News

BOGOR – Siroturohim dan saling mengunjungi lebih -lebih di undang salah satu bentuk dari saling asah saling asih saling asuh .
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri Maulid Akbar yang digelar Majelis Habib Usman bin Yahya Daarul Fhadhiilah di Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, (13/1/2019).

Dalam acara tersebut, Airlangga terlihat akrab dengan habaib dan ulama, serta masyarakat yang hadir.

Airlangga, tampak ikut berzikir serta larut dalam suasana khusyuk dan khidmat.

Airlangga mengaku kedatangannya dalam majelis tersebut selain mendapat undangan untuk zikir dan doa bersama, juga untuk bersilaturahmi bersama para ulama dan habaib dan juga Ketua Umum Golkar tersebut di dampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor ILham Permana , Gubernur Jabar Barat Ridwan Kamil juga Wakil Bupati Kabupaten Bogor Iwan Setiawan .

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga memohon doa kepada kalangan kiai, habib, ulama, dan umaro untuk ikut menyuarakan ajakan kesejukan jelang pesta demokrasi 17 April mendatang.

“Saya memohon kepada seluruh jemaah Maulid Majelis Bin Yahya mengambil peran untuk menciptakan dan menjaga suasana pesta demokrasi menjadi pesta rakyat yang menggembirakan sehingga negara Indonesia kelak memiliki pemimpin negara yang amanah.” kata Airlangga, (13/1/2019).

Dia pun meminta doa agar penyelenggaraan pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) pada April 2019 mendatang dapat berjalan lancar, tanpa ada kegaduhan yang meresahkan di masyarakat.

Selain dihadiri ribuan jemaah Majelis bin Yahya, acara juga dihadiri sejumlah politikus dari berbagai partai politik di Jawa Barat. (*/Doeng)

JAKARTA – Ikatan Dai Aceh (IDA) berencana menyambangi kantor Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Kunjungan itu dalam rangka menagih respons kedua paslon atas undangan resmi tes baca Alquran di Bumi Serambi Mekkah.

“Kami baru tiba dari Aceh tadi siang dan khusus datang ke Jakarta untuk silaturahmi sekaligus meminta respons langsung dari timses masing-masing paslon terkait undangan kami untuk tes baca Alquran,” kata Ketua IDA, Tgk Marsyuddin Ishak, dalam keterangan tertulis, Minggu (13/1/2019).

Marsyuddin mengklaim, kunjungan untuk menagih respons Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga itu dilakukan atas desakan masyarakat Aceh terkait kepastian pelaksanaan tes baca Alquran di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Rencananya dia akan berkunjung ke kantor pemenangan Jokowi-Ma’ruf besok, Senin, 14 Januari pukul 10.00 WIB. Sedangkan ke posko pemenangan Prabowo-Sandiaga pukul 15.00 WIB.

“Setiap bertemu masyarakat di Aceh, kami selalu ditagih soal kepastian tes baca Alquran capres-cawapres. Mereka tanya jadi atau tidak. Kalau tidak jadi sekalipun, kami harus memberikan alasan kepada masyarakat Aceh. Karenanya kami ingin meminta respons langsung dari masing-masing timses,” katanya.

Undangan tes baca Alquran kepada Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandiaga itu sebelumnya disampaikan IDA pada 29 Desember 2018 lalu. Rencananya tes membaca Alquran akan dilaksanakan di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada 15 Januari mendatang.

“Kami sudah kirim undangan resmi via email dan pos ke masing-masing timses, namun kami baru mendengar kesanggupan dari TKN Jokowi-KH Ma’ruf. Itu pun baru lewat media. Sementara, BPN Prabowo-Sandi kami hubungi belum merespons. Karena itu kami mau datangi langsung,” ujarnya.

Marsyuddin mengatakan tes baca Alquran untuk capres-cawapres sangat penting bagi masyarakat Aceh sebagai salah satu tolak ukur kepantasan menjadi pemimpin.

“Apalagi tes ini sudah didukung oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan partai pengusung masing-masing calon di Aceh,” pungkasnya.(*/Wel)

CIAMIS – Sedikitnya 1.850 perangkat desa dari 258 Desa di Kabupaten Ciamis berangkat ke Jakarta. Mereka akan bergabung dengan perangkat desa se-Indonesia dalam Silaturahmi Nasional pada Senin (14/1/2019) di Jakarta.

