News

KUDUS – Pemerintah Desa Undaan Lor, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jateng, mencatat masih adanya sawah yang masih terendam banjir sejak sepekan lalu. Totalnya sekitar 60 hektare.

“60 hektare di antaranya terendam banjir. Dari lahan sawah di Desa Undaan Lor seluas 240 hektare,” kata Kepala Desa Undaan Lor, Edy Parnoto, ditemui wartawan di desanya, Selasa (5/2/2019).

Menurut Edy sudah seminggu terakhir air masih menggenangi sejumlah lahan milik petani tersebut. Praktis, petani harus segera memanen. Kalau tidak, bisa terancam gagal panen atau puso.

“Seminggu terakhir terendam. Kalau tidak segera dipanen, maka ternacam puso atau gagal panen,” imbuhnya.

Dampak banjir di sawah itu, kata dia, padi mengalami penurunan kualitas, juga mengalami penurunan harga. Dengan harga borongan oleh tengkulak bisa mencapai Rp 35 juta per hektare.

“Namun padi yang terendam banjir harga tertinggi saat ini hanya mencapai Rp 25 juta per hektare,” ujarnya.

Dia menyatakan normalisasi sungai harus dilakukan. Sebab, air yang saat ini menggenangi lahan persawahan tidak bisa dibuang ke sungai. Hal itu juga karena debit air yang ada di sungai masih cukup tinggi.

Baca juga: 3 Bocah Tewas Tenggelam saat Bermain di Sawah Kebanjiran di Kudus

“Dinormalisasi Kali Wulan dan Kali Londo, masuknya nanti Kali Patusan. Agar tidak terjadi genangan lagi di lahan pertanian,” ujarnya.

Petani di Desa Undaan Lor, Suprat mengatakan, lahan sawahnya terendam banjir sejak sepekan terakhir. Kondisi demikian berdampak buruknya kualitas padi dari sawahnya.

“Bulir padinya berisi tapi kualitasnya jelek karena terendam air kurang lebih seminggu,” ujarnya di lokasi sawahnya.

Lantaran lahannya masih terendam maka dia memanen padi dengan memanfaatkan plastik yang dibentuk mirip perahu kecil untuk meletakkan padi saat memanen.(*/D Tom)

JAKARTA – Hari Pers Nasional (HPN) akan diperingati pada 9 Februari nanti. Memeriahkan acara ini, akan digelar Pameran Pers yang diikuti berbagai media cetak, online, televisi, radio, kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)di Grand City Mall Surabaya, Jawa Timur (Jatim), selama tiga hari, 7-9 Februari 2019.

Menurut penanggung jawab pameran Panitia Pusat HPN 2019 Adhy Trisnanto, Pameran Pers merupakan salah satu dari sekian puluh acara untuk memeriahkan Hari Pers Nasional yang puncaknya pada tanggal 9 Februari 2019. Rencananya kegiatan ini dihadiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan tokoh-tokoh pers Indonesia dari berbagai pelosok Tanah Air.

“Dengan melihat pameran pers ini, pengunjung dapat melihat perkembangan pers di era digitalisasi. Selain itu berbagai program kementerian, BUMN, UMKM dalam pengembangan ekonomi berbasis digital,” kata Adhy Trisnanto.

Ady mengatakan, peserta Pameran Pers tahun ini sekitar 60 stan. Rencananya pameran dibuka pada Kamis sore, 7 Februari 2019, pukul 16.30 WIB oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Masyarakat dapat menyaksikan acara dan bisa memperoleh berbagai informasi di masing-masing stan secara gratis,” katanya.

Khusus untuk stan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, seperti HPN-HPN sebelumnya akan menampilkan karya-karya pemenang Adinegoro 2018 seperti karya foto jurnalistik dan editorial kartun atau kartun opini. Selain itu juga ada pameran buku karya para wartawan yang bergabung dalam PWI.

Kartunis yang ikut menangani pameran pers ini, Gatot Cahyono mengatakan, pameran karya jurnalistik terbaik dalam kegiatan itu diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat bahwa para wartawan punya standarisasi mutu dalam berkarya. Wartawan tidak bekerja asal asalan.
“Dalam kegiatan nanti juga diharapkan ada dialog positif dengan masyarakat dan para wartawan khususnya di Surabaya,” kata Gatot Cahyono.(*/Adyt)

JAKARTA – Pembangunan jalan bebas hambatan tol Trans Jawa justru dianggap mematikan ribuan mata pencaharian warga di Jalur Pantura dari Indramayu Jawa Barat hingga Pekalongan Jawa Tengah.

