BOGOR – Dihadapan para pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Se-Kabupaten Bogor, Bupati Bogor Ade Yasin menghimbau untuk Kepala OPD, Direktur BUMD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk bisa menjadi pelopor sekaligus berperan aktif mengakomodir zakat profesi.
“Saya menghimbau untuk Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direktur BUMD dan Dirut RSUD dilingkup Pemerintah Kabupaten Bogor untuk bisa menjadi pelopor sekaligus berperan aktif mengkoordinir dan mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD masing-masing,” kata Ade Yasin saat membuka acara Sosialisasi Instruksi Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Optimalisasi Zakat Profesi, Infak dan Sedekah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2019, di Grand Mulya Bogor Resort, Senin, (25/11/2019).
Ia pun menambahkan, optimalisasi zakat harus bisa mensejahterakan masyarakat dan mendukung program panca karsa. “Optimalisasi zakat harus bisa mensejahterkan masyarakat dan mendukung program panca karsa khususnya bogor berkeadaban, antara lain insentif marbot, beasiswa putra daerah, beasiswa hafiz qur’an dan mendorong pengembangan pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 1.300 ,” tambahnya.
Tidak lupa Ade pun memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Instruksi Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019. “Saya apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi ini, optimalisasi zakat, infak dan sedekah khususnya bagi ASN yang beragama islam dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sebagai upaya mengoptimalkan pengumpulan zakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Bogor, KH. Lesmana menjelaskan dengan telah terbitnya Instruksi Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2019, maka Baznas Kabupaten Bogor berkewajiban melakukan sosialisasi kepada seluruh Pimpinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Se-Kabupaten Bogor.
“Dengan telah terbitnya Instruksi Bupati Bogor Nomer 1 Tahun 2019 maka kewajiban Baznas untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh unit pengumpul zakat, sosialisasi dilaksanakan sebanyak empat tahap yaitu pertama sosialisasi kepada UPZ OPD, Kantor Kecamatan, SMP Negeri dan SMA atau SMK Negeri, kedua sosialisasi kepada UPZ Puskesmas dan Kelurahan, ketiga sosialisasi UPZ Koordinator Satuan Layanan Pendidikan Formal dan Non Formal dan terakhir keempat sosialisasi UPZ Desa,” jelas Lesmana. (Fuz)
BOGOR – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bogor kembali melakukan giat tes urin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor.
Kali ini, puluhan ASN dan pegawai yang bertugas di Kecamatan Parung Panjang menjadi sasaran BNN Kabupaten Bogor. Giat ini sendiri digelar pada Rabu, 9 Oktober 2019 kemarin.
“Dasar kegiatan ini sendiri berdasarkan pada program hibah Tahun Anggaran 2019 dan Surat Perintah Kepala BNN Kabupaten Bogor Nomor : Sprin /750/X/Ka/PM.00.02/2019/BNNKAB -BGR, yang dilakukan seksi P2M BNN Kabupaten Bogor,” kata Kepala Seksi P2M BNN Kabupaten Bogot, Rika Indriyanti Roamer dalam rilisnya.
Lebih lanjut Rika menjelaskan, giat tes urin ini menyasar 56 orang terdiri dari pegawai Kecamatan Parung Panjang. “Hasilnya, sebanyak 56 orang dinyatakan negatif menggunakan Narkotika. Kegiatan ini sebagai deteksi dini penyalahgunaan Narkotika di lingkungan aparatur sipil negara di wilayang kecamatan Parung Panjang,” paparnya.
Rika juga menjabarkan, selama pelaksanaan, kegiatan tersebut berjalan aman lancar dan tertib.
Sebelumnya, BNN Kabupaten Bogor juga melakukan tes urin terhadap para ASN di Dispora. Total sebanyak 187 pegawai yang ada di lingkup Dispora pun digiring tes urin.
“Ini merupakan rangkaian kegiatan yang didukung penuh Pemkab Bogor sejak 2017 lalu. Kali ini kita gelar tes urin di Dispora sebagai upaya menekan angka penggunaan dan peredaran narkoba di lingkungan Pemkab Bogor,” kata Rika.
Lebih lanjut, Rika menjabarkan, dalam giat ini, tercatat ada 70 ASN yang dilakukan tes urin. “Ada juga yang belum karena beberapa alasan. Ada yang diklat ada juga yang sakit. Itu semua dikuatkan dengan surat baik dari dinas untuk yang diklat maupun yang sakit dari dokter,” paparnya lagi.
