News

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan menyiapkan nomor khusus untuk melayani pengaduan terkait indikasi praktik korupsi di internal Pemprov Jabar.

Melalui nomor khusus yang rencananya bakal dirilis pada 2019 tersebut, berbagai indikasi praktik korupsi bisa dilaporkan, seperti para staf di Pemprov Jabar yang dipaksa melakukan korupsi oleh atasannya.

“Januari (2019) kita akan merilis satu nomor khusus untuk internal, kalau ada bawahan-bawahan di pemprov (Jawa Barat) yang dipaksa melakukan hal-hal koruptif oleh atasan dan lain sebagainya,” ungkap Ridwan Kamil saat membuka Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 di Hotel Aston, Jalan Dr Djunjunan, Kota Bandung, Kamis (6/12/2018).

Selain membuka nomor khusus layanan pengaduan, pihaknya juga akan memperkuat fungsi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dalam upaya pencegahan korupsi di Jabar. Dia menjelaskan, Tim Saber Pungli akan dioptimalkan untuk menindak 12 jenis kegiatan yang terindikasi korupsi, yakni suap perizinan, potongan fiktif hibah/bantuan sosial (bansos), setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan, proyek fiktif, jual beli akses layanan, kutipan paksa dalam proyek, kutipan kepada warga, fee proyek, down spec proyek, mark up proyek, dan jual beli jabatan.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu kembali menegaskan, peluang korupsi hadir karena adanya niat. Untuk menghindari bahaya laten korupsi, kata Emil, jajaran birokrat atau aparatur sipil negara (ASN) harus memiliki integritas, budaya melayani, dan profesionalitas. “Kuncinya permasalahan korupsi adalah niat,” tandas Emil.

Sementara itu, Kepala Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Asep Rahmat Suwanda menerangkan, pemerintah dan KPK telah membentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) di bawah koordinasi KPK.

Empat menteri dan pimpinan lembaga telah ditunjuk untuk menjadi bagian dari Timnas PK, yakni Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Staf Kepresidenan.

Menurut Asep, pembentukan Timnas PK sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) No 54/2018 dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Noomor 1 Tahun 2018, No 01 SKB/M.PPN/10/2018, Nomor 119/8774/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor NK-03/KSK/10/2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020.

“Kami hadir saat ini atas nama Tim Nasional Pecegahan Korupsi. Tim baru yang dibentuk oleh Presiden lewat Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Aksi Pencegahan Korupsi,” kata Asep yang juga Koordinator Sekretariat Nasional (Setnas) Timnas KPK.
(*Hend)

BANDUNG – Eks Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin, Wahid Husein, terancam hukuman serendah-rendahnya 4 tahun dan setinggi-tingginya 20 tahun penjara.

Wahid didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 12 huruf b Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUH Pidana.

Selain itu, jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerapkan dakwaan subsidair Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUH Pidana.

Ancaman hukuman 20 tahun penjara tersebut terungkap dalam sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di ruang sidang 1 Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung Jalan RE Martadinata, (5/12/2018).

Dakwaan dibacakan tiga jaksa KPK, salah satunya adalah Trimulyono Hendardi. “Terdakwa selaku kepala lapas, menerima hadiah berupa sejumlah uang dan barang dari warga binaan Lapas Sukamiskin. Sebagian besar hadiah uang dan barang itu diterima Wahid dari terdakwa Hendry Saputra, staf umum merangkap sopir Kalapas Sukamiskin,” kata Trimulyono.

Hadiah uang dan barang tersebut, ujar JPU, diterima terdakwa dari napi kasus korupsi Fahmi Darmawansyah, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fuad Amin Imron.

Fahmi Darmawansyah yang juga jadi terdakwa dalam kasus ini memberikan satu unit mobil double cabin Mitsubishi Truton, sepasang sepatu boot, sepasang sendal merek Kenzo, tas merek Louis Vuitton, dan uang Rp39,5 juta.