Para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Ciamis ini akan menuntut janji Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) perihal mengangkat perangkat desa jadi pegawai negeri sipil (PNS).

Rombongan perangkat desa ini diangkut 35 bus dan sejumlah mini bus. Mereka diberangkatkan oleh Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana di Halaman Parkir Gedung Islamic Center Ciamis Minggu sore (13/1/2019).

Sekretaris Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis Akhmad Himawan menuturkan dalam silaturahmi nasional ini sebuah upaya pihaknya untuk mengingatkan janji Nawacita Presiden Jokowi. Salah satunya mengangkat perangkat desa menjadi PNS secara bertahap.

“Kita cuma mengingatkan, menagih janji pak Presiden, Janji adalah hutang kalau tidak ditagih takut dosa, masalah realisasi tidaknya tergantung kebijakan beliau. Cuma kita ingatkan bahwa perangkat desa punya peran penting dalam Pilpres dan Pileg, jangan sampai kita nekat,” jelas Akhmad Himawan yang biasa disapa Mas Ahim.

Meskipun tidak diangkat menjadi PNS secara bertahap, perangkat desa ini menuntut kesejahteraan. Minimal setara dengan PNS golongan 2A ditambah dengan tunjangannya, karena saat ini penghasilan tetap perangkat desa di Ciamis masih dibawah upah minimum.

Ahim menegaskan perangkat desa yang berangkat hanya perwakilan dari masing-masing desa. Sementara masih ada perangkat desa lainnya yang berada di Ciamis ikut mendoakan agar perjuangan ke Jakarta mendapatkan hasil.

Sementara itu, Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana menyampaikan dukungannya kepada perangkat desa yang akan memperjuangkan kesejahteraannya.

“Menurut kabar itu sudah dipertimbangkan dan mudah-mudahan dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia. Kesana silaturahmi, mendengar langsung dari pengambil kebijakan. Semoga apa yang diperjuangkan akan menjadi kebijakan Pemerintah,” ujar Nanang. (*/Dang)

JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya pengalaman di pemerintahan untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Menurut dia, calon presiden tidak boleh menjadikan kontestasi pilpres sebagai ajang coba-coba.

“Jangan coba-coba, karena itu butuh pemimpin berpengalaman,” kata Jokowi dalam sambutannya di acara Deklarasi Alumni Universitas Indonesia untuk Jokowi-Amin di Gelora Bung Karno, (12/1/2019).

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, untuk menjadi pemimpin seseorang harus memiliki pengalaman di pemerintahan. Dia kemudian mengisahkan saat masih berada di Solo, Jawa Tengah. Ketika itu, Jokowi sebagai pengusaha mebel hijrah ke dunia politik untuk maju menjadi Wali Kota Solo.

“Saya ingin cerita sedikit soal pengalaman karena yang namanya memimpin harus punya pengalaman. Saya terkaget-kaget di awal, mulai masuk dari dunia usaha ke pemerintahan. Setelah itu saya belajar, karena itu butuh pengalaman,” ucap Jokowi.

BACA JUGA: Hadiri Deklarasi Dukungan Alumni UI di GBK, Jokowi Naik Sepeda Bambu

Menurut dia, dunia usaha dan pemerintahan memiliki perbedaan yang sangat nyata. Jadi, pengalaman di pemerintahan sangat dibutuhkan oleh calon pemimpin negeri ini.

“Manajemen birokrasi dan pemerintah itu sangat beda sekali,” ucap dia.

Jokowi mengakui saat pertama kali menjadi Wali Kota Solo sangat sulit beradaptasi. Dia menyebut butuh waktu 1,5 tahun untuk memahami birokrasi di pemerintah.

Setelah itu, dia mulai terbiasa. Masuk ke periode kedua, Jokowi sudah menemukan ritme kerja. Pengalaman berikutnya digunakan Jokowi untuk maju Pilgub DKI 2012. Dia menang dan menjabat gubernur sebelum kemudian maju Pilpres 2014.

“Hampir satu setengah tahun prosesnya saya belajar. Belajar terus pagi, siang malam karena memang beda sekali,” pungkasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto mengajak seluruh pendukung dan relawannya untuk menjaga suara saat hari pencoblosan nanti, 17 April 2019.