Rika juga mengatakan, dari hasil tes urin yang dilakikan, semuanya hasilnya negatif. “Besok hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP), kita laporkan ke Kepala Dinas dan Sekda sebelum dikirim ke Bupati. Untuk yang belum tetap kita tunggu untuk dilakukan tes susulan,” sebutnya.
Rika juga menjelaskan dari hasil tes urin yang dilakukan ke lingkup Pemkab Bogor sejak 2017 lalu, semuanya hasil negatif. “Hanya ada satu yang secara langsung menyatakan ke kita sedang dalam pengobatan disertai dengan surat dokter. Kita ikut dulu nanti kita lihat setelah itu akan kita rekom menggunakan obat yang aman,” sebutnya.(Fuz)
BOGOR – Sebanyak 490 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan kenaikan pangkat. Penyerahan keputusan kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2019 dihadiri langsung oleh Bupati Bogor Ade Yasin. Acara berlangsung di Gedung Tegar Beriman Cibinong, Senin (7/10/2019).
Saat memberikan sambutan, Ade Yasin mengatakan kenaikan pangkat para ASN merupakan hak yang harus dipenuhi. “Kenaikan Pangkat memang hak semua pegawai, saya, pak wakil dan pak sekda tidak akan menghalangi, tapi saya ingin para ASN Kabupaten Bogor menunjukan kualitas dan kinerja yang maksimal,” kata Ade.
Ia juga menegaskan, mutasi dan rotasi merupakan hal yang biasa, jangan dijadikan sesuatu yang dianggap tidak baik. “Rotasi, mutasi merupakan hal yang biasa didalam dunia kerja, saya tidak mau mendengar ada bahasa dibuang, kalau pindahnya masih di wilayah Kabupaten Bogor itu rotasi dan mutasi, kalau dibuang mungkin pindah ke papua atau ke kalimantan yang akan menjadi ibu kota baru,” tegasnya.
Ade Yasin pun menambahkan, butuh kerja sama tim yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan. “Saya ingin kerja sama yang kuat diberbagai sektor, kita ini super team bukan superman, kalau supermen itu kan individual, kalau kita kan bekerja secara tim,” tambahnya.
Ditempat yang sama, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Zulkifli menjelasakna dari 490 ASN yang mendapatkan kenaikan pangkat terdiri dari berbagai golongan. “Pertama saya ucapkan selamat atas kenaikan pangkat bapa ibu semua, dan perlu diketahui dari 490 yang mendapat kenaikan pangkat, 216 petikan sk diberikan kepada Golongan IV, 199 petikan sk untuk Golongan III, 70 petikan sk untuk Golongan II dan 5 petikan sk untuk Golongan I,” jelas Zul. (Fuz/*)
BOGOR – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, laju pemerintahan daerah Kabupaten Bogor saat ini harus dikritisi. Hal ini tak lepas dari banyaknya kinerja yang dinilai belum memuaskan dan selaras dengan program Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Ade Yasin-Iwan Setiawan.
Terlebih dari data yang diperoleh, ada 14 dinas yang masuk dalam kategori hitam alias berkinerja buruk. “Tentunya, eksekutif harus mau dikritisi. Jangan kayak anak kecil yang asal tunjuk kesalahan. Kami juga sebagai legislatif tentunya akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan tupoksi kami,” kata anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PPP, Usep Supratman.
Tak dipungkiri, kata Usep, saat ini tak sedikit dari ASN yang kurang berkompeten dibidangnya. Karenanya berharap kedepan, Pemkab Bogor dalam hal ini Bupati Ade Yasin mau mendengar dan membaca evaluasi kinerja dewan dalam menempatkan ASN sesuai dengan posisi dan skill kompetensinya.
Selain itu, ia juga menilai saat ini, struktur kedinasan yang ada di Pemkab Bogor harus direvisi karena banyak yang tak sesuai dengan tupoksi. Hal ini berakibat pada mandeknya sejumlah program yang dicanangkan oleh Bupati Bogor.
“Tentunya akan kita usulkan agar orang-orang yang ditempatkan nantinya bisa sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dengan regulasi prosedural masing-masing dinas. Contoh, konsultan dalam hal pembangunan harus ada di Bappeda. Konsultan ini juga harus tahu kondisi lapangan sehingga dalam merencanakan pembangunan bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” paparnya.(Fuz)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro