan peraturannya.

Diharapkan informasi ini dapat tersebar di masyarakat di wilayah Jakarta Pusat.

“Jangan sampai warga tidak tahu tentang penerimaan siswa baru. Ini harus disosialisasikan ke masyarakat,” kata Iqbal saat membuka sosialisasi di kantor walikota, kemarin.

Ikut memdampingi Kabag Kesra Jakpus, Haikal Shodri.

Sosialisasi diikuti 220 peserta terdiri camat, lurah, kasatlak kecamatan, dewan pendidikan, Kasi Pendidikan Dasar Sudin Pendidikan wilayah I dan II, pengawasn sekolah, koordinator kepala sekolah, ketua LMK dan para ketua PKK kelurahan.

Iqbal menegaskan dalam proses PPDB jangan sampai terjadi KKN. Masyarakat jangan percaya kalau ada pihak ke tiga yang menawarkan anaknya untuk masuk SD, SMP ataupun SMA sederajat.
“Jangan percaya karena sekarang PPDB secara online, sehingga sangat transparan,” pungkasnya. (*/Nubh)

JAKARTA – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online bagi calon pelajar tingkat SD hingga SMA atau SMK telah dibuka. Sudin Pendidikan Jakarta Utara memastikan layanan jaringan stabil hingga akhir tahapan seleksi.

“Jaringannya dipastikan stabil hingga seluruh rangkaian tahapan seleksi nanti,” ucap Kepala Sudin Pendidikan wilayah I Jakarta Utara, Budi Sulistiono saat ditemui di Posko Pelayanan PPDB Online 2019 Jakarta Utara, di SMAN 13 Jakarta, Rabu (12/6).

Menurutnya, untuk saat ini PPDB online masuk dalam tahap pendaftaran sekaligus verifikasi berkas bagi calon pelajar inklusi, panti asuhan, sopir Jaklingko, dan kartu pekerja. Pendaftaran dilakukan sesuai sekolah yang diinginkan dengan bantuan panitia gabungan sekolah tersebut.

“Pesan saya jika calon peserta didik sudah melalui tahap seleksi dan diterima agar segera ke sekolah yang dituju untuk lapor diri. Sehingga ada kepastian calon peserta didik sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 16 Juli 2019 mendatang,” jelasnya.

Kepala Suku Dinas Pendidikan wilayah II Jakarta Utara, Momon Sulaiman menerangkan, seluruh petugas maupun panitia membuka layanan konsultasi bagi orang tua calon peserta didik baru yang masih belum memahami mekanisme PPDB Online.

Hal ini bertujuan agar seluruh anak usia sekolah dapat mengenyam pendidikan dengan baik di Jakarta Utara. “Tentunya PPDB ini juga bersinergi dengan sector lain, salah satunya dengan Sudin Dukcapil Jakarta Utara sehingga NIK dipastikan terverifikasi,” pungkasnya. (*/Nubh)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan anggaran sebesar Rp 840 miliar untuk meningkatkan mutu guru pada tahun ini. Dana tersebut dipakai untuk menerapkan metode pelatihan baru bagi semua guru mata pelajaran di setiap zona. Pelatihan yang disebut dengan in-on itu diawali oleh guru SMP yang tersebar di 4.580 zona.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Supriano menuturkan, metode in-on dirancang untuk merespons hasil Ujian Nasional (UN) sampai level analisis capaian butir soal. Cara tersebut bermanfaat untuk mendiagnosis kelemahan pembelajaran di suatu zona.

Menurut dia, peningkatan mutu guru masih jadi program prioritas pemerintah hingga 2020. Sesuai dengan instruksi dari Presiden RI Joko Widodo, pada tahun ini prioritas program difokuskan pada meningkatkan kesiapan sumber daya manusia (SDM).

Ia menuturkan, metode in-on 82 jam wajib diikuti semua guru. Dengan perincian 5 kali in dan 3 kali on.“Dimulai dari tahap guru bertukar pikiran hingga evaluasi perubahan kelas yang selama ini belum pernah dilakukan,” kata Supriano di Kantor Kemendikbud, Jakarta, belum lama ini.

