News

BOGOR – Kebun Raya Cibinong diharapkan mampu melengkapi keanekaragaman hayati yang tak dimiliki Kebun Raya Bogor (KRB). Dibangun sejak 2002, progresnya baru mencapai 50 persen.

Dengan area seluas 189 hektare di kawasan Cibinong Science Center (CSC) potensial menjadi wahana konservasi aneka ragam tumbuhan, lantaran Kebun Raya Bogor sudah padat ditanami pepohonan.

Hal itu diungkapkan Kepala Pusat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor (IPB), Ernan Rustiadi.
Menurutnya, Kebun Raya di kawasan CSC ini bisa menjadi wahana konservasi keanekaragaman hayati tanaman Indonesia.

“Indonesia sebagai negara mega biodiversity, membutuhkan banyak sekali wahana semacam ini,” katanya,(24/2/2019).

Dia berharap, kehadiran kebun raya di CSC bisa melengkapi koleksi-koleksi hayati yang ada di Bogor. Kebun Raya di Cibinong pun dianggapnya bisa menambah wahana edukasi masyarakat mengenai ruang publik.

Kata dia, selama ini, masyarakat Bumi Tegar Beriman khususnya hanya disuguhkan taman biasa dan alun-alun.

“Bisa juga jadi seperti ruang terbuka hijau, bagian dari tempat yang memiliki fungsi sosial. Jadi tempat orang tujuan sosial, seperti KRB tujuan rekreasi pendidikan dan lain-lain. Ini sangat positif,” katanya.

Ernan berpesan kepada (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pengelola untuk terus berkoordinasi dengan Pemkab Bogor.Mulai dari pengaturan lingkungan sekitar Kebun Raya, hingga antisipasi kepadatan akses menuju Kebun Raya karena akan menjadi pusat keramaian baru.

“Kalau tidak didukung sarana penunjang bisa menimbulkan masalah baru seperi kantung parkir, potensi PKL. Jadi ga boleh jalan sendiri sendiri,” tegasnya.

Kepala Biro Umum LIPI, Amas menjelaskan bahwa dari 189 hektar area CSC, lahan yang dibangun sebagai kebun raya hanya seluas 32 hektar.

Kini, di lahan tersebut sudah ditumbuhi ribuan pohon, khususnya pohon khas di masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Karena, konsep yang dikedepankan yaitu Bioregion Kepulauan.

“Koleksi tumbuhan yang berasal dan ditanam dari kepulauan masing-masing, contoh Biorrhion Kalimantan adalah tumbuhan yang berasal dari pulau Kalimantan dan seterusnya,” katanya.

Untuk membangun Kebun Raya di Cibinong ini memang bukan perkara mudah. Meski sudah dibangun sejak 17 tahun lalu ,atau tahun 2002, hingga kini progresnya baru mencapai 50 persen. Amas mengatakan, proses paling lama yaitu melengkapi koleksi-koleksi pohon di CSC-BG.
Dalam melengkapi koleksi pohon, kerap kali LIPI melibatkan perusahaan-perusahaan yang mau berkontribusi menanam pohon.

“Selama ini dana menggunakan APBN. Tapi kita juga ada mitra kerjasama. Kita dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam waktu dekat masyarakat umum sudah bisa menikmati nyamannya berwisata ke CSC-BG. Tapi, ia berharap masyarakat maklum jika belum bisa senyaman saat berwisata ke KRB.“Masih perlu waktu. Sebetulnya sekarang bisa dibuka, memang tidak seindah Kabupaten Bogor yang berusia 200 tahun,” .(*/Ade)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan menyiapkan dan menambah pasukan untuk menjaga titik-titik api dan penindak kebakaran seperti pompa air berkemampuan tinggi untuk bisa dioperasikan di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sehingga apabila ada potensi kebakaran segera ditindak lanjuti.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, usai mengikuti rapat terkait Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), di VIP Room Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (23/2/2019).

“Kita (TNI) akan tambah prajurit di setiap titik yang berpotensi terjadinya kebakaran untuk menjaganya termasuk menyiapkan penindak kebakaran seperti operator pompa yang ahli untuk mematikan lahan gambut sampai kedasar paling dalam”, katanya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa sesuai dengan perintah Presiden RI Ir. H. Joko Widodo untuk segera memberikan perkuatan Prajurit TNI kepada pasukan yang sedang melakukan pemadaman api di Bengkalis.