Hal itu disampaikan Prabowo di Markas Roemah Djoeang, Jakarta Selatan, Minggu (13/1/2019).”Jaga TPS, jaga suara rakyat, cek kotak itu, jangan sampe ada pemilih hantu,” kata Prabowo kepada para relawannya.

Bahkan Prabowo tak segan meminta agar para relawan dan pendukung yang ditugaskan berjaga di TPS untuk tak pulang.

“Besok (saat pencoblosan) jangan pulang cepat-cepat, tunggu sampai malam, kalau bisa kalian bawa rantang, bawa tiker, kalian piknik di situ, kalau perlu tidur disitu,” ungkapnya.

Roemang Djoeang menargetkan setiap relawan bisa memenangkan 60 persen suara untuk Prabowo-Sandiaga di setiap TPS mereka masing-masing.

Relawan Roemah Djoeang sendiri merupakan relawan yang dulu mendukung Sandiaga saat maju sebagai Calon Wakil Gubernur DKI bersama Calon Gubernur Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2017.(*/Adyt)

JAKARTA – Privatisasi air atau kepemilikan air bersih oleh swasta mesti ditolak. Konstitusi jelas menggariskan bahwa sumber-sumber produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.

Beda kenyataan dalam praktek penguasaan air mengusik aktivis sosial Wanda Hamidah. Saat ini penyediaan air bersih di sejumlah desa bukan lewat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tetapi melalui kepemilikan perorangan.

“Sekarang air dikuasai perusahaan swasta. Sebetulnya hak-hak yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu harus di kuasai pemerintah, tidak boleh dikuasai oleh swasta,” katanya.

Karena itulah Wanda terlibat aktif gerakan menolak privatisasi air. Penolakan terhadap privatisasi air terus disuarakannya. Calon anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur ini antara lain dengan terlibat langsung melakukan gugatan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atas permasalahan tersebut.

Sorotan khusus Wanda tertuju pada pengelolaan air bersih untuk wilayah Jakarta. Saat ini pengelolaan air bersih di ibukota melibatkan dua mitra swasta yakni PAM Lyonaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Persoalan jadi terang benderang seiring keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan privatisasi air di Provinsi DKI Jakarta.

Keputusan MA nomor 31 K/Pdt/2017 itu dipublikasikan pada 10 Oktober 2017. Intinya memerintahkan penghentian kebijakan swastanisasi air minum yang dijalankan BUMD milik pemerintah Jakarta, PAM Jaya, dengan Palyja dan Aetra.

“Saya terus bergerak. Sampai ikut juga dengan beberapa LSM untuk melakukan gugatan. Sekarang juga masih berjalan gugatan itu,” tandasnya.(*/Adyt)

SURABAYA – Kepolisian Daerah Jawa Timur mengungkap enam nama dari 45 artis yang diduga terlibat pelacuran daring (prostitusi online) dan dikendalikan oleh dua tersangka mucikari berinisial ES dan TN.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Frans Barung Mangera di Surabaya, Jumat,( 11,1, 2019), mengatakan enam artis itu adalah berinisial ML, BS, FG, RF, AC dan TP.

“Karena ini sudah kita panggil. Tadi menyampaikan Kapolda sudah memanggil enam orang lagi, jadi kita surat panggilan ini sifatnya adalah memanggil seseorang dengan identitas seseorang nama seseorang,” ucap Barung.

Barung mengatakan nama-nama ini telah dipanggil. Namun, minggu depan mereka dijadwalkan hadir untuk melengkapi data pemeriksaan.

“Oleh karena itu Pak Kapolda menyampaikan bahwa nama-nama dari ada yang akan kita panggil minggu depan secara keseluruhan. Enam orang ini yang akan kita panggil dalam rangka melengkapi pendidikan yang kita lakukan,” ungkapnya.

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan ada dua finalis Puteri Indonesia tahun 2016 dan 2017 yang termasuk dalam enam artis terduga kuat terlibat pelacuran daring dan dikendalikan ES serta TN.

Selain dua finalis Puteri Indonesia, ada dua artis sinetron di stasiun televisi swasta, dan dua lainnya merupakan artis FTV.(*/Gio)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan eksekusi terhadap Auditor Utama AKN 3 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri.