Setelah ribuan sopir angkutan barang memprotes tarif tol tran Jawa dianggap mahal hingga harus mengeluarkan jutaan rupiah, kini protes datang dari ribuan masyarakat Pantai Utara (pantai utara) yang biasa berjualan di sepanjang jalan hingga pedagang batik Pekalongan.

Warga yang selama ini berjualan bawang merah, mangga, telur asin, rumah makan, dan masih banyak lagi jenis usaha lainnya mengaku penghasilannya turun antara 50-70 persen lantaran sepinya kendaraan mobil pribadi maupun sopir bus melintas di Jalur Pantura.

Begitu halnya dengan pengrajin batik di sekitar Pekalongan dan Jawa Tengah lainnya pendapatannya menurun signifikan.

“Sudah hampir satu bulan dagangan saya nyaris tidak ada yang beli. Biasanya selalu rame dikunjungi orang yang berpegian maupun balik ke Jakarta guna membeli oleh-oleh,” tutur Sholeh warga Brebes.

Banyak jenis makanan dan buah-buahan seperti telur asin, mangga Indramayu, bawang merah dan lainnya yang dijajakan warga kepada pengendara mobil yang melintas di jalur pantura.

Namun sejak tol trans Jawa diresmikan kendaraan pribadi tidak lagi lewat jalan pantura dan memilih jalan tol yang baru.

Keluhan juga dilontarkan Heru pemilik rumah makan sate dan warteg. Biasanya bis banyak parkir berhenti di rumah makannya dengan membawa ratusan penumpang singgah makan di warungnya.

Namun sekarang sudah hampir tidak ada sama sekali. Padahal dia memiliki 20 karyawan yang biasa melayani penumpang bis.

“Kalau begini terus saya kehilangan pendapatan yang tidak sedikit dan akan memberhentikan seluruh karyawan saya karena sudah tidak ada lagi yang makan,” akunya.”Kalaupun ada sopir truk yang tidak mau masuk tol baru karena mahalnya tarif tol. Di sepanjang Pantura ada ratusan warung makan.”

Keluhan juga terucap dari pengrajin dan penjual batik Pekalongan. “Saya nggak habis pikir kepada pemerintah, ternyata pimpinannya hanya memperhatikan orang kaya saja tapi tidak melihat bagaimana dampaknya dengan pembangunan jalan tol yang sekang,” curhat Edy pedagang barik Pekalongan.

Sejumlah sopir bus malam membenarkan mereka tidak lagi melintas di Jalan Pantura dikarenakan dengan adanya tol trans Jawa makan bisa menghemat waktu lebih cepat meskipun harus ngeluarin biaya tol yang cukup besar hampir satu juta rupiah mulai masuk tol dalam kota sampai akhir trans Jawa.

“Untungnya semua biasa uang tol dapat ganti sama bos pemilik bis. Kalau suruh bayar sendiri yang kita mau dapat uang apa.” Tutur Sugi sopir bis malam. (*/Adyt))

JAKARTA – Sejumlah komponen pers bergandengan untuk menyukseskan penyelenggaraan Hari Pers Nasional (HPN) 2019.

Tahun ini mereka akan bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia sebagai penggeraknya, komponen pers lain yang ikut serta menyukseskan HPN 2019 ialah Serikat Perusahaan Pers (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI).

Menurut Direktur Komunikasi PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tuan rumah HPN 2019 diputuskan karena Surabaya adalah daerah yang merupakan pusat kegiatan metropolitan kedua setelah Jakarta.

“Rangkaian HPN juga digelar di daerah lain di Jatim. Di antaranya di Jombang, Bangkalan, dan Jember. Kegiatannya berbeda-beda, namun, seiring dengan menguatnya era digital, tidak jauh-jauh dari tema besar, yakni ‘Pers, Menguatkan Ekonomi Kerakyatan, berbasis digital,” kata Yusuf, Minggu, 3 Februari 2019.

Selain dengan Pemprov Jatim, komponen pers juga menggandeng berbagai kementerian, perusahaan swasta, media massa, serta para tokoh dari kalangan media massa, media sosial, perguruan tinggi, kalangan milenial, dan lainnya.

Hal itu karena disadari pers juga milik masyarakat.(*/Adyt)

BOGOR – Setelah adanya serangkaian uji coba beberapa waktu lalu, Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi I dengan panjang 15,3 kilometer diberlakukan tarif mulai Jumat (1/2/2019).

Menurut Manajer Operasi Trans Jalan Tol (TJT) Bocimi Said Sudiarto mengatakan tepat pada pukul 00:00 WIB kemarin, Tol Bocimi telah memberlakukan tarif.

Tarif dari tol bocimi sendiri sesuai famplet yang sudah tersebar. Tol ruas Ciawi Cigombong, Transaksi Gerbang Ciawi Selatan, Gol l Rp1.500, Gol ll Rp2.500, Gol lll Rp2.500. Gol lV Rp3.000 dan Gol V Rp3.000.