“Oleh sebab itu, saya segera meluncur ke Riau dalam rangka melihat langsung terkait Karhutla sesuai laporan dari satelit yang memiliki potensi kebakaran sangat tinggi, diwilayah Rokan Hilir, Dumai dan Rupat, Bengkalis”, ujarnya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, ada tiga permasalahan yang harus ditindak lanjuti dalam mengatasi Karhutla. Pertama, selama ini early warning terkait Karhutla tergantung dari satelit, sedangkan satelit melaporkan posisi titik api setiap 6 jam. Kalau kebakarannya itu jam 7 pagi diterima satelit jam 6 kemudian, sehingga setelah 6 jam kebakarannya telah tinggi.

Kedua, ketika diketahui titik api pasukan yang merapat ke wilayah kebakaran mengalami kendala transportasi. Ketiga, alat untuk memadamkan titik kebakaran sangat terbatas.

Panglima TNI juga mengatakan bahwa apabila memang terjadi kebakaran, pasukan yang mengendap akan memberikan informasi melalui radio dan segera akan mengirimkan pasukan menggunakan Helikopter.

“Saya akan menempatkan helikopter di Dumai. Untuk reaksi cepat apabila ada laporan Karhutla terjadi, selain itu juga untuk mendukung transportasi pasukan dan mendukung logistik apabila kekurangan minuman, makanan, termasuk fuel atau bahan bakar,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Kunjungan kerja Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ke Pekanbaru, Riau didampingi oleh Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, , Pangkoopsau I Marsda TNI Fadjar Prasetyo dan Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI Marsma TNI Kukuh Sudibyanto.

Kedatangannya di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, disambut oleh Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI M Sabrar Fadhilah, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution, Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, Dandrem 031/WB Brigjen TNI Mohammad Fadjar dan Wakapolda Riau Brigjen Pol Wahyu Widada. (*/As)

JAKARTA – Pemerintah memastikan tidak akan ada lagi pemekaran daerah sampai akhir periode pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK).

Selain persoalan anggaran, proses pemekaran daerah dinilai bukanlah hal sederhana. Kepastian tidak adanya pemekaran ini disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. “Tidak ada. Iya sampai tanggal 20 Oktober tidak ada,” kata Tjahjo di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, sampai saat ini sudah ada 314 usulan daerah pemekaran. Dia mengaku sebenarnya didesak DPD dan DPR untuk memekarkan beberapa daerah terlebih dahulu. Namun, Tjahjo menyatakan bahwa pemekaran bukanlah keputusan yang mudah.

“Mohon maaf belum dapat memenuhi teman-teman di DPR, DPD, dan daerah untuk pemerkaran. Teman di DPD minta untuk berani mengambil keputusan 10 dulu. Memilih 10 dari 314 itu kan tidak mudah. Kan semuanya punya hak yang sama,” ungkapnya.

Memang, lanjutnya, salah satu yang menjadi pertimbangan untuk moratorium pemekaran adalah masalah anggaran. Untuk mempersiapkan daerah otonom baru (DOB), ujarnya, maka dibutuhkan anggaran raturan miliar.

“Belum lagi soal anggaran untuk daerah persiapan selama tiga tahun itu minimal Rp300 miliar. Lalu untuk bangun kantor-kantor pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain,” ungkapnya.

Selain itu juga dia menilai masih perlu untuk fokus pada pembangunan daerah-daerah yang sudah ada. Terlebih, ujarnya, masih banyak daerah yang bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

“Memang sepanjang untuk percepatan tidak masalah. Tapi kan perlu dicek, 514 daerah itu bagaimana. Ini kan masih banyak yang mengandalkan transfer pusat. PAD (pendapatan asli daerah) juga masih ada yang belum maksimal,” tandasnya.

Terkait kebijakan pemekaran ke depan, menurut Tjahjo, tergantung pemerintah mendatang. Dia pun menyerahkan bagaimana mendagri selanjutnya mengaturnya. “Bagaimana pemerintahan ke depan me-manage itu,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menilai, kebijakan untuk moratorium selama lima tahun ini adalah tepat. Meskipun memang pasti ada dorongan dari DPR dan DPD untuk melakukan pemekaran. Hal ini mengingat bahwa daerah tidak hanya mengusulkan ke pemerintah tapi juga ke DPR dan DPD.