“TB Chaeri Wardana memberikan uang Rp63,39 juta. Sedangkan dari Fuad Amin Imron, terdakwa Wahid mendapat Rp71 juta, pinjaman mobil, dan menginap di sebuah hotel di Surabaya,” ujar JPU.

Trimulyono menuturkan, hadiah uang dan barang itu diberikan napi kepada terdakwa terkait mendapatkan berbagai fasilitas istimewa di dalam Lapas Sukamiskin.
“Termasuk penyalahgunaan pemberian izin keluar dari Lapas Sukamiskin yang bertentangan dengan kewajiban Wahid Husen selaku Kepala Lapas Sukamiskin sebagaimana diatur di Undang-undang Pemasyarakatan serta selaku penyelenggara negara,” tandas Trimulyono

Diketahui, Wahid Husein ditangkap KPK lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu 21 Juli 2018 dini hari. Setelah menjalani proses penyidikan di KPK, dia dijebloskan ke Rutan Kebonwaru, Jalan Jakarta, Kota Bandung.

Wahid di persidangan mengenakan pakaian batik putih lengan panjang. Di penghujung sidang, tim pengacara Wahid Husein tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan tersebut.(*Hend)

JAKARTA – 13 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2019, secara bersama-sama menandatangani pakta integritas Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pakta integritas SIPP tersebut terdapat empat poin integritas yang ditandatangani para pimpinan partai politik antara lain yaitu, menghasilkan calon pemimpin berintegritas, meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa partainya telah menjalankan apa-apa saja yang terdapat dalam pakta integritas yang baru saja ditandatangani tadi.

“Kami juga menjalankan sistem integritas tersebut. Karena tidak ada anggota partai pun yang senang saat anggotanya tertangkap tangan KPK,” jelas Hasto pada Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, (4/12/2018).

Ada tiga partai yang tidak ikut menandatangani pakta integritas tersebut antara lain, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Bulan Bintang (PBB). PKS dan PBB tidak hadir pada hari ini, sedangkan Partai Nasdem tidak ikut menandatangani pakta integritas SIPP.

Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menjelaskan, terkait alasan partainya yang tidak menandatangani pakta integritas, karena menurutnya dengan menandatangani hal tersebut hanya sebuah pencitraan.

“Nasdem setuju dengan sistem integritas yang substansif dilaksanakan dengan betul dan kami sedang melaksanakan keadaan itu dengan keadaan politik baru, politik tanpa mahar ya, menolak dana saksi yang membebankan,”tandasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Reuni akbar alumni 212 dinilai cerminan semangat persatuan umat Islam di Indonesia. Maka itu, Cucu Pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Hasyim Asy’ari, KH Irfan Yusuf Hakim menilai, tidak tepat jika acara tersebut dicap politis dan dimodali pihak tertentu.

“Semua bisa dibilang politis kalau kita melihat dari kaca mata politis. Kalau kita lihat dari kaca mata dakwah dan persatuan, ya ini persatuan,” katanya yang akrab disapa Gus Irfan , (3/12/2018).

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Faros itu pun menyinggung acara peresmian pasar atau jalan tol yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, acara peresmian pasar oleh Presiden dianggap bisa disebut politis jika dilihat dari sudut pandang politis.

“Sama saja dengan Presiden meresmikan pasar misalnya, itu kita lihat peresmian pasarnya atau politiknya. Semuanya tergantung melihatnya dari kaca mata yang mana,” katanya.

Gus Irfan mengaku ikut menghadiri reuni akbar alumni 212 di Monas, Jakarta. Dia mengaku berangkat dari Surabaya menuju Jakarta pada Sabtu 1 Desember malam menggunakan pesawat terakhir pada hari itu.

Di pesawat itu kata dia, ada rombongan peserta Reuni Mujahid 212 dari berbagai wilayah di Jawa Timur, seperti Madura dan Malang.