Rochmadi menjadi terdakwa dalam kasus suap terkait Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Tahun Anggaran 2016.

“Eksekusi berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2680 K/Pid.sus/2018 tanggal 06 Desember 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di kantornya, Jakarta, Rabu (9/1).

Rochmadi sendiri menerima vonis pengadilan tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta dengan ketentuan jika tidak dibayar akan diganti kurungan empat bulan.

Febri menambahkan, untuk lokasi penahanan, Rochmadi akan menempati salah satu sel di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Cibinong, Jawa Barat. (*/Adyt)

JAKARTA – Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi menjadi salah satu agenda utama pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat terpilih memimpin Indonesia pada 2019-2024. Agenda besar itu tertuang dalam visi dan misi kandidat nomor urut 02 tersebut.

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menilai, visi misi Prabowo-Sandi memiliki keunggulan lantaran dirangkum dari uneg-uneg rakyat yang disampaikan langsung kepada Prabowo-Sandi saat mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pasangan petahana.

“Kalau ini (Prabowo-Sandi) challenger. Tentu sebagai challenger akses terhadap data, informasi, struktur birokrasi tidak akan selengkap petahana. Tapi seorang challenger memiliki kekuatan fleksibilitas dan itu dibuktikan oleh Mas Sandi turun ke 1.000 titik dalam waktu 120 hari.

Menurut saya itu komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan Prabowo-Sandi,” kata Firmanzah dalam diskusi Rabu Biru ‘Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur’ di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, visi misi Prabowo-Sandi juga disusun dengan melibatkan banyak pihak. Para ahli di berbagai bidang terlibat langsung dalam menggodok dan menyaring ideologi, fakta serta data untuk dimasukkan dalam program unggulan paslon nomor urut 02 ini.

“Jadi nanti visi misi rasanya sebuah sintesa dari proses yang sangat kaya, ada ideologi dimasukkan, kemudian ada aspirasi yang ditangkap, ada ide pakar, ada data Bappenas. Dan itu yang kalau saya baca buku visi misi-nya.

Saya menjadi tertarik karena sangat kaya informasi, imajinasi, tapi tetap down to earth dan meng-address persoalan di lapangan,” ujarnya.

Firmanzah menjelaskan, sejumlah isu yang beredar di masyarakat mendapat perhatian khusus dalam visi misi Prabowo-Sandi. Di antaranya tentang pengelolaan utang negara hingga sikap paslon nomor urut 02 yang ingin melakukan penajaman terhadap proyek infrastruktur dengan membangun infrastruktur pedesaan, pertanian, dan nelayan.

Selain itu, rumusan untuk ciptakan lapangan kerja dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. BUMN juga dijanjikan akan dikelola dari profesional dan bebas dari kepentingan politik.

”Saya rasa itu tentu bukan hanya keinginan paslon 02 tapi konstitusi juga mengamanatkan hal itu bahwa BUMN harus dikelola secara berintegritas, profesional dan bebas dari kepentingan politik,” kata Firmanzah.(*/Nia)

JAKARTA – Sempat tertunda namun akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 9 Januari 2019.

Doni Monardo dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Dirinya dalam acara pelantikan tersebut juga diambil sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Doni.

Ditemui selepas acara, Jokowi menyampaikan bahwa BNPB dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia membutuhkan kepemimpinan dan penguasaan lapangan yang kuat. Menurutnya, kepemimpinan tersebut ada dalam diri Doni Monardo.

“Kita harus tahu dan sadar bahwa negara ini dikelilingi oleh _ring of fire_ sehingga perlu sebuah manajemen dan kepemimpinan yang kuat untuk mengonsolidasi agar cepat merespons bencana yang ada.

Saya lihat Pak Letnan Jenderal Doni Monardo ini orangnya,” kata Presiden Jokowi.

Presiden menambahkan, dalam waktu dekat, Kepala BNPB yang baru memiliki tugas besar untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah-wilayah terdampak bencana seperti di Lombok, Palu, Banten, dan Lampung. “Saya kira pekerjaan besar bagi Pak Doni Monardo ini masih banyak sekali,” tuturnya.

Acara pelantikan ini turut disaksikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, serta pimpinan lembaga tinggi negara yang turut memberikan ucapan selamat selepas acara pelantikan.(*/Adyt)