“Saya pikir langkah yang tepat selama lima tahun ini kita moratorium dulu. Pemerintah pintar strategi bahwa aturan teknisnya kan belum disahkan. Jadi pemekaran tidak bisa dilakukan. Meskipun memang alasan yang digunakan adalah keterbatasan anggaran,” tandasnya.(*/Na)

JAKARTA – Anggota MPR RI Effendi MS. Simbolon mengusulkan penghitungan suara pemilu didahulukan suara pileg dibanding pilpres. Khawatir terjadi chaos, rusuh oleh kelompok yang kalah, sehingga petugas di TPS akan meninggalkan TPS.

“Apakah KPU sudah mengantisipasi kalau penghitungan suara pilpres dulu, dan pihak yang kalah akan membuat kerusuhan atau chaos? Apalagi ada yang menyebut pilpres ini jihad, apa tidak menakutkan itu?” tegas politisi PDIP itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (22/2).

Hal itu disampaikan dalam diskusi ‘Menuju Pemilu Berkualitas dan Berintegritas’ bersama anggota BPN Prabowo, Ferry Mursyidan Baldan dan pangamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.

Effendi meminta KPU mengantisipasi suasana pasca penghitungan suara pilpres tersebut. Sebab, kalau sudah ada yang menang dan chaos, petugas di TPS bisa meninggalkan TPS, sehingga suara caleg tak lagi dihitung.

“Kalau demikian, maka akan terjadi kekosongan konstitusional dimana seluruh kursi DPR, DPD, DPRD I dan DPRD II itu akan kosong. Karenanya, saya mengusulkan penghitungan suara pileg dulu dibanding pilpres,” ujarnya.

Terkait debat capres dia meminta tak dibiayai dengan iklan di TV swasta. “Kalau hanya Rp 2 miliar per debat, lima kali debat berarti Rp 10 miliar. Masak negara tak mampu? Sehingga setiap break, istirahat tak selalu diselingi dengan iklan,” kata anggota Komisi I DPR ini.

Ferry Mursyidan menekankan pentingnya pemilu itu berlangsung secara fair, adil, dan demokratis, agar menghasilkan pemilu yang berkualitas, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak mencederai demokrasi.

“Karena pemilu itu simbol peradaban bangsa dan akan berdampak pada kehidupan negara ke depan, maka pemilu harus jujur, fair dan adil itu dijaga bersama. Jangan sampai ada kecurangan. Kalau curang bisa menurunkan citra Indonesia di mata dunia,” kata mantan Menteri Agraria itu.

Ferry mengakui jika pemilu kali ini sebagai konsekuensi dari pemilu serentak yang disepakati DPR sendiri. “Yang terpenting semua harus mengawal proses penghitungan. Soal chaos atau tidak, kadang orang yang kuat di dapil tapi kalah di pemilu juga bisa ngamuk,” ungkapnya.

Adi Prayitno juga sepakat perlunya penghitungan suara pileg dulu dibanding pilpres. “Dengan menghitung pileg, maka eforia capres bisa dilakukan pasca pileg. Sehingga tak ada kekhawatiran suara pileg diabaikan petugas di TPS,” katanya.(*/Ag)

JAKARTA – Debat capres kedua telah selesai pada Minggu (17/2/2019) malam. Namun proses debat tersebut masih terus berpolemik. Salah satu yang masih diperbincangkan adalah sikap capres petahana Jokowi yang dinilai menyinggung soal capres Prabowo.

Terutama soal memiliki lahan ribuan hektar di Aceh dan Kalimantan.

Bahkan sempat viral di media sosial rekaman video menunjukkan sejumlah kader Partai Demokrat melakukan protes kepada KPU RI atas apa yang disampaikan Jokowi mengenai penguasaan lahan oleh Prabowo.

“Kita (Demokrat) protes keras karena jokowi tidak mengindahkan tata tertib bahwa KPU sudah menetapkan tata tertib bahwa dilarang menyerang pribadi tetapi jokowi menyerang pribadi pak prabowo,” kata Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean kepada awak media, Selasa (18/2/2019).

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ini juga menekankan bahwa keramaian yang terjadi saat aksi protes tersebut sebagai upaya menegakkan keadilan dalam berdemokrasi.

Untuk itu KPU sebagai lembaga penyelenggra Pemilu semestinya mengambil sikap, dengan menegur capres petahana Jokowi agar tidak meyinggung personal disaat berdebat.