“Hampir 80% penumpang pesawat malam itu memang yang akan berangkat ke Monas. Jadi mereka berangkat murni dari uang pribadi. Tidak ada hubungannya dengan pemodal. Ini mencerminkan semangat persatuan umat Islam,” kata Juru Bicara Koalisi Prabowo-Sandiaga itu.

Sehingga, dia tak melihat unsur politis di Reuni Mujahid 212. Dia justru melihat semangat persatuan yang digelorakan umat Islam melalui acara ini.

“Ghirohnya luar biasa. Saya itu orang ndablek (bandel). Hampir tak pernah menangis dalam hidup kecuali saat Ibu meninggal. Kemarin itu melihat begitu banyak orang, apalagi saat baca solawat, begitu banyak orang baca solawat, tak terasa air mata menetes,” tandasnya.(*Far)

BOGOR – Silaturahmi Nasional Pemuda/KNPI se Indonesia resmi dibuka Minggu (2/12) malam di Alun-alun Gumiati, Bogor Jawa Barat. Pertemuan yang dihadiri ratusan Kota/Kabupaten seluruh Provinsi ini pun berhasil mencetak sejarah pasca berdirinya KNPI 23 Juli 1973 silam.

Tuan rumah Silatnas yang juga Ketua KNPI Kab. Bogor, M. Burhani mengucapkan selamat datang kepada para pemimpin, para Ketua DPD KNPI Kota Kabupaten se Indonesia di Bogor Jawa Barat.

“Acara silaturahmi ini pertama kali digagas sejak berdiri KNPI. Saya berharap silaturahmi ini tidak hanya berhenti di Bogor tapi juga berlanjut ke daerah lainnya,” ucap Kang Burhan, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, pertemuan Nasional ini juga tidak hanya sekadar silaturahmi saja tapi masing-masing daerah bisa membangun kerjasama dalam pembangunan di semua lini, khususnya bidang kepemudaan.

Ketua Panitia SC Selvi Febriana mengungkapkan, silatnas KNPI ini berawal dari obrolan beberapa Ketua KNPI Kota/Kab yang kemudian bersepakat untuk gelar silaturahmi nasional.

“Kita persiapan hanya 3 bulan, banyak sekali rintangan bagaimana bisa mengumpulkan seluruh kota kab. Banyak juga pandangan negatif tapi semua terjawab bahwa darah kami merah putih masih ada,” tegasnya.

“Ini bukti kita masih satu bersaudara dan masih Indonesia. Kepada DPP KNPI kami hanya ingin kumpul, kami pemuda Indonesia. Jauh dari hari ini, saya bermimpi disaat saya menjabat ketua KNPI ingin ketemu saudara saya yang tinggal di daerah yang sama, cari makan yang sama, udara yang sama, lahir dari tanah yang sama yakni Indonesia,” tambah wanita yang juga Ketua KNPI Mamuju ini.

Bupati Bogor Nurhayanti yang diwakili Asda 1 Yos Sudarso mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya silaturahmi nasional KNPI se Indonesia.

“Saya berharap teman teman KNPI bisa terus sinergi dengan pemerintah untuk meningkatkan kemanandirian pemuda,” tukasnya.

Turut hadir dalam acara ini yakni Forkompinda Kabupaten Bogor, DPP KNPI, DPD 1 Jawa Barat, para OKP, DPK KNPI se Kabupaten Bogor dan tamu undangan lainnya. (Dav)

JAKARTA – Pernyataan Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah yang menyebut Presiden RI ke-2 Soeharto sebagai guru korupsi dikhawatirkan menimbulkan suasana tambah keruh dan kisruh.

Maka itu, pernyataan Ahmad Basarah tersebut disayangkan oleh Koordinator bidang Pemenangan Pemilu Sumatera DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

“Saya cukup menyayangkan pernyataan yang dilontarkan oleh politisi senior dari PDIP yang juga adalah salah satu pimpinan lembaga negara itu,” kata Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan.(2/12/2018).