Ia mengklaim, metode tersebut belum pernah digunakan dalam semua pelatihan guru sebelumnya. Terdapat beberapa tahap dalam proses pelatihan in on. Pertama, instruktur nasional melatih guru inti yang merupakan guru berprestasi di setiap mata pelajaran dari semua zona. Para guru inti ini akan bertanggung jawab untuk mata pelajaran per zona.

Kedua, pelatihan dimulai dengan in. Ketika in pertama, akan terjadi refleksi di antara guru terkait kendala dengan mengacu pada UN, kompetensi inti, dan kompetensi dasar (KI-KD), dan lainnya. Pada in kedua, dibuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berbeda antara guru satu dan yang lain. Setelah RPP selesai di in dua, masuk ke on satu, yakni guru kembali ke kelas untuk mengajar.

“Dari hasilnya disampaikan bagaimana mengajar yang menyenangkan, menggali agar anak bisa bertanya. Di sini terjadi proses. Sekarang, guru yang mengikuti pelatihan akan terus dikontrol dalam penerapannya di kelas. Saat masuk lagi ke in 5 untuk penyempurnaan atau perumusan best practice,” ujarnya.

Jika sebelumnya pola pelatihan guru dilakukan secara umum dan massal, maka mulai tahun ini pola itu diubah menjadi lebih fokus pada permasalahan atau kelemahan. Hasil UN yang dianalisis per zona mempermudah peningkatan kompetensi pembelajaran di kelas.

“Hasil UN ini bermanfaat sekali untuk peningkatan proses pembelajaran. Pelatihan berbasis zona tidak lagi menyiapkan modul secara umum, tapi dipecah berdasarkan unit-unit. Bisa jadi di satu zona dengan zona lain berbeda masalahnya. Atau sama-sama matematika tapi berbeda materinya. Kami fokus ke masalah,” kata Supriano.

Ia menjelaskan, RPP berfokus pada 70% pedagogik dan 30% konten. Metode ini juga melibatkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dengan masing-masing zona.(*/Nia)

JAKARTA – Calon mahasiswa yang ingin mendafar ke sejumlah perguruan tinggi negeri, Besok Senin (10/6/2019) bisa mulai melakukan pendaftaran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Prof Ravik Karsidi melalui rilis resminya (9/6/2019) mengatakan, jadwal pendaftaran SBMPTN 2019 mulai dari tanggal 10 hingga 24 Juni 2019.

Sedangkan pengumuman hasil SBMPTN sendiri akan dilaksanakan pada 9 Juli 2019 pukul 15.00 WIB.

Bagi yang ingin mendaftar, ada sejumlah hal penting yang kamu harus ketahui agar tidak salah prosedur. Para pendaftar SBMPTN 2019, diharapkan teliti dan cermat. Seluruh ketentuan persyaratan dan tahapan pendaftaran harus disimak baik-baik agar tidak salah.

Berikut 8 hal penting yang harus kamu ketahui:

1. Diharapkan kepada para calon pendaftar agar memperhatikan secara teliti dan cermat semua ketentuan persyaratan dan tahapan pendaftaran SBMPTN 2019.

2. Sebagaimana telah diatur Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 60 Tahun 2018 bahwa kuota setiap Program Studi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru SBMPTN ditetapkan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari Daya Tampung Program Studi di PTN.

3. Sebagai pertimbangan, program studi, daya tampung per PTN tahun 2019, dan jumlah peminat program studi per PTN tahun 2018 dapat dilihat di laman https://sbmptn.ltmpt.ac.id

4. Bagi peserta pelamar program Bidikmisi terlebih dahulu harus mempelajari prosedur pendaftaran yang ada di laman resmi bidikmisi.

5. Calon peserta penerima beasiswa Bidikmisi yang telah dinyatakan lulus SNMPTN 2019 dan calon peserta non-Bidikmisi yang dinyatakan lulus SNMPTN 2019, tidak diperbolehkan mendaftar SBMPTN 2019.

6. Apabila ada hal perlu ditanyakan terkait dengan SBMPTN 2019, dapat mengubungi HelpDesk http://halo.ltmpt.ac.id atau hubungi call center 0804 1 450 450. Informasi resmi juga dapat diperoleh di kantor Humas PTN terdekat.

