PAKAR: VISI MISI PRABOWO – SANDI KAYA INFORMASI TAPI TETAP MEMBUMI

JAKARTA - Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi menjadi salah satu agenda utama pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat terpilih memimpin Indonesia pada 2019-2024. Agenda besar itu tertuang dalam visi dan misi kandidat nomor urut 02 tersebut.

Rektor Universitas Paramadina Firmanzah menilai, visi misi Prabowo-Sandi memiliki keunggulan lantaran dirangkum dari uneg-uneg rakyat yang disampaikan langsung kepada Prabowo-Sandi saat mengunjungi berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini berbeda dengan pasangan petahana.

"Kalau ini (Prabowo-Sandi) challenger. Tentu sebagai challenger akses terhadap data, informasi, struktur birokrasi tidak akan selengkap petahana. Tapi seorang challenger memiliki kekuatan fleksibilitas dan itu dibuktikan oleh Mas Sandi turun ke 1.000 titik dalam waktu 120 hari.

Menurut saya itu komitmen yang luar biasa yang ditunjukkan Prabowo-Sandi," kata Firmanzah dalam diskusi Rabu Biru 'Menuju Ekonomi Indonesia yang Adil dan Makmur' di Prabowo-Sandi Media Center, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

Tak hanya menyerap aspirasi masyarakat, visi misi Prabowo-Sandi juga disusun dengan melibatkan banyak pihak. Para ahli di berbagai bidang terlibat langsung dalam menggodok dan menyaring ideologi, fakta serta data untuk dimasukkan dalam program unggulan paslon nomor urut 02 ini.

"Jadi nanti visi misi rasanya sebuah sintesa dari proses yang sangat kaya, ada ideologi dimasukkan, kemudian ada aspirasi yang ditangkap, ada ide pakar, ada data Bappenas. Dan itu yang kalau saya baca buku visi misi-nya.

Saya menjadi tertarik karena sangat kaya informasi, imajinasi, tapi tetap down to earth dan meng-address persoalan di lapangan," ujarnya.

Firmanzah menjelaskan, sejumlah isu yang beredar di masyarakat mendapat perhatian khusus dalam visi misi Prabowo-Sandi. Di antaranya tentang pengelolaan utang negara hingga sikap paslon nomor urut 02 yang ingin melakukan penajaman terhadap proyek infrastruktur dengan membangun infrastruktur pedesaan, pertanian, dan nelayan.

Selain itu, rumusan untuk ciptakan lapangan kerja dengan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. BUMN juga dijanjikan akan dikelola dari profesional dan bebas dari kepentingan politik.

”Saya rasa itu tentu bukan hanya keinginan paslon 02 tapi konstitusi juga mengamanatkan hal itu bahwa BUMN harus dikelola secara berintegritas, profesional dan bebas dari kepentingan politik," kata Firmanzah.(*/Nia)