“Kita tentu ingin menegakkan aturan kita protes kepada KPU agara menegur jokowi dan pada saat itu juga kita minta ditegur karena yg dilakukan itu adalah salah melanggar tatib yg dibuat itu yg kita lakukan tadi malam tidak bisa dong memyerang pribadi,” pungkasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Capres nomor urut 01, Joko Widodo menegaskan tak menyerang personal Prabowo Subianto. Sebelumnya, Jokowi menyebut-nyebut Prabowo memiliki tanah yang cukup besar di Indonesia.

“Enggak ada, endak ada menyerang personal. Yang namanya (menyerang) personal itu kalau menyangkut rumah tangga, menyangkut rumah tangga, istri, enggak ada personal. Itu kebijakan kok,” kata Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Jokowi kemudian ditanya soal debat Capres kedua yang berlangsung tadi. Jokowi menyerahkan kepada masyakarat untuk menilai debat Capres kedua.

“Ya, biasa-biasa aja masyarakatlah yang menilai. Subtansi-subtansi apa yang kita sampaikan. Tetapi tadi saya sudah menjelaskan apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang kurang lebih akan kita kerjakan ke depan. Saya kira jelas semuanya,” ucap Jokowi.

Saat ditanya soal penampilan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto. Jokowi memuji Prabowo dengan kalimat bagus.

“Ya.. oh dia sangat bagus. Beliau sangat bagus,” katanya.(*/Adyt)

SEMARANG – Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto mengawali pidatonya kebangsaan dengan meminta kepada para pemimpin di Indonesia untuk tidak menutup-nutupi masalah bangsa.

Prabowo meminta para elite berani jujur kepada rakyat.

“Sudah berapa kali saya sampaikan kalau kita ingin dengan jujur, dengan realistis, dengan berani untuk meneliti diri sendiri, badan kita sendiri, kalau kita sebagai bangsa Indonesia, kalau para pemimpin” bangsa di berbagai sektor terutama,
kalau pemimpin” ini punya tanggung jawab sesungguhnya kepada bangsa, kalau pemimpin punya kejujuran hati untuk menjalankan peran sebagai pemimpin. Maka tidak lain, para pemimpin itu harus jujur pada rakyatnya sendiri,” kata Prabowo.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di Pidato kebangsaan ‘Mewujudkan Swasembada Energi, Pangan dan Air’ di Universitas Kebaktian Bangsa, Semarang, (15/2/2019).

Prabowo menganggap elite sekarang banyak membohongi rakyatnya dengan menutup-nutupi masalah. Padahal, banyak masalah yang menaungi bangsa Indonesia.

“Menjadi pemimpin, menjadi guru, menjadi seorang yang didengar tidak ringan tapi seorang guru seorang profesor, pendeta, pastor, itu didengar, ditunggu ucapannya. Jadi kalau negara dalam keadaan sulit, para pemimpin”, cendekiawan harus berani meneliti keadaaan sendiri, harus berani melihat realita. Kalau ada Maslah, kekurangan, penyakit harus berani menyatakan ini masalahnya, ini kekurangannya,” jelasnya.

Prabwowo menambahkan jika Bangsa Indoenesia tidak sehat atau sedang menghadapi masalah maka rakyat yang akan menjadi korban.
“Dan kalau kita (Indonesia) sakit. Yang menderita adalah kita semua,” tututrnya.(*/D Tom)

JAKARAT – Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengakui tarif tol TransJawa mahal karena investasi juga mahal. Kalau keberatan sebaiknya tidak usah lewat Tol TransJawa.

“Karena investasinya memang mahal, tapi itu (mahal) kalau jarak jauh. Kalau tidak mau merasa mahal, (pakai) jalan biasa saja. Tapi (jalan tol) itu alternatif dari kecepatan, dia memang mahal tapi cepat,” kata Kalla di Jakarta, (12/2/2019).

Penerapan tarif jalan tol yang mahal itu, menurut Kalla yang berlatar pengusaha itu, juga tidak merugikan perusahaan pengiriman karena sistemnya juga diintegrasikan dengan jalan biasa.

Sehingga, pengendara yang keberatan untuk membayar mahal tarif jalan tol, bisa menggunakan jalan alternatif namun dengan risiko kecepatan seperti melalui jalan bebas hambatan.