7. Kepada masyarakat dan khususnya para calon pendaftar SBMPTN 2019, diberitahukan LTMPT tidak menjalin kerja sama dengan pihak manapun dalam pelaksanaan SBMPTN 2019.

8. Semua informasi resmi dan setiap terjadi perubahan ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan SBMPTN 2019 selalu diinformasikan melalui laman resmi di http://sbmptn.ac.id. (*/Nia)

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta memastikan perbaikan 147 gedung SD dan SMP tuntas akhir tahun 2019. Biaya untuk memperbaiki gedung-gedung sekolah tersebut mencapai Rp2 triliun.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Rationo menjelaskan, perbaikan 147 gedung SD dan SMP dilakukan setelah Lebaran.

“Pokoknya akhir tahun sudah selesai diperbaiki, dan awal 2020 bisa digunakan untuk proses belajar mengajar, ” ucapnya, Senin (20/5/2019).

Memperbaiki 147 gedung sekolah itu, sambung Rationo, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana hingga Rp2 triliun. “Gedung yang paling banyak rusak adalah SD,” paparnya.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta menargetkan, akhir tahun ini pembenahan gedung sekolah yang rusak itu rampung. “Desember 2019 perbaikannya selesai, dan Januari sudah bisa dipakai,” tandasnya.

Sementara itu, Selamat Nurdin, anggota DPRD DKI Jakarta, meminta agar pemprov mendata secara akurat gedung sekolah yang rusak. “Supaya tidak dua kali kerja, mana saja sekolah yang rusak harus segera diperbaiki,” mintanya. (*/Nia)

BANDUNG – Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Dr Cecep Darmawan menilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi tidak ideal atau tidak cocok diterapkan. Pasalnya, tidak semua daerah mempunyai sekolah dengan standar yang sama.

Ia menegaskan, apapun sistem PPDB yang diterapkan, itu harus menjadi ukuran kualitas pendidikan. Apalagi, pemerintah sudah menetapkan delapan standar pendidikan.

“Maksud PPDB melalui zonasi ini kan untuk pemerataan pendidikan agar kualitas sekolah merata. Tapi sayang, zonasi yang berbasis pada wilayah ini tidak melihat beberapa aspek, misal keragaman daerah, lalu daerah juga kan punya aspirasi yang harusnya diakomodir pusat,” katanya saat On Air di PRFM, Sabtu 18 Mei 2019.

Cecep menambahkan, PPDB dengan sistem zonasi merupakan kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah hanya menjalankannya saja. Hal ini menurutnya bakal menjadi masalah, apalagi jika ada aspirasi daerah yang kurang diperhatikan. Kemudian, keragaman daerah juga masih tinggi disparitasnya.

Ia menyarankan agar kebijakan pemerintah pusat hanya mengatur norma atau prinsip dasar PPDB. Untuk teknis pelaksanaannya diserahkan ke pemerintah daerah.

“Pendidikan kan layanan dasar yang sudah diotonomikan ke daerah, harusnya hal-hal seperti PPDB ini diwenangkan kepada daerah,” katanya.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah untuk membenahi terlebih dahulu delapan standar pendidikan. Setelah itu baru memberlakukan PPDB dengan sistem zonasi.

“Misal, antara sekolah unggulan dan sedang, nanti pemerintah genjot yang kurang agar menjadi sekolah unggul. Jadi antara kabupaten/kota kualitas sekolahnya relatif sama,” katanya.(*/Hend)

JAKARTA – Dompet Dhuafa pendidikan melalui program Sekolah Literasi Indonesia (SLI) memiliki program jawaban bagaimana seharusnya peran orang tua siswa dan guru dalam bersinergi mendukung pendidikan generasi masa depan bangsa. Salah satu programnya yaitu parenting yang disampaikan oleh Konsultan Relawan (KAWAN) SLI. Bagaimana cara sinergi antara guru dan orang tua dalam berbagi tanggung jawab terhadap anak atau siswa didiknya.