“Untuk Transaksi Gerbang Caringin dan Cigombong 1 Gol I Rp12.000, GoI II Rp18.000, Gol III Rp18.000, Gol IV Rp24.000 dan Gol V Rp24.000,” ungkapnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mengaktifkan seluruh gerbang yang ada yakni untuk Cigombong tiga gerbang entrance dan tiga gerbang exit, Caringin dua gerbang entrace dan dua gerbang exit dan gerbang Ciawi dua gerbang exit. “Tidak ada perubahan saat sebelum dan setelah bertarif,” katanya.

Untuk para pengguna Tol Bocimi, lanjut Said, kami meminta pengendara selalu berhati-hati. “Patuhilah seluruh rambu-rambu jalan tol dan menyiapkan uang elektronik dengan saldo yang cukup,” imbuhnya.

Walaupun sudah diberlakukan tarif Tol Bocimi, masih minimnya fasilitas seperti lampu penerangan jalan belum semuanya dipasang dan ada beberapa jalan yang sudah berlubang.

“Kalau malam hari saat kita jalan mungkin dengan kecepatan tinggi begitu kena lubang itu bisa langsung banting setir. Artinya membahayakan pengguna jalan,” jelas salah seorang pengguna Tol Bocimi, Agus.

Ia juga mengatakan bahwa pagar pembatas belum maksimal, kadang ada masyarakat yang masih turun ke jalan. “Yang terakhir kami minta ditingkatkan keamanannya karena beberapa teman saya pernah kejadian ada orang yang coba melempar batu dari atas jembatan yang ada di perlintasan tol,” katanya.

Usai dikenai tarif, tambah Agus, harusnya bisa ditingkatkan lagi safety kenyamanan dan keamanan dari penggunaan jalan Rp12.000 dari Ciawi-Cigombong satu arah, PP Rp24.000.

“Idealnya mungkin harga bisa dibuat setengahnya dulu. Karena kalau bicara kilometer yang dari Ciawi- Jakarta saja hanya Rp6.500,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berharap pemerintah memperbanyak lagi jalan tol yang boleh dilewati sepeda motor agar angka kecelakaan lalu lintas secara nasional dapat ditekan. Mengingat, sepeda motor merupakan moda transportasi darat yang digunakan mayoritas masyarakat Indonesia.

Masinton membeberkan sedikitnya ada empat alasan penting untuk diperbanyak jalan tol yang membuka akses bagi sepeda motor. Yakni, secara konstitusional setiap peraturan yang dibuat tidak boleh mendiskriminasi hak warga negara, termasuk hak pengguna sepeda motor untuk menikmati hasil pembangunan infrastruktur jalan tol.

Kemudian tidak ada peraturan yang dilanggar dari kebijakan tersebut. Dengan adanya revisi Peraturan Pemerintah 15/2005 dengan PP 44/2009 yang membolehkan sepeda motor masuk tol dengan syarat.

“PP 15/2005 pada pasal 38 ayat 1 disebutkan jalan tol diperuntukkan bagi pengguna yang menggunakan kendaraan roda empat atau lebih. Sementara PP 44/2009 telah direvisi dengan menambah satu ayat yang menyebutkan pada jalur tol dapat dilengkapi dengan jalur tol khusus bagi kendaraan bermotor roda dua yang secara fisik terpisah dari jalur jalan tol yang diperuntukkan bagi kendaraan roda empat atau lebih,” papar Masinton.

Selain itu, tambahnya, dengan dibukanya lebih banyak ruas tol yang bisa diakses sepeda motor menjadi bukti konkrit kepedulian pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat.

“Pembangunan jalan tol yang terus digencarkan setidaknya akan dinikmati sebagian besar rakyat, dan niscaya pula akan menggerakkan perekonomian Indonesia,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.(*/Adyt)

JAKARTA – Pengamat ekonomi Universitas Cendrawasih (Uncen) Ferdinand Risamasu menilai, program BBM Satu Harga yang diterapkan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) tidak hanya berdampak pada sektor transportasi tapi juga sektor pendidikan.

“BBM Satu Harga memiliki efek domino ke seluruh aktivitas, baik di bidang produksi, pertanian, perhubungan darat, perhubungan laut. Bahkan bidang pendidikan dan bidang kesehatan pasti ada,” katanya, (1/2).

Menurutnya, luasnya efek domino BBM Satu Harga karena sebagian besar kegiatan masyarakat terkait dengan energi, baik langsung maupun tidak. Pertanian misalnya, meski secara langsung tidak terkait, namun untuk memasarkan hasil tani tetap membutuhkan transportasi yang terkait erat dengan penggunaan BBM.