Sebab, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan banyak pihak sudah sepakat untuk bersama-sama memerangi hoaks dan ujaran kebencian yang berkembang selama ini di masyarakat. “Tapi kenapa ujaran kebencian itu malah datangnya dari elite dan pejabat publik,” katanya.

Maka itu, tindakan Ahmad Basarah itu dianggap bisa kontraproduktif dengan upaya pihaknya dalam menciptakan situasi politik yang kondusif menjelang Pemilu 2019. “Saya malah khawatir ucapan itu akan kembali mengundang ujaran kebencian lain yang akan menciptakan suasana tambah keruh dan kisruh. Mungkin sebentar lagi akan muncul lah istilah ‘guru-guru’ negatif yang lain,” tuturnya.

Dia berpendapat, sebaiknya semua pihak sebagai bangsa yang besar harus tetap menghargai para pemimpin dan pendahulu. “Dari sekian keburukannya, pastilah banyak yang telah mereka korbankan, sumbangkan, dan perjuangkan demi bangsa dan negara Indonesia,” jelasnya.

Kemudian, dia melanjutkan, sebagai generasi penerus harus mengambil pelajaran positif dan terus melestarikan kebaikan-kebaikan generasi sebelumnya. Yang negatif tentu dikubur dalam-dalam.

“Urusan salah dan khilaf yang telah dilakukan oleh para pemimpin kita, telah diteruskan ke dalam mekanisme hukum,” katanya.

Lebih dari itu, sambung dia, bila salah dan khilaf itu memang benar, para mantan pemimpin bangsa itu sesungguhnya pun sudah mempertanggungjawabkannya saat ini kepada Sang Pencipta.

“Janganlah pula kita mencoba mengambil hak Tuhan untuk menghakimi mereka. Kita hormatilah Pak Karno dan Pak Harto, sama dengan kita menghormati Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, dan Pak Jokowi,” tandasnya.(*Adyt)

JAKARTA – Nama calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto berulang kali diteriakkan massa aksi reuni 212. Sejumlah massa yang berada di kawasan Monas, menyerukan nama Prabowo sebagai presiden di tahun 2019.

Awalnya beberapa kelompok massa aksi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Koordinator aksi kemudian memekikkan takbir yang diikuti oleh massa yang hadir. Ia lalu menyerukan nama Prabowo.

“Prabowo!” seru koordinator aksi.

“Presiden!” jawab massa dengan suara lantang.

Acara reuni akbar 212 sendiri telah dimulai sejak pukul 03.00 WIB pagi tadi dengan salat tahajud bersama, lalu dilanjutkan dengan salat subuh berjamaah dan zikir di Monas. Ribuan massa masih terus berdatangan hingga pukul 06.00 WIB pagi. Beberapa di antaranya berjalan kaki dari arah Cikini, bundaran patung kuda, dan Jalan Kebon Sirih.

Jalan menuju arah Monas pun telah ditutup lantaran digunakan untuk parkir kendaraan massa yang mengikuti reuni 212. Sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah pintu masuk Ikatan Restoran dan Taman Indonesia (IRTI) juga telah dipenuhi untuk parkir mobil.

Massa mulai berjalan masuk ke area Monas. Mereka datang dengan membawa atribut bertuliskan kalimat tauhid. Adapun sejumlah ruas jalan menuju Monas memang telah ditutup sejak tadi. Di antaranya arus lalu lintas dari arah Cikini yang akan lurus menuju Jalan M Ridwan Rais, dialihkan belok kanan menuju arah Kwitang.

Kemudian lalu lintas dari Jalan Abdul Muis yang akan belok kiri atau kanan menuju Jalan Budi Kemuliaan, dialihkan lurus menuju arah Harmoni.

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memenuhi undangan sebagai tamu kehormatan Reuni 212. Dia tiba di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, sekitar pukul 07.40 WIB.