MTs Attaqwa Filial Engkerengas merupakan sekolah dampingan SLI, yang saat ini telah memasuki tahun ketiga. Sebagai sekolah yang berada di pelosok dan jauh dari perkotaan, istilah parenting tentu tidak begitu dipahami. Konsultan Relawan SLI Afif Mustofa yang mendampingi sekolah MTs tersebut lebih menjabarkan tentang pendidikan orang tua dalam mendidik anak-anak mereka.

Berbagi bersama bukan berarti memisahkan porsi kerja dan perhatian sebagai orang tua kepada anak. Sering kali kita memisahkan fungsi dan peran orang tua dan guru di rumah atau di sekolah.

Bahkan tidak sedikit yang beranggapan jika di rumah sepenuhnya tanggung jawab orang tua siswa. Padahal rumah guru dan siswa berdampingan. Lantas, apakah sang guru tutup mata terhadap perkembangan dan pergaulan anak didiknya.

Begitupun sebaliknya apakah orang tua menyerahkan penuh segala tanggung jawab anak di sekolah kepada guru tanpa memperhatikan perkembangan anaknya di sekolah, tentu tidak. Seharusnya antara orang tua dan guru selalu tercipta komunikasi yang baik terkait perkembangan peserta anak atau siswa.

Afif bercerita, pelatihan parenting dengan sasaran peserta pelatihan yaitu orang tua siswa atau wali siswa MTs Attaqwa Filial Engkerengas, dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 orang. Kegiatan pelatihan dibagi menjadi 3 sesi.

Sesi pertama dilakukan penjelasan tentang impian, pentingnya impian dan bagaimana peran orang tua membantu anak dalam merancang impian atau masa depannya. Sebagai trainer pada materi ini adalah Sumi SGI selaku guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas.

Sesi kedua dilanjutkan dengan materi peran orang tua menyusun rencana aksi anaknya dalam mencapai impian, trainer pada materi kedua yaitu Deva Wulandari selaku guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas.

Sedangkan materi pelatihan ketiga yaitu penjelasan tentang peran orang tua dalam membersamai dan membimbing anak dalam menggapai impiannya sedangkan trainer pada materi ketiga yaitu Endang Satriawati, Kepala Sekolah MTs Attaqwa Filial Engkerengas. Sedangkan Afif Mustofa selaku Konsultan Relawan SLI Angkatan 2 penempatan Kapuas Hulu bertindak sebagai Lead Fasilitator.

Di akhir pelatihan para peserta diberikan refleksi diri tentang betapa pentingnya peran orang tua dalam membersamai dan membimbing anak dalam menggapai impiannya. Sebagai wujud komitmen kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua siswa dalam mengevaluasi hasil pelatihan parenting dilakukan sosialisasi buku komunikasi atau buku penghubung yang berfungsi sebagai bentuk pelaporan dan dokumentasi serta kontrol perkembangan peserta didik.

Dengan kemampuan para guru MTs Attaqwa Filial Engkerengas dalam membawakan materi pelatihan parenting diharapkan menjadi langkah awal sekolah merutinkan kegiatan parenting minimal satu kali dalam satu semester. Hal ini guna mempererat kerja sama pihak guru dan orang tua siswa.

Menurut Afif, bukan perkara mudah untuk membujuk para guru untuk berperan sebagai pemateri dalam kegiatan parenting ini. Rasa malu membuat mereka enggan untuk bersedia, dengan beralasan mereka adalah guru muda dan hanya memiliki pendidikan terakhir setingkat SMA.

“Melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini terjadinya miskomunikasi antara pihak anak, orang tua dengan para guru yang berujung pada kasus hukum, maka sudah selayaknya orang tua dan para guru sering dipertemukan dalam kegiatan parenting seperti ini. Sesungguhnya kunci suksesnya pendidikan peserta didik didukung oleh terciptanya hubungan yang harmonis antara guru dan orang tua siswa,” kata dia.(*/Indr)

BANDUNG – Guru dan tenaga administrasi sekolah (TAS) nonPNS keberatan dengan ketentuan baru pemberian honorarium peningkatan mutu guru dan tenaga honorer. Dengan aturan baru ini, diperkirakan 1.500 guru honorer tidak bisa menerima honorarium.