Dia menjelaskan, di Ilaga, masyarakat memang merasakan manfaat program tersebut. Di mana, anak-anak di distrik yang terletak di Kabupaten Puncak tersebut sekarang bisa belajar lebih tenang. Dengan harga BBM yang jauh lebih murah, warga bisa menyalakan genset setiap malam untuk penerangan.

Manfaat BBM Satu Harga juga berdampak pada kebutuhan pangan pokok dan biaya transportasi. “Kami semua sangat merasakan manfaatnya,” imbuh Ferdinand.

Sebelum program BBM Satu Harga, warga di Papua bisa merogoh kocek sampai Rp 60 ribu untuk memperoleh satu liter Premium. Namun sejak program tersebut diresmikan 17 Agustus 2016, warga bisa membeli BBM dengan harga yang sama seperti di Pulau Jawa. BBM jenis Premium misalnya, warga hanya mengeluarkan Rp 6,450 per liter, dan jenis Solar Rp 5.150 per liter. (*/Adyt)

JAKARTA – Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah memastikan Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo, tersangka suap dana alokasi khusus (DAK) Kabupaten Kebumen tahun 2016 resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi.

“CW sudah kami tetapkan sebagai salah satu tersangka dalam pengembangan kasus di Kebumen bersama TK (Taufik Kurniawan),” ujar Jurubicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, (1/2/2019).

Dijelaskan Febri, Cipto akan menempati salah satu sel di rutan KPK selama 20 hari kedepan. “Penahanan mulai hari ini sampai dengan tanggal 21 Februari 2019,” demikian Febri.

KPK lebih dulu menetaokan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Ia yang diduga menerima komitmen fee lima persen dari Bupati Kebumen, Muhamad Fuad Yahya untuk meloloskan DAK Kebumen yang berasal dari APBN-P 2016.

Komitmen fee lima persen untuk Wakil Ketua Umum PAN itu akan diambil dari total Rp. 100 miliar anggaran yang diajukan.(*/Adyt)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat pada hari ini, Sabtu (2/2) tiga kali diguncang gempa berkekuatan lebih dari 5 skala richter (SR). Gempa terjadi dalam rentan waktu satu jam.

Gempa pertama terjadi pada pukul 16.03 dengan kekuatan 5,3 SR. Titik gempa berada di 106 km arah tenggara Mentawai dan kedalaman 10 km.

Selanjutnya terjadi pada pukul 16.27 dengan kekuatan 6,0 SR. Titik gempa tidak jauh dari yang pertama, yaitu di 117 km arah tenggara Mentawai dengan kedalaman 17 km.

Kurang dari setengah jam berselang, gempa kembali terjadi. Kali ini pukul 16.58 dengan kekuatan 5,2 SR. Gempa berpusat di 105 km arah tenggara Mentawai dengan kedalaman 24 km.

Hingga kini, belum ada laporan resmi mengenai kerugian akibat gempa. Namun, BMKG memastikan ketiga gempa ini tidak berpotensi tsunami.(*/Adyt)

JAKARTA – Puluhan ribu buruh kehilangan pekerjaan di tahun 2018. Hal itu terungkap dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

“Di Serang, Banten dilaporkan PHK terjadi di PT Alcorindo sekitar 600 orang buruh di-PHK PT RWA sekitar 660 orang buruh di-PHK, PT Gand Pintala sekitar 50 orang buruh. Kemudian ada sebuah pabrik garmen yang melakukan PHK terhadap 600 orang buruh,” jelas Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Kamis (31/1).

Di Bogor PHK yang dilakukan PT IKP menyebabkan sekitar 600 buruh menjadi pengangguran. Sementara, PT Tanashin juga dalam proses melakukan PHK, di mana 300 buruh terancam kehilangan pekerjaan.

Begitu pula di Ibu Kota Jakarta, PHK terjadi di PT FNG yang mengakibatkan sekitar 300 buruh kehilangan pekerjaan, di PT Pasindoi sekitar 56 orang buruh. PHK juga dilaporkan terjadi di PT Mahkota dan PT Rider.

“PHK besar-besaran juga terjadi di Purwakarta, di mana tutupnya PT OFN mengakibatkan sekitar 1.800 orang buruh di-PHK. PT Dada Indonesia menyebabkan 1.300 buruh di-PHK, dan PT. Iljunsun menyebabkan 1.400 buruh di-PHK,” terang Said Iqbal.

Di awal tahun 2018, Aspek Indonesia juga melaporkan PHK massal terjadi di Indosat dan XL Axiata terhadap sekitar 200 buruh. Hal yang sama juga terjadi di luar Jawa seperti Lampung, Medan dan Makassar.(*/Ag)