Pantauan dilapangan, Prabowo hadir mengenakan baju koko putih dan kacamata hitam. Dia juga memakai kopiah hitam.

Prabowo disambut oleh massa saat berjalan menuju area VIP. Meski pihak keamanan sudah membuat barisan, tetap saja, massa mencoba mengulur tangan kepada Prabowo untuk menyalaminya.

“Prabowo! Allahuakbar!” Pekik massa bersahut-sahutan.

Prabowo nampak berkali kali tersenyum kepada massa yang menyambutnya di sebelah kiri dan kanan. Dia berjalan dengan cepat menuju tenda VIP dituntun oleh ajudannya.

Prabowo tiba di lokasi ditemani Wakil Ketua partai Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka berjalan di belakang Prabowo dan juga langsung masuk ke area VIP.

“Prabowo presiden!” Pekik massa. (*Adyt)

BOGOR – Ruas Tol Bogor, Ciawi, Sukabumi (Bocimi) sesi I sepanjang 15,35 km resmi beroperasi. Pembukaan jalan bebas hambatan itu langsung dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di gerbang tol Cigombong, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, (1/12/2018).

“Saya sangat berhabagia,pada siang hari ini bisa meresmikan jalan tol sesi I, Ciawi-Cigombong,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, ada yang berbisik kepadanya normalnya saja dari Bogor ke Sukabumi bisa lima jam, kalau sedang macet bisa sampai 7 jam. Kondisi itu tak bisa diteruskan. Mulai mobilitas orang, barang, mahalnya transportasi harus betul-betul diselesaikan.

“Sehingga kita harapkan bisa berkembang kondisi ekonomi di Sukabumi, terutama sisi wisata yang mempunyai potensi sangat besar. Dengan mengucap Bismillah, saya resmikan jalan tol sesi I Bocimi, Ciawi-Cigombong,” tuturnya.

Sementara itu, sejumlah warga sangat antusias menyambut peresmian Tol Bocimi tersebut. Meski baru sesi I dibuka, mereka berharap persoalan macet yang kerapkali melanda wilayahnya akan terurai. Warga minta Tol Bocimi sesi berikutnya dikebut agar cepat selesai dan mengatasi macet.

“Semoga kemacetan yang parah kini bisa lancar. Dan pembangunan tol Bocimi ke sesi berikutnya cepat rampung,” harap warga setempat, Acil Wahyudin (40).

Nunung (30), warga lainnya pun melontarkan hal sama. Saban hari, kemacetan Sukabumi-Bogor selama ini sangat mengganggu mobilitasnya. “Jalan tol ini semoga saja jadi solusi jitu. Coba kita lihat dampaknya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, panjang keseluruhan tol Bocimi itu mencapai 54 km. Pembangunannya terdiri dari tiga sesi. Sesi pertama Ciawi-Cigombong 15,35 km, sesi II Cigombong- Cibadak 11,9 km, sesi III Cibadak-Sukabumi Barat 13,7 km, dan sesi IV Sukabumi Barat-Sukabumi Timur 13 km. (*P Alam )

JAKARTA – Program tol laut yang dicanangkan Jokowi hingga saat ini dianggap tidak efektif terhadap penurunan harga komoditi barang-barang di daerah.

“Tol laut sudah empat tahun bergulir dan digadang-gadang menjadi salah satu solusi logistik di Indonesia tidak ada hasilnya harga barang di daerah tetap tinggi,” tutur Direktur Eksekutif Institute for Development of of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati.

Bahkan, program ini dinaggap cenderung merugikan bisnis pelayaran swasta karena menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Memurutnya, subsidi Tol Laut juga tidak efisien karena kapal berangkat dengan muatan penuh tapi pulang dengan muatan kosong.

“Bila subsidi terus diberikan seratus persen justru akan membebani anggaran negara,” kata Enny.