Pemberian honor yang sebelumnya disebut dengan Tambahan Penghasilan (Tamsil) ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Honorarium Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Administrasi Sekolah Non PNS. Menurut aturan itu, honorarium diberikan kepada guru non PNS di sekolah negeri dengan kualifikasi minimal berpendidikan S1 atau D4 sesuai dengan mata pelajaran bagi guru SD dan SMP, bagi guru PAUD formal minimal S1 atau D4 PAUD, sedangkan bagi PAUD non formal, minimal berpendidikan SMA atau sederajat. Bagi TAS yang bukan ASN setidaknya harus berpendidikan SMA atau sederajat.

Guru dan TAS non PNS di PAUD, SD dan SMP baik negeri maupun swasta harus mempunyai masa kerja minimal dua tahun.

Selain itu, guru non PNS yang menerima honorarium ini harus terdata pada sekolah induk dalam Data Pokok Kependidikan (Dapodik). Guru non PNS harus mengajar setidaknya 24 jam per minggu dengan beban kerja 37,5 jam per minggu. Sementara bagi TAS non PNS harus melaksanakan jam kerja selama 37,5 jam per minggu.

Ribuan guru dan TAS honorer keberatan dengan kebijakan baru ini. Tim Pertimbangan Kebijakan Wali Kota Bandung bertemu dengan berbagai organisasi guru dan TAS di SMPN 43 Bandung, Jumat 10 Mei 2019. Dalam pertemuan itu, tim menjaring aspirasi berbagai organisasi itu. Tim diwakili oleh Yugi Sukriana.

Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI) Kota Bandung Tito Suhendar mengatakan, setelah dicermati terdapat sekitar 1.500 orang yang tahun ini tidak akan mendapat honorarium ini. Guru honorer sendiri jumlahnya mencapai 9.000 orang.

Tito mengatakan, Perwal ini sejatinya bisa menjadi jaminan agar guru dan TAS honorer bisa mendapat tunjangan sesuai kemauan politik wali kota. “Kendalanya ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi,” ujarnya.

Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Iwan Hermawan mengatakan, sulit bagi guru honorer swasta mengajar 24 jam seminggu di saru sekolah. “Kecuali bisa mengajar di dua atau tiga sekolah. Tapi kan informasinya harus satu sekolah,” ujarnya.

Ia juga berpendapat ada ketidakadilan dalam aturan ini. Aturan ini mengklasifikasikan honorarium bisa setara dengan UMK dan di bawahnya. Sementara di sisi lain, sudah ada guru honorer swasta yang sudah bersertifikat justru tidak bisa mendapatkan honorarium ini. “Sehingga bisa ada guru yang belum bersertifikat tapi dapat Rp 3,1 juta, yang sudah bersertifikat dapat Rp 1,5 juta,” tuturnya.

Ia meminta agar Perwal dan Kepwal terkait pemberian honorarium ini bisa direvisi. “Jangan sampai ada yang tidak dapat,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini SD dan SMP negeri banyak kekurangan guru PNS. Di sekolah negeri lebih banyak guru honorer.

“Jika tidak diperbaiki, kami siap gugat ke PTUN,” ujarnya.

Didi Septariana dari Asosiasi Guru dan Tenaga Honorer (AGTH) memahami aturan ini dibuat untuk membangun sistem. Tapi seharusnya, semua guru dan tenaga honorer bisa mendapat honorarium yang tahunalu disebut Tamsil.

“Tidak mungkin mengajar 24 jam seminggu, karena kami diberi sisa dari (jam mengajar PNS). Kami meminta keadilan,” katanya.

Perwakilan dari Forum Komunikasi Guru Honorer (FKGH) Yanyan Hendriyan mengatakan, sejak awal April sudah banyak menerima keluhan dari guru honorer yang tahun ini tidak bisa menerima honorarium karena tidak memenuhi kriteria.

Ia menyayangkan ketidakhadiran perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Bandung pada forum itu. “Ini ketidaktahuan orang Disdik atas masalah kita. Harus mengajar 24 jam, honorer itu paling 18-20 jam,”tandasnya.(*/Hend)