“Saya pikir tidak merasa dirugikan karena seluruh sistem jalan tol itu ada alternatifnya. Kalau Anda merasa mahal, ya lewat jalan biasa. Pantura khan tidak ditutup, tetap jalan. Tetapi kalau merasa mahal, ya kembali ke jalan biasa,” jelasnya.

Kalla mengatakan, penggunaan jalan tol memang lebih efektif jika digunakan oleh kendaraan besar yang menampung banyak penumpang, serta menempuh jarak jauh. “Tol itu kalau seperti bus, bagus, karena yang bayar kan mobilnya. Tapi kalau mobil jalan sendiri, cuma satu penumpang, ya kemahalan,” katanya.

Ia kembali menegaskan, masyarakat diberi pilihan untuk menggunakan jalan tol atau jalan alternatif. Tidak ada paksaan dari pemerintah agar masyarakat harus menggunakan jalan bebas hambatan.

“Jadi tergantung mau pilih yang mana, mau murah atau mau cepat, semua ada harganya. Kalau mau pilih cepat ya mungkin delapan jam bisa sampai Surabaya. Tapi kalau mau pakai jalan biasa, mungkin butuh 12 jam,” pungkasnya.(*/Di)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan tiga tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kementerian Pemuda dan Olahrga (Kemenpora) kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ketiga tersangka itu adalah Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora Adhi Purnomo, dan staf Kemenpora Eko Triyanto.

“Hari ini dilakukan perpanjangan penahanan selama 30 hari dimulai tanggal 16 Februari 2019 sampai 17 Maret 2019 untuk 3 tersangka kasus suap terkait dengan penyaluran bantuan dari pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (14/2/2019).

Dia menjelaskan, alasan perpanjangan masa penahanan para tersangka karena penyidikan masih berjalan. “Sehingga sesuai dengan kebutuhan penanganan perkara serta alasan objektif dan subjektif, maka dilakukan perpanjangan penahanan,” ujarnya.

Dalam perkara ini KPK menduga sepanjang 2018, Kemenpora memberikan sejumlah dana sebagai bantuan kepada KONI mencapai Rp67,9 miliar. Dana miliaran tersebut diduga terkait dengan Pengawasan dan Pendampingan (Wasping) untuk atlet atau pelatih pada Kemenpora sebesar Rp17,9 miliar dan dana bantuan kepada KONI diperkirakan sebesar Rp50 miliar pada 2018.

Dalam perkara ini KPK menetapkan lima tersangka. Mereka adalah Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara Umum KONI Jhonny E. Awuy, yang diduga sebagai pihak pemberi.

Sedangkan, Deputi IV Kementerian Pemuda dan Olahraga Mulyana, PPK pada Kemenpora Adhi Purnomo dan staf Kemenpora Eko Triyanto, yang diduga sebagai pemerima.

KPK menduga Jhonny dan Ending memberikan uang senilai Rp318 juta kepada Adhi Pumomo dan Eko Triyanto. Uang itu diduga terkait dana hibah Pamerintah kepada KONI malalui Kemanpora.

Tersangka yang diduga sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan, dari pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999.(*/Adyt)

CIREBON – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat menemukan 696 kotak suara rusak terkena air hujan saat inspeksi mendadak (Sidak) di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon, Minggu (10/2/2019).

“Dari hasil sidak ini, kami mencatat terdapat 696 kotak suara yang rusak.

Kerusakan ini menyebabkan logistik jelang Pilpres dan Pileg 2019 mendatang, berkurang,”kata Koordinator Bawaslu Provinsi Jabar Zaki Hilmi.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat meminta kotak suara rusak itu segera diganti dengan yang baru. Selain itu, ujar Zaki, pihaknya juga mengkritisi standard operational procedure (SOP) yang diterapkan KPU Kabupaten Cirebon dalam penyimpanan kotak suara di gudang.

“Bawaslu meminta agar KPU Cirebon segera mengganti kotak suara yang baru dengan mengajukannya kepada KPU RI. Seharusnya, dalam menyimpan kotak suara tersebut diberikan alas kayu atau sesuatu yang tidak mudah rusak atau basah,” kata Zaki.

Saat ini, KPU Kabupaten Cirebon tengah memindahkan ribuan kotak suara ke gudang yang lebih aman guna mengantisipasi terjadinya kejadian serupa. Selain itu, KPU Cirebon juga telah melaporkan kerusakan ratusan kotak suara yang terbuat dari kardus tersebut ke KPU RI.(*/Dang)