Menurutnya, untuk menurunkan harga barang-barang di daerah tidak perlu ada subsudi bila pemerintah mampu menumbuhkan aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian industri pelayaran domestik pun akan hidup dan berkembang tanpa perlu disubsidi.

Selama ini, ia melihat masalah terjadi karena ketidakseimbangan muatan. Seandainya adanya muatan kembali ke pulau Jawa, maka akan bisa teratasi keseimbangan muatan. (*Far)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah melakukan konstruksi pelebaran jalur Puncak Bogor, Provinsi Jawa Barat, mulai dari Gadog atau Ciawi hingga Megamendung-Cisarua.

Pelebaran dilakukan untuk mengurai kemacetan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak maupun sebaliknya, yang kerap terjadi saat akhir pekan atau libur panjang.

Paket pembangunan ini terdiri pelebaran jalan Ciawi-Puncak sepanjang lima kilometer hingga pembangunan rest area Gunung Mas. Nilai kontrak proyek ini Rp73 miliar yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjabarkan, pelebaran jalur puncak merupakan bagian dari penataan kawasan Puncak bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah ini juga diikuti dengan pemindahan pedagang kaki lima (PKL) ke tempat yang lebih layak dan aman.

“Penataan kawasan puncak, juga merupakan salah satu upaya jangka panjang mengurangi risiko terjadinya longsor pada jalur puncak, akibat adanya perubahan pemanfaatan ruang, curah hujan tinggi, dan kondisi topografi,” kata Basuki, 27 November 2018.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Hari Suko Setiono mengatakan, pelebaran jalan pun itu dilakukan pada beberapa spot yang sebelumnya dimanfaatkan oleh para PKL. Termasuk, pada bangunan liar yang berdiri di titik yang dimungkinkan untuk dilebarkan.

Pekerjaan ini dimulai pada awal November 2018, yang dilaksanakan oleh PT Anten Asri Perkasa selaku kontraktor. Paket pembangunan pelebaran Jalan ini akan selesai pada tahun 2019 sesuai kontrak yang disepakati.

Untuk mengakomodir PKL yang terdampak, pemerintah pun menyiapkan rest area seluas lima hektare di dekat kawasan Agrowisata Gunung Mas, Cisarua.

Selain pelebaran jalur Puncak, BBPJN VI Ditjen Bina Marga juga tengah menyelesaikan pembangunan duplikasi Jembatan Gadog yang berada di Kecamatan Ciawi, Puncak Bogor. Pembangunan ini juga diharapkan akan membantu mengurai kemacetan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak dan sebaliknya.

Dijelaskan Hari, progres pembangunan duplikasi Jembatan Gadog itu telah mencapai 65,29 persen. “Setelah selesainya jembatan, diharapkan dapat mengurangi kemacetan yang sebelumnya sering terjadi di lokasi ini,” ujarnya.

Pembangunan duplikasi Jembatan Gadog ini diproyeksikan memiliki panjang total 52 meter dari titik awal dekat pusat oleh-oleh sebelum tikungan jembatan dari arah Ciawi hingga sebelum Tanjakan Selarong. Jembatan ini akan berfungsi untuk mengurangi beban lalu lintas jembatan lama yang nantinya akan tetap dipakai.

Hari menyatakan, konstruksi jembatan yang melintang di atas Sungai Ciliwung tersebut dibangun secara terpisah tepat di samping jembatan yang sudah ada dengan masing-masing dua lajur. Sehingga, total terdapat empat lajur dengan jembatan lama.

Dengan adanya jembatan baru selebar sembilan meter itu akan menambah lebar keseluruhan jembatan menjadi 16 meter. Jembatan tersebut, nantinya digunakan untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak, sedangkan jembatan lama untuk arah sebaliknya.

Pembangunan jembatan tersebut telah dimulai sejak Juni 2018, yang dikerjakan oleh PT Bumi Duta Persada selaku kontraktor pelaksana, dengan nilai kontrak Rp12,63 miliar. (*Ind)